Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan konformitas dan pengetahuan politik terhadap dukungan pemilih pada kebijakan populis kandidat dalam pemilu. Sebanyak 133 partisipan dalam penelitian ini membaca skenario tentang Pemilu Presiden dengan dua pasangan calon yang mengusung kebijakan populis vs nonpopulis serta didukung oleh organisasi kelompok agama mayoritas. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat ukur pengetahuan politik yang dirancang sendiri oleh peneliti dan alat ukur the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) yang dikembangkan oleh Feldman (2003). Data dianalisis dengan menggunakan teknik multiple regression dengan mengontrol variabel demografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konformitas dan interaksi antara konformitas dengan pengetahuan politik memprediksi pilihan pada kandidat dengan kebijakan populis. Namun, berlawanan dengan hipotesis, pengetahuan politik justru memprediksi dukungan pada kebijakan populis. Temuan ini mengkonfirmasi temuan sebelumnya bahwa dukungan pada kebijakan populis lebih kuat berhubungan dengan norma berupa pilihan kebanyakan orang.

---

The aim of this study was to examine the influence of conformity and political knowledge on voters’ policy preference. Participants in this research were college students (N=133). Participants in this study read a scenario about an election. One candidate proposed populist policy and supported by majority group in Indonesia. The other candidate proposed non-populist policy. Participants were assessed using political knowledge measurements which made by the researcher of this research and the Social Conformity-Autonomy Beliefs (SCA Beliefs) by Feldman. Researcher used multiple regression as the statistical technique in order to test the hypothesis. The result of this study showed both conformity and political knowledge have significant relationship with voters’ policy preference. Contradict to the previous studies, political knowledge predict voters’ support towards populist policy. This finding confirm previous research finding, populist policy get more support due to its’connection to people’s value.

"

"Skripsi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai proses rekonstruksi citra Donald J. Trump dan empat usulan kebijakannya sebagai calon presiden Amerika Serikat oleh Fox and Friends dalam pemilihan presiden 2016. Sedangkan perspektif teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis mengacu pada framing theory yang digunakan. diprakarsai oleh Robert Entman. Dalam perspektif yang diambil, dapat dibuktikan bahwa proses framing menunjukkan positioning Donald J. Trump pada sebuah wacana politik dalam peliputan kebijakan. Proses tersebut akan menjelaskan struktur pembentukan citra Donald J. Trump selama masa kampanye. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur dan analisis dokumen pada sampel liputan acara. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa peristiwa tersebut telah direkonstruksi dalam menggambarkan citra Donald J. Trump dan kebijakannya.

---

This thesis is intended to answer research questions regarding the process of reconstructing the image of Donald J. Trump and his four policy proposals as a candidate for president of the United States by Fox and Friends in the 2016 presidential election. Meanwhile, the theoretical perspective used as the basis for the analysis refers to the framing theory used. initiated by Robert Entman. In the perspective taken, it can be proven that the framing process shows Donald J. Trump's positioning on a political discourse in policy coverage. This process will explain the structure of the image formation of Donald J. Trump during the campaign period. Furthermore, this study uses a qualitative method with literature studies and document analysis on the sample coverage of the event. Thus, the conclusion that can be drawn from this research is that the event has been reconstructed in describing the image of Donald J. Trump and his policies."

"Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 merupakan salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang pro-rakyat. Hal tersebut dapat terjadi karena calon presiden dan calon wakil presiden akan berlomba-lomba dalam membuat rancangan kebijakan publik yang dimasukkan kedalam visi mereka, sehingga masyarakat dapat memilih mana yang lebih peduli terhadap mereka dan lebih mengutamakan kepentingan golongannya. Kebijakan publik merupakan produk politik, sehingga unsur-unsur politik mewarnai kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan publik yang pro-rakyat melibatkan publik dalam setiap tahap penyusunan, realistik, jelas tolak ukur keberhasilan, jelas dasar hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih atau bertentangan. Pada dasarnya kebijakan publik di Indonesia tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik. Dengan adanya pemilihan presiden tahun 2014 ini, Indonesia diharapkan memiliki pemimpin yang dapat membentuk dan menjalankan kebijakan yang pro-publik (pro-rakyat) sehingga masalah-masalah di negeri ini dapat teratasi.

