Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan di bidang obat saat ini telah menjadi bentuk kejahatan kemanusiaan lintas negara. Penyalahgunaan obat di Indonesia kini telah menjadi tren kejahatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi dan kehancuran generasi bangsa kedepannya. Salah satu jenis obat yang saat ini sedang marak beredar di pasaran adalah Obat-Obat Tertentu (OOT). OOT adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat, dimana penggunaannya di atas dosis yang seharusnya bisa menimbulkan ketergantungan dan perubahan aktivitas mental seperti gejala penggunaan narkotika dan psikotropika. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga yang mengurus pengawasan di bidang obat dan makanan memperkuat pengawasannya dengan menerbitkan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan tersebut di fasilitas pelayanan kefarmasian dengan merujuk pada teori indikator evaluasi kebijakan (Input, Process, Output, Outcome) milik Bridgman Davis (2000). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode pengumpulan data, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan belum banyak dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kefarmasian. Penerapan peraturan ini juga belum memberikan dampak yang terlalu signifikan dalam penurunan peredaran OOT di sarana illegal. Hal tersebut dibuktikan dari indikator hasil, yang menunjukan data meningkatnya jumlah situs yang dilakukan takedown tahun 2020 dan sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengalami kenaikan di tahun 2019. Sedangkan pada indikator dampak, pada masyarakat belum terasa dampaknya karena kejahatan OOT yang terus berulang diakibatkan sanksi yang belum memberikan efek jera.......Currently, drug crimes have become a form of transnational crime against humanity. Drug abuse in Indonesia has now become a crime trend that continues to increase from time to time. Not only has an impact on public health, but also on the economy and the destruction of future generations of the nation. One type of drug that is currently on the market is Certain Medicines (OOT). OOT is a drug that works in the central nervous system, where its use above the dose that should be able to cause dependence and changes in mental activity such as symptoms of narcotics and psychotropic use. The Food and Drug Supervisory Agency as the agency that manages supervision in the field of medicine and food strengthens its supervision by issuing BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Often Misused Medicines. This study aims to evaluate the application of these regulations in pharmaceutical service facilities by referring to the theory of policy evaluation indicators (Input, Process, Output, Outcome) by Bridgman Davis (2000). This study used a post-positivist research approach with data collection methods, namely in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the application of BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Drugs that are Often Misused, has not been widely complied with by pharmaceutical service facilities. The implementation of this regulation also has not had a too significant impact in reducing the circulation of OOT in illegal facilities. This is evidenced by the results indicator, which shows data on the increase in the number of sites carried out takedowns in 2020 and facilities that do not comply with the provisions have increased in 2019. Meanwhile, in the impact indicator, the impact on the community has not been felt because the repeated OOT crimes were caused. sanctions that have not provided a deterrent effect."

"Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Dalam menjalankan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, hanya apoteker yang memiliki surat tanda registrasi yang bisa menjalankan dan menerapkan standar pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Apotek Kimia Farma No. 510, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional untuk menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa sebagai calon apoteker pada tahun 2020. Selama PKPA, mahasiswa diharapkan mampu memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker di apotek, lembaga pemerintahan, dan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan etika pelayanan kesehatan dan pelayanan kefarmasian.......Pharmacy staff consists of pharmacists and pharmaceutical technical staff. In carrying out pharmaceutical practices in pharmaceutical service facilities, only pharmacists who have registration letters can carry out and apply pharmaceutical pharmacy standards in health service facilities. This is the basis of Universitas Indonesia’s Faculty of Pharmacy Professional Degree of Apothecary collaboration with Apotek Kimia Farma No. 510, Badan Pengawas Obat dan Makanan, and Rumah Sakit Pusat Otak Nasional to organize internships during February-July 2020 period for students as prospective pharmacists. During the internship, students are expected to be able to understand the roles, duties, and responsibilities of pharmacists in accordance with the provision and ethics of health services and pharmaceutical services."

"Pharmacists face ethical choices constantly - sometimes dramatic life-and-death decisions, but more often subtle, less conspicuous choices that are nonetheless important. Among the topics confronted are assisted suicide, conscientious refusal, pain management, equitable distribution of drug resources within institutions and managed care plans, confidentiality, and alternative and non-traditional therapies."