Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai tindak kriminal yang dilakukan para mafia Rusia sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin. Penulis menggunakan teori kekuasaan untuk menganalisis cara-cara yang dilakukan para mafia Rusia untuk perolehan dan penanaman kekuasaan, terutama pada masa pemerintahan Presiden Boris Yeltsin dimana perekonomian Rusia berada dalam kehancuran dan sektor-sektor perekonomiannya dikuasai oleh mafia dan oligarki akibat kebijakan privatisasi. Praktek kekerasan dan tindak kriminal lain seperti perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, pemerasan, dan lain-lain dilakukan oleh mafia Rusia untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan tata aturan yang berlaku. Hal ini lah yang akan mengantarkan para mafia Rusia untuk memperoleh kekuasaan.

---

The thesis aims to explain about the criminality of Russian mafias as a way to get power in President Boris Yeltsin era. The author uses the theory of power to analyze the way which is done by the Russian mafias to get and cultivate the power, especially during the President Boris Yeltsin era when the economy of the country was in ruins and other sectors of economy controlled by the mafias and oligarchs due to the privatization policy. The practice of violence and other criminal activities, such as: drug trafficking, money laundering, extortion, and others conducted by the Russian mafias to get the maximum profit without regard to the applicable regulations. This is the one which will deliver the Russian mafias and oligarchs to get the power."

"Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana bentuk dan pengaruh kebijakan negara pasca-perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina pada karakteristik oligarki yang ada di kedua negara. Adapun keberadaan oligarki yang ada di Rusia dan Ukraina sejak 1990-an, sering dianggap negatif oleh masyarakat, karena dianggap menimbulkan kesenjangan sosial, berusaha menguasai negara demi kepentingan pribadi (state capture), melanggengkan praktik korupsi, dan masih banyak lagi. Relasi oligarki dengan negara pun memiliki dinamikanya tersendiri, seperti lewat perubahan politik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Perubahan tersebut menjadi peluang bagi pemerintahan baru untuk menata ulang relasi negara dan oligarki, sehingga mampu memengaruhi karakteristik oligarki yang ada. Untuk mengkaji lebih dalam topik penelitian ini, penulis menggunakan teori oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters (2011). Sementara itu, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan lewat studi pustaka. Berdasarkan hasil temuan, dapat dilihat bahwa kebijakan negara pasca-perubahan politik menemui hasil yang berbeda di Rusia dan Ukraina. Di Rusia, kebijakan negara berupa penindakan oligark yang membangkang berhasil mengubah karakteristik oligarki. Sedangkan Ukraina dengan upayanya menerapkan reformasi hukum maupun konsentrasi kekuasaan di tangan kepresidenan, cenderung gagal memengaruhi perilaku oligarki yang ada.

---

This research attempts to analyze the forms and effects of governmental (or state) policy after the political changes in Russia and Ukraine on the characteristics of the oligarchs that exist in both countries. Oligarchies has existed in Russia and Ukraine since the 1990s, but people often perceive them negatively, because they are seen as creating social inequality, attempting to capture the state, perpetuating corrupt practices, and many more. With the political changes in Russia and Ukraine, the dynamics of the oligarchy-state relationship have also changed. New governments' policies and actions have influenced or changed the characteristics of the existing oligarchy. This research uses the theory and typology of oligarchy proposed by Jeffrey Winters (2011) as the primary analytical framework to explain these dynamics of change. In addition, this research used the qualitative method, with data collection carried out through a literature study. Based on these findings, this paper concluded that the state policy towards the oligarchy in Russia and Ukraine, adopted after political changes, had different results. In Russia, the state policy of eliminating unruly oligarchs succeeded in changing the characteristics of the oligarchy. Meanwhile, in Ukraine, many policies (such as implementing various reforms or consolidating power in the hands of the presidency) failed to change the characteristics of the oligarchy."

"Penelitian ini membahas tentang operasionalisasi dari perampasan tanah yang terjadi di tingkat lokal pada era pasca Orde Baru Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Karawang penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasionalisasi dari terjadinya perampasan tanah di tingkat lokal. Temuan penelitian ini menunjukan jejaring kekuasaan oligarki yang terbentuk dan beroperasi sejak Orde Baru masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dalam proses perampasan tanah di Karawang Hal tersebut juga diikuti dengan cara kerja yang predatoris dengan menggunakan kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu relasi patronase diantara para elit ekonomi dan politik penggunaan politik uang pengerahan organisasi kekerasan non negara dan dimungkinkan oleh lemahnya kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki tersebut Keseluruhan praktek politik yang oligarkis itu dijalankan untuk mendapatkan sumber daya material termasuk dalam kasus perampasan tanah. Studi ini berkesimpulan bahwa jejaring kekuasaan oligarki menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal di Indonesia Politik oligarki itulah yang menjadi bentuk operasionalisasi dari perampasan tanah di Karawang.

