Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Pertumbuhan dari instrumen keuangan sukuk dan obligasi konvesional berkembang secara pesat di Indonesia. Obligasi konvesional dan sukuk merupakan sumber pendanaan penting bagi perusahaan. Penerbitan dari sukuk di Indonesia memiliki suatu keunikan dimana mayoritas dari penerbitan dari sukuk akan diikuti dengan penerbitan dari obligasi konvesional pada hari bersamaan yang berbeda dengan negara lain yang melakukan penerbitan single instrument pada hari pernerbitan.Tujuan dari penelitian ini melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan proposional dari penerbitan sukuk dan obligasi konvesional apakah melalui keadaan internal perusahaan atau pengaruh dari luar perusahaan. Variabel yang akan digunakan pada penelitian ini ialah rasio kepemilikan dari aset tetap, rasio hutang jangka panjang perusahaan, pertumbuhan dari reksadana syariah dan spread bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.Metode yang akan digunakan pada penelitian ialah Ordinary Least Square (OLS) dan regresi panel data lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian kali ini berasal dari 74 perusahaan yang telah menerbitkan sukuk dan obligasi konvesional pada periode 2007 - 2017 di Bursa Efek Indonesia.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kepemilikan aset tetap, pertumbuhan reksadana syariah, dan spread yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berpengaruh negative terhadap proposional obligasi konvesional dari total penerbitan yang dilakukan pada hari yang bersamaan. Hal ini menunjukan perusahaan lebih fokus dalam melihat pengeruh dari eksternal perusahaan dalam menentukan proposional antara sukuk dan obligasi konvesional. Akan tetapi, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan melihat dari segi peraturan penerbitan dan infrastruktur dalam mempercepat penerbitan dari kedua instrument tersebut.

---

Growth of conventional bond and sukuk is growing rapidly in Indonesia. Conventional bond and sukuk is a critical funding source for companies in complete daily operation. Issuance of Sukuk in Indonesia has a uniqueness in which majority issuance of Sukuk will follow by the issuance of a conventional bond on the same day which is different in another country which issues single instrument in issuance day.The purpose of this research is to know which factor that influence the company in determining the proportional issuance of conventional bond and sukuk, whether through internal factor or external factor. The variables to be used is ratio ownership of the fixed asset, long-term debt ratio, growth of sharia mutual fund, and spread interest rate from Bank Indonesia.The methodology that uses in this research will be Ordinary Least Square (OLS) dan other panel data regression. The data used in this study came from 74 companies that have issued sukuk and conventional bonds in the period 2007 - 2017 on the Indonesia Stock Exchange.The results of the study show that the ownership of fixed assets, the growth of Islamic mutual funds, and spreads issued by Bank Indonesia have a negative effect on conventional proportional bonds from the total issuance conducted on the same day. This research shows that the company is more focused on seeing the influence of external companies in determining the proportions between Sukuk and conventional bonds. However, this research can still be developed by looking at the issue of publishing regulations and infrastructure in accelerating the issuance of both instruments."

"ABSTRAKPenelitian ini diharapkan dapat mengetahui apakah harga kedua jenis obligasi dipengaruhi oleh faktor yang sama seperti suku bunga SBI, IHSG, Kurs, ROA dan Legi harga obligasi sehingga diketahui kenapa kedua obligasi syariah dan konvensional milik PT. Bank Bukopin Tbk bergerak dengan arah yang bersamaan. Dan seberapa besar signifikansi dan kontribusi faktor-faktor tersebut mempengaruhi harga keduanya. Penelitian dilakukan atas data penelitian selama periode 30 bulan, mulai dari Juli 2004 sampai dengan Desember 2006 menggunakan analisis regresi tinier berganda.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat satu faktor yang sama yang signifikan pada alpha 5% mempengaruhi harga kedua jenis obligasi tersebut yaitu Kurs Rupiah terhadap Dollar AS. Perubahan harga obligasi dapat dijelaskan pengaruhnya sebesar 44,52% untuk obligasi syariah dan 47,34% untuk obligasi konvensional oleh faktor suku bunga SBI, IHSG, Kurs, ROA dan Legi harga obligasi,.sedangkan sisanya sebanyak 55,49% dan 52,66% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is to find SBI rate, Jakarta Composite Index, Exchange rate or ROA that may determine the prices of conventional bond with fixed coupon payments, and mudharabah typed Islamic bond with floating coupon payments. The prices of Islamic bond and Conventional bond which are observed issued by PT. Bank Bukopin Tbk. Monthly bond prices are regressed against SBI rate, Jakarta composite index (JCI), IDRIUSD exchange rate, ROA and Legi bond prices from July 2004 until Dec 2006.

