Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk menunjang program pembangunan nasional yang baik dan terencana diperlukan suatu komunikasi yang cepat dan tepat, karena itu peranan Perum Pos dan Giro, adalah sangat penting khususnya dalam rangka pertukaran arus berita/surat, uang dan barang. Maka untuk itu diadakanlah perjanjian pengiriman uang (weselpos), barang (paketpos) dan berita (sura tpos). Melihat dari praktek yang ada terlihat bahwa kedudukan pemakai jasa lebih lemah dari pada Perum Pos Dan Giro yang berperanan sebagai penjual jasa. Dari hubungan hukum yang timbul, terdapat kemungkinan adanya kerugian yang diakibatkan baik oleh wanprestasi maupun dari perbuatan melanggar hukum salah satu pihak. Oleh karena itu diperlukan peraturan hukum dari penguasa demi menjamin kepentingan umum dan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa, agar mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Sebagaimana lazimnya perusahaan yang mempunyai hak monopoli dalam pengiriman surat, maka itikad baik dari pemegang monopoli dituntut pelaksanaanya oleh masyarakat pemakai jasa.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang terhadap prospek liberalisasi jasa dibidang pos dalam lingkup General Agreement On Trade In Service (GATS), kendala dan manfaatnya bagi Indonesia. Tahapan-tahapan liberalisasi jasa bidang pos di Indonesia dan hal-hal yang terkait dalam penyusunan Schedule Specific of Commitment (SoC). Penelitian thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap prospek liberalisasi industri dibidang jasa pos. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia belum membuka jasa khususnya bidang pos. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya bidang pos merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the prospects of liberalization in the field of postal services within the scope of the General Agreement On Trade In Services (GATS), the constraints and benefits for Indonesia. Stages of liberalization of the postal services sector in Indonesia and the things involved in the preparation of the Schedule of Specific Commitment (SoC). This thesis research is a normative study, because this study focuses on the research literature that examines the general principles of law, systematic laws, and synchronization with the legal and policy analysis of the prospects of the government's liberalization of postal services in the field of industry. Data were analyzed using qualitative methods preskiptif. From the results of this study indicate that Indonesia has not opened the field of postal services in particular. Indonesia's National Regulations in the field of postal services sector, particularly in the determination is the cornerstone of Indonesia's commitment in the GATS-WTO.