---

This study discusses about the land grab that were operationalized by the political oligarchy at the local level after the New Order With qualitative research methods and case study in Karawang this study attempts to describe how the political oligarchy allow the expropriation of land at the local level. This study finds that networking power of the oligarchy was formed and has been in operation since the New Order It is also followed by the predatory way of functioning which are using state power for the accumulation of individual wealth political use of money the deployment of violent non state organizations and made possible by the weakness of social forces beyond the networking power of the oligarchy All oligarchic political practices were carried out to obtain material resources. This study conclusion that the networking power of the oligarchy is still a dominant social force and became the workings of local politics in Indonesia that political oligarchy becomes operational form of land grabbing in Karawang."

"Diskursus oligarki merupakan salah satu topik yang banyak mencuat ke publik belakangan ini. Hadiz dan Robison (2013), menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Penelitian ini, menggunakan konsep negara dan bisnis Vedi R. Hadiz dan Richard Robison (2004, 2013) yang memandang bahwa dominasi kekuasaan menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik melalui struktur hubungan politico-business antara negara (state) dan pemodal dalam pola hubungan patron-klien. Selain konsep tersebut, penulis juga menggunakan teori oligarki Vedi R. Hadiz-Richard Robison (2004, 2013) dan Jeffrey A. Winters (2011) untuk memahami pengakumulasian kapital dan pertahanan kekayaan (wealth defense). Dalam mengumpulkan data, penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dengan data sekunder melalui kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa oligarki dalam bentuk aliansi predatoris ini terjadi karena adanya relasi politik dan ekonomi dengan tujuan menguasai dan mempertahankan sumber daya alam yang bertumpu pada regulasi kebijakan politik. Peruntukan reklamasi yang dicanangkan mencakup kepentingan kapitalis atau pengusaha yang mempunyai koneksi dengan pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk bisnis. Dengan demikian, relasi oligarkis politik dan bisnis menciptakan konfigurasi kekuasaan yang digunakan sebagai instrumen pertahanan kekayaan.

---

Oligarchy discourse is one of the topics that has been sticking out to the public lately. Hadiz and Robison (2013), describe oligarchy as a system of power relations that allows concentration of wealth and authority as well as collective defense. This study uses the concept of state and business by Vedi R. Hadiz and Richard Robison (2004, 2013) who view that the domination of power controls economic and political resources through the structure of politico-business relationsbetween the state and investors in the patron-client relationship pattern. In addition to these concepts, the author also uses the oligarchic theory of Vedi R. Hadiz-Richard Robison (2004, 2013) and Jeffrey A. Winters (2011) to understand capital accumulation and wealth defense. In collecting data, the research uses qualitative methods, by collecting primary data through in-depth interviews and analysis with secondary data through literature review. The research findings show that this oligarchy in the form of predatory alliances occurs due to the existence of political and economic relations with the aim of controlling and maintaining natural resources which are based on political policy regulations. The proposed reclamation allocation includes the interests of capitalists or entrepreneurs who have connections with the local government and use it for business. Thus, oligarchic in political and business relations create a configuration of power that is used as an instrument of wealth defense."

"Penelitian ini ditujukan untuk memahami dominasi oligarki sumber daya alam dan state capture yang terjadi di sektor industri ekstraktif batu bara pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2022. Melalui metode penelitian kualitatif, fokus penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa indikator menggunakan teori oligarki penguasa kolektif Winters dan state capture Solveig Richter. Penelitian ini mengungkapkan bahwa oligarki penguasa kolektif sektor ekstraktif batu bara semakin dominan terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Masih terkonsentrasinya kekayaan oligarki di Indonesia yang bersumber dari penguasaan atas konsesi tambang batu bara menjadi penanda bahwa para oligarki di masa pemerintahan Jokowi identik dengan penguasaan terhadap sumber daya alam ekstraktif. Besarnya kekayaan oligarki ini sekaligus telah memperkuat pengaruh dan perannya dalam sistem politik dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terutama terhadap kebijakan yang berdampak pada sumber kekayaan oligarki. Dalam hal ini, disahkannya UU No 3/2020 tentang Minerba menjadi penanda praktik state capture dimana sejumlah nama aktor kunci yang memiliki afiliasi dengan bisnis batu bara berhasil membuat kebijakan yang dinilai masyarakat sipil bermasalah dari segi prosedur maupun substansi, demi mengamankan sumber kekayaan batu bara yang dianggap strategis baik bagi kepentingan oligarki maupun elit politik. Dominasi oligarki dan praktik state capture ini yang pada akhirnya membuat ketergantungan Indonesia terhadap industri batu bara terus berlanjut.

