Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang besar, ternyata tidak dapat menjadikan jumlah penduduknya yang besar sebagai sumber daya negara. Hasil pengukuran yang dilakukan oleh Human Development Report Office menunjukkan angka indeks pengembangan sumber daya manusia Indonesia berada pada peringkat ke-110 dari seluruh negara di dunia. Salah satu penyebab dari rendahnya angka indeks ini adalah rendahnya partisipasi belajar siswa sekolah dasar. Partisipasi belajar yang dimaksud adalah keterikatan dan keterlibatan siswa terhadap proses belajar di sekolah. Rendahnya partisipasi belajar ditunjukkan dengan angka siswa yang mengulang kelas dan putus sekolah.Rendahnya partisipasi belajar siswa sekolah dasar (sebagai tingkat pendidikan dasar) di Indonesia ini diyakini disebabkan oleh kemiskinan (Semiawan, 2005; Slavin, Karweit & Madden,1989 dalam Kauchak & Eggenth, 1989; Rycraft ,1990 dalam Seregreg, 1997; BPS, 2004). Kemiskinan dari sisi materi mempengaruhi pemelajaran dalam berbagai cara termasuk menyebabkan rendahnya self-regulated learning siswa yang menyebabkan rendahnya partisipasi belajar siswa (Pellino, 2005). Hal ini dikuatkan oleh penelitian dari Howse, dkk (2003) menunjukkan self regulated learning siswa miskin lebih rendah dari siswa yang tidak miskin. Di lain pihak, beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi belajar disebabkan oleh rendahnya self-regulated learning siswa, bukan karena kemiskinannya, melainkan karena kualitas guru dan sekolah (Mathis, 2004). Untuk itu, peneliti melihat pengaruh kemiskinan, pengaruh guru yang diwakili oleh gaya kepemimpinan guru dan pengaruh sekolah yang diwakili oleh Quality of School Life (QSL) terhadap self-regulated learning siswa sekolah dasar.Untuk menjawab masalah penelitian ini, metode penelitian kuantitatif yang dilaksanakan terhadap 88 anak kelas V SD di Jakarta Selatan, dengan mengontrol IQ rata-rata ke atas. Hasil menunjukkan bahwa kemiskinan dan gaya kepemimpinan guru tidak memberikan pengaruh terhadap self-regulated learning siswa sekolah dasar, sedangkan Quality of School Life memberikan pengaruh terhadap self-regulated learning siswa sekolah dasar. Di lain pihak analisis regresi menunjukkan berperannya variabel gaya kepemimpinan guru Selling dan Quality of School Life terhadap self regulated learning siswa sekolah dasar. Gaya kepemimpinan Selling adalah gaya kepemimpinan guru yang memiliki orientasi tugas dan orientasi hubungan yang keduanya tinggi terhadap siswa, dalam hal ini siswa sekolah dasar.Hasil penelitian tambahan menunjukkan adanya pengaruh jenis kelamin terhadap self regulated learning siswa sekolah dasar, dimana siswi memiliki self-regulated learning yang lebih tinggi dibandingkan siswa. Selain itu ditemukan pula tidak adanya perbedaan yang bermakna antara siswa yang memiliki IQ rata-rata ke atas dan IQ di bawah rata-rata terhadap skor self-regulated learning.Dengan hasil ini penelitian ini membuktikan pengaruh Quality of School Life dan gaya kepemimpinan guru Selling terhadap self-regulated learning siswa sekolah dasar.Peningkatan self-regulated learning melalui peningkatan kualitas guru, sekolah yang dimediasi oleh peningkatan self-regulated learning pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar anak sekolah dasar secara khusus, dan partisipasi belajar penduduk Indonesia pada umumnya."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh perencanaan dan pengorganisasian terhadap implementasi program di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini merupakan penelitian assosiatif dengan data kuantitatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam melakukan kegiatan perencanaan perlu adanya persiapan yang matang terhadap sumberdaya-sumberdaya yang diperlukannya, serta adanya pengaturan waktu (time schedule)yang baik. Di sisi lain, perlu adanya penelaahan kembali (review) terhadap struktur organisasi-struktur organisasi sebagai pelaksana atau implementator program, serta diisi dengan sumber daya manusia yang sesuai dan kompeten.

---

This research is explaining the influence of plannning and organizing to programme implementation in Constitutional Court of Republic of Indonesia. Designing of the research is assossiatif through the kuantitative data.The results of the research suggest that its necessarily good prepare of the material on planning activities and arrange of good time schedule. In other, its necessarily to review of organization structure as implementor of programme, and filling of competence individuals."

"Pengelompokan nasabah asuransi berdasarkan Self-Organizing Map (SOM) dan analisis cluster hierarki I Gde Angga Surjana (0399010211) Self-Organizing Map (SOM) merupakan metode pengelompokan yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan sekaligus mengeksplorasi karakteristik data. Kombinasi antara SOM dan analisis cluster hierarki dapat menjadi metode pengelompokan yang efektif apabila digunakan pada data yang berukuran relatif besar, seperti pada data nasabah dari suatu perusahaan asuransi. Kedua metode ini digunakan untuk membentuk kelompok nasabah berdasarkan produk asuransi yang diikuti agar perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan para nasabahnya akan asuransi. Hasil pengelompokan dari kedua metode ini adalah tiga kelompok utama, yaitu kelompok nasabah yang sadar asuransi, kelompok nasabah asuransi jiwa dan kelompok nasabah satu jenis asuransi tertentu. "

"Robot adalah suatu hasil dari perkembangan teknologi, yang dipergunakan untuk membantu manusia, baik di bidang industri maupun di luar bidang industri. Sistem penggerak yang banyak dipergunakan pada Robot antara lain adalah Motor AC, Motor DC, Motor Stepper dan Pneumatik. Pada Tugas Akhir ini, sistem penggerak yang pergunakan adalah Motor Stepper. Keuntungan menggunakan sistem penggerak ini adalah mudah untuk mengendalikan kecepatannya, dan dapat diatur gerakannya sesuai dengan jenis Motor Stepper yang digunakan serta pengendalian program yang sesuai.Pada pembuatan Perangkat Lunak (Software) untuk menggerakan Robot ini, semua sistem dikendalikan oleh sebuah Komputer yang menggunakan rangkaian digital berbasis 8 - Bit Synchronous Shift Register dengan kendali Komputer melalui Antar Muka (lnterface) Paralel Port untuk mengaktifkan rangkaian Perangkat Keras (Hardware). Bahasa Pemrograman yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalah Bahasa Pemrograman Microsoft Visual Basic versi 6.0 sebagai sarana untuk mengendalikan gerakan Robot dan' Microsoft Visual CH- sebagai sarana komunikasi Komputer dngan Pengendali Gerakan Robot.Pada akhir pembuatan Perangkat Lunak (Software) dan Antar Muka (Interface) Paralel Port, ditunjukan dengan aktifnya 4 buah Motor Stepper sesuai dengan perencanaan dari Perangkat Lunak (Software) yang diborikan dan kemudian digunakan sebagai penggerak Robot."

"This book constitutes the refereed proceedings of the 6th IFIP TC 6 International Workshop on Self-Organizing Systems, IWSOS 2012, held in Delft, The Netherlands, in March 2012. The 5 revised full papers and 5 short papers presented together with 2 invited papers were carefully selected from 25 full paper and 8 short paper submissions. The papers address the following key topics, design and analysis of self-organizing and self-managing systems, inspiring models of self-organization in nature and society, structure, characteristics and dynamics of self-organizing networks, techniques and tools for modeling self-organizing systems, robustness and adaptation in self-organizing systems, self-organization in complex networks like peer-to-peer, sensor, ad-hoc, vehicular and social networks, control of self-organizing systems, decentralized power management in the smart grid, self-organizing group and pattern formation, self-organizing mechanisms for task allocation, coordination and resource allocation, self-organizing information dissemination and content search, and risks and limits of self-organization."

"Sejak adanya penemuan tentang struktur DNA yang berupa double helix, terdapat perkembangan tentang interaksi kompleks yang dibutuhkan untuk clustering (mengelompokkan) DNA menjadi clusters (kelompok-kelompok) yang memiliki kesamaan sifat ataupun fungsinya. Clustering DNA dapat dilakukan dengan metode partisi maupun metode hirarki. Dua metode tersebut dapat dipadukan dengan melakukan tahap partisi dan hirarki secara bergantian yang dikenal dengan nama HOPACH clustering. Tahap partisi dapat dilakukan dengan algoritma SOM, PAM, dan K-Means. Algoritma SOM dipilih karena menggunakan metode unsupervised learning dan efisien untuk digunakan pada data yang besar. Proses partisi dilanjutkan dengan proses ordering kemudian dilakukan collapsing dengan proses agglomerative, sehingga hasil clustering yang diperoleh menjadi lebih akurat. Penentuan cluster utama dilakukan dengan menghitung nilai kehomogenan hasil clustering menggunakan MSS (Mean Split Silhoutte). Kriteria penentuan cluster utama adalah pilih nilai MSS yang terkecil. Barisan 136 DNA EVD (Ebola Virus Disease) diperoleh dari Genbank NCBI dengan proses melakukan ekstraksi ciri DNA, selanjutnya melakukan normalisasi, dan dilanjutkan dengan menghitung jarak genetik menggunakan Jarak Euclidean. Matriks jarak genetik dapat dijadikan dasar untuk melakukan partisi serta clustering dengan menggunakan algoritma partisi SOM dalam metode HOPACH clustering. Proses ekstraksi ciri, normalisasi, dan penerapan algoritma partisi SOM dalam metode HOPACH clustering menggunakan bantuan program open source . Pada hasil clustering penerapan algoritma partisi SOM dalam metode HOPACH clustering diperoleh 9 cluster dengan nilai MSS sebesar 0,50280. Cluster yang dihasilkan dapat diidentifikasikan berdasarkan spesies dan tahun pertama kali mewabah.

---

Since the discovery of DNA structure in form of double helix, there is a development about the complex interaction required, DNA clustering into clusters which have the same features or functions. DNA clustering can be done by applying partitional or hierarchical method. Those two methods can be combined by doing partitional and hierarchical stage alternately known as HOPACH clustering. The partitional stage can be done by using SOM Algorithm, PAM, and K-Means. SOM algorithm is chosen because it uses unsupervised learning method and efficient to be used for large data. The partitional process is continued by ordering process and then performed collapsing with agglomerative process, so that the clustering result which is obtained will be more accurate. The determination of the main cluster done by calculating homogeneous value of the clustering result uses MSS (Mean Split Silhouette).

The determination criteria of the main cluster is choosing the smallest MSS value. 136 sequences of DNA EVD (Ebola Virus Disease) are obtained from NCBI Genbank by applying extraction of DNA sequence, after that doing normalization, and then calculating the genetic distance use Euclidean Distance. Genetic distance matrix can be used as a basis to do partitional and clustering by implementation SOM partitioning algorithm in HOPACH clustering method. The extraction of DNA sequence, normalization, and the implementation of SOM partitioning algorithm in HOPACH clustering method use open source program . On the result of implementation SOM partitioning algorithm in HOPACH clustering method retrieved 9 clusters with MSS value of 0,50280. The cluster which is obtained can be identified according to species and the first year of becoming an epidemic."

"Salah satu misi pembangunan adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, dengan salah satu agenda prioritasnya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mengevaluasi terlaksananya misi dan agenda prioritas tersebut diperlukan indikator yang terukur. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan.Salah satu pengukuran yang dapat digunakan adalah Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Indikator ini mengukur kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs).Untuk mengukur perubahan tingkat kesejahteraan kabupaten/kota, perlu dilakukan analisis perpindahan cluster dari periode ke periode. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan clustering adalah Self-organizing Maps (SOM). Hasil clustering dengan SOM kemudian dapat dianalisis menggunakan Relative Density Self-Organizing Maps (ReDSOM).Variabel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 22 variabel dengan jumlah record 497 kabupaten/kota. Data yang dibandingkan adalah data tahun 2011 dan 2014. Dari hasil penelitian ini terdapat enam cluster pada tahun 2011 dan tujuh cluster pada tahun 2014. Variabel yang berubah secara signifikan pada sebagian besar perpindahan cluster adalah Angka Partisipasi Sekolah.

---

One of the development goal is to improve Indonesian people’s quality of life including welfare. A measurable indicator is needed to evaluate the realisation of the goal. The evaluation results can be used to make beter policy to improve welfare.

In Indonesia we can use Welfare Indicator (Indikator Kesejahteraan Rakyat/Inkesra) to measure welfare. This indicator is based on basic needs. This indicator is processed from SUSENAS.

To measure welfare improvement, we need to analyze cluster change over periods. A method that can be used clustering is Self-organizing Maps (SOM). Based on clustering result of data from different period, we can analyze cluster change.

This research used 22 variables and 497 records. The result of this research is regencies/municipalities in 2011 can be divided into six clusters and seven clusters in 2014. Variable that changed significantly in most of migrated clusters is School Participation."

"Masalah kependudukan di Indonesia pada hakekatnya menyangkut tiga aspek yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas dan aspek mobilitas. Saat ini dari aspek kuantitas, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar yang mencapai angka 237,6 juta jiwa pada tahun 2010. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga yang melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana tidak dapat memenuhi target jumlah peserta KB sebesar 65% dari wanita usia subur berstatus menikah.Penelitian ini melakukan clustering kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan capaian program keluarga berencana dengan tujuan untuk mengetahui karakteristiknya. Variabel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 21 variabel yang diturunkan dari indicator kinerja BKKBN dan factor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi yang dikemukakan oleh Berthrand.Metode clustering yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mining dengan menggunakan algoritma Self-Organizing Maps (SOM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa teknik data mining clustering dengan algoritma SOM, berhasil mengelompokkan Indonesia ke dalam enam klaster pada data set tahun 2010, yang kemudian dilakukan identifikasi karakterristik wilayah tersebut sesuai dengan variabel yang mencirikan kondisi wilayahnya. Kondisi tahun 2010 ini digunakan sebagai dasar untuk melihat perkembangan capaian program keluarga berencana tiap tahunnya pada periode tahun 2010-2013.Perbandingan data set antar tahun pada periode tahun 2010 sampai tahun 2013 dengan menggunakan relative denstity mampu secara otomatis mendeteksi perubahan struktur klaster berupa klaster yang menghilang, muncul, membelah, bergabung, membesar, dan mengecil dari klaster sebelumnya. Perpindahan klaster ini dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan hasil capaian program keluarga berencana serta memberikan rekomendasi program berdasarkan hasil capaian program keluarga berencana.

