Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menjadi seorang notaris pastinya harus melewati tahapan-tahapan serta ujian-ujian yang harus dicapai. Diantaranya mengikuti magang bersama. Para anggota luar biasa ikatan notaris Indonesia yang telah mengikuti ujian pra anggota luar biasa ikatan diharuskan untuk mengikuti magang bersama yang pada pelaksanaannya terdapat aturan-aturan dan syarat-syarat didalamnya. Terdapat dua masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu: mekasime magang bersama yang memenuhi persyaratan kompetensi notaris (pelaksana di pengurus wilayah Sumatera Selatan) dan implikasi dari magang bersama notaris dikaitkan dengan praktek calon notaris. Metode yang digunakan yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data dari bahan-bahan hukum seperti peraturan-peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Menurut sifatnya penelitian ini merupakan tipe penelitian ekplanatoris.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa magang bersama yang diadakan di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan diikuti oleh Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, yang sebelumnya telah mengikuti syarat-syarat untuk dapat menjadi peserta magang bersama sesuai dengan syarat dan mekanisme dari Peraturan Perkumpulan Nomor 06/PERKUM/INI/2017 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Perkumpulan Nomor 10/PERKUM/INI/2018 tentang Magang. Magang bersama merupakan salah satu upaya untuk memberikan bekal agar notaris dikemudian hari menjadi notaris yang profesional. Penulis menyarankan akan lebih baik apabila magang bersama pelaksanaannya tidak dibebankan biaya kepada anggota luar biasa, program magang bersama diharapkan nanti bisa mempelajari tentang website-website penunjang kegiatan notaris, pelaksanaan magang bersama dilaksanakan dalam beberapa waktu agar penyerapan dan penyampaian materi yang maksimal, serta memiliki narasumber yang terpilih.

---

Become a notary surely have to go through the stages and tests that must be passed. Among of the stages is joint internship. The extraordinary members of Indonesian Notary Ties who have taken the test for pre-extraordinary members of Indonesian Notary Ties required to take part in a joint internship which there are rules and conditions there in. There are two problems raised in this thesis, namely : Joint internship mechanism that meets notary competency requirements (implementing at South Sumatera Regional Administrator) and the implications of joint internship if associated with the practice of prospective notaries. The mtehod used is juridical normative, the study that uses methods to obtain data from legal materials such as written regulations or positive law and other legal materials related to this research. By its nature this research is a type of explanatory research.Based on the results of the research, it was found that joint internship held in South Sumatera province has followed by extraordinary members of the Indonesian Notary Ties, who previously followed the conditions to be able to become participant of joint internship in accordance with the terms dan mechanism of the Ties Rule number 06/PERKUM/INI/2017 as revised with ties rule number 10/PERKUM/INI/2018 about Joint Internship. Joint Internship is an effort to provide provision for the notary in the future to become a professional notary. The author suggests thats the implementation of joint internship does not to charge the fee on extraordinary members. The joint internship program is expected to be able to learn about notary support websites, implementing joint internship in a number of times for the maximum acceptance and delivery of material, also having selected speaker persons."

"Tesis ini membahas tentang pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT), permasalahannya meliputi persyaratan formil untuk pelaksanaan rapat tersebut, dan proses pemanggilannya, serta kuorum untuk sahnya rapat, dan kuorum untuk sahnya keputusan rapat, juga harus diperiksa riwayat PT sejak pendirian PT hingga saat dibuatnya akta Berita Acara RUPS. Perubahan apapun yang menyangkut PT harus diperiksa. Selain itu, membahas mengenai keabsahan dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT oleh Notaris serta tanggung jawab Notaris pada Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa yang dibuat dihadapannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yang digunakan berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa RUPS tersebut dinyatakan tidak sah karena RUPS dilakukan dengan tidak sesuai undangan dan kuorum tidak terpenuhi, sehingga Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menjadi tidak sah dan memiliki kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah notaris wajib lebih seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait khususnya dalam penelitian ini adalah mematuhi ketentuan UUPT mengenai penyelenggaraan RUPS serta notaris bisa dimintakan penggantian biaya, ganti rugi dan biaya oleh orang-orang yang dirugikannya.

---

In this thesis discusses the making of the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company, the problem is include formal requirements for the meeting, and the calling process, as well as quorum for the meeting, and quorum for the validity of meeting decisions, also must PT history has been checked since the establishment of PT until the date of the deed of the GMS Minutes. Any changes regarding the PT must be examined. In addition, discussing the validity of the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders by a Notary and the Notary`s responsibility on the Deed of Extraordinary GMS made before him. This research is juridical-normative research. Using secondary data, collecting data through the study of documents, the data is processed and analyzed through a qualitative approach. The result of this study is that the GMS was declared invalid because the GMS was not conducted according to the invitation and the quorum was not fulfilled, so the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders became invalid and had the power as a deed under the hand."

"ABSTRAKLatar belakang yang membuat penulis melakukan penelitian ini adalah adanya penetapan  hakim yang mengesahkan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tentang pengesahan renvoi Akta yang direnvoi oleh pejabat yang bukan pembuat Aktanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah  mengenai Keabsahan Renvoi Akta yang dilakukan oleh Pejabat yang bukan pembuat Aktanya dan akibat hukumnya dari Penetapan Pengadilan terhadap Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara dalam Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 17/PDT.P/2016/PN.LMJ. Bentuk penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam tesis ini. Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah metode kualitatif. Perenvoian pada akta  yang dilakukan pada saat setelah akta sudah ditanda tangani ialah tidak sah dan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk merenvoi kesalahan penulisan pada akta ialah pejabat yang membuat akta itu sendiri. Apabila dilanggar akan berdampak pada kekuatan pembuktian pada akta sehingga mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akibat hukum dari Penetapan Pengadilan ialah memberikan pengesahan terhadap Surat Keterangan Nomor 353/PPATS-LMJ/VIII/2016 sehinga renvoi pada Akta jual beli tersebut dianggap sah. Akan tetapi Penetapan tersebut banyak sekali unsur yang bersifat melawan hukum, maka penetapan tersebut dapat di batalkan jika ada pihak lain yang menggugat di kemudian hari karena merasa dirugikan.

---

ABSTRACTThe background of this research is the determination of the judge who ratified the certificate made by the temporary land deed officials about the ratification of the Deed renvoi by officials who were not make the deed. The problems examined in this study are the validity of the deed renvoi made by Officers who are not make the deeds and the legal consequences of the Determination of Courts on Certificates made by Temporary Land Deed Officials (PPAT) in the Determination of Lumajang District Court Number: 17 / PDT. P / 2016 / PN.LMJ. The kind of this research is normative juridical, by examining written legal norms directly with the subject matter on this thesis. The data analysis method used in this study is a qualitative method. Perenvoian after the deed has been signed is invalid and the person who has authority to make renvoi is the official who made the deed itself. If violated, it will have an impact on the power of proof on the deed, its mean a deed only has the power as an underhanded deed and the legal consequence of a Court Decision is to ratify a Letter of Statement Number 353 / PPATS-LMJ / VIII / 2016 so that the renvoi it is considered valid. However, the determination have many elements that against the law, so the determination can be cancelled on the other day if anybody feel disadvantaged due to it.

---

"

"Tesis ini mengkaji mengenai dampak pelanggaran dari kewajiban dan kode etik notaris dalam melakukan pembuatan akta karena pembuatan akta tanpa memperhatikan asas itikad baik pada Perjanjian Jual Beli (PJB) Lunas yang disertai Kuasa Menjual yang seharusnya merupakan perjanjian hutang-piutang dengan objek jaminan berupa tanah sehingga terhadap akta yang dibuat oleh notaris ER terdapat cacat dalam kehendak yang disebabkan adanya keberpihakan dari Notaris dalam mengkontatirkan akta pada perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh penghadap P dan L sebagai Debitur, adapun pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 26/PDT/2018/PT YYK dalam amar putusannya majelis hakim memenangkan tuan P dan nyonya L dan membatalkan akta PJB Lunas dan Kuasa Menjual yang telah dibuat sebelumnya Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak pelanggaran kewajiban dan kode etik Notaris yang mengakibatkan terjadinya cacat dalam kehendak terhadap keabsahan akta dan implikasinya terhadap notaris yang bersangkutan, penelitan ini mempergunkan metode penelitian yuridis normatif, dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan keberpihakan menjadi dapat dibatalkan karena terdapat cacat dalam kehendak dan tidak didasari dengan itikad baik karena perjanjian hutang piutang dibuat menjadi PJB Lunas dan Kuasa Menjual atas perbuatannya notaris mendapatkan sanksi berupa Sanksi Perdata yaitu mengganti kerugian dan perintah pengadilan untuk merubah menjadi akta hutang-piutang, serta sanksi Administrasi berupa teguran tertulis kepada notaris, untuk itu notaris seharusnya melaksanakan fungsinya untuk melakukan penyuluhan hukum, dan menjelaskan mengenai perbuatan hukum pada perjanjia, serta memberi masukan terhadap perjanjian yang akan dituangkan dengan memperhatikan asas kepantasan dan kepatutan dengan memperhatikan asas itikad baik.

---

This thesis researching the impact of violations of the obligations and notary code of ethics in making deeds due to conducting a simulation agreement in the form of making 'PJB Lunas' and also 'Kuasa Menjual' that should be a 'Hutang-Piutang' agreement with an object of agreement in the form of land so that the ER notary there is a defect in the will caused by the partiality of the Notary in worrying about the deed 'Hutang-Piutang' agreement which Mr.P and Mrs.L as the Debitor, as the Decision of the Yogyakarta High Court Number 26 / PDT / 2018 / PT YYK the decision of judges Mr.P and Mrs.L and canceling the PJB 'Lunas' deed and 'Kuasa Menjual' Authorization previously made The purpose of this study is to understand the impact of violations of the Notary's obligations and code of ethics which results in a defect in the will of the validity of the deed and its implications for the notary concerned, This research uses a normative juridical research method, with qualitative analysis. The results of this study that the deed of notary who makes partiality can be canceled because there is a defect in the will and is not based on good faith because the debt agreement is made into PJB Lunas and the Kuasa Menjual, the notary been punished in the form of Civil Sanctions that replace loss and court order to change into an akta Hutang-Piutang, and administrative sanctions in the form of a written warning to the notary, for that the notary should carry out its function to carry out legal counseling, and explain legal actions on the agreement, and provide input on the agreement to be taken into account principle of appropriateness and propriety by paying attention to the principle of good faith. "

"Penelitian ini memiliki pembahasan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang bertentangan dengan kehendak para pihak untuk membuat hibah, dimana sehagursnya Notaris/PPAT dapat mengkonstantir kemauan kehendak para pihak agara tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat Akta Notaris/PPAT yang tidak sesuai dengan keterangan para pihak yang kenyataannya tanpa diketahui oleh Notaris/PPAT dan mengenai pemberian sanksi terhadap Notaris/PPAT yang tidak menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai akta notaris bisa kehilangan keotentisitasannya jika tidak memenuhi segala syarat yang ditentukan undang-undang. Notaris walaupun sebagai seorang Pejabat Umum yang diatur menurut Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang sudah ditentukan sebagai tindak pidana.

---

This thesis has a discussion of the responsibility of the Notary/PPAT against the sale and purchase deed that is contrary to the wishes of the parties to make a grant, where in the Notary/PPAT can constrict the willingness of the parties to cause harm to one party. The problem in this research is how it is due to the Notary/PPAT making the deed not in accordance with the statements of the parties without being known by the Notary/PPAT and regarding sanctions against Notaries/PPAT that do not uphold the principle of prudence in making authentic deeds. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. This research is a normative juridical research which is descriptive analysis. The results of this study can be known about the notary deed or authentic deed can lose its authenticity if it does not meet all the requirements specified by the law. Notary, even though as a General Officer who is regulated according to the Law can be subject to criminal sanctions if he fulfills the elements of the violation that have been determined as a criminal offense."

