Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang pemolisian Polsek Metropolitan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dl kawasan Pasar Minggu, yaitu di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan. Perhatian utama tesis ini adalah gaya pemolislan yang dilakukan Polsek Metropolilan Pasar Minggu dalam mengatasi kemacetan di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan, implementasi kebijakan pemerintah daerah, dan hubungan kerja eksternal antara Polsek Metropolitan Pasar Minggu dengan instansi Pemda lainnya. Dalam kajian tesis ini gaya pemolisian yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Pasar Minggu adalah Polmas (perpolisian masyarakat) dimana gaya pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dengan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving) guna mewujudkan dan memelihara keamanan, ketertiban masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi kemacetan yeng terjadi di jalan raya Pasar Minggu dan jalan raya Ragunan adalah dengan menyediakan lokasi binaan/penampungan bagi pedagang kaki lima serta adanya Perda no 8 tentang keamanan publik.

---

The thesis discusses about community policing programs of Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Ragunan and Jalan Pasar Minggu. The thesis focuses on community policing style conducted by Pasar Minggu Metropolitan Police Sector in overcoming traffic jam on Jalan Pasar Minggu and Jalan Ragunan, the Implementation of policies of local government and the external relationship between Pasar Mlnggu Metropolilan Police Sector and some institutions of local government. In this case, community 'policing style applied by Pasar Minggu Metropolitan Police Sector Is community policing which emphasizes on a partnership between police and community in overcoming problems arising in the community In order to realize and maintain public order and security leading to improved quality of life. In order to overcome such traffic jam on Jalan Ragunan and Jalan Pasar Minggu, the local government provides vendors with a shelter based on By law No.8/2007 regarding Public Order."

"Tesis ini tentang Polisi dan kebijakanya dalam menangani tawuran antarkampung di indramayu. Perhatian atau fokus penelitian adalah pada Pencegahan Tawuran Antarkampung Oleh Polres Indramayu. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian. Pengamatan terlibat terhadap kehidupan warga desa-desa yang pemah mengalami tawuran, kehidupan para anggota polisi pada saat dinas dan diluar jam dinas. Penelitian dengan metode Kualitatif dan pendekatan etnografi dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang mereka, dalam hal ini warga desa, anggota Polres dan Polsek di wilayah penelitian.Hasil penelitian mendiskripsikan bahwa, tawuran antar kampung terjadi akibat banyaknya penyandang masalah sosial yang disebabkan oleh adanya pembangunan, dimana pembangunan memberikan perubahan sosial dan budaya pada masyarakat. Perubahan sosial dan budaya merupakan dampak dari penggunaan kemajuan teknologi dibidang transportasi, komunikasi dan teknologi dalam pembangunan, sehingga prilaku masyarakat dalam bersaing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengarah pada konflik yang destruktif. Sebab lain adalah dad faktor sejarah, faktor sumber daya manusia yang berkualitas rendah, banyaknya angka pengangguran dan kurangnya kesempatan kerja.Kebijakan pimpinan Polres dalam menangani tawuran antarkampung adalah dengan menyamakan persepsi tentang "tawuran" dan upentingnya keamanan", bagi daerah yang sedang membangun, kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat. Mengangkat masalah tawuran menjadi masalah bersama, tawuran sebagai masalah sosial, sehingga penanganannya memerlukan keterpaduan. Keterpaduan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menangani tawuran, temyata mampu meredam tawuran. Hal ini disertai dengan kesadaran warga masyarakat akan kebutuhan rasa aman, sehingga warga dengan penuh kesadaran membantu pemerintah untuk mewujudkan rasa aman. Kebijakan pemolisian yang dilaksanakan oleh polres indramayu menggunakan model pemolisian reaktif, pemolisian ini dilakukan untuk menangani kejahatan yang telah muncul. Pemolisian seperti ini mengedapankan penegakkan hukum, tujuanya adalah untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tawuran. Kebijakan tersebut telah berhasil meredam terjadinya tawuran antarkampung, tetapi belum bisa mencegah terjadinya tawuran. Kebijaksanaan Pemolisian Reaktif tidak dapat diterapkan untuk mencegah tawuran, karena kebijakan demikian hanya memberikan efek deference sesaat saja, bahkan penanganan tawuran model ini bisa menimbulkan konflik baru. Dalam melakukan pencegahan tawuran, bentuk kegiatan pemolisian yang tepat adalah comunity policing (pemolisian komuniti)."

