Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna, selain sebuah gerakan keagamaan juga merupakan sebuah gerakan politik, di satu sisi pemikirannya ini dianggap membawa perbaikan terhadap moral dan keberagamaan, tetapi di sisi lain secara politik gerakan ini cendrung mendapat stiqma negatif , sebagian kalangan menganggap bahwa pemikirannya merupakan salah satu pemikiran frndamentalis, pemikiran yang identik dengan radikalisme, ekstrimisme, fanatisme bahkan terorisme, di Mesir, tempat kelompok ini didirikan dalam pergerakannya bercita-cita menegakkan syariat dan hukum Islam, gerakan trans nasional ini mengusung tdeologi Islam, di Indonesia, sebagian kalangan mengangeep pemikiran politik ini berbahaya bagi ideologi Pancasila serta pada saainya akan menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Berdasarkan permasalahan diatas tesis ini membahas tentang ancaman pemikiran infiltrast pemikiran politik Icwanut Muslimin terbadan sistem pemerintahen Indonesia yang merupakan tela’ahan terhadap pemikiran politik Hasan al-Banna, agar dapat menjelaskan dan mepgungkapkan secara mendalam tentang pemikiran konsep dan paham dan tentang sistem pemerintahan negara. Di metode anelitis deskriptif yang sumber-sumber datanya ditela’ah melalui penelitian kepustakaan dengan diklasiftkasikan kepada jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pemikiran politik Hasan al-Banna banyak berakar dari menanggapi kondisi sosial masyarakat Mesir pada waktu itu, terutama pendudukan Ingeris di Mesir dan pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam sebelumnya, hal inilah yang menjadi salah satu faktor lahirnya Ikhwanul Muslimin yang terkesan militan dan radikal, yang bertujuan mengembalikan masyarakat Mesir kepada ajaran Islam yang mumi. Menurut Hasan al-Banna Islam merupakan agama yang universal, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan. Islam adalah negara, ekonomi, politik, hukum dan lainya. Sistem demokrasi didukungnya dalam menentukan sistem pemerintahan, pendapatnya bahwa Islam tidak menentukan sistem tertentu yang harus dipilih oleh umat Islam, islam membebaskan umainya untuk memilih sistem pemerintahannya sendiri asalkan menerapkan dan memperjuangkan syari‘at Islam. Baginya ada tiga pilar yang menjadi penopang pemerintahan Islam, yakni rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan menghargai aspirasi rakyat. Pemerintahan merupakan salah satu dari pilar agama, sehingga keduanya saling berhubungan. Agama memerlukan pemerintahan sebagai lahan penerapan ajaranajarannya dan memanfaatkan kekuasaan negara untuk memperjuangkan agama. Sedangkan pemerintahan memerlukan agama sebagai ideologinya dan mewarnai kehidupan dalam suatu negara.......Movement of the Muslim Brotherhood founded by Hasan al-Banna, other than a religious movement is also a political movement, at one side of this movement is considered to briag improvements to the moral and the diversity, but on the other side of the political movement tends to have negative stiqma, some circles consider that this movement is one of the fundamentalist movement, a movement synonymous with radicalism, extremism, fanaticism and even terrorism, in Egypt, where the movement was founded in the movement aspires to enforce the Shari'a and Islamic law, transnational movement was carrying the ideology of Islam, in Indonesia, some circles considered a dangerous ideclogy of this movement for the ideology of Pancasila, and in time will become a threat to the integrity of NKRE. Based on this thesis discusses issues concemming the Muslim view Ikwanul movemeni against the state goverment system that is tela’ahan to the political thought of Hasan al-Banna, in order to explain and express in depth about the concepts, understanding and views about the system of sfate government. In doing this research, the author uses descriptive analytical method, qualitative approach to data sources through library research ditela'ah with diklasiftkasikan to the type of file, ie primary and secondary file. In this research the author discovered that the political thought of Hasan al-Banna was a lot of roots in Egyptian society responded to the social conditions at the time, especially the British occupation of Egypt and the thought leaders of Isiamic reformer before, this is what became one of the factors which the birth of the Muslim Brotherhood movement impressed the militant and radical, which © aims to restore the Egyptian society to the pure teachings of Islam, in accordance with Quran and Hadith. according to Hasan al-Banna, Islam is a universal religion, teachings cover all aspects of life. Islam is the state, economic, political, fegal and others. Supports the democratic system in determining the system of government, his view that Islam does not specify a particular system should be elected by Muslims, Islam frees people to choose their own government system and fight for as long as applying Islamic shari‘ah. For him there are three pillars to support the Islamic government, namely a sense of responsibility of the government, the unity of society and appreciate the people's aspirations. Government was one of the pillars of religion, so both are interconnected, Religion requires government as a commercial application of his teachings and using state power to fight for religion. While the government requires religion as ideology and the color of life in a country."