"Notaris sebagai seorang pejabat umum yang diangkat oleh Negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, Peraturan Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Adanya gugatan yang diajukan kepada Notaris dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum yang berakibat kehilangan keotentisitasan atas akta tersebut dan dinyatakan batal demi hukum mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang meminta dibuatkan aktanya oleh Notaris yang bersangkutan. Atas kerugian tersebut para pihak dapat menuntut ganti rugi berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,dimana Notaris wajib memberikan ganti rugi berupa denda, bunga, serta biaya.Tetapi ada kalanya karena keadaan yang berada diluar kuasanya (overmacht), akta yang seharusnya disimpannya secara baik menjadi hilang ataupun rusak. Terhadap kejadian yang berada diluar kuasanya tersebut Notaris dapat melakukan pembelaan diri berdasarkan overmacht tersebut.Dalam pembuatan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian empiris serta metode penelitian normatif, yaitu berupa penelitian kepustakaan dan melakukan riset dan wawancara.Berdasarkan kasus-kasus gugatan yang ada ternyata banyak terdapat pembatalan akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan menjadi batal demi hukum akibat kelalaiannya tersebut. Untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak lain, seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah memiliki sikap profesionalisme yang baik serta ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang cukup dibidang kenotariatan dan pengalaman."

"ABSTRAKPada era globalisasi, masyarakat Indonesia sudah mulai mengenal perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tersebut, biasanya masyarakat menggunakan alat bukti tertulis sebagai tanda terikatnya para pihak. Guna menjamin kepemilikan seseorang terhadap hak-hak yang diperolehnya, baik melalui jual beli, hibah, maupun sewa menyewa biasanya orang tersebut akan membuat fotokopi terhadap alat bukti tertulis yang dimilikinya. Fotokopi alat bukti tertulis tersebut dibuat dengan keyakinan apabila terjadi kehilangan pada alat bukti tertulis yang asli, maka seseorang tersebut masih dapat menunjukkan bukti kepemilikannya melalui sebuah fotokopi akta. Dalam hal demikian, bagaimanakah kedudukan fotokopi terhadap pembuktian akta otentik dalam perkara perdata? Serta bagaimanakah kedudukan alat bukti lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fotokopi akta otentik berdasarkan Putusan Pengadilan? Untuk itu, Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan alat pengumpulan data melalui studi dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder sebagai penunjang, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif serta pada akhirnya ditarik kesimpulan, dari keseluruhan hasil pembahasan dan hasil analisis permasalahan tersebut dilaporkan dalam bentuk evaluatif analitis. Melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. disimpulkan bahwa bukti fotokopi akta otentik dapat diterima jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain berupa: pengakuan, saksi, dan/atau sumpah. Selanjutnya bukti fotokopi akta otentik tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas atau penilaiannya diserahkan kepada hakim.

---

ABSTRACTIn the era of globalization, the people of Indonesia have started to recognize legal actions that will cause legal consequences. To perform such legal acts, people usually use written evidence as a sign of bonding parties. In order to guarantee an ownership rights, whether through sale or purchase, grant or lease, many person usually photocopy their written evidence. They belief that event they loss the original written evidence, the photocopy of that is acceptable, then they still prove the ownership through the photocopy. In such case, how about the position of photocopy of authentication deed in civil cases And how about the position of other evidences as an integral part of copy of authentic deeds based on Court Decisions Therefore, the author conducted legal research using normative juridical research methods with data collection tools through document studies. The kind of data is secondary data, then analyzed by qualitative method and in the end get then conclusion, the result reported by evaluative analysis. The analysis of Jakarta Timur District Court Verdict Number 235 Pdt.G 2014 PN.Jkt.Tim. concluded that evidence of copy of authentic deed is acceptable if it is compatible or corroborated with other evidence in the form of acknowledgment, witness, and or oath. Further evidence of copy of the authentic deed has free evidentiary power or its judgment is submitted to the judge. "

"Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam profesi Notaris terdapat Notaris yang melakukan suatu perbuatan pidana karena kesengajaan maupun karena kelalaian, sehingga apabila hal itu terjadi sudah sewajarnya Notaris tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Namun bagaimana dengan notaris yang sudah menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris dengan sebaik-baiknya namun tetap digugat secara perdata maupun pidana, sebagai contoh saya mengambil ilustrasi kasus Notaris TP di Jayapura, dimana ia dituntut oleh kliennya dan telah dijadikan tersangka oleh penyidik yang menganggap Notaris tersebut melakukan penggelapan, padahal permasalahan diantara mereka telah mendapatkan putusan Akta Van Dading Akta perdamaian dan Notaris TP sudah menjalankan sesuai dengan isi putusan tersebut, yang berarti seharusnya Notaris TP tidak bisa dipersalahkan apalagi dipidana.Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang sudah menjalankan putusan pengadilan atas akta perdamaian akta van dading tetapi masih bisa dituntut oleh pihak yang bersangkutan sehingga Notaris tersebut tetap ditahan dan Bagaimana kriminalisasi terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melaksanakan putusan pengadilan dapat dihentikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang didukung dengan wawancara, Teknik pengolahan dan Analisa data Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, akan ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian disusun, dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut bahwa dalam menentukan putusan perkara hukum Notaris harus dilihat secara seksama apakah perbuatan Notaris tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal yang disangkakan untuk menghindari terjadinya kriminalisasi, selain itu upaya-upaya yang dapat dilakukan agar perbuatan kriminalisasi terhadap Notaris dapat dihentikan maka dalam suatu proses peradilan dimana yang menjadi terdakwanya adalah Notaris sebaiknya yang dihadirkan sebagai saksi ahli haruslah ahli yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Selain itu juga agar meminimalkan kriminalisasi terhadap Notaris harus ada kinerja sinergitas profesionalitas antara organisasi profesi dan penegak hukum.

---

It can not be denied that in the Notary 39 s profession there is a Notary who commits a criminal act either because of deliberate or negligence, which is related to the position attached to them, so if it happens it definitely becomes Notary rsquo s responbility. But how about the Notary who has been carrying out duties and obligations as a notary as well as possible, strict to the rules but still being sued in civil or criminal, as an example I took an illustration of the Notary TP case in Jayapura, where she was sued by her client and already become a suspect by investigator who thought the Notary Has embezzled, eventhought the problems between them have received a verdict Van Dading deed and Notary TP already did what she should do according to the content of the verdict, which means she can rsquo t be blame nor imprisonment.

The problem observed in this thesis are How is the legal protection of a Notary who has run a court decision on the peace deed van dading deed but can still be sued by the party concerned and make a Notary in custody, and how to stop criminalization of Notary Land Deed Official who run a court decision. The method used in this research is normative juridical, This research is Analytical Descriptive, The type and source of data used in this study is secondary data, the Technique of collecting data are by researching library materials and supported by interview, processing Technique and Data Analysis After all the data required in this study is obtained, will be drawn a conclusion, then compiled, analyzed qualitatively.

The results of this study are as follows in the determination of the decision of a Notary law case it should be decided carefully whether the act of Notary fulfills the elements of the article that are suspected to them to avoid the criminalization, besides that when in judicial process which the defendant is a Notary then who must be presented as an expert witness it should be an experts who really understand in their field, and then in order to minimize the criminalization of Notaries there must be a professional synergy performance between professional organizations and law enforcement."

"Peran Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia Dalam Rangka Magang Notaris Untuk Menjadi Notaris Profesional rdquo; Tesis ini membahas mengenai proses magang yang secara wajib harus ditempuh oleh calon notaris yang sudah lulus dari program studi kenotariatan dan secara amanat Undang-undang wajib untuk menjalani proses magang selama 24 duapuluh empat bulan berturut-turut dikantor notaris, melihat amanat Undang-undang ini tentu dapat dilihat betapa pentingnya proses magang ini untuk calon notaris, namun pengaturan mengenai proses magang ini sendiri masih belum dapat dikatakan optimal dan sempurna, padahal tentu tujuan utama dari proses magang calon notaris adalah untuk mempersiapkan notaris yang profesional dan siap melayani masyarakat dalam hakekatnya sebagai pejabat publik, oleh karenanya organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya wadah dari profesi notaris harus dapat memberikan regulasi dan peraturan mengenai proses magang tersebut dengan lebih tegas dan konkret, sehingga visi organisasi untuk melahirkan notaris yang amanah dan dapat melayani masyarakat dengan profesional dan penuh integritas dapat terpenuhi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses magang calon notaris memang terbukti sangat penting, karena diamanatkan oleh Undang-Undang dan proses magang itu sendiri memberikan calon notaris gambaran untuk menjalankan suatu kantor notaris yang profesional dan panutan dalam bentuk notaris senior yang berkompeten. Sedangkan organisasi INI masih kurang atau dapat dikatakan dalam persiapan untuk memberikan regulasi yang lebih jelas dalam hal kualitas tempat magang dan jenis-jenis pelatihan apa yang harus didapat oleh para calon notaris yang akan menjalani magang.

