Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang peran pemerintah dalam melindungi karya turunan (derivative) dalam Hak Cipta di Indonesia dan menganalisis bagaimana penafsiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Hak Cipta mengenai hal ini. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang didukung oleh pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil peran pemerintah dalam usaha melindungi karya derivatif dalam Hak Cipta. Dimana untuk dapat digolongkan sebagai karya derivatif, tentunya versi baru harus memiliki perbedaan yang mencukupi dan memiliki konten atau material baru dalam jumlah tertentu. Dan sebagai materi baru yang ditambahkan haruslah orisinil. Mengenai kepemilikan hak cipta atas karya derivatif pun terpisah dengan hak cipta atas ciptaan asli. Dan berdasarkan studi kasus buku Ensiklopedia AL Quran: Al Maushuah Al Quraniyah Al Muyassarah yang menjadi sorotan utama adalah mengenai kepemilikan hak cipta di antara para pihak dan kewenangan para pihak untuk memberikan dan mendapatkan perizinan lisensi untuk mencetak dan memperbanyak buku Ensiklopedia Al Quran tersebut. Kepemilikan hak cipta ditafsirkan berdasarkan pemahaman menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Hak Cipta yang kemudian menguraikan mengenai kewenangan para pihak berdasarkan status kepemilikan hak cipta di antara para pihak.

---

This thesis discusses the role of government in protecting derivative works of the Copyright in Indonesia and how the interpretation of Law No. 12 of 2009 on Copyright on this matter. This was a normative research, approach to legislation (Statute approach) which is supported by conceptual approach and the comparative approach.

Based on research results obtained by the government's role in efforts to protect derivative works in copyright. Where to be classified as a derivative work the new version should have a sufficient difference and have a content or a certain number of new materials. And the newly added material must be original. About the ownership of copyright, the copyright of derivative work is separate from the copyright in the original creation.

And based on case studies the book Encyclopedia of Al Quran: Al Maushuah Al Quraniyah Al Muyassarah which the main focus is on copyright ownership among the parties and the authority of the parties to give and get a permit license to print and reproduce the Encyclopedia of the Qur'an book. Ownership of copyright is interpreted based on the understanding according to the provisions of Act No. 12 of 2009 on Copyright which then elaborate on the authority of the parties based on the status of copyright ownership among the parties."

"Seiring kemajuan teknologi, hak cipta atas suatu ciptaan tidak lagi hanya dimiliki oleh pencipa atau pemegang hak cipta sebagai individu, melainkan instansi pemerintah atau lembaga negara kini telah banyak yang menjadi pemegang hak cipta dengan membuat karya cipta termasuk salah satunya berupa film. Sebagai contoh, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai instansi pemerintah yang menjadi pemegang hak cipta atas film yang berjudul Kejarlah Janji dan Tepatilah Janji. Penelitian ini membahas bagaimana instansi pemerintah atau lembaga negara menjadi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, mekanisme pelisensian dan pembayaran royalti hak cipta pada instansi pemerintah atau lembaga negara, serta penerapannya di KPU. Hasil dari penelitian ini adalah KPU sebagai instansi pemerintah berkedudukan sebagai pemegang hak cipta atas film Kejarlah Janji dan Tepatilah Janji. Intansi pemerintah atau lembaga negara dapat memberikan lisensi dan menerima royalti atas pemanfaatan ciptaan oleh pihak lain. KPU belum memiliki aturan khusus yang mengatur mekanisme pelisensian dan tidak melakukan penerimaan royalti/imbalan.

---

Along with technological advances, copyright of a creation is no longer only owned by the creator or copyright holder as an individual, but government agencies or state institutions have now become copyright holders by creating creative works, including films. For example, the General Election Commission of the Republic of Indonesia (KPU RI) as a government agency that is the copyright holder of the film entitled Kejarlah Janji and Tapatilah Janji. This study discusses how government agencies or state institutions become creators and/or copyright holders, licensing mechanisms and copyright royalty payments in government agencies or state institutions, and their implementation in the KPU. The results of this study are that the KPU as a government agency is in the position of copyright holder of the film Kejarlah Janji and Tepatilah Janji. Government agencies or state institutions can provide licenses and receive royalties for the use of creations by other parties. The KPU does not yet have specific regulations governing licensing mechanisms and does not receive royalties/rewards."