Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
di Penghujung tahun 2013 ini, tinggal tiga bulan jangka waktu menunju perhelatan demokrasi bertaraf nasional, pemilu tahun 2014 di bulan April mendatang. Pada bulan itu, segenap warga bangsa yang telah memiliki hak pilihnya, beramai-ramai menyalurkan aspirasi politinya...

Abstrak :
Hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen pengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunkan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian dalam pengaturan dan pelaksanaannya kemanfaatan hukum pidana dalam menyelenggarakan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.

Abstrak :
Pemilu menjadi bagian penting di sebuah negara demokrasi seperi Indonesia, maka proses dan hasil pemilu jauh lebih penting dalam rangka membangun sebuah negara demokrasi yang mapan terstruktur, matang dan dewasa dalam kultur serta melahirkan pemimpin bangsa yang berdedikasi dan mempunyai integritas diri yang konsisten dan komit. Yang dibutuhkan dalam memapankan dan mematangkan demokrasi di negara berkembang seperti di Indonesia adalah dengan pendidikan politik. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai penyiapan generasi untuk berpikir merdeka tentang esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya. Terdapat penekanan bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku politik adalah individu yang tergabung dalam lembaga-lembaga politik dan non-politik. Keberhasilan pendidikan politik sangat menentukan keberhasilaan perilaku politik mendukung, membangun serta mengubah sikap pemilih irrational (berdasarkan kedekatan) menjadi pemilih yang rasional (berdasarkan kompetensi).

Abstrak :
Karakter negara kepulauan seperti Indonesia mengandung potensi disintegrasi yang tinggi, dengan minimal mengandung potensi fragmentasi dan atau kontraksi negara yang sangat tinggi pula. Dapat dilihat dari upaya pemekaran wilayah (administratif) yang menggebu-gebu, untuk tingkat provinsi ke bawah. Diselenggarakan pemilihan umum pada berbagai jenjang, mulai dari nasional hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagai ajang konpetisi terbuka. Secara hipotesis maupun faktual, potret seperti itu menimbulkan serangkaian pertanyaan mengenai instrumen apa yang dapat meredusir dan meredam kecenderungan fragmentasi sosial-politik, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional yang mana salah satu cara yang dapat ditempuh melalui pemanfaatan iptek, khususnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pada akhirnya, sistem sebagus apapun tidak ada yang sempurna. Semua akan kembali kepada manusia yang membangun, menerapkan, dan memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras dalam kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi, termasuk iptek, bagi peningkatan ketahanan nasional yang muaranya adalah kemaslahatan publik.