Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin pisah harta menyebabkan suami bertindak secara sepihak dalam melakukan tindakan hukum sebagai penghadap, diawali dengan membuat surat pengakuan hutang jo akta pembebanan hak tanggungan jo surat perpanjangan waktu pinjaman, dibuat oleh Notaris yang dilakukan penghadap atau suami tanpa persetujuan isterinya dengan menjaminkan tanah dan bangunan yang menjadi harta bersama mereka. Dalam hal ini suami tidak dapat memenuhi kewajiban berhutangnya, menyebabkannya diharuskannya terdapat sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisi dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan penelitian menyatakan bahwa menjaminan harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan pihak suami dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum, diharapkan untuk kedepannya Notaris bertindak lebih bertanggungjawab, cermat, teliti dan seksama dalam membuat setiap akta yang dibuatnya agar tidak merugikan pihak lain baik disengaja maupun tidak. ......Marriage took place without separation of property agreement mating act unilaterally cause the husband to take legal action as appearer, begins with a letter of acknowledgment of debt mortgage deed charging letter extension of the loan, made by Notary appearer conducted without the consent of his wife or husband with offers land and buildings that become treasures with them. In this case the husband cannot meet the obligations of indebtedness, there is a seizure caused be required executions carried out by a third party as a creditor. This study uses a normative study. The data obtained were analyzed using qualitative methods which produce descriptive data analysis. Conclusion the study shows that the guarantee of property in a marriage with a husband who carried out the deed that may cause becomes null and void, are expected to act more responsibly in the future Notary , meticulous, through and careful in making any deed that is made in order not to harm others whether intentional or not."

"Kewenangan Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk mengawasi Notaris di Indonesia. Pemerintah telah menyusun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat. Notaris sebagai pejabat umum diberikan wewenang oleh Negara untuk membantu masyarakat dalam hubungan keperdataannya, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang merugikan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Semakin banyaknya Notaris di Indonesia sehingga pengawasan terhadap Notaris harus lebih ditingkatkan demi menjaga harkat dan martabat profesi Notaris di mata masyarakat serta untuk melindungi masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yuridis normatif yang merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif analitis yang berarti suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sample yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis menarik kesimpulan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan sanksi kepada Notaris dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih terbatas. Setiap tingkat Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki wewenang dalam menjatuhkan sanksi apabila memang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Penguatan terhadap kedudukan Majelis Pengawas Notaris berdasarkan kategorisasi kewenangannya dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat masih belum ada karena hal ini belum secara tegas dan jelas diatur oleh aturan yang ada.

---

The authority of the Majelis Pengawas Notaris as an institution assigned by the Government to oversee Notary in Indonesia. The government has drafted several laws and regulations governing the authority and obligations of the Majelis Pengawas Notaris comprising Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Notaries as public officials are authorized by the State to assist the community in its civil relationship, but in practice there are still many violations committed by Notaries that harm the public who use the services of Notaries. The increasing number of Notaries in Indonesia so that the supervision of Notary must be improved in order to maintain the dignity of the Notary profession in the eyes of the community and to protect the community. The research method used in this research is a form of normative juridical research which is a scientific research procedure to find the logic of legal science from the normative side, research typology is analytical descriptive research which means a method that serves to describe or give an idea of the object under study through the data Or samples that have been collected as is without doing the analysis and making conclusions that apply to the public. The authors draw the conclusion that the authority of the Notary Supervisory Board in giving sanctions to the Notary in the framework of the protection of society is still limited. Each level of the Notary Supervisory Board does not have the authority to impose sanctions in the event of a violation committed by a Notary. The strengthening of the position of the Supervisory Board of Notaries based on the categorization of its authority in the framework of the protection of the people still does not exist because it has not been explicitly and clearly regulated by the existing rules."

"Pelaku usaha mengadakan undian berhadiah untuk menarik minat konsumen dalam rangka penjualan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1954 jo. Permensos RI Nomor 14A/HUK/2006, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial dan melibatkan beberapa pejabat instansi terkait antara lain Notaris. Peran Notaris penting mengingat wewenangnya untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu pelaksanaan undian berhadiah serta membuat berita acara pengundian yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, pihak yang memenangkan undian diwajibkan membayar pajak undian sebesar 25%. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PP No 132 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Undian Berhadiah.

---

For the purpose of increasing their sales or services, businesses organize prize lottery draws to attract more customer interests. In accordance to State Statute number 22 year 1954 jo. Permensos RI number 14A/HUK/2006, to carry out draws, businesses are required to submit requests to the Minister of Social Affairs and to involve several related officers, including a Notary. The involvement of Notaries in draws is important, considering their authorities to officially monitor and decide the validity of the draw as well as to publish official report, which will be the strongest and the most perfect authentic act. Moreover, the party that wins the draw is obliged to pay the Lottery Tax of 25%. This is in accordance with regulations set on State Regulation number 132 year 2000 regarding Income Tax on Prize Lottery."

