Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Nurmaida Delviana, author

Perbandingan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung sebelum dan setelah adanya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: analisis penetapan nomor 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr. dan akta perjanjian perkawinan Y = Comparison of postnuptial agreement before and after the decision of the constitutional court No. 69/PUU-XIII/2015: analysis on decree of state court of justice number 141/Pdt.P/2015/PN.Bgr. and postnuptial agreement Y

Di Indonesia, terdapat dua jenis perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut dibuat sebelum dan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015. Dari hal itu timbul pertanyaan bagaimanakah perbandingan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan belangsung sebelum dan setelah adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015? Dengan menggunakan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ejos Micel Kiko, author

Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga atas Postnuptial Agreement: Studi Komparatif Indonesia dan Australia = Legal Protection for Third Party on Postnuptial Agreement: Comparative Study of Indonesia and Australia

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membuat terjadinya perubahan regulasi di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas postnuptial agreement dengan membandingkan antara Indonesia dan Australia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal berbentuk yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bella Fabiola, author

Pembagian dan pemisahan harta campur bulat pada postnuptial agreement yang telah dicatatkan tanpa diikuti dengan penetapan pengadilan (studi akta perjanjian perkawinan nomor 00 yang dibuat di hadapan notaris IM di KB) = The distribution and the separation of the community property in postnuptial agreements that have been registered without being followed by a court decision (study deed of marriage agreement number 00 made before notary IM in KB)

Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sepanjang Perkawinan (Postnuptial Agreement) yang isinya mengatur mengenai pembagian dan pemisahan atas harta campur bulat yang telah ada, selain harus dibuat dengan diikuti pencatatan pada Instansi yang berwenang, Postnuptial Agreement tersebut pun harus mendapatkan pengesahan melalui Penetapan Pengadilan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan batalnya Postnuptial Agreement...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Disa Victoria Deran, author

Perbandingan Pengaturan Postnuptial Agreement sebelum dan setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Serta Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Indonesia dan Belanda = Comparison of Postnuptial Agreement between before and after The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/ 2015 and Its Legal Effects against Third Parties Based on Indonesian and Dutch Laws.

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai postnuptial agreement sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2015, akibat adanya postnuptial agreement terhadap pihak ketiga yang telah membuat perjanjian sebelum pasangan suami isteri membuat postnuptial agreement berdasarkan hukum Indonesia dan Belanda serta peranan Notaris dalam pembuatan dan pengesahan postnuptial agreement...

2017

T48187

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alfan Halifa Pasha, author

Implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat dalam proses kepailitan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII-2015 = Juridical implications of marriage agreements made in the bankruptcy process in connection with the decision of the constitutional court of the Republic of Indonesia Number 69/PUU/XIII/2015

Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat dalam proses kepailitan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015, serta peranan Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung postnuptial agreement serta akibatnya bagi pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Sebelum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49592

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Raden Gitawati Purwana, author

Keabsahan Pembuatan Perjanjian Perkawinan yang Mengatur Akibat Hukum Perceraian di Hadapan Notaris Tanpa Diikuti Pengesahan oleh Kantor Catatan Sipil (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62/PDT/2022/PT DKI) = The Legality in Making a Postnuptial Agreement that Stipulates the Legal Consequences of a Divorce Attested by a Notary without being Followed by the Ratification from the Civil Registry Office (Study of the Verdict of the High Court for the Special Capit

Semestinya perjanjian perkawinan memuat harta benda perkawinan saja. Namun, dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta No. 62/PDT/2022/PT DKI, perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian. Sementara itu, di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 terdapat frasa “disahkan oleh Pegawai...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Syariful Alam, author

Analisis perbandingan hukum perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan di Indonesia, Belanda, dan Kanada (Ontario) = Comparative law analysis about postnuptial agreement between Indonesia, Netherland, and Canada (Ontario)

Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan menurut hukum Indonesia, Belanda, dan Kanada Ontario , dengan melakukan analisis terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peraturan di Belanda yaitu Nieuw Burgerlijk Wetboek NBW , serta peraturan di Kanada...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S69845

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian