Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini ingin melihat bagaimana bingkai pemberitaan atau framing yang dilakukan harian Kompas terhadap gaya komunikasi dan gaya kepemimpinan Joko Widodo pada 100 hari kepemimpinanya sebagai gubernur DKI Jakarta dan bagaimana konstruksi realitas yang hendak dibangun oleh mediaKompas dalam pemberitaannya seputar gaya berkomunikasi dan kepemimpinan Joko Widodo.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Sementara teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik analisis framing model William A. Gamson dan Modigliani.Objek penelitian ini adalah berita yang dimuat oleh harian Kompas tentang gaya komunikasi dan kepemimpinan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan rentang waktu dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan 22 Januari 2013 yaitu 100 hari kepemimpinan Joko widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis framing dengan menggunakan Model Gamson dan Modigliani, penelitian ini menemukan 5 frame yang dihadirkan oleh harian Kompas dalam pemberitaanya terhadap gaya komunikasi dan kepemimpinan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dari hasil frame tersebut terlihat bahwa pemberitaan harian Kompas cendrung positif kepada Jokowi

---

ABSTRAK

This research was implemented to figure out the framing applied by Kompas News towards the communication and leadership style of Joko Widodo during 100 days of his leadership as the Governor of Jakarta and how the reality construction designed by Kompas Media presented by its news discussing about the communication and leadership style of Joko Widodo. This research applied the qualitative approach with constructive paradigm. The analysis technique used in this research was the analysis technique of framing model Willian A. Gamson and Modilgliani. The object of this research was the news presented by Kompas News discussing about the communication and leadership style of Joko Widodo as the Governor of Jakarta with periode of time from October 15th 2012 to January 22nd 2013.

The result of the research analysis revealed 5 frames presented by Kompas News in its news towards the communication and leadership style of Joko Widodo as the Governor of Jakarta. The framing result revealed that Kompas News constructed Jokowi as the leader with transformation and transaction mission with equalitarian communication style

Abstrak :
Mulai PEMILU 2004, rakyat Indonesia memilih sendiri calon presiden dan wakil presidennya. Salah satu fenomena yang terlihat cukup menonjol pada masa PEMILU 2004 adalah penggunaan media massa oleh para partai politik sebagai sarana mereka berkampanye. Menurut pandangan penulis sosialisasi kampanye lewat media massa ini berjalan cukup efektif karena masyarakat menjadi lebih mengerti akan situasi politik dan juga bisa memiliki sumber informasi tambahan untuk membantu mereka menentukan pilihan. Hal ini berdasarkan pendapat Harsono Suwardi yang menuliskan bahwa di dalam kehidupan berpolitik fungsi media adalah sebagai penyebar berita kepada khalayaknya secara netral, tanpa memihak dan harus mampu menunjukakan sikap imparsial. Penelitian ini menggunakan Iandasan teori agenda setting oleh M.E. McCombs dan D.L. Shaw pada tahun 1972, agenda setting oleh Lang and Lang dan juga agenda setting oleh David. H. Weaver pada tahun 1981. Objek penelitian terfokus pada media televisi dan surat kabar karena kedua bentuk media ini merupakan media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan juga paiing banyak digunakan oleh partai politik dalam berkampanye. Jenis penelitian ini adalah evaluatif yaitu untuk melihat bagaimana peranan media massa pada suatu peristiwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif sederhana yang sifatnya deskriptif Secara lebih spesifik lagi metode yang digunakan adalah metode analisis isi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media massa khususnya media televisi dan surat kabar memang memjliki peranan dalam kampanye PEMILU Presiden 2004 khususnya beqaeran sebagai penggambar objek para pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim suksesnya pada masa kampanye PEMILU 2004. Implikasi akademis dari penelitian ini akan memperbanyak mengenai kajian-kajian komunikasi mengenai media massa khususnya dengan teori agenda setting, dan dengan hasil penelitian ini akan dapat dUadikan masukan ataupun pembanding bagi peneliti yang akan mengangkat tema peneiitian yang sejenis. Implikasi empiris dari penelitian ini adalah agar para pemain politik lebih menyadari bahwa media massa bukan saja sebagai tempar penyaluran pesan tetapi media massa dapat membuat penggambaran mereka dengan berita kampanye, dan pemanfaatan media massa sebaiknya lebih mempertajam artikel ataupun tayangan mengenai berita kampanye politik sehingga tidak akan terjadi suatu kesalahan informasi bagi pengguna informasi tersebut.

