Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Pembangunan yang berpusat pada rakyat dan upaya pembelajaran demokratisasi masyarakat dalam mempergunakan haknya sebagai warga negara salah satunya diwujudkan dalam forum warga berdasarkan kewilayahan (community of place) yang dikenal dengan Forum Komunikasi Perencanaan Pembangunan/ FKPP kelurahan, kecamatan dan kota sebagai forum yang bertujuan mensinkronikasikan dan menetapkan program pembangunan diwilayahnya.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pada jenjang mana keberadaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP baik pada tingkat kelurahan, kelurahan, kecamatan dan kota di Kota Depok yang dinilai dari aspek pemberian informasi, konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kewenangan kontrol masyarakat yang mengacu pada teori "Jenjang Partisipasi Masyarakat" Danny Burns, dkk. Serta untuk memperoleh gambaran hal-hal apa yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP tersebut.Metodeologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tehnik pengambilan sampel informan menggunakan teknik Purposive Sampling untuk menentukan informan yang memahami topik penelitian yaitu Kepala Bappeda Kota Depok, Camat dan Lurah serta Peserta FKPP yang berjumlah 43 informan. Lokasi penelitian mengambil wilayah Kota Depok untuk mengkaji FKPP Kota, 2 Kecamatan yakni kKecamatan Beji dan Sukmajaya, 4 kelurahan yakni kelurahan Pondok Cina, Beji, Tirtajaya dan Cisalak.Penelitian jenjang partisipasi masyarakat ini mengacu pada teori "a ladder of Empowerment" Burns, dkk. Dari temuan lapangan menunjukan terdapatnya keragaman jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP kelurahan, kecamatan dan kota. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan FKPP memiliki karakteristik dari aspek pemberian informasi telah dilakukan kepada masyarakat, pelaksanaan konsultasi/diskusi telah berlangsung dengan walaupun dengan kualitas kurang baik sedangkan kewenangan pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat tidak ada. Dimana pengambilan keputusan masih berada di tangan aparat pemerintah dan masyarakat hanya sebatas memberikan masukan dan saran tanpa adanya jaminan pemerintah akan mempertimbangkan maupun menindaklanjuti saran tersebut. Sedangkan dari segi kewenangan kontrol, masyarakat tidak mempunyai wewenang untuk mengontrol hasil FKPP yang telah ditetapkan bersama.Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan FKPP ini diantaranya berasal dari masyarakat, pemerintah dan faktor eksternal yang kurang mendukung. Keberadaan masyarakat yang kurang memahami haknya sebagai warga negara untuk memanfaatkan forum ini merupakan kendala tersendiri yang menyebabkan masyarakat bersikap diam, apatis dan "nrimo" terhadap hal-hal yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlalu dominannya posisi pemerintah dalam forum ini juga menghambat pelaksanaan konsultasi, pengambilan keputusan dan kontrol masyarakat menyebabkan masyarakat. Adanya sistem pemerintahan yang cenderung sentralistik menjadikan salah satu kendala disamping belum adanya sarana dan prasarana pendukung bagi terwujudnya partisipasi masyarakat seperti dalam hal belum adanya peraturan dan pedoman pelaksanaan FKPP, tidak adanya mekanisme serta sarana pengaduan rasa ketidak-puasan masyarakat dalam pelaksanaan kontrol.Pentingnya manfaat pelaksanaan forum ini dalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan aspiratif maupun ruang publik bagi masyarakat sebagai sarana pembelajaran demokrasi akan sangat disayangkan apabila forum ini hanya digunakan sebagai forum konsultasi/diskusi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan mekanisme dan prosedur pelaksanaan FKPP dari pemberian infomasi, Konsultasi/diskusi, pengambilan keputusan dan kontrol. Selain itu perlu diterapkannya strategi pemberdayaan masyarakat yang berbeda dalam pelaksanaan FKPP menurut jenjang partisipasi yang ada di kota Depok"

"Penelitian ini membahas peranan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankankan bahwa sosialisi program bagi masyarakat perlu diperkuat, yakni dengan memastikan tersedianya paket informasi secara luas dan mudah dipahami, serta sosialisasi bagi aparat dan elit dengan penerapan pelaksanaan kuota kehadiran bagi masyarakat miskin dan perempuan.

