Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Non-cash payments have been increasing significantly , followed by its substitution and efficientcy effects. Cash payments is substituted, inducing a decrease of cash holdings by economic agents, while on the other hand more money enters the banking system...."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"ABSTRAKTesis ini membahas penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukanmenggunakan emas digital atau e-gold dalam suatu transaksi elektronik yangsemakin berkembang menggantikan kedudukan uang sebagai alat tukar dalampelaksanaan suatu transaksi komersial elektronik. Peraturan perundang-undanganyang ada, khususnya Undang-Undang tentang Perbankan, Transfer Dana maupunPeraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik serta Program Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum menyentuh SistemPembayaran Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan e-gold sebagai alattukar dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Kesadaranmasyarakat mengenai Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia baru sebatasterbitnya instrument-instrumen pengganti uang berupa token yang baru dapatdigunakan setelah pengguna melakukan pengisian ulang dengan menggunakan uangdalam rangka penambahan nilai instrumen pembayaran elektronik untuk dapatdigunakan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Pada kenyataan instrumentpembayaran elektronik tidak hanya berupa token, namun juga terdapat instrumentpembayaran yang memiliki sifat layaknya uang dalam simpanan yang digunakansebagaimana kegiatan perekonomian sehari-hari.

---

AbstractThe focus of this study is the payment system related with electronic commerce,which conducted using electronic gold or e-gold as a medium of exchange replacingmoney in the event of commercial transaction. Current laws and regulations,specifically in regard with Bank, Credit Transfer neither Central Bank Regulationsconcerning Electronic Money and Money Laundering Prevention and EradicationProgram unable to cover Electronic Payment System which conducted with e-gold asmedium of exchange in a certain Electronic Payment System. Currently publicawareness regarding Electronic Payment System in Indonesia only limited to theissuance of electronic payment instruments mentioned as token system, which can beapplied in any electronic commerce if the user charging the instruments with a valueof money stored in a such specific token instruments. Nevertheless the currentelectronic payment is not only in the form of token system itself, instead there areinstruments which categorized as the replacement of money which can be stored insavings as known in conventional money in the daily people?s economic activities."

"Saat ini dompet digital (e-wallet) sebagai sarana pembayaran semakin umum digunakan di Indonesia dan perlahan mulai menggantikan fungsi uang tunai dalam transaksi pembayaran. E-wallet yang kebanyakan dikelola oleh perusahaan fintech memanfaatkan simpanan pengguna pada akun dompet digital untuk sumber dana jangka pendek. Namun jumlah simpanan pengguna pada akun dompet digital tersebut masih sangat kecil sehingga menjadi pertanyaan apakah pengguna dompet digital mempunyai intensi untuk menempatkan lebih banyak dana pada dompet digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada pengaruh perceived value terhadap intensi pengguna dompet digital di Indonesia untuk menyimpan uang lebih besar pada akunnya. Perceived value pada penelitian ini terdiri dari benefit dan sacrifice. Benefit terdiri dari monetary dan convenience value, sementara sacrifice terdiri dari risiko serta biaya. Pada penelitian dianalisis data primer dari total 103 responden yang didapatkan dari survei online. Dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap data yang kemudian dilakukan regresi menggunakan aplikasi SPSS Statistics 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived value memiliki pengaruh terhadap intensi pengguna untuk menyimpan lebih banyak pada dompet digital. Convenience value ditemukan memiliki efek positif yang signifikan terhadap intensi menyimpan uang. Disamping itu, risiko layanan ditemukan relevan terhadap intensi untuk menyimpan uang. Penemuan ini mengindikasikan bahwa convenience dan layanan merupakan nilai yang paling kritikal bagi pengguna dompet digital di Indonesia.

---

Currently, the electronic wallet (e-wallet) payment method has been commonly used in Indonesia and slowly has been replacing cash as a payment method. Fintech companies, which mostly operate e-wallet services in Indonesia, are able to make short-term investments using their consumers e-wallet balances. However, the money balances tend toward small amounts. This research aims to evaluate whether perceived values affect Indonesians willingness to save more money in their e-wallet accounts. Perceived values here consist of perceived benefits and risks. We define perceived benefits as perceived monetary and convenience values. Meanwhile, we define perceived risk as encompassing economic, privacy, service, and psychological risk. We analyze the primary data from a total 103 respondents collected via online survey across Indonesia. We have conducted validity and reliability tests of the data collected before performing the main analysis using the regression method with SPSS Statistics 22. We found that perceived value affects users willingness to save more money in their e-wallets. However, we found that convenience benefit has a significantly positive affect on users saving intentions, while monetary benefit does not have the same effect. Meanwhile, service risk is only risk that is relevant to users willingness to save money. These findings indicate that convenience and service are the most critical values for e-wallet users in Indonesia."