---

The importance of community participation in the 2014 presidential election is one way to create pro-people policies. This can happen because presidential candidates and vice presidential candidates will compete to create public policy plans that are included in their vision, so that people can choose which one cares more about them and prioritizes the interests of their group. Public policy is a political product, so political elements color the resulting policies. Pro-people public policies involve the public at every stage of preparation, are realistic, have clear benchmarks for success, have a clear legal basis, and there is no overlap or conflict between policies. Basically, public policy in Indonesia is not always oriented towards the public interest. With the 2014 presidential election, Indonesia is expected to have a leader who can form and implement pro-public (pro-people) policies so that the problems in this country can be resolved."

"Debat Calon presiden Amerika Serikat telah berlangsung sebelum Presiden Bush meraih kemcnangan pemilihan umum di bulan November yang lalu, Perdebatan ini lebih dari sekedar sebuah peristiwa polmk biasa karena sekaligusjuga merupakan teks yang memaparkan perdebatan panjang maknia dan nilai keyakinan liberal bangsa Amerika. Hasil pemihhan menunjukkan betapa tajamnya instinct politik George W Bush dan Karl Rove. Mereka berhasil membaca gclagak kultural Amerika Serikat demi menyusun sebuah dukungan politik mayoritas bagi kepcmimpinan George W, Bushdi tahun 2004-2008"

"ABSTRAKDalam penelitian ini peneliti ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia- Lima Presiden telah memimpin Indonesia semenjak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Setiap pemimpin bangsa menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 sebelum perubahan dipilih melalui sistem perwakilan rakyat, oleh karenanya Maj elis Perwakilan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi rakyat memegang peranan penting dalam menentukan pemilihan presiden di Indonesia. Ironisnya, pemimpin yang dipilih oleh rakyat selalu diberhentikan dari jabatanya atas tuntutan rakyat yang memilihnya, kecuali presiden Indonesia yang kelima Megawati Soekarnoputri yang sampai saat ini masih memegang tampuk kekuasaan tertinggi negara. Tuntutan untuk turun dari jabatan sebagai Presiden oleh karena rasa ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat merasa kekuasaan Presiden terlalu luas, Presiden seolah-olah merupakan pusat dari segala kekuasaan. Ketidakterlibatan rakyat secara langsung untuk memilih presiden menimbulkan tuntutan rakyat agar merubah sistem pemilihan presiden yang telah dipergunakan selama ini. Dengan dukungan yang besar dari berbagai partai politik yang merupakan wakil rakyat akhirnya, Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang pengangkatan Pres iden dirubah dan ditetapkan menjadi Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Keempat tahun 2002. Walaupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu kesatuan tetapi dalam tesis ini penelitian hanya menitik beratkan pembahasan pada pemilihan Presiden. Undang-Undang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah disahkan pada tanggal 7 Juli 2003 dalam Sidang Paripurna DPR. Pro dan kontra bermunculan terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja disahkan. Publik beranggapan bahwa produk DPR tersebut merupakan lambang arogansi DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pembuat Undang-Undang setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya melaksanakan demokrasi secara murni melalui pemilihan Presiden langsung di Indonesia."

"Pemisahan waktu pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dengan pemilihan legislatif sering menghasilkan pemerintahan yang terbelah pada pemerintahan dalam sistem presidensial. Kondisi tersebut dikarenakan hasil yang tidak kongruen antara hasil dari pemilihan presiden dengan hasil dari pemilihan legislatif. Komposisi yang terbentuk memunculkan presiden seringkali tidak didukung oleh kekuatan suara mayoritas di parlemen dan hal tersebut dapat menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil dan efektif. Ditambah kondisi multipartai yang tumbuh seiring jalannya pemerintahan presidensialisme diIndonesia. Maka dari itu ide desain pemilihan umum serentak memungkinkan akan menghasilkan efek ekor jas bagi partai politik yang terpilih di dalam pemiihan umum legislatif. Efek ekor jas tersebut merupakan suatu kondisi pemilih yang cenderung memiliki kesamaan dalam memilih partai politik yang mengusung calon presiden yang didukungnya, sehingga komposisi partai politik yang lolos di parlemen akan kongruen dan Presiden terpilih memiliki dukungan mayoritas. Penerapan ambang batas presiden dalam konteks pemilihan umum serentak bertujuan untuk membatasi jumlah kandidat calon presiden sehingga nantinya fragmentasi partai politik di parlemen tidak semakin banyak dengan demikian pemilihan umum serentak dapat berlangsung secara efektif dan dapat menghasilkan stabilitaspemerintahan.

