Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang peran DPR-RI dalam Kerjasama Parlemen di kawasan Asia Pasifik dalam rangka memberantas terorisme. Berkaitan dengan hal tersebut organisasi parlemen yang diteliti adalah Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dan ASEAN Inter-Parliamentary Organization (AIPO) yang merupakan dua organisasi parlemen yang terkait dalam penulisan ini, dalam kurun waktu tahun 2001-2004. Alasan pemilihan periodesasi waktu ini adalah karena pada tahun 2001 isu terorisme menjadi mengemuka sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, yaitu peledakan bom di gedung WTC Amerika SerikatTesis ini menggunakan metode kualitatif analisis dan akan menjawab pertanyaan mengenai peran apakah yang dimainkan oleh DPR dalam kerjasama regional di kawasan Asia Pasifik dalam memberantas terorisme. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan studi pustaka/dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan Parlemen Indonesia (DPR-RI), organisasi APPF dan AIPO serta hasil-hasil sidang baik berupa resolusi, laporan kunjungan ataupun pembicaraan persahabatan dan bilateral (friendly talk) dengan negara-negara lain serta bahan-bahan dari Departemen Luar Negeri berupa kertas posisi Pemerintah yang menyangkut pemberantasan terorisme. Seluruh sumber data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori peran, diplomasi, teroris dan kebijakan luar negeri.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa terorisme merupakan ancaman yang serius dan merupakan isu yang komplek. Selain pemerintah, parlemen sudah seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menanggulanginya. DPR-RI bekerjasama dengan negara-negara Asia Pasifik dalam pemberantasan terorisme dengan melakukan diplomasi seperti lobi-lobi. Hal tersebut dilakukan agar ide-ide dan gagasan Indonesia dapat menjadi acuan di dalam setiap pengambilan keputusan seperti yang tertuang dalam resolusi-resolusi yang dihasilkan oleh APPF dan AIPO.Peran lain yang dilakukan oleh Parlemen Indonesia (DPR-RI) adalah juga melakukan pembicaraan persahabatan dengan negara-negara yang sangat kritis terhadap penanggulangan terorisme. Parlemen Indonesia juga mengubah kebijakan politik luar negerinya dengan mendorong sebuah negara besar seperti Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya seperti penghentian sweeping terhadap orang Indonesia di Amerika Serikat pasca tragedi 11 September 2001, dalam sidang APPF di Honolulu Hawai tahun 2002.

---

This thesis describes the role of DPR-Rl in its inter-parliamentary cooperation in combating terrorism in Asia-Pacific Region. Organization that become the object of research were Asia Pacific Inter-Parliamentary Forum (APPF) and ASEAN Inter-Parliamentary Organization. The research was carried out during 2001-2004 year period in those two organizations, which were closely related to this research. The reason why the year 2001 is chosen as the focus of study in this thesis is because during the year, the issue of terrorism emerged subsequent to the bomb attacks in WTC buildings that took place on September 11, 2001.This thesis, using qualitative method, answer the question what roles played by Indonesian Parliament in Asia Pacific Regional Cooperation in Combating terrorism. The documents gathered and collected as references are the profiles of DPR-RI, APPF and ALPO, outcomes of those organizations meeting in the form of resolutions, reports of visits of bilateral talks/friendly talks, and documents from Departement of Foreign Affairs on the Stance of Indonesian Government in fighting against terrorism. All those sources were analyzed by using the theories of roles, diplomacy, terrorism and foreign policies.The conclusion that can be drown from this study is that terrorism is a serius threat and consists of complex issues. Not only government, but also Parliament should be responsible to prevent it DPR-Rl in cooperation with Parliaments from Asia Pacific countries fights against terrorism through diplomacy to allow Indonesian ideas to become the main reference in every decision making process as cointained in resolutions produced by APPF and AIPO.Other roles played by DPR-Rl were conducting friendly talks to countries, which were considered critical of terrorism issues. A shift was also made in Indonesia's foreign affairs policy by pushing a big country like the United States to issue its foreign policy to end sweeping against Indonesians following the September 11, 2001 tragedy in the 2002 APPF meeting in Honolulu, Hawaii."

