Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan Jaminan Pensiun di Indonesia sebelum penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), dilakukan secara khusus dan terpisah berdasarkan segmentasi kepesertaan sektor privat, sektor publik (Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara/Penyelenggara Negara), dan sektor militer (TNI/Polri). Kebijakan mengenai pengalihan program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri sehingga pengelolaannya bergabung dengan sektor privat, serta pembatasan Lembaga Pengelola/Penyelenggara program dalam UU BPJS menghambat tujuan lahirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penulisan ini menganalisis 2 (dua) isu terkait dengan kebijakan pengelolaan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dalam UU BPJS, yakni: (1) efektivitas pelaksanaan kebijakan pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil sehingga pengelolaannya disatukan dan pembatasan pengelola program pensiun; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan, serta menerapkan metode Cost and Benefit Analysis, penelitian ini menyimpulkan, bahwa: (1) kebijakan pengalihan program pensiun dan pembatasan lembaga pengelola program tidak efektif untuk dilaksanakan karena menimbulkan ketidak adilan dari segi ekonomis berupa penurunan manfaat dan pelayanan bagi salah satu sektor; dan (2) model pengelolaan pensiun yang tepat bagi pegawai negeri sipil adalah dilakukan secara khusus/terpisah sesuai dengan teori keadilan distributif, karena pensiun bagi pegawai negeri sipil merupakan penghargaan atas pengabdian dan jasa. Oleh karena itu, pengalihan program pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pembatasan lembaga pengelola/penyelenggara program pensiun yang diatur dalam UU BPJS perlu disesuaikan kembali dengan kondisi yang terjadi saat ini.

---

Pension Management in Indonesia before the enactment of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency (BPJS Law), is carried out specifically and separately based on the segmented membership of private sector, public sector (Civil Servants/State Officials/State Administrators), and the military sector (Army/Police). Policies regarding the transference of pension programs for Civil Servants and the Army/Police so that their pension management joins the private sector, as well as restrictions on Social Security Administrative Body in the BPJS Law hamper the purpose of National Social Security System as stipulated in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This writing analyzes 2 (two) issues related to pension management policies for Civil Servants in the BPJS Law, which are: (1) the effectiveness of implementing the policy of transferring pension programs for civil servants so that their management is united with private sector and restrictions on the social security administrative body; and (2) an appropriate pension management model for civil servants. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislative approach, historical approach, and comparative approach, as well as applying the Cost and Benefit Analysis method, this study concludes that: (1) the policy of transferring pension programs and restrictions on the institution managing the program is not effective to be implemented because it creates economic injustice in the form of decreased benefits and services for one sector; and (2) an appropriate pension management model for civil servants is to carried out specifically/separately in accordance with the theory of distributive justice, because pensions for civil servants are awards for service and service. Therefore, the transfer of pension programs for civil servants and restrictions on institutions managing/administering pension programs that are regulated in the BPJS Law need to be adjusted back to the current conditions."

"Salah satu tantangan yang akan Indonesia hadapi saat menjadi ageing population country adalah tanggungan jaminan sosial dan pensiun. Penelitian sebelumnya menunjukkan masalah ini dapat diantisipasi dengan mendorong rakyat melakukan perencanaan keuangan untuk pensiun. Namun, hasil dari Survei Literasi Keuangan Nasional OJK tahun 2016 menunjukkan Indeks Literasi Keuangan Konvensional dan Syariah masih rendah. Padahal literasi keuangan dibutuhkan untuk merencanakan keuangan. Penelitian ini menginvestigasi hubungan antara literasi keuangan, risk aversion, time horizon dan pengetahuan ekonomi terhadap perencanaan keuangan pensiun konvensional dan syariah Muslim di Indonesia. Data diperoleh dari 387 Muslim di Indonesia dan diolah dengan regresi logit. Hasil menunjukkan perencanaan keuangan pensiun konvensional dipengaruhi oleh literasi konvensional, time horizon, dan pengetahuan ekonomi secara positif serta literasi syariah secara negatif. Variabel kontrol jumlah anak berpengaruh negatif, sementara jenis pekerjaan, dan pendapatan berpengaruh positif. Sementara itu, perencanaan keuangan pensiun syariah dipengaruhi oleh literasi keuangan konvensional dan syariah secara positif. Temuan lainnya adalah risk aversion tidak memiliki peran dalam mempengaruhi kedua variabel dependen tersebut.

---

In the future, Indonesia will turn into ageing population country and face high dependency ratio of the elderly, thus result in the greater expense of social security and pension funds. Previous studies encourage the citizens to manage and plan their own retirement as the national funds could not cover them thoroughly. The past studies also show that financial literacy has correlation to retirement planning. Unfortunately, based on financial literacy survey conducted by OJK in 2016, the index of financial literacy in Indonesia still low. Even, the sharia financial literacy is lower, although there are various Islamic financial products and services. This paper investigates whether Indonesian Muslim have thought of retirement in conventional and sharia way. Furthermore, using logistic regression, we explore the relationship between financial literacy, risk aversion, time horizon, and economic knowledge to planning. With respect to conventional planning, statistically significant and positive relationship exists in conventional literacy, time horizon, economic knowledge, job and knowledge. Islamic financial literacy and number of children will decrease the probability thinking of retirement. On the other hand, Islamic planning is determined by conventional and Islamic financial literacy positively. Strikingly, there is no role of risk aversion towards both dependent variables."