---

Separation of the time of voting in presidential elections with legislative elections often results in a divided government in a presidential system. This condition is due to the incongruent results between the results of the presidential election and the results of the legislative elections. The composition formed to bring up a president is often not supported by the power of the majority vote in parliament and this can lead to an unstable and effective government. Coupled with multiparty conditions that have grown along with the presidential government in Indonesia. Therefore, the idea of a simultaneous general election design that will produce coattail effects for the political parties elected in the legislative election. The coattail effect is a condition of voters who tend to have similarities in choosing political parties that carry the presidential candidates they support,so that the composition of political parties that qualify in parliament will be congruent and the elected President has majority support. The application of presidential threshold in the context of simultaneous general elections aims to limit the number of candidates for presidential candidates, later the fragmentation of political parties in the parliament does not increase, so that simultaneous general elections can take place effectively and can produce governmentstability."

"Bantuan sosial memungkinkan untuk memperkuat kontrak sosial antara warga negara dan pemerintah. Bantuan sosial dapat memengaruhi keputusan individu dalam partisipasi memilih melalui faktor ekonomi, persepsi terhadap pemerintah, dan modal sosial. Pengalaman berpartisipasi dalam bantuan sosial memengaruhi persepsi terhadap kemampuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini melihat dampak bantuan sosial pada partisipasi memilih dalam pemilihan presiden. Estimasi dengan menggunakan dataset IFLS, menumakan bahwa kesalahan penargetan maupun komplementaritas bantuan sosial memiliki hubungan positif dengan partisipasi seseorang dalam pemilihan presiden. Berdasarkan estimasi dengan model logistic random effect,ditemukan bahwa efek marginal rata-rata bantuan sosial terhadap peluang partisipasi seseorang dalam pemilihan adalah 0.1-0.2 %.

---

Social protection can strengthen the social contract between citizens and government. Social protection can influence individual decisions on voting participation through the economy, social capital, and their perception of government. The experience of participation in poverty targeting can influence people‘s perceptions of their leaders and trust in the government‘s ability to provide for the welfare of its citizen. This paper assesses the impacts of social protection on voting participation in the presidential election. Estimates with the

IFLS dataset show that both of mistargeting and complementarity of social protection have a positive relationship with voting participation in the presidential election. Using a logistic random effect model we find that the average marginal

effect of social protection on the voting participation ranges from 0.1-0.2 %."

"Tulisan ini menggambarkan kondisi dan peran media massa sebagai sarana pemberi informasi dan pemantau selama masa Pemilihan Presiden RI tahun 2014 lalu. Media massa juga dianggap mampu menyusun realita dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi wacana yang memiliki kekuatan mengkampanyekan politik. Calon presiden dan wakil presiden bersaing dengan menerapkan strategi komunikasi yang ampuh guna memenangkan kompetisi di ajang Pemilu 2014. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan pemikiran peran media massa dan teori komunikasi massa dan komunikasi politik yang dikemukakan oleh Paul F. Lazarsfeld dan Elihu Katz.

---

This paper describes the condition and the role of the mass media as a means of giving information and monitoring during the 2014 Presidential election last. The mass media are also considered to be able to compile the reality of the events that happened to be a discourse that has the power of a political campaign. Candidates for president and vice president compete with each other by implementing effective communication strategy in order to win the competition in the general election 2014. The discussion is done by using thought the role of mass media and mass communication theory and political communication presented by Paul F. Lazarsfeld and Elihu Katz.

"