Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan akses menjadi topik kajian yang penting karena proses redistribusi pembangunan dalam rangka pemerataan seringkali tidak menjangkau kelompok sasaran yang semula digariskan dalam program. Topik ini menjadi semakin penting di tengah gencarnya program penanggulangan kemiskinan dan berkembangnya anjuran pendekatan targeting dalam kebijakan pembangunan sosial di negara berkembang seperti Indonesia, yang menuntut dijangkaunya kelompok ?the poorest of the poor" sebagai bagian dari mekanisme jaminan sosial (safety net). Relevan dengan perspektif ini penelitian akses ini mengkaji pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di empat kelurahan/desa tertinggal di DKI Jakarta, yakni lokasi yang menyimpan banyak penduduk miskin dan khas untuk dikaji konteks dan kompleksitas manajemen pembangunan dan kebijakan perkotaan di DKI Jakarta.Pertama, penelitian ini berupaya menjawab sejauh mana keterjangkauan program IDT terhadap masyarakat termiskin. Dipersoalkan bagaimana pola distribusi paket bantuan kredit usaha yang disampaikan lewat program IDT di DKI Jakarta; baik untuk tahap awal dan pada tahap-tahap pengguliran berikutnya. Bagaimana pandangan petugas lapangan tentang penetapan prioritas penerima bantuan dan mengapa ada kasus-kasus yang layak menerima justru gagal dan sebaliknya yang tidak pantas menerima malah menerima bantuan tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan tingkat perbedaan karakteristik warga IDT dan non-IDT dari 4 variabel penting yakni intensitas pemanfatan sarana lingkungan, intensitas aktifitas kegiatan lingkungan, intensitas upaya akses dan koherensi terhadap gagasan program. Penelitian ini diakhiri catatan teoretik mengenai pemasalahan redistribusi pembangunan (equity) dan peran kelembagaan dalam menjamin jangkauan khalayak keluarga miskin dan aspek moralitas yang menyertai prosesnya.Kedua, penelitian berupaya menjawab mengapa bias seleksi program penanggulangan kemiskinan terjadi. Disimpulkan bahwa konstruksi sosial atau kelembagaan dalam proses akses yang diperkenalkan Bernard Schaffer berupa konsep queue atau `barisan' yang terdiri dari ' pintu-antrian-loket" tidak sepenuhnya mempunyai relevansi dengan konteks Indonesia karena pelaksanaan program lebih merupakan mobilisasi bukan seleksi. Kedua, secara kualitatif terbukti premis utama dari pandangan Zoe Mars tentang adanya keraguan struktural (structural ambiguity) di kalangan petugas lapangan yang mendorong mereka memilih anggota masyarakat yang relatif kaya sebagai sasaran program. lni dilakukan untuk menghindari resiko gagalnya bantuan dan kepentingan showcase yang berpengaruh pada konduite petugas. Kegagalan akses diproyeksikan dapat menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial (new-inequality) baru pada tingkat lokal.Sampel wilayah dalam penelitian ini adalah empat kelurahan/desa tertinggal di DKI Jakarta, masing-masing Galur, Cilincing, Kama!, dan Pulau Kelapa di Kepulauan Seribu. Pengumpulan data menggunakan survei satu tahap pada 480 orang dan 60 petugas lapangan serta sebanyak dua tahap untuk wawancara mendalam (33 informan) dan metode penyusunan tangga status pemilikan ekonomi Grandin (Grandin Wealth Ranking) untuk informasi 443 anggota Pokmas IDT. Kajian ini diharapkan memperkaya diskusi teoretik dalam ruang Iingkup sosiologi pembangunan dengan membangun konstruksi sosial di sekitar bekerjanya birokrasi pemerintah (state bureaucracy) dalam menjalankan peran pemerataan , khususnya dari sudut interaksi mereka dengan golongan miskin di perkotaan. Dalam lingkup diskursus pembangunan, kajian ini meneruskan tradisi telaah kritis tentang inkapasitas birokrasi (technocratic illusion in public policy) dan tentang perlunya demokratisasi ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan."

"Kelurahan Kaliabang Tengah memiliki pencapaian partisipasi yang paling rendah dibandingkan dengan Kelurahan lainya. Partisipasi dewasa yang terserap hanya 1.5% dari jumlah penduduk dewasa. Pencapaian partisipasi dewasa yang rendah di Kelurahan Kaliabang Tengah diikuti juga dengan rendahnya partisipasi penduduk miskin dan partisipasi perempuan. Penyebab rendahnya partisipasi di Kelurahan Kaliabang Tengah dengan menggunakan Model CLEAR antara lain: sosialisasi yang belum dilakukan secara luas, sehingga banyak masyarakat yang belum paham apa maksud dan tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Kemampuan menyediakan waktu untuk terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Kaliabang Tengah masih kurang. Partisipasi miskin juga rendah karena ketidakmampuan warga miskin untuk berswadaya sebesar 30% dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Sementara itu, partisipasi perempuan rendah karena program yang dikhususkan untuk perempuan masih kurang.

