Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kedudukan hukum Personal Guarantor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Dewasa ini belum terdapat pengaturan yang mengatur secara spesifik terhadap kedudukan hukum guarantor dalam PKPU, terutama guarantor yang telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai Penanggung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, tercermin dalam perbedaan pendapat ahli hukum serta perbedaan penafsiran Hakim terkait kedudukan hukum guarantor. Pengaturan yang berlaku saat ini juga memungkinkan bagi guarantor untuk dimohonkan di dalam PKPU. Sebagai studi kasus, dalam skripsi ini diteliti perkara permohonan PKPU Richard Setiawan yang dimohonkan PKPU dalam kedudukan hukumnya sebagai guarantor.

---

This Thesis mainly discusses the legal standing of a Personal Guarantor in the Suspension process of Debts Payments (PKPU) in Indonesia. Until today, there are sill no specific regulations governing the legal standing of Personal Guarantor in the stated event, especially Guarantor who has forfeited its privileges as the Insurer. This caused a legal uncertainty which can be reflected in variance and different opinion also dissimilarity of Judges interpretation and legal experts regarding the legal standing of the Personal Guarantor in PKPU. However, the current stipulations and regulations, allows the Guarantor to be filed under the PKPU. As the Case Study, research that has been done in the making of this thesis is a case regarding PKPU petition towards Richard Setiawan in his legal standing as a Guarantor."

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang diambil perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang. Celah hukum yang ada pada perundang-undangan terkait, memberi ruang dibuatnya skenario dalam melaksanakan PKPU untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Penerbitan surat sanggup menjadi alat untuk tercapainya tujuan dilaksanakan PKPU. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris dapat mencederai kepentingan kreditor utang usaha/vendor dan pentingnya peran notaris terkait proses verifikasi piutang terhadap surat sanggup yang dipegang oleh kreditor konkuren konversi merujuk perkara PKPU dalam putusan homologasi nomor 127/PDT.SUSPKPU/ 2017/PN.Niaga.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data studi dokumen. Simpulan penelitian ini adalah penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris digunakan sebagai alat membentuk suara mayoritas dalam rapat kreditor untuk menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitor yang berelevansi mencederai kepentingan kreditor dan notaris mempunyai peran penting dalam penerbitan surat sanggup untuk menghindari penggelapan hukum dalam perkara PKPU. Saran dalam penelitian ini, pengadilan niaga dalam mengabulkan permohonan PKPU dalam putusan PKPU sementara, memasukkan ketentuan bahwa surat sanggup yang diajukan sebagai piutang kreditor kepada pengurus dapat diakui apabila diterbitkan dihadapan notaris.

---

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) has been the option to create a loan restructuring. The existing legal loophole inside the bankruptcy law, create a room of such scenario to execute the PKPU in order to achieve the companys goal. The issuance of promissory notes become the tool to reach the objective of PKPU. This research discusses the relevancy of the issuance of promissory notes without notarys role which impact the interest of accounts payables creditor/vendors and the important of notarys role related to the receivable verification process of promissory notes which held by the concurrent conversions creditor pursuant to the homologation verdict number 127/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga.JKT.PST. The research method applied is a normative legal research, with analytical descriptive as the typology research. This research is used secondary data and document study as the data collection tools. The conclusion of this research concludes that the issuance of promissory note without notarys role used as the tool to create a majority vote in creditors meeting that will approve the composition plan proposed by debtor which impact the interest of the creditor and notary have a significant role to avoid legal embezzlement. The suggestion related this research is when the panel of judges granting a PKPU petition, in temporary PKPU verdict shall include a provision related to promissory notes, it may be claim as creditors receivables if the said promissory notes was issued before the notary."

"Skripsi ini menganalisa sebuah kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di ajukan Bank of New York Carnegie terhadap PT. Bakrieland Development Tbk (?Kasus Bakrieland). Kasus tersebut mengangkat beberapa isu penting yang memperlihatkan kelemahan aplikasi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Isu utama dalam kasus tersebut adalah apakah kompetensi absolut Pengadilan Niaga terpengaruh oleh pilihan hukum asing dan pilihan forum penyelesaian sengketa pengadilan asing oleh para pihak. Majelis Hakim dalam Kasus Bakrieland menjatuhkan putusan bahwa Pengadilan Niaga tidak mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili permohonan PKPU tersebut karena para pihak menunjuk hukum Inggris dan pengadilan Inggris untuk menyelesaikan sengketa antara mereka. Namun hukum pailit dan PKPU harusnya mempunyai karakter publik dan aplikasi teritorial yang tidak terpengaruhi oleh pilihan hukum dan forum para pihak. Selain isu ini, Pengadilan Niaga juga mempertimbangkan bahwa perjanjian antara Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan konsep trustee (wali amanat) yang menurut Majelis Hakim adalah konsep common law yang sebaiknya diselesaikan di pengadilan common law (seperti Inggris). Namun, dalam pendapat penulis, konsep trustee tersebut harusnya tidak mempengaruhi kompetensi Pengadilan Niaga karena konsep tersebut dapat di analisa dalam konteks hukum Indonesia.

---

This thesis will analyze a suspension of payment to pay obligation (?suspension of payment) case that is brought by the Bank of New York Carnegie against PT. Bakrieland Development Tbk (?Bakrieland Case). This case highlights several important issues that show the deficiencies in the application of Law no.37 Year 2004 on bankruptcy and suspension of payment. The main issue of that case is whether the Commercial Court has competence to adjudge a suspension of payment case when the parties have appointed a foreign law and foreign forum to resolve their disputes. The Commercial Court in the Bakrieland Case decided that the Commercial Court did not have jurisdiction over the case because of the Parties appointment of English law and English Courts to resolve their disputes. This decision is contrary to theory that bankruptcy law has a public nature and territorial application that is not affected by the parties choice of law and forum. In addition to this issue, the Commercial Court also considered that the Parties trustee agreement, which originates from common law jurisdictions, is best resolved in a common law court (England). In the authors opinion however, the trustee concept however should not affect the Commecial Courts jurisdiction, as trustee can be analyzed in the context of Indonesian Law."