"Tesis ini mengenai kinerja dari Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang diberi tugas kepada Pemerintah untuk mengawasi dan membina profesi Notaris di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan yang sangat besar oleh Negara, untuk membuat akta-akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ataupun mengesahkan akta dibawah tangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, akan tetapi didalam praktek masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, banyak hal tersebut tidak dipermasalahkan karena tidak dilaporkan oleh masyarakat, yaitu masyarakat yang berkepentingan dalam akta tersebut, ataupun tidak ditemukan secara langsung dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penulis membahas mengenai cara mengoptimalkan kinerja dari Majelis Pengawas Notaris agar pelanggaran Notaris setidaknya berkurang jumlahnya dari tahun ke tahun, baik yang dilaporkan ataupun ditemukan dalam praktek. Metode penulisan yang dipakai adalah metode normatif, Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan melakukan penelitian lapangan (field research) dengan mengadakan wawancara dengan 3 (tiga) responden sebagai alat bantu. Penulis menarik kesimpulan yang salah satunya ditemukan dalam penelitian lapangan, dan hal tersebut kurang lebih sama sebagaimana pendapat dari para responden, dan hal tersebut menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan kinerja dari anggota Majelis Pengawas Notaris, yaitu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah serta Majelis Pengawas Pusat, sebagai satu kesatuan, yaitu memperbaiki administrasi. Karena suatu pekerjaan dapat dilihat baik apabila administrasi telah berjalan dengan baik dan hal tersebut hanya salah satu cara selain meningkatkan anggaran, koordinasi dan kontrol kerja antar tingkatan majelis, serta sumber daya manusia itu sendiri datang dari dirinya untuk meningkatkan kinerjanya.

---

This Thesis hits performance from Majelis Pengawas Notaris as [the] institute that given duty to Government to observe and construct profession Notary in Indonesia according to the laws of legislation Number 30/2004 about Jabatan Notaris. Notary as [the] public functionary that given very big infroma by country, to make official documents that have perfect verification strength, as the same manner as that arranged in legislation Number 30/2004 are referred [as], however in practices still many are found collision that conducted by Notary, many that not taken as problem because not reported by society, that is society that have interest in official document referred [as], or not found directly in inspection by Majelis Pengawas Notaris. Then writer discusses procedural Optimize the performance of Majelis Pengawas Notaris in order to collision Notary at least decreases the number from year to year, both for reported or found in practice. Writing Method that weared is normative method, Datas is obtained/got from bibliography research (library research) and conduct field research (field research) by perform interview with 3 (three) responder as a means of helps. Writer draw a conclusions wrong ones are the other one found in field research, and that more or less same as the same manner as opinion from responders, and that become one of way for Optimize the performance from councilor Pengawas Notaris, that is Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah and Majelis Pengawas Pusat, as one unity, that is correct administration. Because a job can be seen good if administration has walked properly and that only one of way besides improve budget, coordination and [job/activity] control between ceremony level, and itself human resource comes from he/she to improve its performance."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat, menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh akibat hukum yang timbul terhadap akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melanggar wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Untuk mengetahui bagaimanakah sanksi yang akan diberikan kepada seorang notaris atas tindakan adanya suatu dugaan pemalsuan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative, dan tipe penelitian deskriptif analitis dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan sebagai pendukung digunakan juga studi lapangan untuk memperoleh data primer, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. Apabila notaris dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya dengan melakukan pemalsuan terhadap akta sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal keotentikannya suatu akta terhadap masyarakat yang memerlukan jasa notaris pemerintah akan selalu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan notaris melalui Majelis Pengawas guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para notaris didalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Notary is a public officer who by law is given the authority and trust from the public, runs most of the state power to create an authentic written evidence in the field of civil law. The purpose of this study is to determine how far the legal consequences arising for authentic deeds made by the notary who violates its authority as prescribed by the Notary Public Office Act. To find out how sanctions will be given to a notary public for the actions of an alleged fraudulent deed. This study uses juridical normative, analytical and descriptive type with a literature study in order to obtain secondary data and also used as support to field studies to obtain primary data, the data can be analyzed qualitatively. If the notary in carrying out his position was known to make mistakes or omissions that cause harm to his client by making forgery of certificate as stipulated in Article 48 of Law Title Deed, the notary is obliged by law to account for his actions. In terms of authenticity of a certificate of notary public who need the services the government will always monitor the notary work through Supervisory Board to ensure the safety of the public interest against the public notary office in the running task."

"Tesis ini membahas dampak sanksi teguran lisan atau tertulis bagi Notaris, dan manfaat adanya sanksi tersebut bagi masyarakat yang melaporkan, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Notaris dan pelapor. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian normatif dan pengolahan data secara kualitatif, serta pengambilan kesimpulan secara induktif. Sanksi teguran lisan atau tertulis tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Notaris yang bersangkutan, tapi sebagai sanksi moral berdampak pada diri Notaris itu sendiri untuk memperbaiki kesalahannya, dan manfaatnya bagi pelapor adalah sebagai bukti tambahan dalam mengajukan gugatan di Peradilan Umum. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan azas negara hukum dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sehingga dapat dinilai memihak kepada Notaris.

---

This thesis discusses the impact of oral or written reprimand sanction for the Notary, and the benefits of these penalties for people who reported, as well as the legal protection provided by Article 73 paragraph (2) of Act Title Notary to the Notary and the reporters. To answer these problems, we conducted research, normative and qualitative data processing, and making conclusions inductively. Oral or written reprimand sanctions do not affect people's confidence to the Notary in question, but as a moral sanction an impact on the Notary itself to make amends, and benefits for the reporter is as additional evidence in a lawsuit filed in the Court of General Jurisdiction. Article 73 paragraph (2) Notary Public Office Act is not in accordance with the principles of state law and the Constitution of the Republic of Indonesia, so it could be assessed in favor of theNotary."