"ABSTRAKLaporan magang ini berisi tentang evaluasi atas proses pembayaran jasa dan material dengan kredit non tunai pada perusahaan konstruksi PT HHP. Evaluasi dilakukan dengan menilai kesesuaian praktik dengan prosedur, penilaian risiko, dan aktivitas kontrol pada proses pembayaran. Kriteria yang digunakan sebagai dasar evaluasi adalah prosedur pembayaran PT HHP, COSO Framework, dan teori sistem informasi akuntansi. Secara keseluruhan proses pembayaran menggunakan fasilitas kredit non tunai telah sesuai dengan praktiknya dan telah memperhitungkan risiko dengan baik.

---

ABSTRACTThis report contains an evaluation of the payment process of the services and materials with non-cash loans at the construction company PT HHP. The evaluation is performed by comparing between the practice and the procedures, risk assessment, and control activities in the payment process. The criteria used as a basis for evaluation are the payment procedures of PT HHP, COSO Framework, and accounting information system theory. As a whole, the payment process using non-cash loan facilities is in accordance with the practice and has considered any potential risks."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi sistem pembayaran atau sistem pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN-4 selama periode 2010-2018. Studi ini menggunakan variabel inovasi sistem pembayaran baik yang bernilai kecil, yaitu kartu debet, kartu kredit, dan uang elektronik, maupun yang bernilai besar, yaitu RTGS. Stabilitas sistem keuangan diukur dengan menghitung indeks komposit yang mencerminkan risiko lembaga keuangan, yaitu perbankan, pasar saham, dan obligasi. Hasil estimasi menggunakan GMM menunjukkan pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS berdampak signifikan dan negatif terhadap indeks stabilitas sistem keuangan. Artinya, meningkatnya pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS diduga akan menurunkan risiko pada sistem keuangan.

---

This study aims to examine relationship between innovation in payment system to financial stability in ASEAN-4, from 2010-2018. This study using retail (debit card, credit card, and electronic money) and large value payment system (RTGS) as proxy of payment system innovation. Financial system stability is measured by calculating a composite index that reflects the risk of banks, the stock market, and bonds. Estimation result using GMM shows that the growth of debit card, credit card, electronic money, and RTGS transaction values has a significant and negative impact on the financial system stability index. It indicates that payment system innovation promotes financial stability."

"Untuk mendukung perpres no. 87 tahun 2016, tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar, rektor Universitas Andalas pada tahun 2017 yang lalu telah mengeluarkan kebijakan sistem pembayaran denda non tunai di UPT Perpustakaan Unand. Seluruh transaksi pembayaran denda dibayarkan melalui rekening rektor yang disimpan di Bank Nagari yang menjadi mitra Unand. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut dari perspektif mahasiswa sebagai pengguna utama jasa perpustakaan perguruan tinggi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pemustaka yang pernah melakukan pembayaran deenda di bank. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive random sampling tanpa membedakan angkatan dan jenjang studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan ini ternyata menimbulkan permasalahan baru di kalangan pengguna. Sebagian besar mahasiswa keberatan dengan sistem pembayaran denda non tunai. Mereka menilai kebijakan ini kurang efektif dan cenderung merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun biaya, karena Bank Center jaraknya cukup jauh dari gedung perpustakaan. Sebenarnya penggunaan mesin EDC mampu mengatasi permasalahan tersebut, akan tetapi kartu ATM bank penyedia mesin EDC, sesuai dengan rekening penampung, di kalangan mahasiswa Unand persentasenya ternyata masih sedikit (24%). Untuk mengatasi dampak dari sistem pembayaran non tunai mayoritas mahasiswa (50,65%) menyarankan untuk mengembalikan sistem pembayaran di loket pengembalian buku, dan 31,65% menyarankan untuk menambah mesin EDC bank lain."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa perbedaan rata-ratabiaya dan mutu layanan tindakan sectio dengan pola pembiayaan INA CBG’s danfee for service di Rumah Sakit Islam Arafah Jambi. Penelitian ini menggunakanrancangan penelitian deskriptif kuantitatif crossectional dan pendekatan kualitatif.Metode pembayaran yang ideal adalah yang dapat mendorong pemberilayanan kesehatan mengendalikan biaya dan mutu layanan kesehatan. Padapenelitian ini didapatkan terdapat perbedaaan pada rata-rata biaya total layananyang bermakna dengan metode pembiayaan INA CBG’s lebih rendah dengantidak terdapat perbedaan mutu layanan.Disarankan kepada rumah sakit untuk mempunyai panduan klinis dalampemberian layanan yang diberikan dan meningkatkan perbaikan dalam sistemrumah sakit (Corporate Governance) untuk dapat meningkatkan efisiensi danmutu layanan rumah sakit.

