Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab pengelola parkir. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang berada di dalam kendaraan. Dalam hal ini, konsumen berada dalam posisi yang lemah. Selain itu, penerapan klausula baku dalam perparkiran juga semakin memperjelas tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengelola parkir juga masih menggunakan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tameng agar dapat menghindar dari tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penulis berkesimpulan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik karena pelaku usaha berusaha untuk menghindar dari tanggung jawabnya. ......This thesis discusses the responsibilities of managing parking. It arises because of the loss and / or vehicle damage or loss of goods in the vehicle. In this case, the consumer is in a weak position. In addition, the application of standard clause in the parking also further clarify the absence of good faith efforts of the actors in providing protection to consumers. Managing parking is also still use the regional regulation Jakarta Capital Special Region No. 5 of 1999 as a shield to avoid responsibility. This study uses normative legal analysis, while data collection is done through library research (library research). The author concludes that the business has not been properly discharge its responsibilities as businesses seek to avoid responsibility.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang formulasi kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir serta kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah menganilisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan menganalisis kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam serta memaparkan proses dari formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan parkir berlangganan dilatarbelakangi oleh dorongan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat untuk dapat memudahkan dalam hal pembayaran retribusi parkir serta tarif yang murah serta untuk meminimalisir kebocoran penerimaan dari pendapatan retribusi parkir. Permasalahan yang timbul dari kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam antara lain adalah adanya protes dari masyarakat tentang kenaikan tarif dikarenakan masih kurangnya pelayanan serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam, masih adanya juru parkir ilegal, serta konsep parkir berlangganan. ......This study discusses the formulation of policy on the rate increase parking fees and parking policies subscribed in Batam. The purpose of this study is menganilisis policy background rate increase parking fees and parking subscribe to analyze policy in Batam and describe the process of policy formulation rate increase parking fees and parking policies subscribed in Batam. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in the literature study and interviews are not structured in a qualitative data analysis techniques. The results of this study stated that the policy rate increase parking charges motivated by the urge to raise revenue (PAD) Batam, minimizing the number of vehicles parked on the public roads and improve the public service. While the parking policy motivated by the urge to subscribe to provide an alternative for people to be able to facilitate the payment of levies in terms of parking and a cheap rate and to minimize the leakage of revenue from parking fee revenues. Problems arising from the policy rate increase parking fees in Batam include protests from the public about the rate increase was due to a lack of services and facilities provided by the Batam City Government, the persistence of illegal parking clerk, as well as subscribe to the concept of parking.

Abstrak :
Perjanjian baku merupakan salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi para pihak dalam mengadakan perjanjian. Maksud dan tujuan keberadaannya adalah untuk mempermudah dan memperlancar aktifitas dunia usaha dan perdagangan. Di lain pihak perjanjian baku melahirkan suatu masalah yang cukup pelik, yaitu ketidakadilan antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, walaupun perjanjian baku dikatakan tidak memenuhi kriteria perjanjian yang seharusnya memiliki sifat yang konsensual, tetapi keberadaannya tidak dapat dielakkan. Ketidakadilan dalam perparkiran terjadi akibat tidak adanya keseimbangan dan kesetaraan hukum dalam hubungan masyarakat sebagai konsumen dengan pengelola parkir sebagai pelaku usaha. Hal ini di tambah lagi dengan adanya Perda No. 5 Tahun 1999 yang memperbolehkan adanya klausula yang melepaskan tanggung jawab pengelola parkir jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang atau kendaraan yang diparkir dipetak megelola parkir . Disinilah letak ketimpangan seperti dimaksud di atas, karena posisi konsumen dilemahkan oleh klausula tersebut. Hal ini sangat tidak adil karena konsumen telah membayar sejumlah uang sesuai tarif yang di tetapkan. Padahal, dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat klausula baku yang isinya menyatakan pengalihan tanggung jawab. Dari pada itu, maka konsumen sebagai pihak yang kini secara khusus telah dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen, hendaknya sudah mulai belajar secara kritis memperhatikan isi dari perjanjian baku dimana saja mereka melibatkan diri. Untuk itu perlu juga mensosialisasikan secara intensif dan efektif UU Perlindungan Konsumen terutama yang menyangkut hak-hak konsumen.

Abstrak :
Usaha perparkiran melibatkan pelaku usaha atau pengelola parkir (baik pemerintah maupun swasta) dan konsumen pemanfaat jasa parif. Untuk usaha perparkiran masing-masing pemerintah daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri, misalnya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1999 tentang Perpar iran. Untuk melindungi masyarakat pemanfaat jasa parkir, digunakan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) . Ada dua kepentingan yang saling berbentur dalam usaha perparkiran. Pertama, kepentingan pengelola parkir yang ingin mendapatkan keuntungan atas usahanya tersebut. Kemudian kepentingan konsumen pemanfaat jasa parkir. yang menginginkan keamanan dan keselamatan atas kendaraannya. Faktanya, seringkali konsumen dirugikan oleh pengelola parkir. Salah satu sebab adalah adanya klausula baku dalam tiket parkir yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak akan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir di area parkir miliknya. Mengenai hal ini konsumen tidak dapat berbuat banyak karena harus menerima klausula baku tersebut saat menggunakan area parkir tertentu. Menurut UUPK Pasal 18 ayat 1a klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Namun pengelola parkir di Jakarta menggunakan PERDA DKI Jakarta No. 5 / 1999 pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Sebenarnya pengelola parkir harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi jika konsumen pemanfaat jasa parkir dirugikan. Hal tersebut sesuai dengan UUPK yang mengatur mengenai hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen.