Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Darianne Vertical Aliwarga, author

Peranan notaris dalam penyelenggaraan undian berhadiah serta pengaturan pungutan pajaknya pada event xyz

Pelaku usaha mengadakan undian berhadiah untuk menarik minat konsumen dalam rangka penjualan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1954 jo. Permensos RI Nomor 14A/HUK/2006, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial dan melibatkan beberapa pejabat instansi terkait antara lain Notaris. Peran Notaris penting mengingat wewenangnya untuk menyatakan...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27426

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ruping Lolo Alias Vince, author

Peran notaris dalam pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) yang mengandung benturan kepentingan pada PT Central proteinaprima tbk (CPRO)

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27434

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Shinta Marina, author

Optimalisasi kinerja majelis pengawas notaris sebagai upaya mengurangi pelanggaran-pelkenggaran yang di lakukan notaris (Studi kasus di Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta)

Tesis ini mengenai kinerja dari Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas kepada Pemerintah untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan yang sangat besar oleh Negara, untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27462

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yuni Wahyu Nur`aini, author

Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat, menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh akibat hukum yang timbul terhadap akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melanggar wewenangnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27495

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dini Dwiyana, author

Tinjauan mengenai sanksi teguran lisan atau tertulis dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris

Tesis ini membahas dampak sanksi teguran lisan atau tertulis bagi Notaris, dan manfaat adanya sanksi tersebut bagi masyarakat yang melaporkan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Notaris dan pelapor. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian normatif dan pengolahan data secara kualitatif, serta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27435

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tamara Hanum Krisna Wirdani, author

Peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat tanpa persetujuan isteri dikaitkan dengan Undang-Undang No 30 tahun 2004 dan Perubahan Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris : studi kasus Mahkamah Agung No. 714/K/Pdt/2002 = Roles and responsibilities of notary deed made without wife approval associated with Law No 30 of 2004 and Amendment act No 2 of 2014 about notary : case study no 714/K/Pdt/2002

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin pisah harta menyebabkan suami bertindak secara sepihak dalam melakukan tindakan hukum sebagai penghadap, diawali dengan membuat surat pengakuan hutang jo akta pembebanan hak tanggungan jo surat perpanjangan waktu pinjaman, dibuat oleh Notaris yang dilakukan penghadap atau suami tanpa persetujuan isterinya dengan menjaminkan tanah dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43030

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agata Wijaya, author

Penguatan kedudukan majelis pengawas notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat studi kasus keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia nomor: m.hh 12.hm.07.01 tahun 2015 = Strengthening position of majelis pengawas notaris based on the categorization of its authority in the framework of protection of the community

Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang oleh Negara...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48830

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian