Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan hak cipla di Indonesia sudah ada sejak lahun 1911 dengan diberlakukannya Oclrooi Wel no. 136. Setelah Indonesia merdeka, kriminalisasi pelanggaran hak cipta dirumuskan dengan UU no. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah dengan UU no. 7 lahun 1987 dan UU no. 12 lahun 1997. Tetapi, dalam implementasi, lidak dapat berjalan sesuai yang dirumuskan. Di antaranya adalah, kekurangmampuan polisi dan PPNS menghadapi maraknya peredaran vcd bajakan film-musik di seluruh Indonesia dan khususnya di Glodok sebagai pasar besar dan sumber peredaran vcd bajakan.Alas dasar alasan tersebul dilakukan penelitian mengenai inkonsislensi implementasi kebijakan hak cipta khususnya vcd bajakan. Tesis ini selanjutnya menjawab pertanyaan lenlang bagaimana benluk dan pola inkonsislensi implemenlasi kebijakan kriminal hak cipla khususnya vcd bajakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implemenlasi kebijakan kriminal hak cipta lerhadap lerjadinya inkonsistensi, dengan pengumpulan dala dan informasi perpustakaan, wawancara dan observasi/pengamatan.Kriminalisasi pelanggaran hak cipla sebagaimana dirumuskan dalam UU HC teiah memenuhi tujuh kriteria kriminalisasi perbuatan yang syaratkan George F Cole yaitu memenuhi unsur legality, aclus reus, causation, harm, concurrance, mens rea dan punishment. Dalam implementasi UU HC masih terdapat hal yang tidak dibuat oleh pemerinlah, diantaranya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pendaftar lisensi, sehingga menyulitkan untuk mengelahui siapa pemegang hak atas suatu ciptaan lebih-lebih untuk film dari luar negeri.Kekurangmampuan polisi dan PPNS dalam menindak peredaran vcd bajakan khususnya di Glodok, sesuai dengan teori Turk. (1) Karena resister terorganisir dan canggih, (2) Kekuatan massa pedagang vcd bajakan, (3) Kejahatan vcd bajakan pada kenyataannya tidak dirasakan sebagai kejahalan disebabkan korbannya orang kaya atau perusahaan besar. Bahwa kasus vcd bajakan ternyata,(a) Sebagian besar berdampingan dengan fcasus vcd porno yang dikelahui mudah pembuktiannya dan lebih mendapat dukungan masyarakal dalam penindakannya,(b) Kasus vcd bajakan kurang dirasakan efek neggtfftiya sebagai kejahalan,(c) Terdapal prosedur pembuklian yang sulil dan birokrasi yang rumit menurul kalangan polisi dan jaksa."

"[ABSTRAKStudi ini mempelajari niat membeli produk resmi pada penggemar serta perankegemaran itu sendiri sebagai moderator antara niat membeli produk umum danspesifik (terkait kegemaran), ditengah maraknya pembajakan dan tantanganseperti perbedaan budaya khususnya untuk produk luar. Model TPB (Theory ofPlanned Behavior) yang diajukan Ajzen (1991) digunakan dalam menjelaskankecenderungan tingkah laku ini. Studi dilakukan pada beberapa komunitaspenggemar budaya pop Jepang (anime-manga) lewat kuesioner fisik dan online,menunjukkan TPB dapat menjelaskan niat membeli produk resmi namunkegemaran tidak memoderasi kekuatan hubungan antara niat membeli produkresmi dan umum.ABSTRACTTheory of planned behavior (TPB) model (Ajzen, 1991) was used in present studyto examine the intention to purchase official goods in fans and the role of fan(liking) itself as moderator between intention to buy general and specific goods(related to liking), regardless of digital piracy and challenges in purchasingforeign goods. Research was conducted through paper-and-pencil and onlinequestionnaire to Japanese pop culture fans, especially anime-manga, suggestedthat TPB could explain the intention to purchase official goods but liking failed tomoderate the relationship between general and specific intention to purchaseofficial goods., Theory of planned behavior (TPB) model (Ajzen, 1991) was used in present studyto examine the intention to purchase official goods in fans and the role of fan(liking) itself as moderator between intention to buy general and specific goods(related to liking), regardless of digital piracy and challenges in purchasingforeign goods. Research was conducted through paper-and-pencil and onlinequestionnaire to Japanese pop culture fans, especially anime-manga, suggestedthat TPB could explain the intention to purchase official goods but liking failed tomoderate the relationship between general and specific intention to purchaseofficial goods.]"

