Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan negara yang cukup lambat dalam merespons seruan PBB untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses perdamaian, termasuk dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Indonesia membutuhkan waktu tujuh tahun untuk merespons seruan tersebut dengan melakukan pengiriman penjaga perdamaian perempuan. Hambatan-hambatan yang dihadapi di tingkat nasional juga membuat pengiriman personel perempuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang relatif minim. Kendati demikian, pengiriman penjaga perdamaian perempuan Indonesia mengalami lonjakan peningkatan pada tahun 2015-2021. Lonjakan pengiriman yang terjadi pada tahun 2019 bahkan berhasil membuat Indonesia menduduki peringkat delapan besar negara pengirim penjaga perdamaian perempuan terbanyak di dunia. Menanggapi fenomena tersebut, penelitian ini mempertanyakan mengapa Indonesia meningkatkan pengiriman penjaga perdamaian perempuannya pada tahun 2015-2021. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri yang turut berusaha mengidentifikasi hubungan antara konsepsi peran nasional dengan kebijakan peningkatan yang diambil. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan tersebut merupakan wujud performa peran dari konsepsi peran nasional yang ditampilkan secara dominan oleh Indonesia, yakni konsepsi peran penjaga perdamaian. Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah konteks lain yang turut berkontribusi dalam mewujudkan peningkatan ini, yaitu komitmen peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan yang disampaikan dalam kampanye dan keanggotaan Indonesia di DK PBB, adanya kepentingan birokratik dan dukungan dari aktor-aktor perumus kebijakan pengiriman pasukan Indonesia, dan kehadiran Menteri Luar Negeri yang mampu memberikan dukungan politik yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebijakan ini.

---

Indonesia has demonstrated a relatively reluctant response to UN calls in increasing the involvement of women in peacekeeping operations. It took seven years for the country to finally send a number of female peacekeepers as a response to the call. Obstacles found at the nation’s deployment mechanism also prevent the country from sending a great number of female peacekeepers. However, a relatively huge increase in the deployment of Indonesian female peacekeepers was apparent in the year 2015 to 2021. The rising number of female peacekeepers deployed in 2019 has even managed to turn Indonesia as the world’s eight largest female troops/police contributing countries (T/PCCs). Therefore, this study inquires why Indonesia has increased the deployment of its female peacekeepers in 2015 to 2021. To answer this question, this study employs an analytical framework of Foreign Policy Analysis (FPA) which also seeks to trace the relationship between national role conception and the adopted foreign policy. This study finds that the policy of increasing Indonesian female peacekeepers deployment is a form of role performance enacted to Indonesia’s dominant role conception as a defender of peace. However, this research also finds a number of other relevant contexts that have contributed to realizing this policy, namely the commitment to increase Indonesian female peacekeepers deployment as a campaign material and contribution during Indonesia’s non-permanent membership in the UN Security Council, the existence of bureaucratic interests and support from Indonesian troops deployment policy makers, and the presence of a Minister of Foreign Affairs who is able to provide the necessary political support to realize this policy."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa female peacekeepers dan keterlibatan negara-negara Uni Eropa dan agenda misi perdamaian dunia dalam prespektif kemanan dan politik. Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) yang minim kontribusi. Tujuan dari agenda WPS salah satunya adalah memperhatikan keterwakilan female peacekeepers dalam perdamaian dan keamanan, termasuk dalam operasi perdamaian multilateral Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan sumber data skunder yang diambil dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan konsep peacekeeping force dengan Teori collective security. Berdasarkan data yang didapat melihat lima negara zero contribution pada female peacekeepers menandakan bahwa apa yang dimandatkan belum dapat terlaksana, dengan melihat faktor-faktor yang salah satunya kontribusi peacekeeping force 5 negara terendah tersebut juga minim dalam kontribusi pengiriman peacekeeping force hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa di dalam negerinya masih memerlukan pembentukan dan juga belum tercapainya pemenuhan pasukan dalam negeri, sehingga baik Polisi, Militer maupun Sipil tidak dapat sepenuhnya ikut dikirimkan dalam misi PBB sendiri.

---

The purpose of this study is to analyze the female peacekeepers and the involvement of EU countries and the agenda of world peace missions in a security and political perspective. UN Security Council Resolution (UNSCR) 1325 on Women, Peace and Security (WPS) is of little contribution. One of the objectives of the WPS agenda is to pay attention to the representation of female peacekeepers in peace and security, including in multilateral peace operations This research uses a qualitative approach method with skunder data sources taken from references and literature related to the concept of peacekeeping force with the theory of collective security . Based on the data obtained, looking at the five zero contribution countries in female peacekeepers indicates that what is mandated has not been able to be carried out, by looking at factors, one of which is the contribution of the peacekeeping force of the 5 lowest countries is also minimal in the contribution of peacekeeping force delivery The results of this study found that the european union member states in their country still need the formation and also have not achieved the fulfillment of domestic forces, so that neither the Police, Military nor Civilian can fully participate in the UN mission itself."