Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah meningkat secara signifikan dari tahun 2000 sampai tahun 2002. Pada tahun anggaran 2000 transfer pemerintah berjumlah Rp 34 trilyun atau 17% dari total belanja pemerintah pusat, transfer pemerintah untuk tahun 2001 berjumlah Rp 81 trilyun atau 24% dari total belanja sebesar Rp 340 trilyun, dan pada tahun 2002 transfer pemerintah direncanakan berjumlah Rp 98 trilyun atau sekitar 29% dari total APBN.Masalah pokok yang akan dibahas dalam tesis ini adalah apakah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, BHP dan BHSDA akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas pendapatan antar daerah, mendorong investasi dan konsumsi swasta daerah. juga di lakukan simulasi DAK dengan tiga formulasi yang berbeda dan simulasi dengan PBB menjadi local tax untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dart disparitas pendapatan.Studi ini mengambil data makro ekonomi dan keuangan daerah dari tahun 1996 sampan dengan tahun 2000, serta dana perimbangan tahun 2001. Model ekonometrik simultan terdiri dari 10 persamaan perilaku dari 9 persamaan identitas yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel makro ekonomi dengan variabel-variabel keuangan daerah.Model ekonometrik yang ada telah memenuhi berbagai kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrik, sehingga model dapat digunakan untuk proyeksi dan simulasi kebijakan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan.Simulasi untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan tingkat pertumbuhan PDRB. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Hasil simiilasi menunjukkan bahwa dengan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari alokasi transfer pemerintah dalam bentuk dana perimbangan akan memberikan pertumbuhan ekonomi untuk setiap daerah di Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata 2,896% dibanding tahun sebelumnya.Simulasi untuk melihat disparitas pendapatan antar daerah menggunakan indeks Williamson (IAFrlIiamson index) dan koefisien variasi (o dent of variation) PDRB perkapita antar daerah propinsi. Hasil simulasi model yang memasukkan alokasi BHP saja sebagai variabel shock menghasilkan indeks Williamson dan koefisien variasi yang meningkat dibandingkan dengan simulasi historis, demikian juga untuk alokasi BHSDA. Sementara untuk alokasi DAK nilai indeks Williamson menurun tapi nilai koefisien variasi meningkat. Secara umum menunjukkan bahwa keseimbangan antar daerah cenderung memburuk akibat dari alokasi BHP, BHSDA dan DAK. Sementara basil simulasi model yang memasukkan DAU saja sebagai variabel shock menghasilkan penurunan indeks Williamson dan nilai koefisien variasi PDRB perkapita dibandingkan simulasi historis. Dengan kata lain alokasi DAU mampu meningkatkan keseimbangan pendapatan antar daerah. Hasil simulasi dengan variabel shock DP menghasilkan indeks Williamson dan nilai koefisien variasi yang lebih rendah daripada simulasi historis tapi lebih tinggi dan nilai koefisien alokasi DAU. Hal itu menunjukkan bahwa alokasi DAU berfungsi sebagai penetralisir alokasi BHP, BHSDA dan DAK yang tidak merata antar daerah.Penyebab memburuknya keseimbangan pendapatan antar daerah karena BHP, BHSDA dan DAK disebabkan oleh persebaran yang tidak merata untuk setiap daerah di Indonesia. Alokasi BHP lebih menguntungkan daerah metropolitan seperti DKI Jakarta. Alokasi BHSDA hanya menguntungkan untuk daerah-daerah penghasil SDA seperti DI Aceh, Riau dan Kalimantan Timur. Sementara alokasi DAK hanya menguntungkan untuk daerah yang melakukan aktivitas kehutanan yang tinggi, karena masih merupakan DAK reboisasi.Simulasi untuk melihat pertumbuhan investasi dan konsumsi swasta daerah menggunakan tingkat pertumbuhan investasi dan konsumsi swasta daerah. Hasil simulasi model ekonometrik menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan investasi dan konsumsi swasta daerah dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi.Simulasi dengan menggunakan tiga formulasi DAK yaitu DAK sekarang, DAK bagi rata dan DAK berdasar tingkat kemakmuran daerah menunjukkan hasil hahwa dengan formulasi DAK berdasar kemakmuran daerah akan sangat menguntungkan karena akan menurunkan disparitas pendapatan antar daerah serta menyumbang pertumbuhan ekonomi paling besar dibanding simulasi dengan formulasi DAK lainnya.Simulasi PBB sebagai local tax, dengan dua kondisi yaitu jika PBB yang diperoleh daerah naik dan jika PBB yang diperoleh daerah turun, ternyata menunjukkan bahwa dengan peningkatan local tax (basis pajak daerah) akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus akan mengurangi disparitas pendapatan antar daerah."

"Perekonomian dunia pada saat ini mengalami fenomena yang disebut sebagai global imbalance. Dengan negara-negara maju yang secara garis besar mengalami penurunan pertumbuhan, negara-negara emerging market menjadi sorotan bagi investor dan telah menguasai lebih dari setengah GDP dunia. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, timbul kehawatiran bahwa negara-negara tersebut mengalami tingkat pertumbuhan yang berbahaya. Dengan temperatur ekonomi yang tinggi tersebut, negara-negara ini menjadi rawan terhadap tekanan eksternal, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak pada negara disekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tekenan overheating yang dialami Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan sebagai sistem peringatan dini untuk krisis yang akan datang, dan menganalisa indikator-indikator yang dapat menyebabkan krisis tersebut.

---

The world is currently facing a phenomenon called the global Imbalance. With developing economies facing decreasing growth, emerging markets are currently rising and occupying more than half of the worlds GDP. Accompanied by rising growth rates, numerous studies are concerned of the danger leves associated with these growths. As with high overheating pressures, a country becomes prone to external shock, and may as well create spillovers to other countries.

This research is done to analyze whether Indonesia faces overheating pressures or sound economic development. This research also aims to serve as an alternative method of early warning system for overheating to the ecnomy, as well as analyzing the indicators behind the high temperatured performance."

"Jumlah leverage baik itu merupakan kategori on balance sheet leverage ataupun off balance sheet leverage telah memicu negara-negara di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura dan Vietnam) mengalami krisis finansial pada tahun 1997-1998. Terlebih lagi, berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat trend kenaikan dari derivative leverage pada bank-bank di ASEAN, yang menjadi salah satu kontributor dalam memicu risiko sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara balance sheet leverage, derivative leverage, dan off balance sheet leverage terhadap risiko sistemik di negara-negara di ASEAN dari tahun 2009-2016. Penelitian ini juga mengamati urutan tiap-tiap bank yang menjadi kontributor risiko sistemik mulai dari yang terbesar. Penelitian ini menggunakan MES (Marginal Expected Shortfall) untuk mengukur kontribusi risiko sistemik dari setiap bank. Dengan dikontrol oleh beberapa variabel spesifik bank, derivative leverage menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap risiko sistemik.

---

The excessive amount of leverage both on-balance sheet and off-balance sheet had led ASEAN countries (Such as Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, Singapore and Vietnam) region to experience financial crisis in 1997-1998. Moreover. As suggested by previous studies, there is an increasing trend of derivative leverage of banks in ASEAN that become a contributor to systemic risk in several countries. Therefore, this study aims to examine the effect of on balance sheet leverage, derivative leverage, and off-balance sheet leverage on systemic risk in ASEAN  countries from 2009-2016. In addition, this study also ranks banks in ASEAN to find which bank has the highest contribution to systemic risk. This study uses MES (Marginal Expected Shortfall) to measure systemic risk contribution of each banks. We find that after controlling some banks specific variables, derivative leverage has the most significant effect on systemic risk."

"Neraca pembayaran luar negeri adalah pencatatan aliran dana masuk dan keluar dari nilai barang, jasa dan modal dari suatu negara dengan semua mitra dagangnya selama periode tertentu, biasanya 12 bulan. Neraca pembayaran mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara dalam kedudukannya di antara pelaku ekonomi dunia. Karena menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu negara, maka kebijakan tentang neraca pembayaran menjadi perhatian utama tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga pelaku bisnis praktis maupun pemerhati ekonomi. Bahkan di Indonesia posisi neraca pembayaran luar negeri selalu diamati dengan serius karena pengalaman menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara perkembangan neraca pembayaran dengan kebijakan pemerintah dalam menentukan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Masalah utama yang dibahas dalam penulisan ini adalah mencari komponen neraca pembayaran yang memiliki pengaruh terbesar dalam menentukan posisi neraca pembayaran Indonesia. Analisis dilakukan terhadap perkembangan neraca pembayaran selama kurun waktu antara tahun 1978 - 1992. Dalam kurun waktu tahun 1978 - 1992 neraca pembayaran Indonesia secara umum memperlihatkan kondisi yang baik, kecuali pada tahun-tahun 1981/82, 1982/83, 1986/87 dan 1988/89 yang menunjukkan angka defisit. Neraca pembayaran yang menunjukkan surplus disebabkan oleh neraca perdagangan dan neraca modal yang selalu surplus, walaupun neraca jasa praktis tetap defisit. Hal ini berarti bahwa secara umum kondisi perekonomian Indonesia secara makro dianggap cukup aman, dan Indonesia memiliki posisi yang cukup kuat dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia. Hasil analisis korelasi antara posisi cadangan devisa dengan komponen-komponen neraca pembayaran menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara cadangan devisa dengan neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Analisis proporsi menunjukkan bahwa persentase terbesar dari aliran modal masuk masih didominasi oleh kegiatan ekspor barang, sedangkan untuk aliran modal keluar didominasi oleh kegiatan impor barang dan pembayaran jasa. Dalam lima tahun terakhir ini, cicilan hutang luar negeri semakin membebani neraca pembayaran. Dengan demikian dalam pengelolaan neraca pembayaran komponen-komponen di atas harus menjadi perhatian utama. Perkembangan transaksi berjalan selama periode 1978 - 1992 menunjukkan situasi yang kurang menguntungkan karena hanya mengalami surplus pada tahun 1979/80 dan 1980/81. Defisit transaksi berjalan ini terutama disebabkan oleh defisit neraca jasa, yang didalamnya termasuk jasa transportasi dan pembayaran bunga hutang. Defisit neraca jasa memang menjadi masalah yang cukup serius karena ternyata korelasinya cukup kuat terhadap aktivitas perdagangan luar negeri. Semakin besar aktivitas ekspor-impor ternyata menyebabkan semakin besar pula defisit neraca jasa. Neraca perdagangan Indonesia selama kurun waktu tersebut selalu surplus namun bila komponen migas dikeluarkan, ternyata masih mengalami defisit. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perdagangan barang ternyata belum mantap benar karena ekspor yang besar selalu disertai impor yang besar pula, baik bahan baku, komponen maupun barang modal. Besarnya impor ini terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi domestik maupun asing. Investasi ini menyebabkan impor barang modal menjadi besar. Dalam jangka pendek, kegiatan impor ini memberatkan neraca pembayaran tetapi dalam jangka panjang dampaknya justru dapat positif. Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan neraca pembayaran adalah hutang luar negeri. Hutang luar negeri Indonesia ternyata lebih besar dibandingkan dengan pemasukan modal melalui investasi langsung maupun pasar modal sehingga walaupun hal ini menyebabkan neraca modal positif tetapi sebenarnya situasinya kurang menguntungkan. Hal ini diperburuk pula oleh komposisi valuta dan periode pinjaman yang berpengaruh terhadap kewajiban membayar bunga dan cicilan hutang. Hutang Indonesia selama ini sebagian besar terdiri dari mata uang yen sehingga dengan meningkatnya nilai yen terhadap mata uang lainnya, kewajiban membayar dalam rupiah menjadi terns membengkak. Periode pinjaman hams diperhatikan karena hutang komersial yang dilakukan oleh swasta akan menyebabkan terjadinya arus modal keluar yang besar dalam periode yang singkat apalagi bila ada gejolak ekonomi atau politik dalam negeri. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan pinjaman komersial jangka pendek. Berdasarkan analisis komponen-komponen yang pengaruhnya besar terhadap situasi neraca pembayaran, beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga neraca pembayaran agar selalu dalam kondisi baik, yaitu : • Pembenahan sektor transportasi terutama transportasi laut.• Pembatasan hutang-hutang luar negeri jangka pendek.• Restrukturisasi komposisi mata uang hutang luar negeri.• Peningkatan ekspor non-migas.• Kebijakan substitusi impor dan deregulasi sektor industri hulu.• Penarikan investasi langsung luar negeri.• Peningkatan penerimaan jasa lain seperti pariwisata."

"Sistem pembayaran digital mengalami pertumbuhan yang substansial, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan transaksi digital di dunia maya, dengan generasi Z sebagai penggerak utama perubahan. Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh stimulus macro-environmental (digital economy ecosystem advancement & digital culture exposure) terhadap kontinuitas implementasi digital payment behavior. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menyebarkan survey kepada 125 responden pada April 2024. Metode sampling yang digunakan adalah purposive dengan kriteria: generasi Z, berdomisili di Indonesia, dan pernah menggunakan sistem pembayaran digital. Model penelitian dibangun dengan beberapa teori dasar: institutional theory, rational addiction theory, dan theory of planned behavior. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode PLS-SEM melalui software SmartPLS 4.0. Aspek macro-environmental terbentuk dari variabel digital economy ecosystem advancement dan digital culture exposure, yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap continued digital payment adoption behaviour. Selanjutnya, perceived institutionalization of digital payment usage berperan sebagai variabel mediasi. Variabel ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap continued digital payment adoption behavior. Peran mediasi ditemukan memperkuat pengaruh antara variabel independen (digital economy ecosystem advancement, digital culture exposure) dan continued digital payment adoption behavior. Studi ini memberikan pengaruh secara teoritis dan empiris dalam menentukan faktor pembentuk continued digital payment adoption berhavior.

---

The digital payment method is experiencing a substantial growth as the digital transactions in cyberspace increase, with Generation Z as the main driver of change.  This study was conducted to investigate the effect of macro-environmental stimulus (digital economy ecosystem advancement & digital culture exposure) on the continuity of the implementation of digital payment behavior. This study was conducted using a quantitative research method by distributing a survey to 125 respondents in April, 2024. The sampling method was purposive sampling with the following criteria: generation Z, domiciled in Indonesia, and have used digital payment system. The research model was built with several basic theories: institutional theory, rational addiction theory, and theory of planned behavior. Data processing was carried out using a research method utilizing SmartPLS 4.0 software. The macro-environmental aspect is formed from the variables of digital economy ecosystem advancement and digital culture exposure, which have a positive and significant effect on continued digital payment adoption behavior. Furthermore, perceived institutionalization of digital payment usage acts as a mediating variable. This variable has a positive and significant effect on continued digital payment adoption behavior. The mediation role is found to strengthen the influence between independent variables (digital economy ecosystem advancement, digital culture exposure) and continued digital payment behavior. This study provides theoretical and empirical influence in determining the factors that form continued digital payment adoption behavior."