---

The role of the organization that oversees Notary Profession Ikatan Notaris Indonesia In Regard of Apprenticeship Program to Become an Professional Notary rdquo This Thesis focused on how an internship or an apprenticeship program that should be followed by candidate of notary as one of prerequirements to be a notary as the Law had regulated for them to follow this program for 24 twenty four months consecutively in a senior notary office rsquo s, looking at the Law that regulate these programs we could see hou crucial and essential these apprentinceship program were for the candidate or soon to be notary, however the rules that regulate them has not been strict and thourogh in general, regardless these program is made to serve a purpose that the notary candidate will be ready to serve the public and be a professional notary that fullfill the task of a notary as a public official, thats why the organization that overseeing all of the notary activity Ikatan Notaris Indonesia should give a clear and direct regulations regarding the apprentinceship program, that should also fulfill the vision of the organization itself, to help nurtute a notary that can serve the public well with Professionalism and Integrity. This study will use the research method of form of normative juridical research that focused to find logic in a law from its normative sides, the research typology are an descriptive research that focused on giving an data as thorough as possible, perhaps about human, social phenomenon and other form of phenomenon, in this study is concluded that an apprenticeship program is crucial for the notary candidate for a numbers of reasons, because the law itself mandated them, and the candidate will get an imagery of how to run an professional notary office and getting an role model in a form of a capable senior notary. However INI as the notary organization still lack or still in preparation to give a more clear regulation regarding the quality of the notary office that the apprenticeship program will be held and what kind of training these notary candidate should get while they rsquo re in the program."

"Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta perjanjian perkawinan yang dibuatnya namun kebenarannya telah disanggah oleh salah satu pihak dalam Akta perjanjian perkawinan tersebut. Maka, telah timbul permasalahan mengenai Akta perjanjian perkawinan tersebut. Yaitu, Bagaimanakah akibat hukum adanya sanggahan Akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta dan Bagaimanakah pertanggung jawaban notaris terhadap penyanggahan akta perjanjian kawin oleh pihak dalam Akta berdasarkan Putusan Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/VIII/2015.Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah akibat hukum dan pertanggung jawaban Notaris terhadap penyanggahan akta perjanjian kawin yang dibuatnya dan tipe penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan peristiwa hukum yaitu penyanggahan perjanjian kawin. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil analisis diketahui bahwa Akibat hukum terhadap penyanggahan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Agustus Tahun 2001, Akta tersebut menjadi batal demi hukum dan tanggung Jawab Notaris NMM, SH akibat Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 15 tanggal 30 Agustus 2001 yang dibuatnya, Notaris NMM, SH telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN Dalam kasus ini berdasarkan Putusan Nomor: 05/PTS/Mj/PWN.Prov.DKI.Jakarta/VIII/2015 telah menghukum Notaris NMM, SH dengan sanksi berupa teguran tertulis.......This thesis discusses about Notary`s accountability towards Marriage Agreement that they made, but refuted by other party included in the certificate. Therefore, problems have surfaced regarding this certificate. How is the effect of the law on the rebuttal of the Marriage Agreement by the parties in the Deed and how is the responsibility of the notary towards rebuttal made by other party in the Agreement based on Verdict No 05 PTS Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta VIII 2015.This problem is researched by using research method with the form of normative juridical research that aims to analyze how the legal consequences would be and the accountability of the Notary towards the rebuttal of the marriage certificate they made and what type of analytical descriptive research will be used to describe the legal event of marriage certificate disagreement. Types of data used are secondary data collection techniques conducted by document studies and data analysis done qualitatively.The result of the analysis is known that the effect of the law on the rebuttal of Deed of Marriage Agreement No. 15 dated August 30, 2001, the Deed becomes invalidated on Notary`s accountability due to Deed of Marriage Agreement Number 15 dated 30 August 2001 they made, Notary has violated the provisions of Article 16 paragraph 1 letter a Notary Office Law In this case based on Decision Number 05 PTS Mj PWN.Prov.DKI.Jakarta VIII 2015 has punished Notary with sanction in the form of written warning."