---

Compare to other villages, Kaliabang Tengah Village has the lowest participation achievement. Adult participants are only 1.5% of the adult population. The low adults participation the Kaliabang Tengah Village followed by low participation of poor and women participants belonging to the adult participants. The result of this study with Model CLEAR participation is the socialization which has not been implemented extensively. There?s so many people who do not understand what purpose of PNPM. As formal workers, the ability to provide their own time-being the low participation factor in Kaliabang Tengah Village. 30% of the low poor participation is because of the poor inability to do the self-help in PNPM. Meanwhile, the low female participation is because there are not many programs for women in the Kaliabang Tengah Village. The program mostly preferred in environment activities. So that woman are less facilitated in PNPM of Kaliabang Tengah Village."

"ABSTRAKPermasalahan kemiskinan dan lingkungan seringkali dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Namun pada kenyataannya, kemiskinan tidak luput dari masalah-masalah terkait lingkungan dan sebaliknya. Oleh karena itu tesis ini meneliti hubungan permasalahan kemiskinan dan lingkungan dalam hal penghidupan, kesehatan dan kerawanan terhadap bencana alam seperti kegagalan panen. Penelitian ini menggunakan data panel dari 32 propinsi antara kurun waktu 2001 sampai dengan 2010. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi, Granger causality, dan intertemporal indeks. Dengan menggunakan analisis korelasi, penelitian ini mengetahui: (1) hubungan yang erat antara tingkat kemiskinan di pedesaaan dengan tutupan hutan; (2) hubungan yang lemah antara kepadatan kemiskinan di pedesaan dengan tutupan hutan. Dengan menggunakan Granger causality, hubungan timbal balik antara kemiskinan dan permasalahan lingkungan dapat diketahui. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hubungan kemiskinan dan permasalahan lingkungan adalah non-bidirectional causalities. Intertemporal indeks juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui nexus antara kemiskinan dan permasalahan lingkungan secara spesifik disetiap propinsi. Lebih lanjut, penelitian ini juga melihat hubungan antara poverty-enviroment vulnerability dan HDI.

---

ABSTRACTPoverty and environment problems are often threated separately as an individual problem. However, there is huge of facts that the poor collectively could not be apart from the environment. Thus, several channels have been employed in this paper in order to investigate in which poverty and environment are associated. Those are livelihood, health and vulnerability links. Using a panel data set of 32 provinces ranged from 2001 to 2010, this study provides evidences on poverty and environment nexus by employing various methods. The findings verify: (a) high correlation on rural poverty rate and forest coverage; (b) weak correlation on rural poverty density and forest coverage. This paper also confirms on causality testing that results in non-bidirectional causalities. Rather, evidently it is causal relationship from rural poverty to forest. In order to find the nexus in each province, poverty-environment indices were constructed and result in various degree of poverty-environment vulnerability. Specifically, performance for each province across time also has been examined and results also in various poverty-environment vulnerability reductions. Finally, additional result on poverty-environment vulnerability and HDI relationship has given a meaningful insight that higher HDI constitute lower poverty-environment vulnerability."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitaskesehatan, serta beberapa faktor lain seperti PDRB dan infrastruktur jalan sebagaivariabel kontrol, terhadap kemiskinan di 25 Kabupaten/Kota di Provinsi JawaBarat pada tahun 2006-2010. Metodologi yang digunakan adalah regresi datapanel dengan metode fixed effect model. Hasil estimasi menunjukkan bahwajumlah SD, jumlah SMP, jumlah Puskesmas, infrastruktur jalan dengan lag 2tahun, dan PDRB atas dasar harga konstan dengan lag 2 tahun berpengaruhsignifikan terhadap pengurangan penduduk miskin di Jawa Barat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the impact of the availability of education and healthfacilities, as well as several other factors such as GDP Regional and roadinfrastructure as a control variable, to the poverty in 25 Districts/Cities in WestJava Province in 2006 until 2010. The methodology used is a panel dataregression with fixed effect model method. The result shows that the availabilityof elementary school, secondary school, health centers, the addition of road withtime lag 2 years, and an increase in real GRDP with time lag 2 years significantlyreduce the poor in West Java."

"ABSTRAKBanyak negara berkembang masih terpuruk dalam kemiskinan. Indonesia, yangtelah menunjukkan perkembangan positif dalam pengentasan kemiskinan, jugamasih memiliki banyak daerah yang terbelakang. Banyak penelitian menyebutkanbahwa tingkat partisipasi tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.Kendati demikian, sedikit yang membahas tentang pengaruh tingkat partisipasitenaga kerja perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakanpendekatan data panel pada tingkat provinsi, paper ini bertujuan untuk menelititentang pengaruh tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap usahapengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinanhubungan timbal balik antarvariabel, metode system Generalized Method ofMoment yang dikembangkan oleh Blundell-Bond (1998) diterapkan. Dari estimasiditemukan bahwa tenaga kerja wanita berkontribusi dalam penurunan tingkatkemiskinan di Indonesia. Olehkarena itu, kebijakan pemerintah yang lebih pekaterhadap masalah jender diperlukan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

---

ABSTRACTMany developing countries still suffer from poverty. Indonesia, which has beenshowing positive progress in terms of poverty alleviation, still has many deprivedregions. There is a lot of studies prove that employment could affect povertyincidence. Nevertheless, there are only a few studies about the effect of femaleemployment on poverty alleviation. By using provincial panel data approach, thisstudy aims to find the role of female employment on poverty alleviation inIndonesia. To handle the possibility of reverse causality, the system GeneralizedMethod of Moment developed by Blundell-Bond (1998) is employed. From theestimation, we find that female employment contributes to the poverty reductionin Indonesia. Therefore, a broader gender-sensitive policy is required in order toreduce poverty."

"Tesis ini meneliti tentang kemiskinan kota di Jakarta dari sisi gender dan migrasi. Perspektif gender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membandingkan karakteristik kemiskinan rumah tangga perempuan di kota dan rumah tangga laki-­laki, sementara perspektif migrasi yang dimaksud adalah membandingkan karakteristik kemiskinan rumah tangga migran dan rumah tangga non migran. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Data Migrasi hasil pendataan program perlindungan social (PPLS) 2011. Analisis dilakukan melalui dua metode, yakni secara deskriptif dan dengan menggunakan metode regresi logistic. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah, seperti beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), tingkat pendidikan kepala rumah tangga (SD, SMP, SMA-­keatas), kepala rumah tangga pada kelompok umur di atas 64 tahun (age_tua), jenis kelamin kepala rumah tangga (jk), status pekerjaan kepala rumah tangga informal/formal (inf), kepemilikan KTP DKI Jakarta (KTP), lama tinggal kepala rumah tangga (migran), jumlah anggota rumah tangga (jml_art), rasio jumlah anggota rumah tangga yang bekerja terhadap jumlah anggota rumah tangga (ras_bekerja), angka ketergantungan/dependency ratio dalam rumah tangga (dep_rasio), luas lantai per kapita (j_lt), jenis lantai rumah (d_lt), status kepemilikan rumah (d_rmh), akses terhadap air bersih (d_air), dan akses terhadap tempat pembuangan akhir tinja (d_jamban). Hasilnya, varibel yang menjadi determinan kemiskinan perempuan di Jakarta adalah Jumlah ART, Dependecy Ratio, Status pekerjaan (Informal), Luas lantai < 8m2, Jenis lantai rumah, Sanitasi buruk, Usia KRT diatas 64 tahun, Pendidikan kepala rumah tangga, Proporsi jumlah ART yang Bekerja, Status Kepemilikan Rumah, Akses terhadap Air bersih, dan Penerima manfaat program perlindungan sosial. Kemudian variabel yang menjadi determinan kemiskinan migran di Jakarta adalah Jumlah ART, Dependecy Ratio, Status pekerjaan (Informal), Luas lantai < 8m2 , Jenis lantai rumah, Sanitasi buruk, Usia KRT diatas 64 tahun, Pendidikan kepala rumah tangga, Proporsi jumlah ART yang Bekerja, dan Akses terhadap Air bersih.

---

This thesis examines the urban poverty in Jakarta in terms of gender and migration. Gender perspective in this research mean to compare the poverty characteristics of women and men households , while migration perspective mean to compare the poverty characteristics of migrant and non-­ migrant households . The data used in this study comes from the Integrated Data Base (BDT) which is managed by the National Team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K) and Migration Data from data collection on social protection program (PPLS) 2011. The analysis was performed in two methods, descriptively and logistic regression. The variables used in this study are the social assistance provided by the government , such as rice for the poor (Raskin), Family Hope Program (PKH), and health insurance (jamkesmas) , the level of education of household head (SD, SMP, SMA-­keatas) , household heads in the age group above 64 years (age_tua), gender of household head (jk), employment status of the head of household (inf), ownership of Jakarta ID card (KTP), length of stay of the head of the household (migrant), number of household members (jml_art), the ratio of the number of household members who work on the number of household members (ras_bekerja) , the dependency ratio in the household (dep_rasio), floor area per capita (J_lt), the type of the floor of the house (d_lt), home ownership status (d_rmh), access to clean water (d_air) , and access to the place of final disposal of feces (d_jamban). The result of the research, which becomes the determinant variables of poverty among women in Jakarta are the number of household members , dependecy ratio , employment status ( Informal ) , floor area < 8m2 , the floor type , bad sanitation , Age of the head of household was over 64 years, education of the head of household, proportion of member of household that work, Home Ownership status, access to clean water, and beneficiaries of social protection programs. Meanwhile, the determinant variables of urban poverty among migrants in Jakarta is the number of household members, dependecy ratio, employment status (Informal) , floor area < 8m2 , the floor type, bad sanitation, Age of the head of household was over 64 years, education of household head, proportion of member of household that work, and access to clean water."