---

his focus of this study is the community participation on the implementation of District Development Program in Cibadak Sub-district. This research is qualitative descriptive interpretive method. The result recommends that program socialization for the community need to be strengthen by ensuring the wider availability of information package and easier to understand. Furthermore, socialization is also required for the officers by applying attendance quota for the poor and women."

"ABSTRAKPengelolaan sampah di Indonesia selama ini banyak bertumpu padapendekatan akhir, yaitu dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempatpembuangan akhir sampah (TPA). Pendekatan konvensional ini menimbulkansejumlah persoalan mulai dari pengangkutan sampai keterbatasan lahan sebagaitempat pembuangan akhir sampah. Pengelolaan sampah secara konvensionalterbukti beum mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta yang sangatkompleks. Perlu ada paradigma pengelolaan baru yang berbasiskan padakomunitas. Hal ini karena sampah di Jakarta sebagian besar merupakansumbangan dari sampah rumah tangga.Oleh karena itu penyelesaianya pun harisdimulai dari hulu penghasil sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah ini padakomunita harus berprinsip pada 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle).Komunitas Delima merupakan sebuah kegiatan dimasyarakat yangberupaya mengelola sampah secara mandiri. Komunitas ini ada dan masih bisaberlangsung sampai dengan sekarang karena ada proses diskusi dan musyawarahsecara bersama sama dalam setiap perjalanan komunitas ini. Terdapat komunikasiyang dilakukan secara terus menerus oleh komunitas ini, baik didalam internaldan juga dengan kelompok lain (eksternal). Komunikasi berulang ulang secaraintens menuju kearah kemajuan dan memecahkan masalah secara bersama-samamenjadi kunci dalam keberlanjutan program ini.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Denganmenggunakan pendekatan studi kasus, fokus penelitian ini akan dapat dipahamisecara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini diharapkan bisa mengkajiproses, aktivitas, dan peristiwa komunitas dalam melakukan dialog yang setarasehingga program pengelolaan sampah dapat berlanjut. Tekhnik pengumpulandata menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan juga datasekunder. Untuk membuktikan apakah data valid atau tidak, penelitimenggunakan metode trianggulasi data, yaitu tekhnik pemeriksaan keabsahandata yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluanpengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah diperoleh

---

ABSTRACTNowadays, managing waste in Indonesia mostly based on the finalapproach, which is collecting, transporting and taken away to the final wastelocation (TPA). But this conventional approach bring more problem, such astransporting until the limitation of land as the final waste location. It proveif waste problem in Jakarta is deliberative complex. There must be a newparadigm of managing which basis on community, because most of waste inJakarta are household waste. So the solution is must on the onstream. In alsomust be based on 3 R (Reduce, Reuse and Recycle).Komunitas Delima is a community activity which managing wasteindependently. This community is still alive because of discussion anddeliberation. Communication in continuity is the key, internal and external.Intensity to the forward and solving problem together is the key of life ofthis program.This study using qualitative method. Using case study approach, thisresearch focus can be understanding correctly and deeply. This approach isexpected could determine the process, activity, and community event on thedialogue so the program could be extended. The data collection used deepinterview, observation and secondary data. To prove if this data valid or not,the research could use triangulation data method, which is data validatingchecking method who used item outside the data for the purpose ofchecking of comparing to the received data."

"Skripsi ini membahas upaya PKBM Kampung Cerdas Indonesia selaku pelaku perubahan meningkatkan partisipasi dalam program pengembangan masyarakat Kelurahan Curug, Cimanggis, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. PKBM Kampung Cerdas Indonesia merupakan sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendampingan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan akses kepada anak-anak di kampung terhadap fasilitas pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk memunculkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya-upaya terencanadan sistematis.