"Pandemi COVID-19 telah membuat perkembangan digital semakin pesat diluar negeri maupun di Indonesia. Perkembangan digital ini tentunya berpengaruh juga terhadap Digital piracy yang menjadi perhatian utama pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi Continuance Intention pengguna dalam melakukan pembajakan digital. Teori Religiosity, Ethics, Unified Theory of Acceptance and Use of The Technology, dan Expectation Confirmation Model akan diangkat sebagai kerangka teoritis untuk kami menggali lebih dalam mengenai perilaku pengguna dalam pembajakan terhadap konten digital. Metode penelitian yang kami lakukan melibatkan pengumpulan data kuantitatif sebanyak 479 responden melalui kuesioner online dan data kualitatif melalui wawancara dengan 30 partisipan. Data kuantitatif kami analisis menggunakan metode CB-SEM dengan bantuan perangkat lunak AMOS 24, sementara data kualitatif kami analisis melalui pendekatan content analysis. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa effort expectancy, performance expectancy, dan perceived benefits memengaruhi confirmation dari ekspektasi pelaku pembajakan digital. Ditemukan juga bahwa confirmation memengaruhi satisfaction, dan satisfaction memengaruhi continuance intention pengguna untuk terus melakukan digital piracy. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa ternyata intrinsic religioisty, extrinsic religiosity, social influence, dan moral obligation tidak terbukti memengaruhi confirmation. Hasil penelitian ini kami harap dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi pihak terkait, termasuk pembuat kebijakan, penyedia platform, dan developer konten digital dalam merancang strategi penanganan dan pencegahan praktek pembajakan konten digital ini.......The COVID-19 pandemic has accelerated digital development both internationally and in Indonesia. This digital development also influences digital piracy, which is the main focus of this research. The aim of this study is to investigate the factors affecting users continuance intention in engaging into digital piracy. The religiosity theory, ethics theory, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), and Expectation Confirmation Model (ECM) will be used as the theoretical framework to dig down deeper into user behavior regarding the piracy of digital content. Our research method involves collecting quantitative data from 479 respondents through an online questionnaire and qualitative data through interviews with 30 participants. We analyze our quantitative data using the CB-SEM method with the assistance of AMOS 24 software, while the qualitative data is analyzed through a content analysis approach. Our research results indicate that effort expectancy, performance expectancy, and perceived benefits influence the confirmation of digital piracy actors' expectations. It is also found that confirmation affects satisfaction, and satisfaction influences users continuance intention to persist in digital piracy. Also from the results of this study, it was found that intrinsic religiosity, extrinsic religiosity, social influence, and moral obligation were not proven to affects confirmation. We hope that the findings of this research will provide more insights for relevant stakeholders, including the policy makers, platform providers, and digital content developers in designing strategies to address and prevent the practices of digital content piracy."

"ABSTRAKPembajakan digital telah dianggap sebagai tindakan yang lumrah dan sering terjadi di dalam masyarakat. Terlepas dari sekian banyaknya penelitian yang membahas mengenai pembajakan digital, penelitian dengan perspektif korban masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan perspektif lainnya. Tugas Karya Akhir ini memiliki tujuan untuk meneliti mengenai dampak dan respon yang dimiliki oleh korban pembajakan digital. Dengan menggunakan konsep victim cost, penulis berusaha memahami hal-hal yang dikorbankan oleh seorang content creator hingga kerugian apa yang harus ditanggung oleh mereka. Dilengkapi dengan konsep individual response yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana respon dan reaksi para content creator terhadap pembajakan digital yang dialaminya. Kedua konsep ini digunakan untuk membantah pemahaman umum yang mengatakan bahwa pembajakan digital merupakan kejahatan tanpa korban karena faktanya content creator mengalami kerugian tertentu.

---

ABSTRACT

Digital piracy has been considered as a common thing and commonly practiced in society. Apart from many studies that discuss digital piracy, research with a victim perspective is still less compared to other perspectives. The objective of this study is to examine the impact and response from victims of digital piracy. By using the concept of victim cost, author tries to understand things that are sacrificed by a content creator to what loss must be borne by them. Equipped with the concept of individual response that can be used to find out how their responses and reactions to digital piracy they experience. Both of these concepts are used to refute the general understanding that digital piracy is a victimless crime due to the fact that content creators suffer certain losses."

"Laut menjadi salah satu wilayah terjadinya kejahatan lintas negara. Kejahatan di laut yang paling sering terjadi adalah pembajakan kapal maupun penyanderaan awak kapal. Warga Negara Indonesia berulang kali menjadi korban penyanderaan ASG, salah satu kelompok ekstrem dari Filipina. Penyanderaan WNI tersebut disertai dengan permintaan sejumlah uang tebusan. Penyanderaan tersebut terjadi di Laut Sulu berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan Sabah. Penyanderaan WNI dengan tebusan perlu diwaspadai oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk ancaman keamanan di wilayah perbatasan juga mengancam keselamatan warga negara Indonesia. Sebagai upaya pencegahan maka Indonesia menginisiasi sebuah kerja sama bersama Filipina dan Malaysia. Kerja sama tersebut dikenal dengan nama Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMP Indomalphi) untuk meningkatkan keamanan maritim. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori maritim piracy, kidnapping for ransom, keamanan maritim, dan kerja sama internasional. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian bahwa TMP Indomalphi adalah upaya Indonesia mencegah penyanderaan WNI di Laut Sulu. Kesimpulan penelitian ini adalah kerja sama TMP Indomalphi dianggap berhasil meningkatkan keamanan maritim dan mencegah penyanderaan WNI oleh ASG, walaupun masih perlu didukung dengan pembangunan ekonomi dan pendekatan sosial budaya.......The sea is one of the areas where transnational crimes occur. The most common crimes at sea are ship hijacking and taking hostage. Indonesian citizens have been repeatedly taken hostage by ASG, an extremist group from the Philippines. The hostage-taking of the Indonesian citizen was accompanied by a demand for a ransom. The hostage-taking took place in the Sulu Sea, directly adjacent to the Sulawesi and Sabah Seas. The Indonesian government needs to be aware of the hostage-taking of Indonesian citizens with a ransom as a form of security threat in border areas that also threatens the safety of Indonesian citizens. As a prevention effort, Indonesia initiated a cooperation with the Philippines and Malaysia. The cooperation is known as the Trilateral Maritime Patrol Indomalphi (TMP Indomalphi) to improve maritime security. This study uses the concepts and theories of maritime piracy, kidnapping for ransom, maritime security, and international cooperation. The method used is descriptive qualitative research. The result of the research is that the Indomalphi TMP is Indonesia's effort to prevent Indonesian citizens from being held hostage in the Sulu Sea. The conclusion of this study is that the Indomalphi TMP cooperation is considered successful in improving maritime security and preventing Indonesian citizens from being held hostage by the ASG, although it still needs to be supported by economic development and a socio-cultural approach."

"ABSTRAKRasa, cipta dan karsa masyarakat menghasilkan norma-norma dan ilmu pengetahuan yang merupakan kebudayaan kebendaan. Hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas segala hak yang timbul bila ciptaan tersebut dialihwujudkan dalam bentuk produk-produk yang berbeda. Buku adalah salah satu ciptaan yang termasuk dalam perlindungan hak cipta. Buku merupakan kekayaan intelektual seorang pencipta yang tidak hanya mempunyai arti ekonomis bagi yang mengeksploitasinya tetapi juga memiliki nilai yang luar biasa bagi pembangunan spiritual dan materiil suatu bangsa. Penelitian ini adalah penelitian penelitian hukum doktrinal (normatif) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perbanyakan buku tanpa izin sering terjadi, dengan modal yang ringan tetapi mencari keuntungan yang besar. Pembajakan buku dinyatakan sebagai suatu tindak pidana kejahatan. Tidak adanya keseragaman terhadap penafsiran dan tindakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani pembajakan buku merupakan faktor-faktor yang menunjukkan bahwa pembajakan buku ini belum ditangani secara efektif dan professional. Hak moral dan hak ekonomi adalah bentuk yang dilindungi dalam hak cipta ini.