This research suggests that both conventional bond and Islamic mudharabah bond prices are determined by IDR/USD exchange rate which is significant at alpha 5%. The change of bond price is influenced by SBI rate, JCI, Exchange rate, ROA and Iegi Price. These variables explain approximately 44,52% for Islamic bond and 47,34% for conventional bond."

"Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pembagian dasar gugatan dalam bentuk gugatan wanprestasi dan gugatan PMH tidak cukup memadai untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum di masyarakat. Dalam hal tidak terdapat hubungan kontraktual antara para pihak dan tidak terdapat pula unsur kesalahan dari salah satu pihak, maka gugatan atas dasar wanprestasi maupun PMH tidak dapat diajukan. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, dikenal doktrin unjust enrichment. Menurut doktrin tersebut, dalam hal seseorang diperkaya secara tanpa dasar sehingga merugikan pihak lain, maka pihak yang diperkaya berkewajiban untuk mengembalikan apa yang ia terima. Namun dokrtin ini tidak begitu dikenal dalam lalu lintas hukum Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis membandingkan doktrin unjust enrichment yang berlaku di Indonesia dengan doktrin unjust enrichment di Jerman yang jauh lebih lengkap untuk dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Doktrin ini sebetulnya dapat ditemukan dalam Pasal 1354-1364 Burgerlijk Wetboek, sumber hukum perdata di Indonesia. Namun seiring dengan diterjemahkannya Burgerlijk Wetboek ke Bahasa Indonesia, maksud dari para perumus tersebut dilupakan. Dalam hal pasal-pasal tersebut dikenal sebagai unjust enrichment pun, pengaturan di dalamnya masih tergolong sempit dan tidak komprehensif. Hukum Jerman mengatur mengenai unjust enrichment secara menyeluruh dalam §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. Rumusan §§ 812-822 mengakomodasi dan membuka peluang restitusi bagi berbagai jenis kasus. Terlebih lagi, pembagian dasar gugatan pada jenis hak menghasilkan hukum unjust enrichment yang dinamis dan saling mempengaruhi hukum perjanjian dan PMH. 

---

With the development of law in Indonesia, the division of lawsuits based on breach of contract and tort claims are not sufficient in resolving the various legal problems in our society. In the event that there is no contractual relationship between the parties as well as no element of error from either party, the lawsuit based on breach of contract or tort cannot be filed. In an effort to overcome these problems, enters the doctrine of unjust enrichment. According to said doctrine, in the event that a person is enriched without basis to the detriment of another party, the enriched party is obliged to return what he received. However, this doctrine is not well-known in the practice of Indonesian law. In accordance to that, the author compares the law of unjust enrichment that applies in Indonesia with the law of unjust enrichment in Germany which is much more complete in an effort to fill said legal vacuum. This study uses a juridical-normative methodology with a comparative approach to law. In actuality, this doctrine can be found in Articles 1354-1364 of the Burgerlijk Wetboek, the source of civil law in Indonesia. But the intention to frame said articles as unjust enrichment seemed to have been lost in translation. Even if the articles came to be known as provisions of unjust enrichment, they are far too narrow and incomprehensive. German law regulates unjust enrichment effectively in §§ 812-822 Bürgerliches Gesetzbuch. §§ 812-822 accommodates restitution for varying types of cases. Moreover, the division of lawsuits based on the type of rights results in a dynamic law that could influence both the law of agreement and the law of tort, and vice versa. "

"ABSTRAKPerseroan mempunyai kewajiban untuk setiap pengeluaran saham baru dalam rangka peningkatan modal harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Namun, dalam praktiknya bukan dikenal sebagai kewajiban tetapi sebagai hak pemegang saham pre-emptive right . Namun untuk melaksanakan kewajiban penawaran tersebut, UUPT tidak memberikan pengaturan tentang mekanisme penawaran tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mencakup persyaratan dan prosedur pengeluaran saham baru dalam perseroan terbatas, cara dan bentuk penawaran untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas kepada pemegang saham, dan kapan waktu penawaran untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan harus dilakukan. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisa dan mencari jawaban/solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban atas pemasalahan-permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penulis mengumpulkan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan-permasalahan, lalu menganalisa pertimbangan hukum dari majelis hakim untuk mencari dan memberikan jawaban/solusi dari kekosongan hukum tentang mekanisme penawaran tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa memang tidak ada aturan dalam UUPT mengenai mekanisme penawaran, namun UUPT memberi kesempatan kepada perseroan untuk mengatur hal lain dalam anggaran dasarnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap putusan-putusan pengadilan, ditemukan bahwa majelis hakim selalu mencari bukti tertulis dari suatu penawaran. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa suatu penawaran sebaiknya dibuat dalam bentuk surat tercatat dan dilakukan sebelum pelaksanaan pengeluaran saham dalam rangka peningkatan modal.