---

This research aims to understand the dominance of natural resource oligarchy and state capture that occurs in the coal extractive industry sector during the Joko Widodo era 2019-2022. Through qualitative research methods, the research focused on analyzing several indicators using the theory of collective ruling oligarchy of Winters and the state capture of Solveig Richter. This research reveals that the oligarchy of collective rulers in the coal extractive sector is increasingly dominant during the Jokowi period. The concentration of oligarchic wealth in Indonesia sourced from control over coal mining concessions is a sign that oligarchs are associated with the control of extractive natural resources. The magnitude of the oligarchs' wealth has also strengthened their influence and role in the political system and policies carried out by the government, especially on policies that have an impact on the source of the oligarchs' wealth. In this case, the passing of Law No. 3 of 2020 concerning Minerals and coal is a sign of state capture where a number of key actors who are affiliated with the coal business have succeeded in making policies that civil society considers problematic in terms of procedure and substance, to secure sources of coal wealth that are considered strategic for the interests of both the oligarchy and the political elite. The dominance of the oligarchy and the practice of state capture is what ultimately makes Indonesia's dependence on the coal industry continue."

"Di era Reformasi, aspek kepemimpinan elit yang oligarkis dan sentralisasi struktur organisasi partai merupakan dua hal yang turut memicu persoalan konflik internal dan perpecahan partai. Partai-partai dengan corak personalistik di Indonesia tidak lepas dari persoalan tersebut, konflik dialami oleh PDIP, Nasdem, Hanura, juga Demokrat. Akan tetapi fenomena menarik ditunjukkan oleh Gerindra. Sebagai partai yang juga personalistik, sejak berdiri hingga saat ini ia dapat mempertahankan soliditasnya. Tulisan ini akan menjadi sebuah kebaruan dalam usaha mengeksplorasi dan menganalisa mengapa Partai Gerindra sebagai partai yang personalistik dengan dominasi kekuatan oligarki dapat menjaga soliditas. Kajian ini menggunakan riset kualitatif dengan pendekatan teori soliditas Mahendra Singh dan Myron Weiner juga teori hukum besi oligarki Robert Michels. Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara mendalam sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra, serta mengumpulkan dokumen dari media, penelitian sebelumnya, dan dokumen internal partai. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa beragam faktor seperti aspek-aspek ideologi, kaderisasi dan rekrutmen serta peran pemimpin menjadi parameter untuk menunjukkan sumber fenomena personalisasi dan oligarki di Gerindra. Aspek-aspek tersebut kemudian semakin dikukuhkan dengan adanya mekanisme oligarki hukum besi yang diterapkan di internal sehingga semakin mengokohkan penciptaan kepatuhan buta. Kepatuhan buta inilah yang kemudian memberikan dampak berupa terbentuknya soliditas di Partai Gerindra.

---

In the Reformation era, aspects of oligarchic elite leadership and the centralization of the party's organizational structure were two things that contributed to the problem of internal conflict and party divisions. Parties with a personalistic style in Indonesia cannot be separated from this problem, the conflicts experienced by PDIP, Nasdem, Hanura, as well as Democrats. However, an interesting phenomenon was demonstrated by Gerindra. As a party that is also personalistic, since its founding until now it has been able to maintain its solidity. This paper will be a novelty in the effort to explore and analyze why the Gerindra Party as a personalistic party dominated by oligarchy can maintain solidity. This study uses qualitative research with the solidity theory approach of Mahendra Singh and Myron Weiner as well as Robert Michels' iron law theory of oligarchs. To obtain data, the author conducted in-depth interviews with a number of Gerindra Party DPP officials, as well as collected documents from the media, previous research, and party internal documents. The findings of this study indicate that various factors such as ideological aspects, regeneration and recruitment as well as the role of the leader are parameters for indicating the source of the phenomenon of personalization and oligarchy in Gerindra. These aspects were further strengthened by the existence of an iron law oligarchic mechanism that was implemented internally so that it further strengthened the creation of blind obedience. This blind obedience then has an impact in the form of solidity in the Gerindra Party."