"Tesis ini mengenai pemolisian komuniti di wilayah polsek metro Cakung Jakarta Timur. Pemolisian Komuniti adalah sebuah model pemolisian pro aktif yang lebih mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat serta pemecahan masalah. Selama ini polisi lebih dikenal sebagai crime fighter daripada problem solver. Secara tradisional model represif dan penegakan hukum yang lebih banyak dijalankan oleh polisi dan hal ini yang membuatnya nampak menonjol fungsinya dalam masyarakat.Pemolisian komuniti adalah model pemolisian modem dan disebut sebagai sate paradigma bare dalam pemolisian. Selama ini dari sejumlah penelitian model pemolisian tradisional yang represif dianggap gagal menurunkan kejahatan. Model ini sudah banyak diterapkan-di sejumlah negara maju dan dianggap sebagai model pemolisian masa depart. terutama di Asia. Pertanyaannya bagaimana model ini dapat diterapkan di Indonesia - dalam hal ini ditingkat polsek selaku ujung tombak implementasi konsep pemolisian komuniti. Hakekat dari pemolisian komuniti adalah kemitraan dan pemecahan masalah guna mencegah terjadinya kejahatan. Untuk membangun kemitraan maka kepercayaan menjadi kata kunci. Konsep dan teori pemolisian komuniti serta perilaku organisasi merupakan landasan dalam membahas pemolisian komuniti dalam perspektif konsep dan praktek. Secara konseptual implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek menjadi bahasan dalam tesis ini.Untuk mengetahui implementasi pemolisian komuniti di tingkat polsek ini penulisan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat di lapangan dan mengumpuikan informasi melalui wawancara mendalam, serta melakukan analisa data dan dokumen. Penerapan pola pemolisian kornuniti memerlukan upaya ekstra. Selain kendala external berupa kepercayaan dari masyarakat guna membangun kemitraan, masalah anggaran operasional juga mendesak untuk ditangani. Perubahan perencanaan sumber days dan anggaran menjadi perhatian untuk pembenaban guna mendukung konsep ini.Kepercayaan dan rasa soling mempercayai menjadi kunci keberhssilan pemolisian komuniti. Pemolisian komuniti adalah sebuah konsep yang ideal tetapi memiliki ma~alab yang kompleks dalam penerapannya pads tingkat polsek di Indonesia. Model pemolisian ini bukan hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan tetapi manakala kejahatan tidak terjadi lagi.

---

The focus of the thesis is about Community Policing in Polsek Cakung in East Jakarta Through the Perspective of Concept and Practice. Community Policing is a model of pro active policing which has the priority of partnership and problem solving. Nowadays, police is known as a crime fighter rather than problem solver in front of public. Through this study is to know better understanding how the concept of Community Policing which is known as a modem model of policing and said as a new police paradigm is applied.

Operational model of this study used the Concept of Community Policing which is adopted from many developed countries by accommodating and adapting the local culture and local needs. Area in Polsek Cakung is the location for the project research for this study.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data was collected by means of observing and collecting data through deep interview. The result of the research are: 1) Trust is the key of success of community policing 2) The police facility to support the concept is not sufficient or limited especially in budget sector 3) the concept need comprehensive understanding for the policemen and the community to make it running 4) community and people are enthusiastic with the concept of community policing.

This research suggest that Police as institution need to change the paradigm by making the planning of Resources and Budget to support the concept."