---

The focus of this study is the effort of PKBM Kampung Cerdas Indonesia in order to increasing participation of Kelurahan Curug rsquo s community within community development program. This research is qualitative descriptive interpretive and the data were collected by means of depth interview. PKBM Kampung Cerdas Indonesia is a social community which concern in children education. The purpose of this community is to give accesses to the children in the village toward education facilities. The result of this research shows that systematic and planned efforts are needed to bring up community participation."

"ABSTRAKThis article examines the social realities of literary works and the colonial perceptions of socio political movement inspired by the ideologies of Islam, communism, and the Just King (Ratu Adil). The main sources for this study are four short stories published by the Resident of Yogyakarta, Louis Frederik Dingemans (1924, 1927). It employs post-colonial literary theory to analyze the colonial authoritys perceptions of Islam, communism and Ratu Adil, and examines how colonial rulers (as colonizers) positioned themselves as above indigenous society (the colonized) as the guardians of moral, social, and political order."

"Partisipasi merupakan bentuk dari kepedulian, keterlibatan dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Partisipasi Masyrakat merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk semua proses kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisispasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentinganya dalam penyelenggaraan Pemrintahan Daerah. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi masyarakat guna mendukung penyelengaraan pemerintah daerah, mencukup kegiatan sebagai berikut: Pertama, Penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat. Kedua, Perencanaan Penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian pembangunan daerah. Ketiga, Pengelolaan aset dan / atau sumber daya alam Daerah Keempat, Penyelenggaran pelayanan publik."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan media sosial TikTok yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai wadah partisipasi publik menurut generasi muda. Di era digital, media sosial memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu publik. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan tersebut, penelitian ini mengacu pada Information System Success Model dari DeLone dan McLean, yang mencakup dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, dan kepuasan pengguna. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok terbukti berhasil sebagai kanal komunikasi kebijakan publik yang efektif dan inklusif, terutama dalam menjangkau generasi muda usia 18–24 tahun. Format visual yang menarik, bahasa yang sesuai dengan karakteristik digital native, serta pendekatan konten edukatif membuat informasi kebijakan fiskal lebih mudah dipahami dan diterima publik. Berdasarkan kerangka teori e-participation dari Macintosh, TikTok juga dikategorikan sebagai media e-consultation karena memiliki fitur interaktif seperti kolom komentar dan pesan langsung (direct message) yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif melalui komentar yang membahas substansi kebijakan seperti pajak, subsidi, dan anggaran negara. Interaksi ini menjadi bentuk konsultasi digital yang diperhatikan oleh pengelola akun dalam menyusun strategi komunikasi selanjutnya. Namun, partisipasi yang terbangun masih belum mencapai tahap e-decision making, yakni pelibatan publik secara langsung dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dengan demikian, pemanfaatan TikTok oleh Kemenkeu RI dinilai berhasil dalam membangun fondasi partisipasi publik digital, sekaligus menjadi model awal strategi komunikasi pemerintah yang lebih transparan, responsif, dan adaptif terhadap era digital.

---

This study aims to measure the success level of TikTok as a social media platform utilized by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia to foster public participation. In the digital era, social media plays a crucial role in encouraging public engagement on policy- related issues. To assess this success, the study employs the Information System Success Model by DeLone and McLean, which includes dimensions such as system quality, information quality, service quality, use, and user satisfaction. A quantitative approach was adopted, with data collected through surveys, in-depth interviews, and literature review. The findings reveal that TikTok has proven effective and inclusive as a public policy communication channel, particularly in reaching the younger demographic aged 18–24. Its visually engaging format, language tailored to digital natives, and educational content approach contribute to making fiscal policy information more accessible and understandable to the public. Based on Macintosh's e-participation framework, TikTok is categorized as an e-consultation medium due to its interactive features such as comment sections and direct messaging, which enable two-way communication between the government and the public. The results indicate that the public is not only receiving information but also actively engaging through comments that address substantive policy issues such as taxation, subsidies, and the national budget. These interactions serve as a form of digital consultation that is taken into account by account managers in formulating future communication strategies. However, the level of participation has not yet reached the stage of e-decision making, where the public is directly involved in policy decision-making processes. Therefore, the use of TikTok by the Ministry of Finance is considered successful in establishing a foundation for digital public participation and serves as an initial model for government communication strategies that are more transparent, responsive, and adaptive to the digital age."

