Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini adalah gagalnya Setgab mendukungkebijakan pemerintah SBY-Boediono di Sidang Paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 tentang RAPBN-P 2012. Fenomena ini bertentangan dengan konsep koalisi untuk membentuk pemerintahan mayoritas yang stabil, efektif dan berjangka lama. Atas dasar itu,permasalahan penelitian adalah: 1). bagaimanapolahubunganantarpartaikoalisidalamSekretariatGabungan (Setgab) denganformasipemerintahanan SBY-Boediono?; 2). bagaimanasikappolitikanggotaSetgabdalamSidangParipurna DPR RI, 31 Maret 2012 tentang RAPBN-P 2012?; 3). mengapakoalisipolitikyangmayoritasdilegislatifgagalmengamankankebijakanpemerintahdalam RAPBN-P2012 diSidangParipurna DPR RI, 31 Maret 2012?. Penelitian ini menggunakan teori koalisi dari Arendt Lijphart, teori Hubungan Eksekutif-Legislatif oleh Alan Ware, teori Konflik dari Lewis A. Coser, dan teori Pilihan Rasional dari James Anderson. Penelitianini menggunakan metodekualitatif, dengan teknikanalisis data deskriptif analitis. Sedang pengumpulan data dengan data primer dansekunder, baik dokumen maupunwawancaramendalamdengan tokoh dalam koalisi. Kesimpulan penelitian ini adalah Setgab merupakan koalisi besar (oversized coalition),terdiri dari partai politik dengan jarak ideologi lebar, berorientasi kekuasaan (office seeking) dan bersifat pragmatis. Secara formal hubungan eksekutif-legislatif menganut sistem presidensil, namun dalam realitasnya presiden sangat tergantung dukungan legislatif. Dalam koalisi terjadi konflik politik, namun langkah Golkar dapat dimaknai sebagai bentuk katub penyelamat menghindarkan dari konflik yang lebih besar. Sikap politik anggota koalisi dalam merespon usulan pemerintah mengenai APBN-P 2012 dalam Sidang Paripurna DPR, 31 Maret 2102 lebih menekankanpertimbangan maksimalisasi kepentingan internal partai dibandingkan komitmen terhadap kepentingan koalisi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan anggota Setgab dalam mengamankan kebijakan pemerintahan pada saat Sidang Paripurna DPR RI, 31Maret 2012. Implikasi teoritis menunjukan bahwa partai-partai dalam Setgab sikap politiknya cenderung bersifat pragmatis, mengutamakan kepentingan internalnya sehingga sering mengalami konflik internal, sesuai dengan pendapat Arendt Lijphart, James Anderson dan Lewis A. Coser. Sedangkan teori hubungan eksekutif-legislatif dari Alan Ware mampu menjelaskan hubungan secara normatif, namun lemah dalam menjelaskan hubungan eksekutif-legislatif dalam konteks praktek empirisnya.

---

ABSTRACT
This study was based on the fact of frictions that took place among members of the Government Coalition called the Setgab at the Plenary Session of DPR RI on March 31, 2012, during the discussion of the Bill of the Revision to the 2012 National Budget. It included the political manoeuvering of Golkar Party by petitioning to add a clause to the proposed Bill. The other is PKS Party's rejection to the Governrnent's proposed Bill.These have hindered the coalition from reaching a consensus to further secure the Governrnent's policies. This phenomenon went against the intention of building acoalition in order to guarantee a stable, effective and sustainable majority governrnent. Based on this issue, the research question is formulated as follows: what was the pattem of relation among parties in the Coalition of Setgab related to the formation of SBY's govemment?;what was the positioning of members of the Govemment Coalition on the Bill of the Revision to the 2012 National Budget at the Plenary Session of DPR RI, March 31, 20127; and, why did the Coalition fail to secure the Govemment's Bill on the Revision of the 2012 Budget Bill despite having built a majority in the legislature? This research involves the use of qualitative method with descriptive analytical technique in analysing the data. In the section of theoretical framework, it incIudes the use of theories on coalition, conflict, executive-legislative relation, and rational choice. The data collected incIudes primary and secondary data.Data collection also usedin-depth interview with prominent persons within the Coalition. Findings of this study demonstrate th at the Coalition established was a large one,consisting of political parties with wide ideological range, tied together by office­seeking motivation and was a pragmatic move to fulfill practical considerations. Consequently, the relationship between the executive and legislative institutions became a vulnerable one, particularly in the face of political conflicts. Formally adopting presidential system, in reality the Indonesian president largely depends on the parliament's support. Furthermore, coalitions formed to guarantee parties' support for governrnent's policies in the legislative is at times interrupted by the extension of certain party' s selfish interest which created conflict between the president and other coalition member/s.Finally, findings and conclusions of this study show the theoretical implications in the analysis and that the theories are relevant in explaining the answer to research questions.

Abstrak :
Studi ini dilatarbelakangi dengan keberhasilan PDIP memenangkan Pemilu perolehan suara 19,33%. Keberhasilah PDIP di Pemilu 2019 ini juga menjadikannya sebagai partai pertama yang berhasil memenangkan pemilu secara berturut-turut di era Post-Soeharto. Kemenangan di Pemilu 2019 ini dicapai ditengah semakin banyaknya partai beraliran nasionalis seperti PDIP yang ikut pemilu. Dalam konteks latar demikianlah selanjutnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan mencari jawaban mengapa PDIP kembali memenangkan Pemilu 2019. Dalam melakukan analisis, penelitian ini akan menggunakan teori institusionalisasi partai dan teori marketing politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam dengan narasumber internal partai serta studi terhadap data-data sekunder yang berasal dari berbagai referensi seperti buku, dokumen partai, serta penelusuran situs-situs yang memuat hasil riset, dan kinerja partai yang menjadi objek kajian. Temua studi ini ni menunjukkan kemenangan PDIP di Pemilu 2019 merupakan kombinasi dari faktor institusionalisasi partai dan kemampuan dalam merespon dinamika eksternal partai. Dilihat dari institusionalisasi partai, beberapa aspek menujukkan tingkat institusionalisasi PDIP relatif baik seperti aspek pengakaran di masayarakat dan organisasi. Tingkat institusionalisasi yang relatif baik ini menjadi modal penting internal patai dalam berkontestasi di Pemilu 2019. Sementara dilihat dari aspek eksternal PDIP berhasil memanfaatkan dinamika eksternal dengan baik seperti, positioning politik, ketokohan Jokowi, strategi marketing politik yang tepat, masalah internal yang menimpa kompetitor dan juga isu kampanye pada Pemilu 2019. Implikasi teoritik menunjukkan tingkat institusionalisasi yang baik menjadi faktor penting kinerja elektoral partai. Keberhasilan mengelola institusionalisasi menjadi modal penting partai untuk memenangkan pemilu. Selain institusionalisasi, kemampuan partai memanfaatkan dimanima eksternal partai yang berkaitan dengan poistioning, marketing politik, figur serta isu juga terbukti memberikan peranan besar terhadap kemenangan partai politik di pemilu. ......This study was motivated by the success of the PDIP in winning the election vote of 19.33%. The success of the PDIP in the 2019 Election also made it the first party to succeed in winning consecutive elections in the Post-Suharto era. This victory in the 2019 Election was achieved amid an increasing number of nationalist parties such as the PDIP which participated in the election. In the context of this setting, this research was then carried out. This research will look for answers to why PDIP won the 2019 Election again. In conducting the analysis, this study will use the theory of party institutionalization and political marketing theory. This study uses qualitative methods, while the technique of collecting data through in-depth interviews with internal party sources and studies of secondary data derived from various references such as books, party documents, and searches for sites that contain research results, and party performance. become the object of study. This study shows that the victory of PDIP in the 2019 Election is a combination of the factors of party institutionalization and ability to respond to the party's external dynamics. Judging from the institutionalization of the party, several aspects show the level of institutionalization of PDIP is relatively good, such as aspects of rooting in the community and organization. This relatively good level of institutionalization has become an important internal capital for Patai in contesting the 2019 Election. Meanwhile, from the external aspect PDIP has successfully utilized external dynamics such as political positioning, Jokowi's character, appropriate political marketing strategies, internal problems affecting competitors and also campaign issues in the 2019 Election. Theoretical implications show that a good level of institutionalization is an important factor in party electoral performance. The success of managing institutionalization is an important capital for the party to win the election. In addition to institutionalization, the ability of the party to utilize external parties in relation to policy, political marketing, figures and issues also proved to provide a major role in the victory of political parties in the elections.

