Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi pelayanan publik menuju Polri yang Presisi khususnya terkait perwujudan SDM yang unggul di era Police 4.0 yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju yang belum optimal. Masih ditemukan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota baik terkait dengan pungli maupun tidak professional dalam bertugas. Selain itu, juga masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kinerja Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa bentuk integritas personel, kompetensi personel serta balancing integritas dan kompetensi Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju dalam mewujudkan Polri yang Presisi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keseimbangan, teori integritas, teori kompetensi, teori manajemen stratejik serta komsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk integritas Satuan lalu Lintas Polresta Mamuju dalam mewujudkan Polri yang Presisi yakni berkomitmen tinggi untuk tidak KKN, jujur, bersikap adil, bekerja sesuai SOP, serta tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Adapun kompetensi yang dimiliki personel yakni pengetahuan terkait UU No. 22 Tahun 2009, keterampilan teknis pada bidang lalu lintas serta memiliki sikap dan perilaku yang professional, akuntabel dan bertanggung jawab. Strategi dalam membentuk balancing integritas dan kompetensi dapat ditempuh dengan melakukan reformasi birokrasi dalam mewujudkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0, memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transfer knowledge, etika dan integritas dari role model kepemimpinan, memperkuat sistem operasional prosedur melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar Polri, serta melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan dorongan semangat dari remunerasi dan control sosial. ......This research is motivated by the existence of a transformation of public services into a Precise Police, especially related to the realization of superior human resources in the Police 4.0 era carried out by the Mamuju Police Traffic Unit which has not been optimal. There are still many violations committed by members, both related to extortion and not being professional in their duties. In addition, there are still many public complaints related to the performance of the Mamuju Police Traffic Unit. Based on these problems, this research is aimed at analyzing the forms of personnel integrity, personnel competence and balancing the integrity and competence of the Mamuju Police Traffic Unit in realizing a Precision Police. The analytical tools in this study are the theory of balance, the theory of integrity, the theory of competence, the theory of strategic management and the concept of Precision Police. This type of research is a qualitative research with an exploratory approach. The results of this study indicate that the form of integrity of the Traffic Unit of the Mamuju Police Traffic Unit in realizing a Precision Police is a high commitment not to KKN, being honest, being fair, working according to SOPs, and not abusing authority and position. The competencies possessed by personnel are knowledge related to Law no. 22 of 2009, technical skills in the field of traffic and have a professional, accountable and responsible attitude and behavior. Strategies in establishing a balance of integrity and competence can be pursued by carrying out bureaucratic reform in realizing superior Polri human resources in the Police 4.0 era, utilizing information technology as a means of transferring knowledge, ethics and integrity from leadership role models, strengthening operational procedures systems through collaboration with educational institutions in outside the National Police, as well as carrying out reforms, improvements and performance enhancements based on encouragement from remuneration and social control.