"Skripsi ini terdiri dari 128 halaman berisikan pembahasan tentang hubungan dua fenomena budaya, yaitu kaitan antara fenomena kaum oligarki di Rusia dengan fenomena industri sepak bola dunia serta motif-motif yang dimiliki oleh kaum oligarki Rusia dalam industri sepak bola. Kaum oligarki dewasa ini telah menjadi fenomena bagi masyarakat Rusia. Hal ini disebabkan karena mereka menguasai sebagian besar perekononomian negara. Kaum kapitalis ini tercipta oleh adanya kebijakan reformasi di bidang ekonomi yang diciptakan oleh Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, yaitu glasnost (keterbukaan) dan perestroika (restrukturisasi) serta kebijakan privatisasi terhadap perusahaan milik negara. Kaum ini kemudian disebut sebagai Orang Kaya Baru oleh media Rusia atau oleh media asing disebut dengan business oligarch. Di lain pihak, permainan sepak bola saat ini juga menjadi fenomena budaya yang terjadi tidak hanya di satu negara saja namun juga di seluruh bagian dunia. Sepak bola sebagai hasil kreasi budaya manusia kini telah berkembang sangat pesat. Pada awalnya, sepak bola hanyalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan secara berkelompok, namun pada perkembangannya sepak bola kini telah menjadi industri jasa dan hiburan yang tumbuh dengan cepat. Bahkan banyaknya perputaran uang di dalam industri sepak bola kini mulai dapat disejajarkan dengan industri-industri besar yang lain. Hal tersebut tentu saja menarik kaum oligarki sebagai kaum kapitalis Rusia untuk menanamkan modal dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari lahan industri baru yang sangat menjanjikan tersebut. Ternyata tidak hanya investasi dan keuntungan semata yang menjadi alasan mereka untuk turut serta meramaikan industri sepak bola tersebut. Mereka juga mempunyai motif-motif lain yang menarik untuk kita bahas satu persatu."

"Skripsi ini membahas Faktor-faktor penyebab naik-turunnya peringkat oligarki Rusia versi majalah Forbes Rusia tahun 2000-2010. Oligarki Rusia tumbuh pada awalnya pada jaman sesudah Uni Soviet runtuh tahun 1991. Para oligarki Rusia ini memanfaatkan peluang yang ada dari program privatisasi yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Boris Yeltsin. Di dalam majalah Forbes edisi tahun 2000-2010 terdapat 10 nama yang secara konstan tampil setiap tahunnya, mereka hanya mengalami kenaikan dan penurunan dalam peringkat dan total kekayaannya. Para oligarki Rusia ini mayoritas adalah pengusaha yang menekuni bidang energi, minyak bumi, pertambangan, perbankan, properti, manufaktur dan juga media. Faktor-faktor yang mempengaruhinya naik turunnya peringkat mereka dalam majalah Forbes diantaranya adalah faktor sistem ekonomi, sistem politik pemerintahan, sistem kebijakan dalam dan luar negeri dan beberapa faktor lainnya.

---

This undergraduate thesis discusses the determining factors of the increase and decrease of the Russian oligarchy rank in Russian Forbes magazine in 2000-2010. The Russian oligarchs has been growing since the collapse of the Soviet Union in 1991. These Russian oligarchs used the opportunity arising from the privatization program that was implemented during the Boris Yeltsin administration.

In Forbes magazines issues in 2000-2010, there are 10 names which are constantly appear each year, whose ranks and the sum of their wealth very each year. The majority of these Russian oligarchs are businessmen in the sectors of energy, oil, mines, banking, property, manufactures and media.

The factors that affect the decrease and increase of their rank in Forbes magazine are among others the factors of economic system, political system of the government, local and international policy system, and several other factors."