Abstrak :
Selama beberapa dekade terakhir negara negara di berbagai belahan dunia memulai proses reformasi menuju pemerintahan yang demokratis Negara negara di Amerika Latin Eropa Tengah Eropa Timur dan Asia yang masih mempraktikan kediktatoran sikap otoriter dominasi militer termasuk juga rezim komunis satu persatu berjatuhan Kecenderungan tersebut dianggap sebagai imbas dari demokratisasi global yang dikenal sebagai third wave of democracy Tetapi proses demokratisasi tersebut seolah tidak berlaku pada proses politik beberapa negara di Afnka Utara dan Timur Tengah termasuk Libya Selama empat dekade lebth rezim otoriter Muammar Qadhafi dengan 'tangan besinya berkuasa di Libya Melihat realitas tersebut muncul pertanyaan bagaimana pemerintahan otoriter Muammar Qadhafi bisa melewati fase demokratisasi sehingga mampu bertahan hingga empat dekade lebih9 Dan faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap Ketahanan rezimnya tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan menganahsa dengan menggunakan teori institusionalisme dan teori rezim otoriter Kemudian juga Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan tesis mi adalah metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif Melalum berbagai pisau analisa di atas tesis mi akan menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi Ketahanan rezim otoriter Qadhafi di Libya yang bisa bertahan lebih dari empat dekade. Bertahannya rezim otoriter Qadhafi selama 42 tahun didorong oleh faktor yang beragam Faktor paling dominan yang memiliki andil signifikan dalam Ketahanan rezim Qadhafi tersebut diantaranya Pertama dominasi Qadhafi terhadap struktur polmtik di Libya pasca revolusi 1969 melalui RCC ASU dan GPC Qadhafi menjadikan lembaga tersebut sebagai alat legitimasi kekuasaannya Kedua rezim membatasi kebebasan berpolitik melalui supremasi Buku Hijau yang menjadi sumber acuan konstitusi Libya Ketiga strategi Qadhafi meredam berbagai kelompok oposisi melalui pembentukan institusi yang loyal dan represif Ke empat peran Qadhafi dalam pemanfaatan kebijakan dan hubungan luar negeri Libya Terakhir Qadhafi mampu membangun lmngkaran kekuasaan yang solid melalui koalisi antar suku yang loyal terhadapnya

---

These last few decades nations around the world have been starting reformation process towards democratic governance Nations in Latin America Central Europe Eastern Europe and Asia that are still practicing dictatorship authoritarianism military domination and also nations with ruling communist regimes have been falling one by one This tendency could be considered as the impact of global democratization known as the third wave of democracy' However this democratization phenomenon does not apply in some nations in North Africa and the Middle East including Libya More than four decades Muammar Qadhafi s 'iron hand' authoritarian regime is in command of Libya Questions arise concerning this reality are How does Muammar Qadhafi s authoritarianism overlook democratization phase until it lasted more than four decades9 What are the influential factors of his regime durability? To answer these questions the author analyzed the problems using institutionalism and authoritarian regime theories Research method applied in this thesis is case study method using qualitative approach Through various blade analysis this thesis will explain the factors that affect the durability of Qadhafi's authoritarian regime in Libya that lasted more than four decades. There are some significant factors that contributed in Qadhafi s prolonged regime namely First Qadhafi s dominant influence in Libyan political structure since post revolution 1969 through RCC ASU and GPC These institutions were made to legitimate his power in Libya Second political freedom was restricted by applying the Green Book as the source of reference for Libyan constitution Third Qadhafi made strategic policy to diminish his opposition parties by establishing loyal and repressive institutions Third Qadhafi made good utilization of Libyan international relations and foreign policies And finally Qadhafi was able to build solid circle of power through loyal inter tribal coalitions.