---

ABSTRAK This study aimed to analyze the differences in the average cost and qualitymeasures sectio financing pattern CBG's INA and fee for service at the ArafahHospital Jambi. Design research is a quantitative and qualitative approach.The ideal of payment method is expected to encourage health careproviders to control the cost and quality of health services. From the results ofresearch conducted at Arafah Hospital Jambi found that on average, the total costof the services there are significant differences in the average cost of the financingmethod is more efficient INA CBG's no difference with the quality of service.The hospital should have of clinical guidelines in the provision of servicesprovided in the hospital for each method of financing. It is recommended tohospitals to improve the hospital system fixes (Corporate Governance) to be ableto improve the efficiency and quality of hospital services."

"ABSTRAKPT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), suatu perusahaan pembiayaandinyatakan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (sementara)berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2014, yangberakhir dengan homologasitanggal 22 September 2014. Meskipun demikian,Perjanjian kerjasama pembiayaan yang dilakukan PT DMF dengan bank danperjanjian leasing, menimbulkan beberapa persoalan hukum dalam menentukankedudukan bank sebagai kreditor berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan,Lesseesebagai Pemberi Fidusia berdasarkan Perjanjian Leasing dan status jaminanfidusia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatifmenggunakan data sekunder. Dengan kesimpulan; Kedudukanbank adalahkreditor konkuren dengan hak tagih senilai pembayaran yang belum diserahkanoleh PT DMF kepada bank; Kedudukan Lessee sebagai Pemberi Fidusiaditentukanoleh status hutangnya berdasarkan Perjanjian Leasing,dan jaminanfidusia merupakan asset PT DMF dalam bentuk jaminan atas Perjanjian Leasingyang akan menjadi harta pailit jika PT DMF sampai dinyatakan pailit. Disarankankepadapara Kreditor dan Debitor untuk berupaya melaksanakan skemapenyelesaian utang. Dan kepada pihak bank maupun pembuat regulasi, perlumengkaji ulang ketentuan mengenai pihak Penerima Fidusia terkait perjanjiankerjasama pembiayaan dengan perusahaan leasing agar terhindar dari kerugianjika perusahaan leasing dinyatakan pailit.

---

ABSTRACTPT Dharmatama Megah Finance (“DMF”), a company multi finance company,was declared in the status of Suspension of Payment /PKPU (temporarily) by theDecision of the Commercial Court of the District Court of Central JakartaNumber: 18/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dated April 16th 2014, whichwas ended with the homologation dated September 22nd, 2014. However, somecooperation agreements (joint finance) entered into by DMF with banks andLeasing Agreements, have raised some legal issues particularly to determine thestatus of banks as creditors in accordance with the cooperation agreement, Lesseeas the Giver of Fiduciary and the status of fiduciary.The research was conductedwith normative legal research method by using secondary data. With theconclusions; The bank is unsecured creditors whose claim is based on the value ofpayment that has not been transferred by PT DMF to the bank. The Status ofLessee will be subject to the Leasing Agreement, and the Fiduciary should bedeemed as assets of PT DMF which would be a bankruptcy estate if PT DMFbankrupt. The recommendation are: the Debtors and Creditors should obey theSettlement Agreement. The banks and related regulator institution should reviewthe clause of the Fiduciary Receiver in cooperation agreements with leasingcompany to avoid the loss when the leasing company is declared in bankruptcy."