"Tesis ini tentang implementasi Polmas yang dilakukan menurut interpretasi Kapolsek dengan membentuk wadah forum kemitraan polisi masyarakat (FKPM) dan memberdayakan Pas Pol sebagai ujung tombak kegiatan Palmas.Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup karakteristik wilayah Kebayoran Lama, karakteristik masyarakat dan budayanya, dasar kebijakan Polmas, kebijakan dan pengorganisasian Polsek Metro Kebayoran Lama, implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, FKPM wilayah Polsek Metro Kebayoran Lama, faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama. Fokus penelitian ini tentang implementasi Palmas yang dilakukan petugas polsek Metro Kebayoran Lama pada tingkat manajerial dan operasional. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalarn mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen.Polmas adalah suatu model pemolisian yang menekankan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat, dalam menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat (problem solving), guna mewujudkan dan memelihara kearnanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Wilayah Kebayoran Lama memiliki basis kategorial atau komuniti yang bermacam, baik sukubangsa, kenyakianan, ekonomi, sosial budaya, dan politiknya, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas. Polsek Metro Kebayoran Lama sebagai kesatuan polisi yang memiliki fungsi dan peran dalam memelihara kamtibmas menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya Kebayoran Lama. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Polsek, mengubah strategi Kapolsek dalam menjalankan pemolisian di wilayah tersebut, dengan cars melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam wadah FKPM guna menciptakan karntibmas dilingkungannya.Irnplementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran Lama dilakukan mengacu pada kebijakan pimpinan Pori tentang Polmas. Implementasi Po[mas dilakukan oleh Kapolsek beserta anggotanya dengan melakukan kegiatan sosialisasi Polmas kepada internal polsek dan masyarakat, membentuk FKPM, memberdayakan Pos Polisi, dan mengaktifkan kegiatan FKPM dan kegiatan unit operasional Polsek untuk mendukung irnplementasi Polmas. Implementasi Polmas yang dilakukan oleh Polsek belum mencapai hasil yang diharapkan, dikarenakan adanya keterbatasan dan kendala yang dimiliki Polsek dan kondisi masyarakat di Kebayoran Lama.Implementasi Polmas diwilayah Polsek Metro kebayoran lama, mendapatkan respon maupun dukungan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat menjadi anggota FKPM dan ikut aktif dalam kegiatan FKPM dalam mencegah kejahatan dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dilingkungannya.

---

The thesis discusses about the implementation of Community Policing conducted based on the interpretation of the chief and staff of Kebayoran Lama Metropolitan Sector Police (KLMSP) by establishing the Forum of Police-Community Partnership (FKPM) and empowering police posts within the KLMSP that function as the front line of community policing activity.The scope of the problem of the thesis includes the characteristic of Kebayoran Lama area, the characteristic of the its people and their cultures, the basic policy of community policing, the policies and organization of KLMSP, the implementation of community policing in the area of KLMSP, the FKPM of KLMSP, the factors influencing the implementation of community policing and the impacts of the implementation of community policing in the area of KLMSP. The thesis focuses on the implementation of community policing conducted by police officers of KLMSP at the level of managerial and operational. Meanwhile, the thesis employs qualitative approach and ethnography method. Data is collected by some methods such as observation, involved observation, interview and documents review.Community policing is a policing model which emphasizes on the existence of partnerships between police and community in solving problems that exist in the community in order to create and to maintain security and public order so that the quality Life of the community can be improved.The area of KLMSP has various communities, various ethnic groups, various beliefs, various economies, various social levels and various cultures and politics. Such characteristics, of course, influence the complexity of the problems that exist or will exist within the community. These conditions often threat the security and public order of that area that finally influence the duties of the sector police. KLMSP as a police organization has the duties to maintain security and public order, to enforce the law, and to serve and to protect people residing in its jurisdiction. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and sufficient budget change the strategy of the chief of KLMSP in implementing community policing in the area to be in a form of cooperation with people with the name of FKPM in creating public order and security in the area.The implementation of community policing in the area of KLMSP is based on the policies issued by the Indonesian National Police Chief regarding Community Policing. Community policing is conducted by the chief and staff of KLMSP by socializing the community policing to KLMSP staff and public members, establishing FKPM, empowering police posts, activating the activity of FKPM and the activity of KLMSP Operational Units in supporting the implementation of community policing. The implementation of community policing has not achieved the expected results due to the limitations and obstacles of KLMSP and community residing in the area.The implementation of community policing conducted by KLMSP has got responses and supports from people residing in the area this can be seen from the participation of community members who belong to FKPM. They actively take part in FKPM programs in preventing crimes and solving problems in the area."