Abstrak :
Studi ini berupaya melihat bagaimana hubungan kerja sama antara media lokal dan pemerintah lokal. Secara lebih spesifik penelitian ini ingin melihat apakah kerja sama tersebut mengganggu kebebasan pers dari media lokal dalam memberitakan isu-isu terkait aktivitas dan kebijakan pemerintah lokal. Riset ini didasari latar belakang banyaknya kerja sama yang dibuat oleh pemerintah lokal dengan media lokal dalam hal pemberitaan aktivitas-aktivitas pemerintah lokal pada era otonomi/desentralisasi pemerintahan daerah. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kebebasan pers lokal yang memiliki hubungan kerja sama dengan pemerintah lokal. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi politik komunikasi dari Mosco dengan fokus melihat komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Konsep-konsep lain yang digunakan untuk menganalisis data adalah media capture, strategi dan taktik finansial pemerintah dalam mendominasi media, serta model hierarki pengaruh. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Media yang dipilih adalah media daring lokal di Jawa Barat, yaitu Media Jabar 1 dan Media Jabar 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media lokal yang bekerja sama dengan pemerintah lokal telah menggeser fungsi media yang tadinya sepenuhnya untuk ruang publik, sekarang sebagian ruang itu digunakan untuk corong pemerintah. Media dijadikan telah menjadi alat tukar yang ditransaksikan dengan pemerintah lokal. Akibatnya ruang-ruang untuk melayani publik di media semakin berkurang atau menyempit, karena sebagian ruang itu digunakan untuk suara pemerintah lokal. Lebih jauh lagi media lokal sudah kehilangan fungsi sebagai alat kontrol bagi pemerintah, juga kehilangan fungsi penyedia informasi alternatif untuk mengimbangi suara pemerintah di tengah publik. Jadi, ada relasi kuasa yang timpang antara pemerintah lokal terhadap media lokal. Implikasinya adalah media lokal tidak dapat menjalankan kebebasan pers dengan baik. Padahal media yang bebas adalah salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan desentralisasi demokratis. ......This study investigates the relationship between local media and local government, with a particular focus on whether such cooperation interferes with the freedom of local media in reporting issues related to local government activities and policies. This research stems from the background of numerous collaborations between local governments and local media in reporting local government activities in the era of autonomy and decentralization. The study aims to examine the press freedom of local media that maintain cooperative relationships with local governments. The theoretical framework of this research is based on Mosco's political economy of communication, emphasizing commodification, spatialization, and structuration. Moreover, it used other concepts to analyze the data include media capture, government financial strategies and tactics in dominating media, and the hierarchy of influences model, as well. A qualitative case study approach is employed, focusing on two local online media outlets in West Java: Media Jabar 1 and Media Jabar 2. The findings reveal that local media collaborating with local governments have shifted their role from solely serving the public sphere to partially acting as government mouthpieces. Media has become a transactional medium, exchanged for local government funds. Consequently, the space dedicated to serving the public in the media has been diminished, as part of it is used to propagate the local government's voice. Furthermore, local media have lost their function as government watchdogs and as providers of alternative information to balance government narratives within the public sphere. This results in an unequal power relationship between local governments and local media, hindering the proper exercise of media freedom. Ultimately, the presence of free media is a crucial indicator of successful democratic decentralization.