Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengenai analisis dampak penerapan imbalan pascakerja program imbalan kerja berdasarkan PSAK dan FAS yang diterapkan oleh Akuntan Perusahaan terhadap laporan keuangan serta dampak penerapan Exposure Draft PSAK 24 Revisi 2013 di PT HBS Penelitian dilakukan dengan studi literatur khususnya PSAK FAS dan ED PSAK Hasil penelitian berdasarkan laporan aktuaris independen sesuai dengan PSAK 24 Revisi 2010 dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan Penerapan PSAK 24 Revisi 2010 dengan metode pendekatan koridor menghasilkan liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pasti yang lebih rendah sebaliknya metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto dan mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain menurunkan jumlah ekuitas sebesar 1 49 persen Penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 menambah liabilitas neto mengurangi pendapatan komprehensif lain jumlah ekuitas dan beban imbalan pascakerja

---

ABSTRACT
This research of implementation impact analysis to financial statements for post employment benefit for defined benefit plans based on PSAK and FAS which implemented by Corporate Accountant also implementation impact of Exposure Draft PSAK 24 Revised 2013 at PT HBS This research was performed thru literature study especially PSAK FAS and ED PSAK Research result based on independent actuary report in accordance with PSAK 24 Revised 2010 and FAS 158 showed no difference calculation results on present value of defined benefit obligation and fair value of plan asset Implementation of PSAK 24 Revised 2010 with corridor approach method provided a lower of post employment benefit for defined benefit plans liability but without corridor approach method provided increase of net liability and recognized all actuarial losses in other comprehensive income by decreased of 1 49 percent Implementation of ED PSAK 24 Revised 2013 provided increase of net liability decrease other comprehensive income total equity and post employment benefit expenses

Abstrak :
ABSTRAK
Program imbalan pasca kerja merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang diberikan perusahaan bagi karyawannya. Menurut Undang ndash; Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayarkan imbalan pasca kerja meliputi Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24 revisi 2017 PSAK 24 revisi 2017 mewajibkan perusahaan untuk membukukan pencadangan kewajiban imbalan pasca kerja dalam Laporan Keuangan perusahaan. Kewajiban ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan arus kas perusahaan terganggu sebagai akibat dari berlakunya ketentuan UU No 13 Tahun 2003.Perhitungan pencadangan kewajiban imbalan pasca kerja dilakukan terhadap seluruh karyawan yang berhak mendapatkan imbalan pasca kerja berdasarkan usia dan lama bekerja karyawan menggunakan metode Projected Unit Credit dengan mempertimbangkan seluruh asumsi aktuaria yang ada yaitu asumsi tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat mortalitas, tingkat cacat tetap, tingkat pengunduran diri dan usia pensiun normal.Karya akhir ini akan menghasilkan perhitungan jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja dalam bentuk perhitungan Kewajiban Aktuaria, Biaya Jasa Kini dan Biaya Bunga yang akan diungkapkan pada Laporan Keuangan perusahaan sesuai PSAK 24 revisi 2017 baik sebagai biaya pada Laporan Laba Rugi perusahaan, maupun kewajiban pada Laporan Neraca Keuangan perusahaan.Hasil karya akhir ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan analisa untuk kebutuhan pencadangan dan memperhitungkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut perusahaan dapat menyelaraskan kewajiban aktuaria yang harus dipenuhi dengan strategi keuangan perusahaan dan memenuhi visi dan misi perusahaan.

---

ABSTRACT
The post employment benefits program is one of the employee benefits provided by the company. Under Law No. 13 of 2003 on employment, the company is required to pay post employment benefits covering Severance, the Working Period and the Reimbursement of Rights. The Statement of Financial Accounting Standard 24 revision 2017 requires the company to post a post employment benefit provision in the Company 39 s Financial Statement. This obligation is done to anticipate the possibility of the company 39 s cash flow is disrupted as a result of the enactment of the provisions of Law No. 13 of 2003.The calculation of provision for post employment benefits obligation is made against all employees who are entitled to receive post employment benefits based on the age and length of employment of employees using the Projected Unit Credit method taking into account all existing actuarial assumptions, namely discount rate assumption, salary increase rate, mortality rate, resignation rate and normal retirement age.The final work will result in the calculation of the amount of the Post Employment Benefit Liabilities in the form of the Actuarial Actuarial Liability, Current Service Cost and Interest Expense which will be disclosed in the Company 39 s Financial Statement in accordance with PSAK 24 revision 2017 either as expense in the Company 39 s Profit and Loss Report.This final paper can be used by companies to perform analysis for the needs of reserves and take into account the possibilities that will occur in the future. Based on these calculations, the company can align the actuarial obligations that must be met with the company 39 s financial strategy and fulfill the company 39 s vision and mission.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kualifikasi perusahaan yang dinyatakan sehat dapat dipastikan memiliki neraca yang akuntabel serta diikuti pencapaian pengelolaan kesejahteraan karyawan secara baik. Pemenuhan pencapaian ini mempunyai relevansi erat dengan tata kelola dan pengendalian mutu pada ruang lingkup bisnis perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, perusahaan yang bergerak dibidang industri apapun lazim menjalin kerjasama profesional dengan para konsultan aktuaria untuk mendapatkan edukasi dan guidance guna menghasilkan neraca dan laporan valuasi yang terbaik. Karya akhir ini menguraikan kajian tentang perspektif pengendalian mutu suatu perusahaan konsultan aktuaria yang dimitrai oleh perusahaan klien sebagai pemberi kerja. Penelitian case study dengan pendekatan applied research terhadap tiga perusahaan konsultan aktuaria, menjadi instrumen pengamatan dalam menyusun suatu proposisi yang mengakomodasi panduan pengendalian mutu kinerja konsultan dalam menyajikan laporan valuasi pada program imbalan pasca kerja. Kajian dalam karya akhir ini memuat mekanisme penyajian data, sistem validasi, asumsi, teknik perbandingan bersesuaian PSAK-24 dan regulasi terkait, uji data, valuasi, langkah proyeksi profit-loss, proses peering, hingga pada final report. Hasil studi pengamatan terhadap perbedaan baku standar yang diimplementasikan oleh para konsultan tergambarkan sangat beragam dan berlangsung dengan kelaziman umum. Kajian pada riset ini mendapatkan hasil perbandingan pada proses siklikal valuasi yang mengikuti mekanisme di internal konsultan cenderung kurang komprehensif dan berpotensi besar memberikan kesimpulan cadangan yang rentan berbeda jika dilakukan sensitivity testing pada laporan antar konsultan. Keberadaan suatu proposisi pada penelitian ini menjadi instrumen arahan untuk mendukung pencapaian efektifitas kegiatan valuasi secara optimal. Kontribusi hasil kajian dalam proposisi ini diperlukan dan dapat dimanfaatkan sebagai panduan di lingkungan pemberi kerja dalam pengendalian mutu aktivitas penyusunan laporan valuasi.

---

ABSTRACT
One of the requirements of companies to be classified healthy is to have an accountable balance sheet and a good management towards employee welfare. The fulfillment of these requirements has a close relationship with good governance and quality control in the company's business scope of operation. In order to achieve this, companies -irrespective of the industry they are in- usually engaged in professional collaboration with actuarial consultants to get the education and guidance in order to produce a good balance sheet and the best possible valuation. This thesis studies quality control function of actuarial consulting firm. Applied research towards 3 actuarial consulting firms gives a proposition that accommodates consultants' performance measurement tool in presenting valuation report of post-retirement benefits program. This thesis consists of the study of the mechanism of data presentation, system validation, assumptions, consistent comparison technique Indonesian SFAS-24 and its associated regulations, data testing, valuation, profit-loss projections steps, peering process, until the final report. The study finds that implemented process by the consultants are very diverse with predominance progress. This research compares cyclical valuation process among the consultants that potentially provide different conclusion if sensitivity testing is implemented in reports. The proposition became the instrument to support the effectiveness valuation activities. Furthermore, this proposition can be used as a guide for the employer in order to maintain quality control activities of preparation of valuation reports

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari pendanaan imbalan pasti pasca kerja terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan sampel 369 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Hasil regresi data panel membuktikan bahwa pendanaan imbalan pasti pasca kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi serta terhadap pemerintah, khususnya dalam pengembangan dan pengawasan pelaksanaan undang-undang terkait dengan pemenuhan kewajiban imbalan pasca kerja perusahaan serta penghindaran pajak.

---

ABSTRACT
This study focuses on the impact of defined post employment benefits funding on tax avoidance of Indonesian companies. This research is qualitative with a sample size of 369 companies listed in IDX with the period from 2012 to 2016. This study finds that the funding of defined benefit post employment benefit do not have an impact towards tax avoidance practices. This study is expected to contribute to the development of accounting knowledge and also to the government, especially for the development and supervision of policy implementation related to post employment benefits and tax avoidance.