Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Studi-studi model eksplorasi secara umum menjelaskan prilaku eksplorasi dengan analisis variabel geologi dan ekonomi pada tingkat makro seperti wilayah, provinsi dan negara. Pada kenyataannya, cadangan migas dan kedalaman sumur masing-masing menentukan tingkat volume temuan dan biaya pengeboran yang dijelaskan secara spesifik pada tingkat basin geologis. Penelitian ini fokus pada tingkat pengeboran eksplorasi (wells drilled) dengan analisis analisis variabel geologi dan ekonomi menggunakan 32 basin geologis di Indonesia dalam periode 2004-2014. Hasil estimasi model empiris menunjukkan bahwa tingkat pengeboran eksplorasi ditentukan oleh tingkat keberhasilan penemuan migas (lag of success rate), volume temuan migas (lag of discovery size of oil and gas) dan lokasi basin (region). Sedangkan variabel ekonomi yang menentukan tingkat pengeboran eksplorasi terdiri dari harga minyak dunia (lag of oil price). Selain itu, deplesi minyak berdampak signifikan menjelaskan tingkat pengeboran eksplorasi dengan karakteristik basin Indonesia yang didominasi oleh mature oil fields.......Earlier studies of exploration models are generally characterized by equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the geological and economic factors that particularly determine the wells drilled decision using an empirical model to analyze at the micro-level using disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period 2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price. Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature oil fields., Earlier studies of exploration models are generally characterized byequations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis suchas region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geologicalbasin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on thegeological and economic factors that particularly determine the wells drilleddecision using an empirical model to analyze at the micro-level usingdisaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled aredetermined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gasand region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil pricedetermined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price.Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wellsdrilled as the geological characteristic of geological basin dominated by matureoil fields]"

"Proyek-proyek migas dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap fasilitas produksi sumber energi. Ada fenomena di pelaksanaan proyek migas, yaitu seringnya terjadi keterlambatan waktu penyelesaian dan kelebihan biaya dari yang direncanakan. Komunikasi merupakan hal yang penting diperhatikan dalam mendukung kesuksesan kinerja proyek. Dibuat suatu hipotesa bahwa peran peran PMO dapat meningkatkan efektivitas komunikasi proyek. Kuesioner dilakukan terhadap pimpinan proyek migas Indonesia. SEM-PLS digunakan untuk menganalisa hubungan antara masing-masing variabel. Hasil penelitian memperoleh faktor-faktor dominan dalam komunikasi proyek dan peran PMO. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari peran PMO terhadap komunikasi proyek dalam meningkatkan kinerja proyek migas.

---

Oil & gas projects are performed to support energy production facilities. There is a fenomena where project execution in oil & gas industry often have experiences in schedule delay and cost overrun compared to the plan. Communication is one of important thing which has impact to the project performance. Hipotesis was developed that PMO role can improve project communication effectiveness. Quesioner was performed distributed to the Oil & Gas Project Managers in Indonesia. SEM-PLS was used to analise relationship among variables. Result obtained dominan factors in project communication and also PMO role. Result also shows that PMO role has a significant influence in project communication to improve the project performance."

"Salah satu tugas yang harus dilaksanakan BPMIGAS sebagai badan yang dibentuk pemerintah untuk mengelola industri hulu minyak dan gas bumi adalah pengelolaan proyek investasi di bidang fasilitas produksi yang melibatkan dana lebih dari USD 2-3 milyar pertahun.Tesis ini disusun untuk membantu BPMIGAS dalam usahanya meningkatkan kinerja waktu dan mutu atas pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek investasi fasilitas produksi pada setiap tahapan proyek.Penelitian ini dilakukan dengan pengujian terhadap berbagai fakro yang mempengaruhi proses pengendalian dan pengawasan kegiatan proyek investasi dengan melibatkan pekerja dari perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia dan BPMIGAS.