"Tesis ini menyangkut implementasi peranan Polwan dalam Pemolisian Komuniti di wilayah BKPM Mekar Sari, Bekasi. Implementasi pemolisian komuniti, ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Disamping itu, harus diakui bahwa petugas Polwan memberikan corak tersendiri dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Pemolisian komuniti mengacu pada Skep Kapolri No. Pol Skep.: 737/X/2005, tanggal 15 Oktober 2005 tentang strategi penerapan Perpolisian Masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri. Kenyataan menunjukkan bahwa penjabaran di lapangan oleh masing-masing satuan wilayah belum maksimal seperti yang diharapkan.Di wilayah Polres Metropolitan Bekasi terdapat satu Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (BKPM) yang diawaki oleh seluruhnya personil Polwan. BKPM ini sama dengan Pos Polisi, hanya BKPM merupakan bagian dari program pilot project dari JICA (Japan International Corporation Agency) untuk mengembangkan konsep Koban di negara Jepang. Dalam pelaksanaan tugasnya diimplementasikan sesuai dengan kebijakan Kapolri tentang Pemolisian Masyarakat.Penelitian menunjukkan bahwa implementasi ini memberikan gambaran tentang Pemolisian Komuniti yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian oleh Polwan di wilayah BKPM Mekar Sari, dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya dan pemberdayaan warga komuniti. Aktivitas yang dilakukan oleh Polwan di BKPM Mekar Sari meliputi kegiatan penjagaan, patroli, kunjungan dan pelayanan serta tugas tugas tambahan lainnya antara lain : TPTKP, pegaturan lalu lintas, problem solving dan kampanye kamtibmas. Sedangkan pemberdayaan warga komuniti diwujudkan dengan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, untuk ikut secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan social yang berada dalam masyarakat lokal untuk terciptanya kamtibmas yang kondusif di wilayah kelurahan Bekasi Jaya."

"Lokasi penelitian ini adalah permukiman Real estate dan Non Real estate di Bekasi dan Depok. Karena penelitian disertasi ini juga melihat potensi pelaksanaan Pemolisian Komunitas di dalam komunitas dengan klas sosial yang berbeda maka pemilihan permukiman real estate dan non real estate ditetapkan untuk mewakili komunitas yang lebih mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman real estate) dan komunitas yang kurang mapan (tingkat sosial-ekonomi, dalam hal ini diwakili oleh komunitas permukiman non real estate).Dari kondisi empiris Tataran kebijakan yang melingkupi implementasi Pemolisian Komunitas terlihat bahwa (1) Aturan Perundang-undangan termasuk pula kebijakan-kebijakan yang berpijak pada Paradigma Baru POLRI/Reformasi POLRI sudah memadai; (2) terkait dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam Pemolisian Komunitas, ternyata masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum terumuskannya mekanisme kemitraan yang lebih partisipastif; (b) belum diperolehnya pemahaman yang baik tentang formasi dan stratifikasi kelaskelas sosial dan gender; (c) belum maksimalnya faktor pendorong dan fasilitasi kebijakan-kebijakan bagi prakarsa, inisiatif dan gagasan yang muncul dari polisi lokal/ setempat; terkait dengan pelaksanaan pengawasan sipil terhadap POLRI dan tindakan pemolisiannya, ternyata masih terdapat beberapa masalah seperti (a) belum berjalan mekanisme pengawasan sipil dengan baik, khususnya pengawasan terhadap Polri dan tindakan pemolisiannya; (b) belum ada lembaga pengawasan yang efektif baik lembaga pengawasan bentukan Undang-Undang maupun bentukan masyarakat.Dari kondisi empiris Tataran Empiris, yakni relasi POLRI dan Komunitas dalam Pemolisian Komunitas, diperoleh data bahwa (a) kondisi Kapasitas. Komunitas secara umum mendukung kemitraan serta siap dikembangkan bagi kepentingan menyambut program dari luar yang bermanfaat bagi mereka; (b) belum terciptanya Kemitraan yang setara antara POLRI dan Komunitas karena POLRI lebih mendominasi sejak Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan FKPM hingga Realisasi FKPM; (c) muncul tiga pihak dalam relasi kemitraan yang kemudian memunculkan relasi kekuasaan tiga pihak : POLRI-FKPMKomunitas. Hal ini kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya partisipasi kolektif warga komunitas dalam bermitra dengan Polri demi tercapainya upayaupaya penyelenggaraan kamtibmas di dalam komunitas secara kolektif. Beberapa kendala dalam pelaksanaan Pemolisian Komunitas yang ditemui dalam penelitian Disertasi ini tersebut, secara umum tidak menghambat potensi keberhasilan program Pemolisian Komunitas di masa yang akan datang. Beberapa perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan hal-hal yang terkait dengan kendalakendala tersebut harus dilakukan dan mendapat perhatian yang seksama oleh pelaksana program Pemolisian Komunitas.