Abstrak :
Latar belakang: Sejak lepas dari TNI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dan dipertegas dengan TAP MPR No. VI/MPR/2000, POLRI terus berusaha memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional, modern, dan mandiri, dengan melakukan pembenahan berkelanjutan pada tataran struktural, instrumental, dan kultural. Salah satunya adalah perbaikan citra anggota jajaran Polri yang sempat terpuruk dan rendahnya kepercayaan masyarakat atas institusi kepolisian melalui perbaikan perilaku dan pembentukan pola pikir. Tujuan: Bahan masukan pada upaya perbaikan citra Polri melalui pembinaan perilaku anggota Polri secara intensif, sistematis, berencana dan konsepsional. Metode penelitian: Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang didukung dengan pendekatan secara yuridis dan manajerial, melalui eksplorasi data pelanggaran dan penanganan anggota jajaran Mako Korbrimob Kelapa Dua, dipadukan dengan data penelitian, serta memperhatikan literatur ilmiah yang empiris dengan masalah penelitian. Hasil temuan penelitian: Perilaku menyimpang dan pelanggaran secara dominan dilakukan oleh anggota dalam jenjang Bintara, dengan asumsi kurang matangnya mental dan kedewasaan pola pikir serta budaya perilaku akibat kesenjangan kualitas pendidikan dan pelatihan kepribadian (lack of quality of personalization education and training) dalam pembebanan wewenang dan tugas kepolisian. Diperlukan sebuah pola pembinaan mental dan perilaku anggota Polri yang dapat mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku didukung dengan pembenahan dalam sistim pembinaan yang holistik sejak perekrutan anggota sampai penempatan kedinasan, penguatan solidaritas positif kesatuan, faktor kepemimpinan yang kredibel, pembinaan rohani dan mental, serta bimbingan personel yang terstruktur, sistematis, konsepsional, dan tepat sasaran. Kesimpulan dan saran: Keberhasilan pola pembinaan anggota harus ditunjang dengan kesadaran untuk melaksanakan sebuah sistem organisasi yang bersih dan didukung oleh peningkatan kesejahteraan dan upaya pengembangan kemampuan melalui perubahan struktur dan sistem pendidikan. Pola pembinaan yang komprehensif dan berkesinambungan sejak awal sampai dengan pengakhiran dinas diprogramkan berdasar kompetensi manajemen personel, penghargaan dan penghukuman, serta penguatan mental melalui bimbingan spiritual dan psikologis, diikuti langkah pengawasan dan pengendalian serta adanya kontrol sosial.

---

Backgrounds: Since release from Indonesian National Army according to President?s Decree effectively in 2000, Indonesian Police keep on trying to re-improve itself from inside by taking some reformation steps to become morally, professional, modern, and self-establishment Police Institution. One of the reform objectives is to fix its image and public trust whichever being believed that Police is such as Law Enforcer with arrogant Power and Strength by taking steps in behavior and mindset building. Aims: To contribute to the re-improvement of Police image by intensively, systematically, well planned, and conceptually officers? behavior building. Research Methodology: The research using qualitative methodology and contribute by legal and management approach in the way to explore in deviant and problems handling data from Sat Intel Mako Korbrimob Kelapa Dua, combining with research results and empirical literatures review. Results: Police deviance behavior is dominated by officer in field operation known as Bintara grade, which assumed that is just because of mental, mindset, dan pattern of conduct factors not match with the pressure of police tasks and duties being burdenend in case of lack of education and trainings. Therefore it is needed an officers? behavior building which could optimally reach if Police Department has a building system which can recognize the influence factors of behavior and being supported by a holistic system reform of candidate recruitment, placement strategy, groups positive solidarity strengthen, good credibility of leadership, spiritual and mental strengthen, and also personnels brief which concerning psychological and religion norms, and if there?s a competencies police management. Conclusions: Police officers? mental and behavior building must be supported by a inner conciousnes to run the clean and transparent organization and also there is a guarantee to increase the welfare and to improve the skills and intellectuality of all officers.

Abstrak :
Karya tulis ini memaparkan mengenai reaksi non formal masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Pada dasarnya, karya tulis ini bergerak dari pendapat masyarakat yang melihat terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Bentuk pendapat ini dalam arti lain disebutkan sebagai persepsi masyarakat atau cara pandang masyarakat terhadap sebuah objek yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Karya tulis ini juga menggambarkan bagaimana reaksi non formal ini akan berperan dalam masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial berdasarkan pada teori kontrol soosial Ivan F. Nye dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kontrol sosial yang dibangun dalam masyarakat seharusnya bisa berperan untuk pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan.

---

This article describe about the public non formal reaction have against the abuse of authority by Indonesian National Police. Basically this article start from the public idea that sees abuse of authority by Indonesian National Police. The thesis laid its foundation on a public opinion which sees the occurrence of deviance and abuse of authority conducted by Indonesia National Police 39 s personnel. This assumption can also be seen as public 39 s perception or point of view regarding an object , which is an abuse of authority by Indonesia National Police 39 s personnel. The author tries to describe how this non formal reaction acts as a social control in society, based on Social Control Theory by Albert J. Reiss and Ivan F. Nye in order to minimize the occurrence of authority abuse. The social control, which is developed inside the society should be adequate to act as stakeholder in the realm of policy making.