Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sistem terbuka dalam Buku III KUHPer berarti bahwamasyarakat dapat membuat perjanjian mengenai apapun, dan perjanjian itu akan mengikat para pihak secara hukum. Dalam suatu perjanjian biasanya diatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi dan pihak lainnya dapat menuntut ganti kerugian. Salah satu contoh perjanjian yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli, khususnya jual beli tanah. Jual beli tanah di Indonesia masih belum mempunyai pengaturan yang tegas, sehingga masih banyak terjadi jual beli tanah yang belum memenuhi syarat-syarat materiil dan formil. Tesis ini membahas tentang penetapan wanprestasi terhadap tergugat oleh pengadilan sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh kedua pihak. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai keabsahan jual beli tanah yang dilakukan tanpa adanya akta PPAT, dimana hal ini menjadi awal sebab diajukannya gugatan ke pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipologi eksplanatoris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa untuk dapat menentukan seseorang melakukan wanprestasi, perlu terlebih dahulu ditentukan jenis wanprestasi apa yang telah dilakukan, dan waktu terjadinya wanprestasi. Apabila dalam perjanjian tidak ditentukan waktu pemenuhan prestasi, maka seseorang hanya dapat dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi sebanyak tiga kali. Selain itu, wanprestasi hanya terjadi apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi prestasinya. Apabila kedua pihak sama-sama melakukan kelalaian, maka pihak yang satu tidak dapat mengatakan pihak lainnya melakukan wanprestasi. Hal ini disebut dengan exceptio non adimpleti contractus. Jual beli tanah yang dilakukan tanpa di hadapan PPAT adalah sah sepanjang syarat materiil telah terpenuhi.Syarat materiil berkaitan dengan keabsahan jual beli, sedangkan syarat formilberkaitan dengan pembuktian dan pendaftaran peralihan hak. Meskipun jual beli tanahnya tetap sah, akan tetapi apabila syarat formil tidak dipenuhi, hal ini dapat membawa kesulitan bagi pembeli di kemudian hari, karena peralihan haknya tidak dapat didaftarkan, dan sertipikat tanahnya masih atas nama penjual.

---

ABSTRACTAn agreement acts as a law to every parties involved in making it. IndonesianLaw of Contract has an open system, which means that anybody can make anykind of deals or agreements, and those agreements will lawfully bind them. Terms of a contract usually consists of rights and deeds of both parties involved. If a party fails to do his deed, then it is said that he has defaulted, and the other party can claim for compensation. One of the most common agreement that can be seen in our daily life is Sale agreement, specifically Land Sale Agreement. Indonesia doesn't have a strict and concrete rule for Land Sale yet, so there are still many Land Sale Agreements that happen without the fulfilling the requirements or conditions for Land Sale. This thesis reviews a default by court order as a result of an oversight by both parties in an agreement. This thesis also reviews the legality of a Land Sale that is done without the Sale Deed by PPAT, which is the cause of the petition to court. The method for making this thesis is literature research. The result of this research reveals that to declare someone as default, we must first decide the type of default, and the time when it happens. If the contract or agreement doesn?t have the specific deadline to do the deed, then a party can only be declared as default if he has been given warning or sommation thrice. Besides, a default can only happen if a party fails to do his deed, whether by intention or not. If neither parties fulfill their deeds, then one can?t declare the other as default.In Law of Contract, this is called exceptio non adimpleti contractus. Land Salethat is done without a deed from PPAT is legal, as long as the materialrequirements are met. The material requirements decide the legality of the sale, while the formal requirements are for proving and registering the sale. Though the sale is legal, if the formal requirements are not met, it can cause some problems and difficulties to the buyer in the future, because the sale can't be registered, and the Land Deed will still have the seller's name in it."

"Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat mempunyai fungsi salah satunya adalah fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut DPR diberikan hak salah satunya adalah hak interpelasi. Hak tersebut merupakan hak DPR dalam melakukan pengawasan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan fungsi pengawasan dan hak interpelasi DPR terhadap pemerintah di Indonesia serta pelaksanaan hak interpelasi DPR terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2023. Tulisan ini dihasilkan melalui penelitian yuridis-normatif dengan metode kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pengaturan hak interpelasi DPR dan fungsi pengawasan DPR sebagai wakil rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang ada sebagaimana telah termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sudah banyak pelaksanaan hak interpelasi yang dilaksanakan dari tahun 2004 sampai 2023. Namun, dalam pelaksanaannya perlu ditinjau lebih lanjut lagi terutama mengenai mekanisme hak interpelasi terkait kehadiran presiden untuk memberikan jawaban interpelasi. ......Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) as a people's representative institution has a function, one of which is a oversight function. In carrying out this function, the DPR is given rights, one of which is the right of interpellation. This right is the right of the DPR in carrying out supervision to request information from the government regarding important and strategic government policies that have a broad impact on the life of society, nation and state. Thus, this paper will discuss the regulation of the oversight function and the DPR's interpellation rights over the government in Indonesia as well as the implementation of the DPR's interpellation rights over government policies in Indonesia from 2004 to 2023. This paper was produced through normative-juridical research using qualitative methods that describe and analyze data obtained comprehensively to answer the existing problems. Therefore, the regulation of the DPR's right of interpellation and the supervisory function of the DPR as the representative of the people can supervise the implementation of an existing law or government policy as contained in Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. There have been many implementations of the interpellation right from from 2004 to 2023. However, in practice it needs to be reviewed further, especially regarding the mechanism for the right of interpellation related to the presence of the president to provide interpellation answers."

"Tujuan dari pembuatan tesis ini adalah untuk melihat pengaruh manajemen laba akrual dan manajemen laba riil melalui aliran kas abnormal, biaya produksi abnormal dan biaya diskresioner abnormal, terhadap probabilitas kelayakan mendapatkan kredit bank. Uji hipotesa dilakukan dengan model regresi logistik, dengan sampel sebanyak 285 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil uji hipotesa menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif manajemen laba akrual dan pengaruh negatif manajemen laba riil melalui aliran kas abnormal dan melalui biaya diskresioner abnormal terhadap probabilitas kelayakan mendapatkan kredit bank. Dan pengaruh positif manajemen laba riil melalui biaya produksi abnormal terhadap probabilitas kelayakan mendapatkan kredit bank.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bila manajemen laba dilakukan untuk tujuan oportunistik maka manajemen laba akrual dapat berakibat pada analisis kredit yang terdistorsi karena menggunakan laporan keuangan. Manajemen laba riil berdampak pada arus kas dan bank sangat memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas. Sehingga penelitian ini mengindikasikan bahwa bank mampu mendeteksi manajemen laba riil, kecuali pada manajemen laba riil melalui biaya produksi abnormal.

---

The objective of this study is to examine whether the firm?s eligiblity to get a bank loan is influenced by earnings management. The earnings management is distinguished between accruals and real earnings management. Hypothesis testing is carried out with logistic regression model using sample of 285 companies listed at Indonesian Stock Exchange in 2010. The result provides evidence that a greater magnitude in accrualss earnings management increases the firm?s probability to be eligible to get bank loan. In contrast, real earnings management through abnormal cash flow and abnormal discretionary expenses decrease firm?s probability to be eligible to get bank loan, while real management through abnormal production cost increases such probability.The result of this study suggests that if the earnings management is assumed to be opportunistic purpose, the accruals based earnings management can distort the banks credit analysis using financial statements. Real earnings management has more impact on the cash flows, and banks are very concerned on the firm?s cash flow ability. Therefore, this study indicates that banks are more able to detect real earnings management, except abnomal production cost in real earning management."