"Penelitian ini membahas tentang perkembangan oligarki di Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang, penyebab, tahap-tahap, dan bentuk oligarki di Provinsi Banten. Penelitian ini berupaya memaparkan kaitan antara kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Banten dengan kemunculan oligarki di Banten. Lebih dalam lagi, penelitian ini akan memaparkan bentuk, struktur, dan sifat oligarki di Provinsi Banten. Pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah, bagaimana proses terbentuknya oligarki di provinsi Banten? Dengan sub-sub pertanyaan, pertama, apa latar belakang dan penyebab terbentuknya oligarki di Provinsi Banten? Kedua, bagaimana fase-fase atau tahapan terbentuknya oligarki di Provinsi Banten? Ketiga, bagaimana bentuk oligarki di Provinsi Banten? Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori "Oligarki", dengan teori pendukung yaitu teori "Modal Sosial", teori "Elite Tradisional-Patrimonial", teori "Hubungan Negara dan Masyarakat", dan teori "Rent Seeking Economy". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan 19 informan; aktifis, pelaku usaha, tokoh jawara, dan akademisi. Temuan penelitian ini adalah semakin kuatnya oligarki sultanistik di Provinsi Banten dengan Tb. Chasan Sochib (kemudian digantikan putranya, Tb. Chaeri Wardana) sebagai oligark tertinggi. Beberapa oligark baru yang kuat telah muncul namun masih dalam kendali Tb. Chaeri Wardana. Implikasi teoritis dari penelitian ini mendukung dan menguatkan teori oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters, terutama mengenai bentuk dan sifat-sifat oligarki sultanistik. Faktor utama penyebab terbentuknya oligarki di Banten menguatkan teori hubungan negara dan masyarakat. Dinamika internal oligarki mendukung teori-teori modal sosial dan elite tradisionalpatrimonial. Sedangkan aktivitas utama oligarki di Banten menguatkan teori rent-seeking. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral pasca Orde Baru di Banten telah didominasi oleh oligark. Oligark terkuat di Banten adalah Tb. Chasan Sochib yang dominasi oligarkisnya berkembang dalam 3 fase, yaitu, pertama, Fase Jawara-Kontraktor (1967- 2001), kedua, Fase Konsolidasi Oligarki (2001-2006), ketiga, Fase Keluarga (2006 hingga sekarang). Bentuk oligarki di Banten saat ini adalah oligarki sultanistik dimana Tb. Chaeri Wardana menjadi figur utama. Oligark-oligark lain tunduk dan dilindungi oleh Tb. Chaeri Wardana. Pertahanan kekayaan dikelola oleh Tb. Chaeri Wardana untuk para oligark. Aktivitas utama oligarki sultanistik di Banten adalah rent seeking terhadap proyek-proyek APBD.

---

The research focuses on the development of oligarchy in the Province of Banten. The objectives of the research are identifying background, cause, steps and forms of oligarchy in the Province of Banten. The research attempts to expose the relations between social, economical, and cultural aspects of the Province of Banten and the emergence of oligarchy. Furthermore, it exposes form, structure, and characteristic of oligarchy in the Province of Banten. The fundamental question of this research is: how was the oligarchy in the Province of Banten established? The fundamental question can be divided into three sub questions: first, what was the background and causes for the establishment of the oligarchy? Second, what was the step of the establishment of the oligarchy? Third, what is the form of the oligarchy?

The research uses theory of oligarchy as its main theory, supported by 4 other theories i.e. the theory of social capital, the theory on patrimonial-traditional elite, the theory of state-society relationship, and the theory on rent-seeking economy. The research uses qualitative approach with analytical descriptive method. Data were collected through literature, observations, and in depth interview with 19 informants; activists, businessmen, jawaras, and academicians.

The findings of this research is the more powerful of Sultanistic Oligarchy in Banten Province with Tb. Chasan Sochib (later replaced by his son, Tb. Chaeri Wardana) as the supreme oligarch. Some powerful new oligarch have emerged but still under Tb. Chaeri Wardana's control. Theoretical implications of this research have supported and strengthened the theory of oligarchy proposed by Jeffrey Winters, especially on the forms and characteristics of Sultanistic Oligarchy. The main factors causing formation of oligarchy in Banten have strengthened the theory of statesociety relationship. Internal dynamics of the oligarchy have supported the theories of social capital and patrimonial-traditional elite. While the main activity of oligarchy in Banten has strengthened the theory on rent-seeking economy.

The Result shows that the post-New Order's electoral democracy in the Province of Banten has been dominated by oligarchs. Tb. Chasan Sochib is the strongest oligarch dominating oligarchs in three phase of development: first, jawara-contractor phase (1967-2001), second, oligarchy consolidation phase (2001-2006), and third, family phase (2006 until present).The present form of oligarchy in Banten is Sultanistic Oligarchy where Tb. Chaeri Wardana becomes the main figure. Other oligarchs follow to and are protected by Tb. Chaeri Wardana. Wealth defense is managed by Tb. Chaeri Wardana for other oligarchs. The main activities of sultanistic oligarchy in the Province of Banten is rent-seeking of state budgeted projects."