---

Indonesian population’s problem is to three aspects ; quantity, quality, and mobility. Currently from quantity aspect, Indonesia has 237,6 million people in 2010. National Population and Family Planning Board (BKKBN) as an institution which controlling population and administering family planning unable to meet the 65% birth control target from married fertile woman.

This research conducted clustering in district / cities in Indonesia based on the family planning program performance with a purpose to know the characteristics. 21 Variables used for this research variable derived from BKKBN performance indicator and factor that affects the use of contraception, presented by Berthrand.

Clustering methods used in research is data mining with algorithm Self-Organizing Maps ( SOM ).The result of the research indicated that data mining clustering with algorithms SOM technic managed to classify Indonesia into six cluster on 2010 data set, then conduct region identification based on variable that characterizes their area condition. The 2010 condition used as a basic to predicts family planning program developments annually in the period 2010-2013.

Comparative data set between 2010-2013 period using relative density could automatically detect structure of cluster change that were disappearing, emerging, splitting, merging, enlarging, and shrinking from previous cluster. Cluster displacement can be used to detect result changes from the family planning program and give recommendation based on the family planning program result."

"Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan subjek hukum dalam penyelesaian sengketa pegawai melalui upaya administratif. Salah satu alasan adanya sengketa pegawai karena adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK. Dengan tidak diaturnya tingkatan atau kategorisasi pelanggaran disiplin bagi PPPK menimbulkan ketidakseragaman pengaturan disiplin antara satu instansi dengan instansi lainnya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) dalam penyelesaian sengketa bagi PPPK dan menganalisis upaya administratif yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksploratif. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif serta hasil penelitian disajikan berbentuk deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang lebih baik mengenai transformasi keberadaan BPASN dibandingkan dengan kelembagaan sebelumnya yakni Badan Pertimbangan Kepegawaian. Hal ini dikarenakan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil saja yang dapat mengajukan sengketa, namun juga PPPK melalui upaya administratif berupa banding administratif terhadap keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK. Selain itu, adanya ketidaksinkronan serta ketidakjelasan pengaturan dan kategorisasi pelanggaran disiplin bagi PPPK sehingga akan menimbulkan persoalan hukum. Hal tersebut berimplikasi pada BPASN yang tidak memiliki pedoman dalam menetapkan apakah tindakan PPPK sebanding dengan hukuman yang menjadi dasar pemutusan hubungan perjanjian kerja tersebut karena setiap instansi memiliki pengaturan disiplin PPPK masing-masing. Oleh karena itu, Pemerintah perlu melakukan pengaturan mengenai disiplin PPPK berkaitan dengan jenis tingkatan hukuman disiplin beserta jenis perbuatan dan klasifikasinya guna menghindari adanya disparitas dalam penegakkan disiplin bagi PPPK yang akan berdampak pada penyelesaian sengketa kepada BPASN.

---

After the enactment of Law Number 5 of 2014 about State Civil Apparatus, Government Employees with Work Agreements (PPPK) are legal subjects in resolving employee disputes through administrative efforts. One of the reasons for the employee dispute is the termination of the employment agreement for PPPK. By not regulating the level or categorization of disciplinary violations for PPPK, it creates uniformity in disciplinary arrangements between one agency and another, so that it has the potential to create legal uncertainty. This study aims to identify the existence of the State Civil Apparatus Advisory Board (BPASN) in dispute resolution for PPPK and analyze the administrative efforts made in resolving disputes. This research is a normative legal research with exploratory typology. Data analysis was carried out using qualitative methods and the research results were presented in descriptive-analytical form. The results showed that there was a better change regarding the transformation of the existence of BPASN compared to the previous institution, namely the Personnel Advisory Board. This is because not only Civil Servants can file disputes, but also PPPK through administrative efforts in the form of administrative appeals against the decision to terminate the employment agreement as PPPK. In addition, the existence of asynchronous and unclear arrangements and categorization of disciplinary violations for PPPK will cause legal problems. This has implications for BPASN which does not have guidelines in determining whether the PPPK action is comparable to the punishment that is the basis for terminating the employment agreement because each agency has its own PPPK disciplinary arrangements. Therefore, the Government needs to make arrangements regarding the discipline of PPPK in relation to the types of disciplinary punishment levels along with the types of actions and their classifications in order to avoid disparities in discipline enforcement for PPPK which will have an impact on dispute resolution to BPASN"