Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian organisasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat satker di Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN berdasarkan Perka BAPETEN Nomor 01 Tahun 2010 dan Standar IAEA GSR Part. 7. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara, dan telaah dokumen. Metode yang digunakan adalah evaluasi sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 01 Tahun 2010, dan standar internasional yaitu IAEA Standard No. GSR Part. 7. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar elemen organisasi kesiapsigaan dan penanggulangan kedaruratan nuklir tingkat satker di Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN telah memenuhi standar. Elemen yang belum semuanya persyaratannya terpenuhi adalah tindakan perlindungan bagi personil kedaruratan. Persyaratan yang tidak terpenuhi dalam elemen tersebut adalah tidak adanya informed consent. Untuk itu diperlukan pengadaan dan perbaikan bagi organisasi kedaruratan nuklir yang belum memenuhi persyaratan, serta pemeliharaan bagi yang sudah terpenuhi.

---

ABSTRAKThe aim of this study presented to view the organization?s conformance nuclear emergency preparedness and response satker level at the Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN based Perka BAPETEN Nomor 01 Tahun 2010 and IAEA Standard GSR Part. 7. The qualitative research was conducted by field observations, interviews, and review the document. The method used is the evaluation in accordance with Peraturan Kepala BAPETEN No.01 Tahun 2010, and international standards, that is the IAEA Standard GSR Part. 7. The result of this study showed that most of the elements of the organization of nuclear emergency preparedness and response satker level at Pusat Pendayagunaan Informatikan dan Kawasan Strategis Nuklir (PPIKSN) BATAN according to the standard. Elements that not all term are appropriate in these element is the absence of informed consent. It required the procurement and the improvement for the nuclear emergency organization which do not appropriate the requirements, as well as maintenance for the already fulfilled."