Abstrak :
Disertasi ini mengkaji perubahan desain institusional melalui amandemen konstitusi dengan fokus pada pertarungan kepentingan dan kekuasaan atas perubahan kekuasaan presiden dalam konteks demokrasi presidensial. Penelitian ini menjelaskan pertanyaan berikut: 1) Bagaimana interaksi kepentingan dalam proses pembahasan dan perdebatan tentang perubahan kekuasaan Presiden dalam amandemen UUD 1945? 2) Bagaimana sistem presidensial Indonesia yang terbentuk berdasarkan hasil perubahan kekuasaan presiden dalam amandemen UUD 1945?, 3) Faktor-faktor apa saja yang membuat sistem presidensial Indonesia dapat berjalan dan berbeda dibandingkan dengan sistem presidensial di negara-negara lain? Studi ini menguji tiga teori utama: 1) teori kepentingan dari John Elster, 2) teori konsensus demokrasi dari Arent Lijphart dan Maswadi Rauf, dan 3) teori Scott Mainwaring tentang problematik sistem presidensial digabungkan dengan sistem multipartai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan penelusuran dokumen atau kepustakaan (library research) untuk memperoleh data. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pembahasan amandemen konstitusi terutama berkaitan dengan kekuasaan presiden diwarnai pertarungan kepentingan yang menghasilkan system presidensial yang tidak menegaskan fungsi masing-masing cabang pemerintahan. Temuan penelitian ini menunjukkan proses pembahasan amandemen konstitusi terkait kekuasaan presiden diwarnai oleh tarik-menarik dua kepentingan yaitu kepentingan kelompok (partai) dan kepentingan institusional (eksekutif dan legislatif). Pertarungan kepentingan tersebut mencapai konsensus dengan melahirkan sistem presidensial model Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain dengan ciri utama ketelibatan presiden dalam proses pembahsan rancangan undang-undang bersama DPR. Temuan penting penelitian adalah faktor konstruksi konstitusi yang dapat mengatasi deadlock antara eksekutif dan legislatif dengan mekanisme saling bypassing antara presiden dan DPR dalam proses pengambilan keputusan. Implikasi teoritis penelitian ini, menunjukkan bahwa teori kepentingan dari John Eslter tentang tiga tipe kepentingan ( kepentingan personal, kepentingan kelompok /partai politik, dan kepentingan institusional) tidak sepenuhnya berlaku. Dalam proses pembahasaan amandemen konstitusi lebih banyak terjadi pertarungan kepentingan kelompok (partai politik) dan kepentingan institusional. Sementara kepentingan personal kurang memainkan perannya. Studi ini mengkofirmasi teori konsensus demokrasi yang dikemukakan oleh Arend Lijphart dan Maswadi Rauf dimana pertarungan kepentingan para aktor bermuara pada konsensus sebagai bagian kesepakatan untuk lebih mengedepankan musyawarah ketimbang voting dalam pengambilan keputusan dan kekuatan fraksi-fraksi di MPR dalam proses pembahasana mandemen konstitusi relatif setara. Studi ini menunjukkan bahwa asumsi yang dibangun oleh Scott Mainwaring bahwa kombinasi presidensialisme dan multipartai dapat memungkinkan terjadinya deadlock yang berpotensi mengakibatkan kelumpuhan yang mengganggu kestabilan demokrasi tidak terbukti. Studi ini membuktikan sistem presidensial multipartai dapat berjalan di Indonesia dengan mengatasi masalah dalam hubungan eksekutif dan legislatif dengan konstruksi konstitusi yang, terutama, menciptakan mekanisme saling bypassing antara presiden dan DPR dalam pembahasan dan persetujuan undang-undang. ...... This study discusses the shift in institutional design resulting from a constitutional amandment that is centered on a conflict of interest and power over the change in presidential power in a presidential democracy. It aims to elaborate these three questions: first, the interaction of interests during the discussion and debate process concerning the change in the presidential power in the 1945 constitutional amendment; second, the presidential system that formed through the change in presidential power in the 1945 constitutional amendment; and third, the factors that allows Indonesia's presidential system to run and what distinguishes it with presidential systems in other countries. This study aims to corroborate three main theories: first, John Elster's theory of interest; second, Arent Lijphart's and Maswadi Rauf's theory of democratic consensus; and third, Scott Mainwaring's theory concerning problems that arise when a presidential system merges with a multiparty system. This research uses a qualitative approach, an in-depth interview with the elites of the House of Representatives regarding the issue, and library research to acquire data. This research concludes that the process of amending the constitution, specifically with regards to the presidential power, is highlighted with a conflict of interest, resulting in a presidential system that does not accentuate each of the governmental branches' function. The principal finding of this research reveals that in the process of amending the constitution, specifically the presidential power, there is a conflict of interest between the parties' interest and the institutional (executive and legislative) interest. One paramount finding of this research is the factors of constitutional construction that can overcome a deadlock between the executive and legislative using a bypassing mechanism between the president and the House of Representatives when making decisions. The theoretical implication of this research shows that John Elster's theory of interest on the three types of interest (personal, political party, and institutional) does not fully apply. The reason is that the conflict of interest between the political party and the institutional interest is dominant, while there is only a fraction of personal interest. This study confirms Arend Lijphart's and Maswadi Rauf's democratic consensus theory, where the conflict of interest of the actors amounts to the consensus of all the parties, instead of using a voting system when making decisions. This study reveals that Mainwaring's assumption that combining a presidential and multiparty system could result in a deadlock that may disrupt the democratic stability is not applicable. The reason is that Indonesia adopts such system, but has never faced a deadlock.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Sarekat Rakyat Surakarta, 1923-1926 yang menuliskan tentang sejarah organisasi pada masa pergerakan. Pada skripsi ini digambarkan tentang peranan Sarekat Rakyat Surakarta pada masa itu, di sini digambarkan tentang aktivitas, peranan tokoh, dan konflik-konflik yang terjadi antara Sarekat Rakyat Surakarta dengan organisasi lainnya, yakni organisasi penentang.

