Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diterapkan di Indonesia merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah diberikan. Kementerian BUMN sebagai instansi Pembina BUMN memiliki keharusan untuk mengimplementasikan SAKIP, mengingat potensi BUMN yang besar dan kontribusi BUMN kepada perekonomian negara. Penelitian ini melihat perbandingan implementasi SAKIP di tahun 2015 dan 2016 melalui 5 dimensi dalam kerangka akuntabilitas kinerja di sektor pemerintah, antara lain tujuan yang jelas dan terukur, pengukuran kinerja, umpan balik, evaluasi, dan pemberian insentif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 dimensi pertama sudah terpenuhi di tahun 2015 dan 2016, sedangkan dimensi umpan balik belum terpenuhi di tahun 2015 karena perhatian pimpinan terhadap implementasi SAKIP masih kurang. Pada tahun 2016 terlihat peningkatan dengan dibantu dengan adanya bagian baru khusus menangani manajemen kinerja serta meningkatnya perhatian pimpinan. Tidak adanya pemberian insentif berdasarkan kinerja menjadi dimensi yang tidak terpenuhi di kedua tahun tersebut.

---

ABSTRACT
Government Institution Performance Accountability System SAKIP that implemented in Indonesia is a form of government commitment to account for the budget already given. Considering the huge potential of State Owned Enterprises SOEs , The Ministry of SOEs has the obligation to implement SAKIP. This study looks at the comparison of SAKIP implementation in 2015 and 2016 through five dimensions in the performance accountability framework in the government sector, including clear and measurable goals, performance measurement, feedback, evaluation, and incentives. The results showed that the first 3 dimension has been met in 2015 and 2016, while the dimension of feedback has not been fulfilled in 2015 because the attention of manager on the implementation of SAKIP is still lacking. In 2016, improvements are seen with the help of a new section specifically addressing performance management as well as increased of manager rsquo s attention. The absence of performance based incentives is an unmet dimension in both years.

Abstrak :
ABSTRACT
BPK has a mandate to conduct performance audit for examining whether government agencies have implemented their critical programs in the possible aspects of efficiency, effectiveness or economy. Nevertheless, the current audit methods for those government programs designed at the planning stages by the audit teams has not been fully emphasized on one or a combination of four main types of evaluation, such as process and/or implementation evaluation; outcome evaluation; impact evaluation; and cost-benefit and cost effectiveness analyses. They can be identified by using measures of program performance, along with other information, to study the benefits of a program or how to improve it. The program chosen is the NHS program, evaluated by using GAOs experience which were empirically implemented and observed by the author during the fellowship program in the Agency. This study discusses the evaluation of FOD evaluation and general guide to address researchable questions derived from NHS program stage evaluation, analysis of researchable question types, and to consider some challenges at designing evaluations. Further, BPK could improve methods and design of its performance audit plan as regards program evaluation by considering such variables that have been applied in their best practices.

Abstrak :
BPK audit report on a government financial report contains an opinion that is a professional statement of the auditor regarding the fairness of financial information presented in the financial statement. In forming opinion, a BPK auditor uses four criteria, namely the application of Government Accounting Standard, adequate disclosures, compliance of laws and regulations, and effectiveness of internal control systems. The unqualified opinion is issued to a financial report with no material statements and/or fraud. However, it is widely reported that many irregularities still occur across government entities and cost the states resources (finance). This study aims to analyze corruption committed by heads of local governments and its influence on BPK opinion build a model which shows the relationship between them. This study uses a model called ordinal logistic regression and found that there is a correlation between BPK opinion with corruption committed by heads of local governments. The best ordinal logistic regression model shows that BPK opinion is dominantly influenced by the compliance of government financial report with Government Accounting Standard, compliance with law and regulations and effectiveness of internal control systems.

Abstrak :
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh inventarisasi aset terhadap legal audit dan penilaian aset. Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Bandung menggunakan data primer (kuesioner) dan sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran (TA) 2012 sampai dengan 2016. Sampel penelitian dipilih dengan metode purposive sampling yaitu pengguna aset (pejabat struktural) di 36 dinas pemerintahan, koordinator aset di bagian pemberdayaan aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Bandung. Sampel yang dipilih merupakan sampel yang memahami dan mengevaluasi pelaksanaan aset di Pemerintah Kota Bandung. Hasil analisis data dengan software SmartPLS versi 3.0 menunjukkan bahwa inventarisasi aset memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap legal audit dan juga terhadap penilaian aset. Kesimpulannya tinggi rendah kualitas pelaksanaan inventarisasi aset memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tahapan manajemen aset yang lainnya, seperti legal audit dan penilaian aset.

Abstrak :
Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan non bank yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penyaluran dana pinjaman berdasarkan hukum gadai. Dalam kurun 10 tahun terakhir, pertumbuhan usaha Pegadaian mengalami kenaikan yang signifikan. Perkembangan dan pertumbuhan usaha ini selain dipengaruhi faktor-faktor internal tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di luar perusahaan. Secara internal, sejak terjadinya krisis monerer 1997 dimana sektor perbankan collaps dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, Manajemen Pegadaian menyikapi peluang yang muncul dengan menerapkan Strategi Pertumbuhan (Stable Growth Strategy). Konsekuensi dari strategi ini adalah penyerapan dana yang diinvestasikan dalam bentuk modal kerja dan pengadaan sumber daya manusia. Untuk mencukupi kebutuhan investasi tersebut, perusahaan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan yang dalam perkembangannya semakin meningkat. Seiring dengan terjadinya perubahan eksternal perusahaan dengan diberlakukannya AFTA, APEC untuk skala regional dan global serta telah diberlakukannya UU Antimonopoli. memungkinkan masuknya plesaing-pesaing baru yang mungkin Iebih kuat dan efisien ke sektor jasa gadai. Tentu secara langsung maupun tak langsung hal ini akan mempengaruhi strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Manajemen Pegadaian untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan terbuka. Sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan, aktivitas operasi perusahaan sangat bergantung pada pasokan modal kerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan terbuka tentu perusahaan membutuhkan kinerja keuangan yang mampu secara fleksibel menyikapi perubahan pasar yang akan semakin sempit. Implementasi dari strategi pertumbuhan secara bertahap lelah meningkatkan kewajiban kepada kreditor dan beban usaha perusahaan. Penggunaan sumber pendanaan dari luar perusahaan cukup mempengaruhi fleksibilitas usaha dalam menyikapi permintaan pasar. Aktivitas operasi menjadi sangat bergantung pada penyerapan modal kerja oleh masyarakat yang saat ini mempunyai banyak pilihan produk jasa keuangan yang semakin kompetitif. Dampak dari kondisi ini, kinerja keuangan perusahaan cukup terpengaruh yang tampak dari penurunan kualitas laba (profil margin). Hal tersebut tentu perlu disikapi perubahan strategi pada internal perusahaan dengan mengidentifikasi sumberdaya-sumberdaya internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha melalui penciptaan sumber pendapatan baru yang sesuai permintaan pasar. Sedangkan terhadap perubahan eksternal, kebijakan aliansi strategik dalam mengembangkan produk-produk usaha yang sudah berjalan maupun yang baru akan berdampak positif dalam upaya menekan beban usaha maupun risiko yang akan dihadapi. Tanpa adanya perubahan mendasar pada strategi tentu sulit bagi perusahaan untuk menghadapi persaingan yang semakin tinggi terlebih akan memasuki era globalisasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaporan akuntabilitas kinerja dan anggaran berbasis kinerja dalam sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini, pertama menemukan bahwa BPH Migas sudah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara (SK LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. BPH Migas telah melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dalam tahapan perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja meskipun masih perlu perbaikan untuk mencapai hasil yang baik. Hasil penelitian yang kedua menemukan bahwa BPH Migas belum menyusun anggaran berbasis kinerja dengan baik karena untuk target indikator dalam RENSTRA belum sepenuhnya didukung dengan kegiatan dalam RKA-KL, sehingga belum terjadi kesinambungan antara dokumen RENSTRA, RENJA-KL, RKA-KL, dan TOR, RAB. Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (1) agar BPH Migas dapat sepenuhnya menjalankan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, (2) menyempurnakan RENSTRA dengan memasukkan visi, misi, tujuan dan kebijakan dalam RENSTRA (3) penyajian sasaran di perencanaan kinerja harus sejalan dengan sasaran dalam RENSTRA BPH Migas, (4) pengukuran kinerja hendaknya memakai tabel PKK dan PPS, (5) indikator, alokasi target dan anggaran harus konsisten dari dokumen RENSTA, RENJA-KL, RKA-KL (6) kegiatan dalam RKA-KL harus selaras dan ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RENSTRA BPH Migas.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to determine the reporting of performance accountability and performance-based budgeting for Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). The methodology in this study is descriptive and case study research. Result of the research, first, BPH Migas had implemented the performance accountability system accordingly to SK LAN No. 239/IX/6/8/2003 about Improving of Government Agencies Guidelines Performance Accountability Reporting. The performance accountability system of BPH Migas had gone through 4 stages, such as, strategic planning, performance planning, performance measurements, and accountability performance report. Although, continous improvement toward perfection will still be needed. The second result revealed that BPH Migas had not undergone performance-based budgeting to reach the targeted indicator in RENSTRA due to unsupported activity in the RKAKL. Harmonization between RENSTRA’s document, RENJA-KL, RKA-KL, and TOR RAB had not been achieved yet. In result, there are a few things can be gained from this study, such as : (1) BPH Migas should syncronize policies according to SK LAN No. 239/IX/6/8/2003 policies; (2) Improve the strategic planning vision, Mission, goals, and policies are strongly adviceded to be put in BPH Migas’s 2010-2014 RENSTRA; (3) the performance planning’s objective presentation should be in line with BPH Migas’s 2010-2014 RENSTRA objective; (4) performance measurement should use PKK and PPS table; (5) consistency from RENSTRA’s, RENJA-KL’s, and RKA-KL’s documents with indicators, targeted alocation, and budget is a must; (6) activities in the RKA - KL should be aligned and aimed to support the achievement of the Strategic Plan for BPH Migas

Abstrak :
ABSTRAK
Penilaian dengan menggunakan metode rasio memberikan hasil pengukuran yang cukup baik untuk dapat menilai kinerja PLN dan TNB. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan dua perspektif, yaitu perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. Pengukuran kinerja yang dilakukan suatu perusahaan dapat menunjukkan bagaimana pelaksanaan operasional dan kesehatan usaha perusahaan. Penilaian kesehatan usaha pada perusahaan terutama perusahaan BUMN telah ditentukan oleh pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 100 tahun 2002 yang mengatur tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa pengukuran kinerja pada TNB masih lebih baik dari pada PT.PLN Persero pada periode tahun 2011-2015.

---

ABSTRACT
Assessment using the ratio method gives a good enough measurement result to be able to assess the performance of PLN and TNB. Performance measurement was done by using two perspectives, namely financial perspective and customer perspective. Measuring the performance of a company can show how the implementation of operations and the company 39 s business health. especially SOE companies has been determined by the government as stipulated in the Decree of the Minister of SOE No. 100 of 2002 which regulates the Rating of SOEs Level. The type of research used is quantitative with descriptive research method. In general, the results of the analysis show that the performance measurement on the Bunaken National Park is still better than PT PLN Persero in the period 2011 2015