Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keputusan Australia untuk membentuk kerjasama pertahanan AUKUS telah menimbulkan kontroversi di antara negara-negara di kawasan, mengingat naiknya tensi diskursus Indo-Pasifik belakangan ini. Namun, AUKUS bukanlah sekadar aliansi pertahanan untuk menghadapi kekuatan revisionis, AUKUS memiliki signifikansi yang lebih dalam dan besar bagi arah kebijakan pertahanan Australia. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan keputusan Australia menandatangani kebijakan pertahanan AUKUS dan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir secara mendadak. Artikel ini berargumen bahwa AUKUS merefleksikan dilema budaya startejik dalam kebijakan pertahanan Australia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis di Indo-Pasifik. Secara strategis, AUKUS membuka peluang bagi Australia untuk terlibat dalam membentuk diskursus Indo-Pasifik serta menjadi wadah untuk mempercepat transfer teknologi di sektor pertahanan. Secara operasional, pengadaan kapal selam bertenaga nuklir di AUKUS akan meningkatkan kemampuan armada bawah air Australia pada misi sea denial dan sea control dalam operasi gabungan. Dengan menggunakan kacamata budaya stratejik, analisis studi kualitatif dari sumber literatur primer dan sekunder ini menyimpulkan bahwa AUKUS memanandakan kembalinya dan menguatnya pola ketergantungan stratejik pada kebijakan pertahanan Australia di era Indo-Pasifik......Australia’s decision to enter the AUKUS has caused controversies among regional powers, especially noting the heightened Indo-Pacific discourse lately. But AUKUS isn’t a mere alliance against revisionist power, it has much deeper and greater significance on Australia’s defence policies. The aim of this research is to explain why Australia decided to join AUKUS and to procure nuclear-powered submarine in such a hasty manner. This paper argues that AUKUS reflect the dilemmatic sub-strategic cultures within Australia’s defence policy considerations against the changing strategic environment in Indo-Pacific, the self-reliance and strategic dependence. Strategically, AUKUS presented Australia the opportunity to participate and shaping the Indo-Pacific under US-led initiative and act as technology catalysator on defence sector. Operationally, the nuclear-powered procurement under AUKUS will significantly boost Australia’s submarine fleet capability in sea denial and sea control mission as a part of larger coalition. Using strategic culture lens and studying primary and secondary documents in a qualitative work, the analysis of this paper concludes that AUKUS reflected the return and reinforced pattern of strategic dependence within Australia’s defence policy in the age of Indo-Pacific."

"Pada tanggal 17 September 2021, Australia, Inggris dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian AUKUS yang meletigimasi kepemilikan dan pengembangan kapal selam bertenaga nuklir oleh Australia. Hal ini berimplikasi langsung pada Indonesia yang memiliki kedudukan strategis sebagai jalur perdagangan. Menanggapi hal tersebut, Indonesia telah melaksanakan beberapa langkah politik di tingkat regional maupun di forum multilateral. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa langkah hukum yang dapat ditempuh Indonesia untuk meregulasi navigasi dan keselamatan kapal selam bertenaga nuklir mengingat instrumen hukum laut internasional belum mengakomodasi hal tersebut. Melalui pendekatan hukum normatif, dengan menggunakan teori Critical Legal Studies dan Konsep Politik Hukum, penelitian ini menemukan bahwa Indonesia perlu meregulasi ketentuan navigasi dan keselamatan kapal selam bertenaga nuklir di tingkat nasional. ......On 17th of September 2021, Australia, the United Kingdom and the United States signed the AUKUS agreement which legitimises Australia's ownership and development of nuclear powered submarines. This has direct implications for Indonesia, which has a strategic position as a trade route. In response to this, Indonesia has carried out several political steps at the regional level as well as in multilateral forums This research is intended to analyse legal steps that can be taken by Indonesia to regulate the navigation and safety of nuclear-powered submarines considering that international maritime law instruments do not accommodate the concern. Through a normative legal approach, using the theory of Critical Legal Studies and the Concept of Legal Politics, this research finds that Indonesia needs to regulate provisions for the navigation and safety of nuclear-powered submarines at the national level."