---

Real estate and Non Real estate settlement community in Bekasi and Depok are the research location for the Dissertation. The reason to choose the Real estate and Non Real estate settlement is to shown therepresentation the stable community (social economy class, represented by Real estate housing community) and less stable community (social economy class, represented by Non Real estate housing community).

From the empirical policy level that contains Community Policing implementation, we are able to view that: (1) The laws, including the policies that stand on the new paradigm of POLRI/the reformation of POLRI, has adequated; (2) there are still some problems in the democratic principles implementation in Community Policing, which are (a) the more participative partnership has not been fully explainable, (b) the social class and gender formation and stratification has not been fully understandable, (c) the supporting factors and policies facility for action, initiative, and ideas that come up from the local Police regarding the implementation of civil monitoring to POLRI and their Policing action has not been maximized. There are a few problems regarding this factor, such as: (a) the civil monitoring mechanism has not been successfully implemented, especially the monitoring to POLRI and their Policing action, (b) there has no effective oversight institution, either made by law or community.

The data shown from the empirical condition at the Empirical Level, regarding POLRI relation with community in community policing, in general, the Community Capacity Condition is ready to support the partnership program and ready to be developed to accept any other intentional program from the outside community that might benefit them. Unequal relationship between community and Police, are caused more by the domination of Police since the begining of FKPM development by the early comitee, until the real activity is running. Since the program is started, there was 3 parties in the partnership relation, that then emerges into 3 power relationships; POLRI-FKPM-Community. Such condition become the barrier for collective participation among community member to become Polri partner on achieving collective activity in community security and order program. Some problem found in this Dissertation research regarding the Community Policing implementation, basicly are not an obstacle for the successful Community Policing program in the future. Nevertheless, some improvement need to be done regarding all the problems, and should be the point of attention to all subjects in Community Policing program."

"This research is aimed to identify and explain the effort and obstacles in curbing of abandoned land. Data was obtained through library and field research. The library research by using text book, research report, regulation and other documents. The field research by using interview´s guide. The reseach result shows that local government has presented efforts to curb of abadoned land by establishing special team. The team has presented inventories, calling and warning, request cancellation of abandoned land. The team did not work optimum because of local security is not condusive and finance limitedness"

"Tujuan utama dari lulisan ini adalah menyajikan pembahasan mengenaikonflik dan cara-cara mengatasinya, yang dalam mengatasi konflik tersebutperanan polisi stempat sebagai mediator dapat merupakan suatu bagian pentingdari program kebijaksanaan pemolisian komuniti. Konflik yang akan disajikandan dibahas adalah yang terlahir dari saling antar-hubungan perusahaan tambangmineral dan MIGAS dengan anggota-anggola komuniti setempat dimanapenambangan dilakukan, dan antara sesama anggota komuniti setempat. "