Sarekat Rakyat Surakarta merupakan organisasi bawahan dari Partai Komunis Indonesia seperti Sarekat Rakyat lainnya. Namun, di Surakarta ini Sarekat Rakyat digerakan oleh orang-orang muslim, yang merupakan basis massa terbesar gerakan tersebut. Gerakan ini dipimpin aleh H. Misbach, yakni seorang mubaligh atau tokoh yang berusaha mensinergikan kedua ajaran tersebut, yakni Islam dan Komunis.

Sarekat Rakyat (pada umumnya) merupakan organisasi pecahan dari Sarekat Islam. Sarekat Rakyat berdiri setelah adanya pertentangan dan perpecahan dalam Sarekat Islam antara kelompok komunis (yang diwakili oleh Semaun) dan kelompok Agus Salim dan Cokroaminoto. Setelah perpecahan tersebut kelompok komunis dalam Sarekat Islam membentuk kelompok-kelompok yang mendukung mereka dalam basis Sarekat Islam, ke dalam Sarekat Rakyat.

Sarekat Rakyat Surakarta didirikan pertama kali oleh H. Misbach pada tahun 1923, pada masa itu aktivitas SR Surakarta sangat terbatas karena adanya pelarangan berkumpul dan berorganisasi di daerah Surakarta. Setelah itu SR Surakarta mengalarni kemandegan karena penangkapan tokoh-tokoh dan ketua organisasi itu. Kemudian SR Surakarta kembali diaktifkan oleh seorang tokoh yang bernama Mas Marco Kartodikromo setelah adanya pencabutan pelarangan hak berkumpul di kota Surakarta.

Pada masa itu SR Surakarta mengalami kemajuan yang pesat, mereka memiliki jumlah anggota yang cukup banyak. Namun, hal tersebut tidak berlangsung secara lama karena organisasi ini mengalami kehancurannya setelah pemberontakan PKI tahun 1926 dan 1927. Setelah peristiwa itu, seluruh organisasi komunis di Indonesia dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda, dan tokoh dan anggota mereka banyak yang ditangkap dan dibuang.

---