Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme pengalihan porsi kepemilikan yang dimiliki oleh nasabah dan mekanisme pengalihan hak sewa kepada pihak ketiga. Lebih lanjut lagi di dalam skripsi ini membahas mengenai kesesusaian antara perjanjian Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan akad MMQ di Bank Muamalat Indonesia dengan Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan menggunakan akad MMQ sedang marak digunakan oleh masyarakat luas, dikarenakan banyak keuntungan yang di dapat dari Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR iB) dengan menggunakan akad MMQ di bandingkan menggunakan akad pembiayaan lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Pada prinsipnya baik mekanisme maupun ketentuan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan pemilikan rumah dengan akad MMQ yang tedapat di Bank Muamalat Indonesia, telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Untuk pengaturan pengalihan kepada pihak ketiga, nasabah diperbolehkan untuk melakukan pengalihan porsi kepemilikan maupun hak sewa kepada pihak ketiga asalkan telah mendapatkan izin tertulis dari pihak bank. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hubungan kemitraan antara nasabah dan bank, sehingga segala tindakan nasabah yang berkaitan dengan aset bersama tersebut harus melalui persetujuan dari bank terlebih dahulu.Home financing using MMQ agreement widely use among the public, as it offers many advantages compared with other financing agreements.The focus of this study are about mechanism of transfer of ownership portion of the customer to a third party and the mechanism of the transfer of lease right of customer to a third party. Further more in this study discussed about the compatibility between home financing agreement using MMQ contract in Bank Muamalat Indonesia with Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqishah. This study using a yuridis-normatif methode. The data used for this study are collected through documents and interviews. There has been a compability between the home financing agreement using MMQ contract in Bank Muamalat Indonesia with Fatwa DSN No : 73/DSN-MUI/XI/2008 on Musyarakah Mutanaqishah. The customer is allowed to perform the transfer of ownership or leasehold portions to third parties as long as they got permission from bank, as a partner in this MMQ agreement. This is a consequence of the relationship between bank and customer as a partner, so that any costumer action that related to the asset, should be through bank approval."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja perusahaan, struktur kepemilikan, dan komite remunerasi terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris pada perusahaan-perusahaan publik non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel model pooled least square dengan total sampel sebanyak 105 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berdasarkan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan return on equity berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris sedangkan kinerja perusahaan berdasarkan kinerja pasar yang diukur dengan tobin’s q berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris. Struktur kepemilikan saham oleh dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris sedangkan kepemilikan saham oleh institusi asing berpengaruh negatif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris. Keberadaan komite remunerasi berpengaruh positif terhadap kompensasi dewan direksi dan dewan komisaris.

---

The aim of this research is to analyze how firm performance, ownership structure and remuneration committee affect the extent of board of directors and board of commissionaire compensation in public listed companies. This study use pooled least model of panel regression for hypothesis testing, with total sample of 105 listed companies on the Indonesia Stock Exchange in the financial years 2009 to 2013. The empirical result show that firm performance which measured on accounting based performance is positively correlated to board of director and commissionaire compensation, also on market based performance is positively correlated to board of director and commissionaire compensation. Ownership structure which measured by board of director and commissionaire ownership is negatively associated with board of director and commissionaire compensation, and foreign institutional ownership is negatively associated with board of director and commissionaire compensation. existency of remuneration committee has positive impact on board of director and commissionaire compensation."

"Skripsi ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/PDT.G/2014/PN.Bsk yang menolak seluruh gugatan penggugat yang meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat atas tindakan Para Tergugat yang melanggar pra kontrak. Para Tergugat meminjam sejumlah uang kepada Penggugat untuk mengurusi Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Para Tergugat. Setelah SHM terbit, Para Tergugat berjanji akan menjual tanah milik mereka kepada Penggugat. Namun, setelah SHM terbit, Para Tergugat menjual tanah mereka kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengemukakan bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah pra kontrak. Menurut hakim, Pra kontrak bersifat tidak mengikat secara hukum, melainkan hanya mengikat secara moral, sehingga tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan Penggugat. Selain itu, hakim mengemukakan pendapatnya dengan mengacu pada black’s law dictionary, bukan pada definisi dari yurisprudensi, undang-undang, maupun doktrin di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak yang telah berprestasi dalam pra kontrak dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 30/PDT.G/2014/PN.Bsk. Untuk dapat menganalisis kekuatan mengikat dari pra kontrak, maka diperlukan kejelian dari penegak hukum dalam melihat syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

---

This thesis analyzes the Batusangkar District Court Verdict Number 30/PDT.G/2014/PN.Bsk which rejected all of the plaintiff's claims asking for compensation to the Defendants for the actions of the Defendants who violated the pre-contract. The Defendants borrowed a sum of money from the Plaintiff to arrange a Certificate of Ownership over the land belonging to the Defendants. After the Certificate of Ownership was issued, the Defendants promised to sell their land to the Plaintiff. However, after the Certificate of Ownership was issued, the Defendants sold their land to other people without the Plaintiff's knowledge. In their consideration, the judges stated that the legal event that occurred between the Plaintiff and the Defendants was a pre-contract. According to the judge, the pre-contract is not legally binding, but only morally binding, so there is no obligation for the Defendants to reimburse all costs incurred by the Plaintiff. In addition, the judge expressed his opinion by referring to the black's law dictionary, not the definition of jurisprudence, law or doctrine in Indonesia. This thesis aims to determine legal protection for parties who have excelled in pre-contracting by analyzing the Batusangkar District Court Verdict Number 30/PDT.G/2014/PN.Bsk. In order to be able to analyze the binding strength of the pre-contract, it requires foresight from law enforcement in looking at the legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Private Code."

"Dalam mewujudkan pembangunan nasional suatu negara tidak terlepas dari peran perekonomian karena dengan bertumbuhnya perekonomian negara, maka bertumbuh juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Seturut dengan visi Pembangunan Nasional 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dimana sifat gotong-royong ini tidak terlepaskan dari cerminan masyarakat desa, atas hal ini dapat dipahami bahwa desa tidak lagi sebagai objek pembangunan melainkan menjadi subjek pembangunan. Desa diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha yang mampu menggerakan perekonomian desa sehingga memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan desa, kemampuan desa dalam melaksanakan pemerintahan, dan upaya-upaya dalam menggerakan perekonomian desa. Hasil penelitian menunjukan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bentuk penyelenggaraan perekonomian desa yang berbasis kelembagaan desa ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana dengan pengelolaan yang baik terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memajukan ekonomi di desa.

---

In realizing the national development of a country, it is inseparable from the role of the economy because when a country's economy grows, so does the level of welfare of its people. The 2020-2024 National Development vision is "Realizing Indonesia That is Sovereign, Self-Reliant, and Characterful Based on Mutual Cooperation." It can be concluded that cooperation is a character of a village community. Therefore, villages are no longer an object of development but are a development subject. Villages are expected to carry on a business that can drive the rural economy to provide equitable prosperity for all the people in the village. This research was conducted using a normative juridical method which analyzed the laws and regulations governing villages, the ability of villages to carry out administration, and efforts to drive the rural economy. The research shows that Law no. 6 of 2014 concerning villages states that village economic administration based on village institutions is Village-Owned Enterprises. The proper management of Village-Owned Enterprises can promote the rural economy. "