"Police Decree No. Pol. : SKEP/737/X/2005, explained that the implementation partnership in the community policing context is between the police and FKPM. Through FKPM expected partnership between police and community in the community policing context that can be realized. In the Pamulang Police jurisdiction, found that the role of FKPM not walk, but instead there is one other form of partnership between police and community who called Pokdarkamtibmas Pamulang, which is more active in conducting real activities of crime prevention or security driven and problem solving. Research in this thesis are to understand the position and relationship Pokdarkamtibmas Pamulang with the police and FKPM, and effectiveness Pokdarkamtibmas Pamulang in in partnership with the Police in the context of community policing realize. Primary data in this study is the result of interviews with seven resources persons from various parties, namely Metro Police Pamulang, Kelurahan Pondok Cabe Udik, FKPM, and Pokdarkamtibmas Pamulang. The results of this study showed that Pokdarkamtibmas Pamulang is also FKPM because the elements of the same members as FKPM namely: RT, RW, religious leaders, community leaders, youth leaders. But unfortunately, the formal forms of Pokdarkamtibmas Pamulang limiting community involvement. While community involvement is an important part of community based crime prevention. Also found that Pokdarkamtibmas Pamulang still not appropriate in the context of community policing."

"Penelitian mengenai community policing telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Dengan mengusung kinerja kepolisian yang lebih humanis dan berpendekatan kepada penyelesaian masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, community policing menjadi konsep pemolisian yang dianggap positif dengan menempatkan masyarakat tidak lagi sebagai obyek pemolisian tetapi turut bermitra dengan polisi sebagai subyek dalam mengatasi masalah-masalah gangguan keamanan dan ketertiban.Dalam tesis ini, penulis (sekaligus sebagai peneliti) ingin memberikan gambaran yang berbeda dari sisi community policing yang notabene dikonsepkan oleh kepolisian dengan programnya yang sering disebut sebagai grand strategy Polri dengan mendekatkan diri kepada masyarakat. Community policing juga merupakan suatu filosofi bagi lahirnya pemolisian yang bermitra dengan masyarakat, tidak selalu dipandang sebagai konsep yang positif saja. Ternyata dari hasil penelitian ini, penulis mendapatkan realitas-realitas di lapangan bahwa terdapat relasi kuasa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan community policing.Dengan metode penelitian kualitatif, penulis ikut berpartisipasi langsung dalam melakukan wawancara dan mengikuti kegiatan-kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Bali dan pecalang. Penulis melakukan wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini seperti anggota Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali dan pecalang serta beberapa informan tambahan yang memiliki kompetensi untuk memberikan informasi mengenai relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan community policing di Denpasar, Bali diantara Polda Bali dan pecalang.Pemikiran Dahrendorf mengenai Teori Konflik terkait dengan penggunaan kekuasaan menjadi teori utama dalam penelitian ini. Dengan kerangka Teori Dahrendorf, penulis melihat bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan community policing di Denpasar, Bali sesuai dengan buah pikir Dahrendorf mengenai kelompok superior dan kelompok subordinat.Polda Bali sebagai institusi formal dan pecalang sebagai wakil masyarakat jelas memiliki kapasitas kekuasaan yang berbeda dalam melakukan pengamanan di lingkungannya. Pecalang yang dijadikan mitra oleh Polda Bali dalam setiap kegiatan pengamanan di Bali menjadi bentuk kooptasi yang dilakukan Polda Bali dengan tujuan untuk melegitimasi kekuasaan yang dimiliki Polda Bali sebagai bagian dari pemerintah.

---

There are many studies about community policing that held in many regions in Indonesia, also in other countries. By doing the policing that comes to solve the criminal problems in the society, community policing became positively minded, because community policing puts the society not as an object of the policing, but the society is the subject of the policing to solve the society's problems in criminals.This thesis explains about the community policing from the form that already settled by the police in Indonesia as the program called Grand Strategy Polri that aiming the partnership between the police and the community. As a philosophy of humanist policing, community policing is not always give the positive impacts. In this thesis, the author (also as the researcher) got so many realities that there is a power relationship in doing the community policing.Using the qualitative method of study, the author participated directly in doing the interview and take part in the activities that put Polda Bali dan pecalang together in community policing. The author had interviewed with the purposive informans such as Satuan Pariwisata Polda Bali, Bhabinkamtibmas Pariwisata Polda Bali and pecalang and the other informans that competent to give the explanations about the power relationship in the community policing.Dahrendorf's theory about the power relationship in society is the main theory of this thesis. As seen by the author, there is the power relationship between Polda Bali dan pecalang in implementing the community policing in Denpasar, Bali, as Dahrendorf?s thought about superiority and the subordinant group."