Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas perubahan yang terjadi di wilayah barat Papua sebelum dan sesudah Pemberontakan Obano (Obano Opstand) pada 1956. Pembahasan mengenai perubahan dimulai dari perubahan yang dirasakan oleh penduduk di wilayah Obano dan meluas ke seluruh wilayah barat Papua. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan berdasarkan sumber primer berupa surat kabar nasional dan regional Belanda serta surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Papua edisi 1956-1961. Selain itu digunakan laporan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan film dokumenter ‘De Obano-opstand’ yang dipublikasikan Anderetijden.nl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan di wilayah barat Papua sebelum pemberontakan yang berasal dari upaya Belanda adalah masuknya peradaban Barat, ilmu agama, serta fasilitas yang menunjang kemajuan kehidupan penduduk asli. Sementara perubahan yang terjadi setelah pemberontakan adalah kerusakan berupa terbakarnya Obano Pemberontakan ini juga membuat pemerintah Belanda mengubah kebijakan untuk masa depan wilayah barat Papua berdasarkan keluhan yang menjadi penyebab terjadinya pemberontakan.

---

This paper discusses the changes that occurred in the western region of Papua before and after the Obano Rebellion in 1956. The discussion about the changes will begin with the changes felt by residents in the Obano area and extend to the entire western region of Papua. This research used historical method and based on Dutch national and regional newspapers, as well as those published in the western region of Papua as the primary source. In addition, this research also used the report by Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia and a documentary film 'De Obano-opstand’ that published by Anderetijden.nl. The results of this paper indicate that the changes in the western region of Papua before the rebellion that came from the Dutch efforts were the entry of Western civilization, religious knowledge, as well as facilities that supported the progress of the lives of the natives. While the changes that occurred after the rebellion was the burning of Obano and it could be seen from the facilities that were burned down. This rebellion also made the Dutch government change its policy for the future of the western region of Papua based on complaints by native inhabitants."

"Karena buku ini berkategori umum maka siapa saja dapat membacanya. Namun biasanya buku ini banyak dicari dan dibaca oleh kalangan remaja hingga orang dewasa.Orang Asli Papua (OAP) menurut Undang-Undang Otonomi khusus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari berbagai suku-suku asli di Pulau Papua dan/atau yang diterima serta diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua. Sebutan Orang Asli Papua melekat dengan istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang menggambarkan jati diri orang asli Papua itu sendiri termasuk dalam kontestasi pengelolaan sumber daya alam yang ada di tanah Papua. Dalam hal ini, termasuk dua provinsi di Indonesia yakni provinsi Papua dan Papua Barat.SinopsisBuku ini menyajikan data dan informasi tentang kondisi dan perubahan sosial demografi OAP di Provinsi Papua Barat. Sebagai lokasi kajian yang lebih mendalam adalah dua kabupaten, yaitu:(1) di Kabupaten Sorong yang merupakan daerah tujuan migrasi sehingga proporsi OAP kecil,(2) Kabupaten Tambrauw yang penduduknya didominasi oleh OAP. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif."

"The right of people to self-determination has been a contentious issue in international law. Debates on this right concern with the different interpretations of 'people' or of what the rights entail. Do they refer to the population of a state. Colony or groups of individuals, ethnic, race linked by a common language? Such vague criteria enable a wide variety of groups within sovereign state to claim the right to self-determination. Consequently, they do not only generate instability within the state but can also threaten international peace and security. In the case of West Papua, the question is more about the process of self-determination held by Government of Indonesia under the assistance of UN based on the New York agreement of 1962 in the framework of the Act of Free Choice 1969 …."

"Disertasi ini membahas tentang Pilot Proyek Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan Sumber Daya Alam, yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk pemberdayaan masyarakat di Kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom Papua, melalui pemberian pengetahuan dan keterampilan bercocok tanam secara budidaya di lahan pekarangan, dengan harapan masyarakat mau menjadi petani menetap, tidak lagi berburu ke hutan, sehingga pemberian akses kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi bisa lebih mudah diberikan. Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pelaksanaan, kendala-kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pilot proyek Pemberdayaan Masyarakat Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA, serta pengaruh Insensitivitas Budaya terhadap ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pilot proyek di Kampung Usku tersebut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kasus, dan pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview terhadap sejumlah informan yang berasal dari tokoh dan masyarakat Kampung Usku, beberapa pejabat dari Disktrik Senggi, Pemda Kabupaten Keerom, dan Kementerian Desa, PDTT. Analisis dilakukan secara induksi untuk menemukan suatu konsep tentang model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada lokasi yang menjadi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tahapan-tahapan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA kurang memperhatikan aspek budaya masyarakat Kampung Usku. Kendala-kendala muncul baik dari masyarakat setempat ataupun dari pemerintah dan pelaku pemberdayaan, yang hampir semuanya terkait dengan budaya masyarakar setempat. Pada akhirnya, insensitivitas terhadap budaya masyarakat lokal (Kampung Usku) ternyata menjadi faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui pilot proyek tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, perlunya menyempurnakan Model Klaster Kampung Berbasis Adat dan SDA sebagai model pemberdayaan masyarakat, dengan memasukkan sensitivitas budaya sebagai unsur penting dalam menyusun desain, implementasi, dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat, serta menjadikannya sebagai unsur penting yang harus dimiliki dan menyertai pelaku pemberdayaan (community worker) ketika bekerja pada masyarakat.

---

This Dissertation discusses the Village Cluster Model Pilot Project Based on Customs and Natural Resources, which was initiated by The Ministry of Village, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration for community empowerment at the Usku Village, Senggi District, Keerom Regency, Papua, through providing knowledge and skills to cultivate cultivation in home garden, with the hope that the community will become permanent farmers, no longer hunting in the forest, so that providing access to health, education, and information technology can be more easily provided. This Dissertation research aims to analyze the implementation strategy, the constraints faced in the implementation of the Community Empowerment of Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources Pilot Project, as well as to analyze the effect of cultural insensitivity on the failure of community empowerment through the pilot project in Usku Village.

The study was conducted with a qualitative approach, through case study. Data collection is carried out through indepth interviews with a number of informants from leaders and communities of Usku Village, several officials from the Senggi District, Keerom Regency Government, and The Ministry of Village, Disadvantage Areas and Transmigration. The analysis was carried out by induction to find a concept about the community empowerment model that is according to a case study.

The results showed that the stages used in community empowerment of Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources did not attention to the cultural aspects of the people of Usku Village. Contrains arise both from the local community or from the government and empowerment actors, almost all of which are related to local community culture. In the end, insensitivity to culture of the local community (Usku Village) turned out to be a factor affecting the failure of community empowerment through the pilot project to achieve the stated objectives.

The conclusion of this study is, an improvement is needed for The Village Cluster Model Based on Customs and Natural Resources as a model for community empowerment, by including cultural sensitivity as an important element in design, implementations and evaluations of communitu empowerment, and making it as an important element that must be owned and supported by the empowerment actors (community worker) when working in the community."