"ABSTRAKPenelitian ini menyajikan gambaran lengkap mengenai partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata yang berlangsung di Pulau Pramuka. Keberadaan pariwisata di Pulau Pramuka saat ini tidak lepas dari keterlibatan secara aktif masyarakat setempat. Penelitian ini membahas mengenai proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat setempat Pulau Pramuka untuk melihat sejauh mana masyarakat berperan penting dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di suatu kawasan. Penelitian ini juga berfokus pada pengetahuan dan perspektif yang dibentuk oleh masyarakat Pulau Pramuka (emic) dengan menggunakan metode etnografi dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan partisipasi observasi. Melalui data-data tersebut nantinya akan menjadi penting dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan selama ± 40 hari di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

---

ABSTRACT

This research presents a comprehensive picture regarding community participation in the development of tourism that takes place on Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. The existence of tourism on Pulau Pramuka is currently inseparable from the involvement of local community. This study discusses the participation process carried out by local community of Pulau Pramuka in which they play important role in the development of community-based tourism in stated area. This research also focuses on the knowledge and perspective created by the local community of Pulau Pramuka (emic) using ethnographic methods with in-depth interviews and participatory observation data colections techniques. Furthermore, these data will be important in this study. Data collection was carried out for ± 40 days on Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta."

"In Community Development in an Uncertain World, Jim Ife draws on the principles of social justice, ecological responsibility and post-Enlightenment and Indigenous perspectives to advance new holistic approaches to community development. The book explores the concept of community development on a local and international scale in the context of globalisation and postcolonial theory. Students will gain the essential skills and practical understanding required to navigate the existing managerial environment and cultivate new community practices. This new edition incorporates current research into community development and includes important new work on 'alternative visions' for a sustainable and just future. It introduces the foundational theories of community development and explains their importance in shaping solutions to uniquely modern issues. Readers are encouraged to critically engage with the material through the accompanying discussion questions. Written in an accessible, engaging style, this text is an essential resource for students and professionals in the human services"

""The third edition of Community Organizing and Community Building for Health and Welfare provides new and more established ways to approach community building and organizing, from collaborating with communities on assessment and issue selection to using the power of coalition building, media advocacy, and social media to enhance the effectiveness of such work.Dr. Minkler's course syllabus: Although Dr. Minkler has changed the order of some chapters in the syllabus to accommodate guest speakers and help students prep for the midterm assignment she uses, she arranged the actual book layout in a way that should flow quite naturally if instructors wish to use it in the order in which chapters appear."--Pub. desc.The third edition of Community Organizing and Community Building for Healthand Welfare provides new and more established ways to approach community building and organizing, from collaborating with communities on assessment and issue selection to using the power of coalition building, media advocacy, and social media to enhance the effectiveness of such work. With a strong emphasis on cultural relevance and humility, this collection offers a wealth of case studies in areas ranging from childhood obesity to immigrant worker rights to health care reform. A "tool kit" of appendixes includes guidelines for assessing coalition effectiveness, exercises for critical reflection on our own power and privilege, and training tools such as "policy bingo." From former organizer and now President Barack Obama to academics and professionals in the fields of public health, social work, urban planning, and community psychology, the book offers a comprehensive vision and on-the-ground examples of the many ways community building and organizing can help us address some of the most intractable health and social problems of our times."