---

ABSTRACTFeeling, creativity and initiative of the people generate norms and knowledges which is the culture. The results of each creator’s work that shows originality in the field of science, art, and literature. The copyright holder has the exclusive rights to all the rights which arise if the creation is changed in the form of different products. Book is a type of creation that is included in the copyright protection. Book is an intellectual property of a creator that is not only having economic significance for the exploited but also having tremendous values for the spiritual and material development of a nation. This research is a doctrinal legal research (normative) using qualitative descriptive analysis. The results explain that the book reproduction without permission often happen, with a minimum capital but looking for a big profits. Book piracy is expressed as a crime. The lack of uniformity in the interpretation and action by law enforcement in dealing with piracy of books are the factors which show that the book piracy has not been dealt effectively and professionally. Moral rights and economic rights are the forms that are protected in this copyright."

"Kajian ini menganilisis isu pembajakan maritim pasca-terbentuknya ASEAN MaritimeForum pada tahun 2010. Sejak akhir tahun 1980-an, Asia Tenggara telah menjadi salahsatu lokasi incaran global dalam serangan pembajakan maritim. Untuk menjawabpermasalahan tersebut, AMF dihadirkan sebagai jembatan terbentuknya kerja samamaritim di antara negara-negara ASEAN. Namun demikian permasalahan pembajakanmaritim nyatanya masih bertahan hingga saat ini, terlebih di sekitar perairan Indonesia.Kajian terdahulu perihal penanganan pembajakan maritim secara garis besar terbagimenjadi tiga sudut pandang yaitu, pembajakan maritim, politik luar negeri, dan kerjasama maritim. Kajian-kajian tersebut sudah menunjukkan adanya upaya dalampenanggulangan masalah, namun belum mampu menjelaskan kejadian actual di lapanganyang malah menunjukkan bahwa tingkat pembajakan maritim masih berlangsunglanggeng hingga saat ini. Studi ini menggunakan perspektif liberalisme institusionalsebagai kerangka analisis dan metode penelitian causal-process tracing. Studi inikemudian menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam mencapai keberhasilan kerja sama dikawasan seperti mutualitas, bayangan masa depan, jumlah aktor, jangka waktu yanglama, keteraturan situasi, pertukaran informasi, dan umpan balik yang cepat, belummampu menekan peningkatan pembajakan di kawasan Asia Tenggara......This study analyzes the issue of sea piracy after the formation of ASEAN Maritime Forumin 2010. Since the late 1980s, Southeast Asia has been a global target for sea piracyattacks. To answer these problems, AMF is presented as a bridge to establish maritimecooperation between ASEAN countries. However, the problem of sea piracy still persiststoday, especially around Indonesian waters. Previous studies regarding the handling ofsea piracy are broadly divided into three perspectives, sea piracy, foreign policy, andmaritime cooperation. These studies have shown that there are efforts in overcoming theproblem, but have not been able to explain the actual events on the ground whichactually show that the level of sea piracy is still ongoing to this day. This study uses theperspective of institutional liberalism as an analytical framework and causal-processtracing on research method. Furthermore, this study shows that factors in achievingsuccessful cooperation in the region such as mutuality, future images, number of actors,length of time, regularity of situation, exchange of information, and fast feedback, havenot been able to suppress the increase of piracy in the Southeast Asia region"

"Merupakan hal yang penting bagi waralaba menengah untuk bersaing dengan waralaba lain yang lebih besar agar dapat bertahan dan berkembang. Dalam tulisan ini menggambarkan penelitian mengenai proses perwujudan daya saing, yang berasal dari perubahan strategi imitasi menuju inovasi. Perubahan ini ditunjukkan dengan adanya fokus perusahaan pada biaya yang rendah, dan pemasaran produk yang di fokuskan pada segmen konsumen menengah kebawah. Hasil penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada para pewaralaba dan survey kepada konsumen, didapatkan bahwa adanya inovasi dapat menarik konsumen dan membedakan dari perusahaan lain. Selain itu dengan melakukan fokus terhadap biaya rendah dan segmen pasar khusus, membuat perusahaan memiliki daya saing terhadap pesaing lain. ......It is important for middle franchise to compete with another larger franchise in order to survive and develop. In this paper describes the research on the process realization competitiveness, which is derived from imitation to innovation strategy changes. This changes is indicated by the company's focus on low cost, and marketing products that has focused on the medium costumers segmentation. The results of this research was conduct through in-depth interviews to the franchisees and surveys to the costumers, it was faound that the innovation can attract costumers and differentiate Edam Burger from other companies. In addition, by focusing on low cost and specific market segments, making the company have competitiveness againts other competitors."