Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) yang dibubarkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia tertanggal 30 Desember 2020 dengan pendekatan tipologi ideologi keagamaan dan gerakan FPI berdasarkan pengaruhnya di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk dan keterkaitannnya dengan penerapan kebijakan Pemerintah Indonesia. Teori yang digunakan adalah Islamisme/Fundamentalisme/Islam Politik disertai Teori Kebijakan Publik (Public Policy) sebagai pisau bedah analisis penelitian ini. Metode penelitian yang diigunakan adalah kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, FPI dibubarkan secara resmi organisasi dan kegiatannya karena dianggap menganggu ketertiban masyarakat dan ideologi yang tidak sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia. Kebijakan Pemerintah ini bersifat inkremental/marginal dalam pengambilan keputusannya yang faktor utamanya persinggungan kepentingan politik dengan kelompok Islamis. Di sisi lain, Pemerintah juga menerapkan kebijakan pidana bagi para tokohnya dan menjadikan mitra pertimbangan mengatasi permasalahan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan kebaruan menyikapi organisasi FPI sebagai salah satu gerakan Islam kontemporer dan mewujudkan peran keadilan dan obyektivitas dalam kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan Islam lainnya. ......This research discusses the community organization Islamic Defenders Front (FPI) which was officially disbanded by the Indonesian Government on 30 December 2020 with approach typology of religious ideology and the FPI movement based on its influence in the diverse Indonesian society and its relationship with the Indonesia Government’s policy. The theory used is Islamism/Fundamentalism/Political Islam from with Public Policy Theory from were also used as knife for the analysis of this research. The research method used is qualitative through interviews, observation and literature study. Based on the Joint Decree (SKB) of 3 Ministers, FPI's organization and activities were officially disbanded because it was deemed to be disrupting public order and an ideology that was not accordance with the country foundation Republic of Indonesia. This government policy is incremental/marginal in its decision making, the main factor being the intersection of political interests with Islamist group. On the other hand, the Government also implements criminal policies for its figures and makes them consideration partners in overcoming national problems. This research be expected provide new insights for respond about FPI organization as a contemporary Islamic movement and realizing the role of justice and objectivity in the policies implemented by the Indonesian government towards other Islamic movements.

Abstrak :

ABSTRAK
Muhammadiyah yang merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, dalam perkembangan selarahnya tidak lepas dari pengaruh gerakan pembaharuan yang terjadi di dunia Islam. Pada awal berdirinya organisasi tersebut mendapat tantangan dari berbagai golongan masyarakat Indonesia. Namun pada akhirnya mendapatkan dukungan luas sehingga dari tahun ke tahun jumlah cabang dan ranting Muhammadiyah mengaiami peningkatan.

Kemajuan yang diperoleh Muhammadiyah tidak lepas dari peranan para pucuk pimpinan Muhammadiyah. Salah satu di antaranya adalah K.H.Mas Mansur. K.H.Mas Mansur sebagai seorang tokoh pergerakan tidak hanya aktif dalam organisasi Muhammadiyah saja, tetapi juga aktif dalam Majelis Islam A_la Indonesia (MIAI), Partai Islam Indonesia( PII ) dan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Dari berbagai organisasi yang ditekuninya itu, peran yang paling menonjol adalah dalam Muhammadiyah.

Pada masa kepemimpinan K.H.Mas Mansur, terjadi beberapa peristiwa panting yang secara langsung maupun tidak langsung mclibatkan K.H_Mas Mansur selaku Ketua Muhammadiyah, seperti : Ordonansi Perkawinan Tercatat, Ordonansi guru dan Penyelenggaraan Perangko Amal Muhammadiyah. Di samping peristiwa-peristiwa tersebut, masih banyak peristiwa lainnya yang terjadi dan dapat diselesaikannya dengan batik oleh K.H.Mas Mansur selaku Ketua Muhammadiyah.

Abstrak :
Kelompok Salawat Wahidiyah adalah sebuah kelompok pengamal salawat yang diciptakan oleh Kyai Madjid Ma'rut di Kedonglo Kediri tahun 1963 sebagai jawaban beliau terhadap penyimpangan-penyimpangan syariat, tidak dihargainya lagi moral keagamaan dan kecenderungan mengukur kehidupan dari sudut kebendaan semata. Kelompok ini bersifat terbuka, artinya siapa saja holey mengamalkan bacaan-bacaan salawat Wahidiyah bahkan orang non-Islam sekalipun tanpa adanya proses baiat seperti organisasi sulisme pada umumnya. Karena diyakini bahwa wirid salawat tersebut merupakan wirid nida (panggilan). artinya siapa saja yang mau membacanya maka ia akan dipanggil oleh Allah untuk kembali ke jalan-Nya. Maka sangat wajar kalau mereka menjadikan 'fafiru ilallah yang maksudnya mari kita kembali ke jalan Allah sebagai doktrin kelompok. Para ahli ada yang memasukkan kelompok ini ke dalam tarikat ada pula yang tidak. Abdurrahman Wahid misalnya menamakan kelompok ini sebagai gerakan sufisme non_tarikat atau Moeslim Abdurrahman menyebutnya sebagai pseudo tarikat tarikat seine karena adanya perbedaan dengan pengertian tarikat pada umumnya. Dari penelitian ini diharapkan mampu mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan kelompok tersebut dari sisi ajaran, amalan, keorganisasian, latar belakang sosial budaya terutama pengetahuan tentang ajaran agama Islam para penganutnya serta pandangan yang muncul dari mereka berdasarkan atas penguasaan ajaran agama tersebut. Dengan demikian penulis akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam dari salah satu ajaran sufisme di dalam Islam. Pada akhir pembahasan skripsi ini ditemukan adanya kekhususan Kelompok Wahidiyah .dari kelompok-kelompok sufisme pada umumnya, dan yang paling pokok dari kekhususan tersebut adalah tidak dikenalnya silsilah dan bai'at dalam ajarannya. Dari kekhususan ini melahirkan implikasi terhadap banyak hal, satu diantaranya adalah kelompok Wahidiyah tidak termasuk dalam tarikat mu'tabarah. Kota Surabaya sengaja dipilih, mewakili kota lainnya dengan mempertimbangkan heterogenitas terhadap banyak hal di samping kedekatannya dengan pusat penyiaran Wahidiyah di Kediri sehingga diharapkan kesimpulan yang dihasilkan akan memiliki tingkat validitas yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Abstrak :
Syura adalah sebuah konsep pengambilan keputusan yang diajarkan dalam agama Islam. Konsep ini dilandasi oleh Q.S. Ali Imran: 159 dan Q.S. Asy-Syura: 38. Konsep tersebut juga menjadi prinsip dalam Islam. Pelaksanaan syura berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Syura juga berkembang dan mengalami modifikasi, dari sebuah konsep, menjadi sebuah metode, dan menjadi sebuah sistem dengan perangkat yang lebih kompleks. Kondisi umat Islam juga rnengalami kondisi yang turun naik. Ketika kejayaan pemerintahan Islam berakhir pada masa Turki Usmani, maka gerakan Islam yang bercita-cita untuk menghidupkan kembali konsep pemerintahan Islam dalam era demokrasi saat ini. Gerakan-gerakan tersebut mengambil langkah-langkah yang berbeda, salah satunya adalah dengan masuk ke dalam wilayah politik. Salah satu gerakan tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Gerakan ini masuk ke dalam kancah politik nasional dengan menghidupkan sistem Islam dalam partainya. PKS menerapkan sistem syura dalam partai yang tentunya tidak sesederhana sistem yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Perangkat formal syura pun perlu dibuat dalam bingkai formal sebuah partai. Tidak hanya itu, sistem ini juga menjadi contoh awal jika sistem tersebut awal diterapkan dalam lingkup negara. Dalam tulisan ini penulis mencoba memaparkan bagaimana sistem syura yang ada dalam PKS pada kondisi modem di tengah era demokrasi saat ini. Perangkat apa raja yang ada dalam PKS dan bagaimana sistem tersebut bisa berjalan dengan balk serta bertahan dalam era demokrasi.