"Skripsi ini berfokus pada menilai prosedur tentang bagaimana pemerintah menerima suara publik sampai proses pembuatan undang-undang. Proses ini ketat dan isokratik bahwa masyarakat berbeda dari pemerintah niat dimaksudkan. Diagram dan grafik digunakan untuk lebih menilai dan memahami konteksnya. Langkah selanjutnya akan membandingkan kebutuhan masyarakat saat ini dan anomali intropeksi dari apa yang terjadi di masyarakat belum lagi kenaikan atau de apresiasi masyarakat terhadap pemerintah dan kemudian dinilai ulang apakah dapat memenuhi harapan saat ini . Menganalisis dan dibandingkan proposal melahirkan pada bagaimana arsitektur bisa campur tangan dari pemahaman konteks pemerintah. Proyek ini bertema dan tesis ini berfokus pada tema distribusi. Dari distribusi konsep kemudian dikembangkan melalui desain. Proposal menunjukkan bagaimana masalah masyarakat saat ini membutuhkan penyesuaian dalam pemerintahan bagaimana bisa mendistribusikan sendiri seluruh masyarakat proses dan akomodasi yang menyediakan agar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan. Ini akan menunjukkan proses dari analisis sampai desain diselesaikan itu adalah sebuah ide yang bisa diterapkan ide tentang bagaimana pemerintah dapat memecahkan masalah saat ini dengan belajar melalui sejarah.

---

The thesis focuses on assessing the procedures on how the government accept the public voice up until the process of law making. This process is rigorous and isocratic that society differs from the intention government intended. Diagrams and graphics are used to better assess and understand the context. Next step would be to compare the present society needs and anomaly, introspecting of what is going on in the society, not to mention the appreciation or de-appreciation of the people towards government, and then reassessed whether it can fulfil the current expectation. Analysed and compared, a proposal brought forth on how architecture could intervene from understanding the government context.

The project was themed and this thesis focuses on the theme of distribution. From a concept a distribution, it then developed through the design. The proposal shows how the current society issue required a retrofitting within the government, how it could 'distribute' itself throughout the society, the process and accommodation it provides, in order for the government to meet the needs. It will show the process from analysis up until a resolved design; it is an idea that can be implemented, an idea on how the government can solve current issue by learning through history."

"The political idea of representation is based on the idea that some person or institution acts on behalf of the people , by re-presenting their beliefs, attitudes and perspectives...."

"ABSTRAKTesis yang berjudul "Penerapan Hak Usul Inisiatif DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Bakti 1992-1997 dalamPraktik Ketatanegaraan di Indonesia" ini ditulis, karena sebagianmasyarakat Indonesia menyoroti bahwa hak-hak DPR khususnya hakusul inisiatif yang tertuang dalam Pasal 21 Ayat (1) UUD 1945 sejakPemerintahan Orde Baru sampai sekarang belum pernah dipergunakansehingga penulis berkeinginan untuk mengetahui penyebab atau faktortidak dipergunakannya hak tersebut. Dalam praktik, sebenarnyabeberapa fraksi di DPR khususnya DPR-RI masa bakti 1992-1997pernah berupaya untuk menggunakan atau menerapkan hak tersebuttetapi tidak berhasil. Hal ini disebabkan berbagai kendala, antara lainPeraturan Tata Tertib DPR, kualitas anggota DPR, anggaran (dana),Sistem pemilihan, kondisi dan sistem politik, serta sistem recall. DPRdalam rangka menerapkan hak usul inisiatifnya, Fraksi PPP dan FraksiPDI DPR-RI pernah mencoba membuat RUU usul inisiatif tentangPemilu, tetapi kandas di tengah jalan. Hal ini disebabkan di samping,muatannya politis juga tidak didukung oleh seluruh fraksi yang ada diDPR dan Pemerintah sendiri sehingga kecenderungannya ditolak.Adapun kesimpulan dari tesis ini adalah bahwa belum diterapkannya hakusul inisiatif DPR-RI masa bakti 1992-1997 dalam praktikketatanegaraan disebabkan berbagai kendala yang telah disebutkan diatas. Untuk dapat terlaksananya penerapan hak usul inisiatif DPRtersebut, perlu adanya penyempurnaan substansi Peraturan Tata TertibDPR yang bersifat meringankan bagi anggota DPR guna memungkinkandapat mengajukan RUU usul inisiatif, perlu adanya badanpenelitian/pengolahan data dalam lingkungan Sekretariat Jenderal DPRdan staf ahli di bidang substansi perundang-undangan, perlu adanyaperbaikan sistem pemilu, tata cara pencalonan, serta perlu ditinjaukembali keberadaan sistem recall, bila perlu ditiadakan sehingga setiapanggota DPR mempunyai keberanian untuk memperjuangkan aspirasirakyat yang memilihnya tanpa ada rasa takut untuk di-recall."