Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Tanggung jawab hakim sebagai pejabat negara dalam pelaksanaan good governance

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2010

347.014 IND t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rudiansyah, author

Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara di Indonesia = Security assurance and welfare justice for state officials in Indonesia / Rudiansyah

ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dualisme status hakim sebagai pejabat negara dan pegawai negeri sipil dalam peraturan perundang-undangan, dan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim terfokus pada gaji pokok, tunjangan hakim, dan kemahalan saat sedang bertugas, sedangkan tunjangan tersebut dan jaminan lain belum diatur secara komprehensif ideal (dalam konteks jelas dan rinci...

Universitas Indonesia, 2013

T35460

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Topo Santoso, author

Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Peran Lembaga Peradilan Dalam Sengketa Pilkada (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008

352 TOP a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kaligis, O.C. (Otto Cornelis), 1942-, author

Praktik tebang pilih perkara korupsi jilid 2

Bandung: Alumni, 2008

345.023 KAL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kaligis, O.C. (Otto Cornelis), 1942-, author

Praktik tebang pilih perkara korupsi jilid 1

Bandung: Alumni, 2008

345.023 KAL p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nilam Rahmahanjayani, author

Judicial restraint dan judicial activism dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi = Judicial restraint and judicial activism on judicial review cases in Constitutional Court of Indonesia

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 berperan sebagai negative legislator. Dalam perkembangannya seringkali Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutus apakah suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak tetapi juga merumuskan norma baru. Sikap aktif Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai bentuk penerapan prinsip judicial activism. Judicial Activism...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian