Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tindakan pemboncengan reputasi atau passing off yang dikenal dalam negara-negara penganut common law system. Passing off dapat terjadi khususnya terhadap merek maupun trade dress suatu produk. Doktrin passing off tidak dikenal di Indonesia. Namun demikian, perbuatan serupa dengan passing off telah banyak terjadi di Indonesia yaitu perbuatan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya untuk barang dan/ jasa sejenis dan menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek lain untuk barang/dan atau jasa tidak sejenis.

---

The focus of this study is about passing off which is known in common law system. Passing off may be occurred especially in trademark and trade dress. Passing off doctrine is not recognized in Indonesia. However, there have been some cases similar to passing off happened in Indonesia which are the using of trademark similar to another trademark for the same type of goods and/or services and the using of trademark which is totally identical with another trademark especially well known mark."

"Sengketa pelanggaran merek dalam dunia perdagangan tidak terlepas dari adanya itikad buruk dari pelaku usaha untuk memenangkan persaingan yang kadangkala dilakukan secara tidak jujur/ tidak fair. Salah satu tindakan tersebut adalah tindakan passing off. Indonesia yang menganut sistem first to file (adanya keharusan mendaftarkan merek untuk memperoleh perlindungan) sebagai sistem perlindungan merek, pada dasarnya tidak mengenal konsep passing off, karena passing off adalah bentuk perlindungan hukum bagi merek yang tidak terdaftar/ unregistered trademarks. Perkembangan teknologi menyebabkan merek juga mengalami perkembangan dengan munculnya non-traditional trademark seperti merek suara, hologram, tiga dimensi, aroma dan sebagainya yang walaupun belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek namun telah diakomodasi dalam Singapore Treaty on The Law of Trademarks. Tesis ini bertujuan menganalisis hal yang menarik dari Singapore Treaty apabila dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum merek dan konsep pendaftaran merek di Indonesia serta menganalisis perlu/ tidaknya Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Singapore Treaty untuk mengembangkan konsep perlindungan hukum merek di Indonesia. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratifikasi Singapore Treaty relevan dilakukan Indonesia bagi perkembangan hukum merek nasional. Adapun hasil ratifikasi sebaiknya dapat diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Merek.

---

Trademark infringement dispute in world trade cannot be separated from bad faith of entrepreneurs to win the competition which is sometimes done dishonestly/ unfair. One of such action is the act of passing off. Indonesia, which adopts a first to file system (registration is a must to gain protection of trademarks) as a trademark protection system, basically does not recognize the concept of passing off, because passing off is a common law tort which can be used to enforce unregistered trademark rights. Technological developments lead to the developing of trademarks with the emergence of non-traditional trademarks such as sound trademarks, holograms trademarks, three-dimensional trademarks, scent trademarks, etc. Although haven?t been regulated by Law Number 15 Year 2001 concerning Marks, those trademarks have been accommodated in Singapore Treaty on the Law of Trademarks.

This thesis aims to analyze the interesting case of the Singapore Treaty in associated with a form of legal protection of the trademarks and the concept of a trademark registration in Indonesia as well as to analyze the needs of Indonesia to ratify Singapore Treaty for development of the concept regarding trademarks protection in Indonesia. This research characters are exploratory and descriptive. Qualitative approach is used by researcher with normative legal research methods and conceptual approach.

The results shows that the ratification of the Singapore Treaty is relevant to be implemented in order to develop Indonesia trademarks law. The results of the ratification should be able to be accommodated in the Draft Law on Marks."

"Undang-Undang tentang merek yang berlaku di Indonesia, mulai dari UU No. 19 Tahun 1992 hingga UU No. 15 Tahun 2001, belum ada yang mengatur secara jelas mengenai kriteria merek terkenal yang dapat diberi perlindungan di negara ini. Akibatnya, banyak terjadi kasus tindakan pemboncengan merek atau praktik passing off yaitu dengan mendaftarkan merek atas dasar itikad tidak baik terhadap merek yang sudah terkenal dengan cara mendaftrakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Dalam hal ini Indonesia merupakan negara anggota Paris Convention dimana hal ini mewajibkan agar peraturan di Indonesia turut sejalan dengan konvensi tersebut dimana konvensi tersebut mengakui mengenai keberadaan merek terkenal di suatu negara harus juga dilindungi di setiap negara anggota lainnya. Penelitian ini bertujuan agar Indonesia memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi pemilik hak atas merek terutama merek terkenal yang telah mendaftarkan mereknya atas dasar itikad baik.

---

Trademark Law in Indonesia, from Law No. 19 of 1992 until Law No. 15 of 2001, none of them giving the clear criteria regarding the well-known trademark that can be protect in Indonesia. As a result, there are a lot of cases about passing off practice where someone registered their trademark based on bad faith against well-known trademark. In this case, they registered their trademark which has similar in principal or in its entire with well-known mark. In fact, Indonesia is a member of Paris Convention which obligate Indonesia to adapt their Trademark Law with Paris Convention where this convention recognize and admit the existence of well-known trademark in a country should be protected in any other country members. This study aims Indonesia to provide a clear legal protection for the owner of trademark, especially for the well-known trademark, who registered their trademark based on good faith."