"Negara Islam Indonesia adalah gerakan yang dipimpin oleh S.M. Kartosoewirjo pada tahun 1949. Setelah Kartosoewirjo wafat, Imam NII dpegang oleh Adah Djaelani yang pada tahun 1996 mengangkat secara resmi Abu Toto sebagai penggantinya. Sebelum menjadi Imam, Abu Toto adalah Komando Komandemen Wilayah 9 yang meliputi Jakarta dan Banten. NII yang dipimpinnya lebih dikenal dengan nama NII KW-9. Dalam pergerakannya, NII KW-9 menjadikan Islam sebagai landasan hukumnya. Namun, seiring dengan berubahnya waktu NII mengalami perubahan dalam dasar-dasar akidahnya. Hal ini disebabkan karena konsep dasar NII KW-9 dicampur dengan aliran Lembaga Kerasulan dan Isa Bugis. Sejak tahun 2001, NII KW-9 mulai merekrut mahasiswa sebagai tambang emas untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan NII KW-9. Salah satunya, NII KW-9 mulai merekrut mahasiswa Universitas Indonesia, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi. Perekrutan dan aktivitas anggota NII KW-9 mulai meresahkan pihak dekanat di beberapa fakultas. Pada tahun 2005, FE mengadakan seminar Bahaya NII dan mulai dari tahun yang sama, baik dari pihak dekanat maupun mahasiswa lebih mengantisipasi gerakan NII KW-9 di dalam kampus. Gerakan NII KW-9 membuat resah karena mahasiswa yang sudah menjadi anggota NII KW-9 biasanya bermasalah dalam bidang akademis dan pergaulan di fakultasnya. Hal ini disebabkan oleh mereka sibuk bekerja untuk menutupi uang infaq yang hares disetorkan setiap bulan. Jika mereka tetap tidak dapat menutupi uang infaq tersebut, maka diperbolehkan untuk menipu atau mencuri. Peristiwa ini terjadi di salah satu fakultas di Ul dan jika hal ini dibiarkan berlanjut, maka dapat merusak nama baik Universitas Indonesia. Selain itu, penyimpangan akidah yang menjadi landasan gerakan tersebut juga membuat gerakan ini dianggap sesat. Dengan demikian, NII KW-9 dalam mencapai tujuannya, yaitu mendirikan negara Islam di Indonesia telah melakukan penyimpangan mulai dari konsep akidah hingga penerapannya di lapangan."

"Penelitian ini membahas gerakan politik yang diprakasai oleh masyarakat sipil dalam menentang pasangan calon tunggal yang memiliki afiliasi politik kepada keluarga politik lokal pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lebak. Penelitian ini membahas kemunculan dari gerakan politik Kotak Kosong dan mekanisme yang dilakukan oleh oposisi yang tergabung ke Kotak Kosong dalam melawan hegemoni keluarga politik. Penelitian ini juga membahas cara petahana dalam membendung arus oposisi, agar secara skala dan teritorial politik kelompok oposisi tidak memperoleh kemenangan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan literatur Boundary Control (Gibson, 2012) dan demokratisasi subnasional dan gerakan sosial (Trix Van Mierlo, 2021). Hasil penelitian menunujukkan bahwa di satu sisi, petahana melakukan boundary closing untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mekanisme parokialisasi kekuasaan, pemborongan partai politik, dan patronase. Sedangkan, di sisi yang lain, kelompok oposisi melakukan boundary opening untuk menarik atensi elite nasional dalam Pilkada 2018. Kemunculan gerakan politik ini menjadi sesuatu yang baru di tengah hegemoni keluarga politik. Hasilnya, kemunculan gerakan politik ini karena struktur peluang politik yang tertutup dan oposisi mengalami kegagalan. Sebab, strategi yang digunakan tidak dilakukan secara komprehensif, melainkan hanya ada di wilayah tertentu, tidak adanya kandidat demokratis yang didukung, hanya mendukung Kotak Kosong sebagat alat politik, dan gerakan Barisan Juang Kotak Kosong yang tidak bisa membawa kepentingan elite nasional ke daerah.......This research discusses the political movement initiated by civil society in opposing a single candidate pairs who have political affiliations to local political families in the 2018 regional head election in Lebak Regency. This study discusses the emergence of the empty box political movement and the mechanisms carried out by the opposition who are members of the empty box in fighting the hegemony of the political family. This research also discusses the incumbent’s ways of stemming the flow of opposition, so that on a political scale and territory the opposition group does not win. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The author draws on the literature on Boundary Control (Gibson, 2012) and subnational democratization and social movements (Trix Van Mierlo, 2021). The results of the study show that on the one hand, incumbents do boundary closing to maintain their power with mechanisms of power parochialization, political party financing, and patronage. Meanwhile, on the other hand, opposition groups carried out boundary opening to attract the attention of national elites in the 2018 regional head elections. The emergence of this political movement is something new in the midst of superior political family hegemony. As a result, the emergence of this political movement was due to closed political opportunity structures and the opposition failed. This is because the strategy used was not carried out in a comprehensive manner, but only existed in certain areas, the absence of democratic candidates being supported, only supporting empty boxes as a political tool, and the empty box fighter group movement that cannot bring the interests of the national elite to the regions."