---

ABSTRACTCompany has an obligation to, at every issuance of new shares to increase the captital, offer in advance to the shareholders in proportion to the same class of shares. However, in practice it is not known as an obligation, but as the right of shareholders pre emptive right . Nonetheless, in performing the obligation of offering, UUPT does not regulate the mechanism of the offering. The problems that will be discuss in the thesis are including the requirement and procedure of issuance of new shares, the method and form of the offering to subscribe new shares issued by the company to the shareholders, and the timing to perform the offering to subscribe new shares issued. The objectives of this thesis are to analize and look for the answers solutions to those problems. In order to get the answers solutions to those problems, the research method used is the normative legal research method, with with a analytical description research typology that is a method that serves to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as is without doing analysis and make conclusions that apply to the public. Writer collects come courts rsquo decisions that relevant to the problems and the analizes the legal consideration of the panel of judges to look for and provide the answers solutions of the legal vacuum about the mechanism of the offering. The result of this thesis, found that there is no rule in UUPT about the mechanism of the offering, however UUPT provides an opportunity for the company to arrange other matters in its articles of association. Based on the results of the analysis of court decisions, found that the panel of judges are always looking for the written evidence of an offering. So, the writer draw a conclution that an offering should be better be made in form of a registered mail and be done before the implementation of the issuance of new shares to increase the capital."

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Induk kepada Bank selaku pemberi pinjaman kepada anak perusahannya dalam memenuhi kewajibannya sesuai aturan hukum pertanggungjawaban perdata yang berlaku. Pertanggungjawaban perusahaan induk ini timbul akibat adanya penerbitan Letter of Undertaking yang dilakukan oleh perusahaan induk guna menjamin pinjaman tersebut. Dalam hal perolehan kredit yang diterima oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal baik untuk tujuan pembiayaan modal kerja ataupun untuk anak perusahaan seringkali dalam prakteknya Bank meminta jaminan tambahan dari Perusahaan Induk dimana jaminan ini bersifat accessoir dan didasari pada asas-asas dalam hukum perjanjian, baik dalam bentuk Corporate Guarantee untuk selanjutnya disebut sebagai ldquo;CG rdquo; ataupun Letter of Undertaking untuk selanjutnya disebut sebagai ldquo;LoU rdquo; ataupun jaminan lainnya. Pemberian LoU oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya sampai saat ini dinilai efektif oleh para kreditur, hal ini disebabkan karena ketika sebuah perusahaan induk memberikan jaminan personal LoU kepada kreditur maka secara sah dan secara moral perusahaan induk tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam LoU tersebut. Yang mana hal ini berkaitan dengan Liability perusahaan induk yang tertuang dalam LoU tersebut dan Responsibility perusahaan induk untuk menjamin pelunasan hutang anak perusahaannya.

---

ABSTRACTThis writing discusses the Responsibility of the Parent Company to the Bank as a lender to its subsidiary in fulfilling its obligations under the applicable civil liability law. This parent company 39 s liability arises from the issuance of a Letter of Undertaking by the parent company to secure the loan. In the case of the acquisition of credits received by companies that require capital either for the purpose of working capital financing or for subsidiaries often in practice the Bank requests additional assurance from the Parent Company where this guarantee is an accessoir and is based on the principles of the treaty law, both in form of Corporate Guarantee hereinafter referred as CG or Letter of Undertaking hereinafter referred as LoU or other guarantees. Loan granting by the parent company to its subsidiaries is currently considered effective by the creditors, this is because when a parent company provides personal LoU guarantee to the creditor then legally and morally the parent company has an obligation to implement what has been agreed in LoU. Which is related to the Liability of the parent company contained in the LoU and the Responsibility of the parent company to ensure the repayment of its subsidiary debt."