---

As the government agency to manage the oil and gas industry, one of the BPMIGAS?s responsibility is to manage the capital investment in production facilities project which involved the expenditure of approximately USD 2-3 billion each year.This thesis is developed to help BPMIGAS to improve it?s time and quality performance in controlling and supervising all stages of production facilities facilities.The research is carried out by assessing numbers of factors influencing the control and supervision activities involving personnel from oil companies operated in Indonesia and the ones from BPMIGAS."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang sistematis dan objektif untuk memilih subkontraktor untuk Proyek Akasia Bagus dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Teknik untuk Urutan Preferensi dengan Kemiripan dengan Solusi Ideal (TOPSIS). Studi ini mengevaluasi subkontraktor berdasarkan berbagai kriteria, termasuk biaya, lokasi, waktu pengiriman, dan kinerja historis. Metode AHP digunakan untuk menentukan pentingnya setiap kriteria relatif melalui perbandingan berpasangan, memastikan keselarasan dengan prioritas pengambil keputusan. Metode TOPSIS kemudian diterapkan untuk memeringkat subkontraktor berdasarkan kriteria berbobot yang diperoleh dari AHP, dengan menggunakan matriks keputusan yang dinormalisasi dan menghitung jarak dari solusi ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. PPI (A3) adalah subkontraktor peringkat tertinggi, diikuti oleh PT. Zeeco (A1), PT. Gasco (A4), dan PT. Cimmarron (A2). Temuan ini menyediakan kerangka kerja yang kuat dan andal untuk pemilihan subkontraktor, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data yang komprehensif dan akurat. Studi ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan proses pemilihan subkontraktor, dengan menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang objektif, keselarasan strategis, dan peningkatan berkelanjutan. Industri Minyak dan Gas, Analytical Hierarchy Process (AHP), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, Pemilihan Vendor, Pemeringkatan Vendor......This research aims to develop a systematic and objective framework for selecting subcontractors for the Akasia Bagus Project using the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) methods. The study evaluates subcontractors based on multiple criteria, including cost, location, delivery time, and historical performance. The AHP method was employed to determine the relative importance of each criterion through pairwise comparisons, ensuring alignment with decision-makers' priorities. The TOPSIS method was then applied to rank the subcontractors based on the weighted criteria derived from AHP, using normalized decision matrices and calculating distances from ideal solutions. The results indicated that PT. PPI (A3) was the top-ranked subcontractor, followed by PT. Zeeco (A1), PT. Gasco (A4), and PT. Cimmarron (A2). The findings provide a robust and reliable framework for subcontractor selection, ensuring that decisions are based on comprehensive and accurate data. The study concludes with recommendations for improving subcontractor selection processes, emphasizing the importance of objective decision-making, strategic alignment, and continuous improvement."

"ABSTRAKHukum dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengenaladanya suatu perjanjian yaitu joint operating agreement/joint operating body yangmerupakan perjanjian derivatif dari Production Sharing Contract. Perjanjian inimengatur adanya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan operasisecara bersama-sama untuk mengelola suatu wilayah kerja. Penelitian ini pentingdibahas melihat adanya ketidakjelasan dalam suatu kasus mengenai tanggungjawab antara kontraktor industri minyak dan gas bumi yang terikat dalam JointOperating Agreement/Joint Operating Body tersebut dalam hal sole riskoperations. Adapun temuan dari hasil penelitian yuridis normatif ini adalahmeliputi kedudukan hukum para pihak dalam suatu joint operatingagreement/joint operating body beserta tanggung jawab, hak dan kewajiban.Lebih lanjut lagi, ditemukan adanya pembatasan terhadap tanggung jawab parapihak berdasarkan perjanjian dengan mengaitkannya dengan kasus yang terjadiantara PT X dan PT Y.

---

ABSTRACTIn the law of upstream oil and gas business activities in Indonesia, it is known thatthere is an agreement named joint operating agreement/joint operating body whichis a derivative of Production Sharing Contract. In this agreement, the parties agreeto carry out operations on the work area as a joint operation. This research isimportant to discuss seeing an uncertainty in a case concerning the liabilitiesbetween the parties mentioned in joint operating agreement/joint operating bodyin terms of sole risk operations. Findings from this juridist normative researchincludes issues regarding the position of the parties in joint operatingagreement/joint operating body as well as responsibilities, rights, and obligations.Furthermore, it is known that there is a limitation of liability under theseagreements and will be explained along with the case of PT X and PT Y."

"ABSTRACTDalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participatinginterest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untukpengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yangdilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikansebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajakpenghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usahahulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakanpendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan datadilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil daripenelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksipengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasarpertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebutmemberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakantersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untukmenjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

ABSTRACTUnder current policy, participating interest transfer is subject to final income taxat the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). Thisresearch is aimed to provide comprehensive overview regarding policyimplementation process of income tax on transaction of participating interesttransfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research isconducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected throughlibrary research and in-depth interviews. The results of this study indicate that, theincome tax policy on transaction of participating interest transfers has not beenimplemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the taxrevenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractorsto carry out their investment, especially in exploration phase."

"Sejak ditetapkannya putusan MK yang membatalkan beberapa pasal di UU Migas No. 22 Tahun 2001, struktur pengaturan kebijakan migas terlihat ambigu dan menyebabkan stabilitas ekonomi nasional terganggu. Keberpihakkan pemerintah masih relatif lemah dalam upaya peningkatan kemampuan nasional di bidang Migas. Bagaimana pemenuhan kebutuhan publik di Indonesia dapat berlangsung efektif dan pengadaan cadangan Migas di Indonesia. Kebijakan yang ada perlu dievaluasi kembali dan diadaptasikan, apakah sudah cocok dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Fokus dari penelitian ini adalah menggangkat permasalahan Migas di dalam UU No. 22 Tahun 2001 dari sektor industri Migas yang berkaitan dengan struktur kelembagaan Migas dan bagaimana bentuk pengembangan Industri Migas kedepannya dapat lebih baik dan berkesinambungan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan diperlukannya perbaikkan dari kebijakan Migas Indonesia berangkat perbaikkan dari yudicial review hingga pemberdayaan Migas, baik secara kontrol pengelolaan cadangan migas sehingga Indonesia kedepannya dapat melakukan kegiatan ekplorasi secara efisiensi dan efektif dan sesuai dengan ideologi UUD 1945, perbaikkan atas kelembagaan di Industri Migas dengan keberpihakkan pemerintah yang jauh lebih besar dalam kegiatan hulu migas. Kelembagaan dalam pengembangan industri Migas dikatakan dalam kepemilikan sumber daya Migas tetap menjadi milik negara dan industri hulu Migas dapat menyaring para pelaku bisnis dalam melakukan pengolahan migas. Maka diperlukan peran negara melalu kebijakan untuk mengatur sehingga tercipta keseimbangan antara tujuan komersial, sustainabilitas, ketahanan energi, kontribusi makro dalam perekonomian nasional, Lalu diperlukannya suatu kebijakan yang mengembangankan daya saing industri migas nasional dengan menggunakan suatu metode ndash; metode pengelolaan dan penerapan kegiatan dan struktur industri migas yang efektif dan efisien. Kata kunci : analisa kebijakan publik, neoliberalisme, New Institutional Economics / Kelembagaan, Daya Saing

---

Since the adoption of the Constitutional Court 39 s decision to cancel several articles in the Oil and Gas Law No. 22 In 2001, the structure of the oil and gas policy setting looks ambiguous and lead to national economic stability interrupted. government part is still relatively weak in improving national capabilities in the field of oil and gas. How to meet the needs of the public in Indonesia can be both effective and procurement of oil and gas reserves in Indonesia. Existing policies need to be re evaluated and adapted, if it matches the current state of Indonesia. The focus of this research is about problems in the Oil and Gas Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas industry sectors associated with the institutional structure of oil and gas and how to shape the future development of oil and gas industry can be better and more sustainable.This study uses a qualitative method. Results from the study indicate the need for any improvement of oil and gas policies Indonesia departing the revision of judicial review to the empowerment of oil and gas, both management control oil and gas reserves that Indonesia in the future be able to carry out exploration activities in the efficiency and effectively and in accordance with the ideology of the 1945 Constitution, any improvement on institutional in Oil and Gas Industry with government part which far greater in the upstream oil and gas activities. Institutional development of oil and gas industry is said to be in the ownership of oil and gas resources remain the property of the state and the upstream oil and gas industry can filter businesses in conducting oil and gas processing. It is necessary role of the state through policies to regulate so as to create a balance between commercial objectives, sustainability, energy security, macro share in the national economy, then the need for a policy that develop competitiveness of the oil and gas industry nationwide by using a method a method of managing and implementing the activities and structure of the industry oil and gas effectively and efficiently. Key words public policy analysis implementation, neoliberalism, New Institutional Economics, Competitiveness."