Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kondisi kemiskinan dengan berbagai dimensi dan implikasinya merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang menuntut pemecahan. pembangunan masyarakat diharapkan akan dapat tampil sebagai salah satu alternatif untuk melakukan upaya pemecahan dan perbaikan kondisi tersebut.

Untuk menaggulangi berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan diperlukan upaya represive disamping upaya preventive melalui pemberdayaan masyarakat bagi penyandang masalah sosial maupun sumber dan potensi penanganan.

Salah satu program yang merupakan pemulihan (recovery) dari program JPS adalah program P2KP (proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan). P2KP dimaksudkan untuk memajukan perekonomian daerah secara berkelanjutan dengan pendekatan penguatan pemberdayaan masyarakat (community based development) P2KP merupakan program penanggulangan kemiskinan di kota yang dilakukan dengan memperkuat lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Tujuan P2KP adalah mempercepta penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian bantuan modal usaha untuk pengembangan kegiattan usaha produktif dan pembangunan prasarana dan sarana yang medukung kegiatan sosial ekonomi perkotaan. Selain itu P2KP memberikan bantuan langsung kepada masyarakat kota, yang dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat penciptaan kesempatan kerja, pencptaan kegiatan ekonomi produktif dan pemasarannnya seta pelatikan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi produktif

Salah satu kelurahan yang menjadi sasaran p2KP adalah kelurahan karang anyar kecamatan sawah besar jakarta pusat. Dalam penelitian ini akan diketahui mengenal model kegiatan yang diterapkan P2KP, hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan P2KP, model kegiatan yang perlu dikembangkan pada P2KP.

PEnelitian ini adalah penelitian terapan (action research) yang menurut penjabarannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kulitatif. dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung sebagai fasilitator kelurahan karang anyar selama dua tahun. dalam penelitian ini ada siklus yang harus dilalui yaitu "tahap melihat" yang didalamnya adalah pengumpulan informasi yang relevan dan penggambaran situasi. tahap kedua adalah "tahap berpikir: yang didalamnya adalah penelusuran dan analisis seta penginterpretasian dan penjelasan. sedangkan tahapan ketiga adalah "tahap bertindak" yang didalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

penelitian ini dilakukan diwilayah sasaran P2KP kelurahan karang anyar yang difokuskan di RW 01,02 serta RW 07. Adapaun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 11 wilayah sasaran P2KP dikeluarahan karang anyar, wilayan RW 01,02 serta RW 07 ini merupakan wilayah yang paling padat penduduknya serta paling kumuh. penelitian ini dimulai pada bulan mei 2001 sampai dengan bulan oktober 2000, namun penelitian ini sempat terhenti selama 2 bulan yaitu bulan april-juni 2001, karenan kesibukan BKM karang anyar dan fasilitator dalam membuat proposal warga yang akan menjadi anggota KSM. Waktu penelitian terhitung sejak bulan mei 2000 dengan alasan bahwa peneliti sudah mulai terlibat langsung bahkan lima bulan sebelumnnya.

dari permasalahan yang ada di wilayah sasaran program, maka intervensi yang dilakukan adalah dengan pemberian pinjaman danan bergulir kepada anggota masyarakat, pemdampingan terhadap ksm untuk mejadikan KSM sebagai wadah tempat berkumpul dan berkarya warga dalam mewujudkan kesejahteraan serta pembentukan forum musyawarah BKM dalam rangka menjaga independensi BKM serta berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memantau kinerja BKM yang diharapkan dapt menjamin keberlanjutan P2KP setelah pasca proyek

selanjutnya peneltiian ini menyimpulkandan merekomendasikan mengenai program yang ditelah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan P@KP yaitu kepada anggota KSM, BKM serta kepada pemerintah sebagai pembuat program

Abstrak :
ABSTRAK Kemiskinan merupakan fenomena multi-dimensi yang memerlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan. Maka, pengawasan yang dilakukan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan juga harus dilaksanakan secara lintas sektoral. Fungsi ini diamanahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Penelitian ini akan menggambarkan kedudukan dan wujud peran BPKP serta penilaian pihak lain dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PPPK). Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist. Teori yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis adalah gagasan pengawasan fungsional dari Taylor bahwa pengawas internal/fungsional berperan membantu atasan dalam menjamin tercapai atau tidaknya pekerjaan yang dilakukan bawahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait serta melalui studi terhadap dokumen-dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa peran BPKP sebagai pengawas internal dalam PPPK telah didukung dengan perubahan struktural untuk menjamin independensi. Meskipun begitu, peran BPKP belum didukung oleh perbaikan fungsi struktural sehingga ditemukan peran BPKP belum berpengaruh secara signifikan pada level pelaksanaan program.

---

ABSTRACT Poverty is believed as a multi-dimension phenomenon that needs cross sectoral and cross stakeholders efforts to alleviate it. Therefore, the supervision over the poverty alleviation program must be carried by the same perspective. The Financial and Developmental Supervisory Board (known as BPKP in Indonesian acronim) is mandated to be responsible for this cross sectoral supervision over Poverty Alleviation Acceleration Program. The research was held through postpositivist approach. Theory used in analyzing the collected data is the idea of functional supervision by Taylor about the role of a specialized division created to help the superior to assure that the subordinate do the work assigned. The data was collected through in-depth interview with related parties and a study over related documents. The research found that BPKP?s role as an internal supervisor for President has been supported by structural change to ensure independency. Nevertheless, that structural change wasn?t accompanied by functional change so that the research found BPKP?s role doesn?t affect program implementetion significantly.