Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"As a prerequisite for life, every human being needs clean water. The more populated an area is, the more volume of water needed. Jakarta as a metropolitan city and the most populated area of Indonesia also face the same condition: its 12 million population needs kilotons of water daily. Therefore, the need for an established reliable and integrated clean water service in Jakarta is getting more and more important.ince decades ago, PAM Jaya has been the only municipal waterworks that operates in Jakarta. Yet, due to heavily indebted financial condition, it is impossible Far PAM Jaya to improve much of its service. Therefore, PAM Jaya then partnered with two world's giant in waterworks service, one of them is PALYJA. With helps from its partners, PAM Jaya's service is increasing gradually.However, some public considered the partnership only profit the partners, because after 7 years of the agreement, PAM Jaya is then burdened with new debts due to imbalanced proportion between the cost of water and the price. After many renegotiations took place, the agreement was then revised to a condition that PAM Jaya will not suffer losses, unless major changes in the business environment take place.The question arose is then asking when PAM Jaya, after being bound with the agreement, will be able to pay all the debts. In other word, when will PAM Jaya be free from its current indebted situation? Answering this, some projection has been made trying to foresee the future condition. The latest official projection stated that all the debts that PAM Jaya bear, either existing debts to the Ministry of Finance or the later operational debts to the partner would be paid by the year 2009. This implies that starting from 2010 PAM Jaya will continuously be a very profitable company.Further question to ask is then whether the profit earned by PAM Jaya is at the cost of Jakarta citizen's interest, i.e. by charging an expensive price to its customers, or can it act like a truly public service company by keeping the water price low and affordable to everybody in Jakarta, while maintaining its profitability."

"ABSTRAKUndang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkanperseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untukmenyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuanUndang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis initerdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata UsahaNegara karena tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar disebabkan adapihak lain yang sebelumnya sudah melakukan perubahan anggaran dasar PT.Tjitajam, yang mana perubahan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. Tjitajamsebagai Penggugat. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai perananNotaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam prosespenyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan mengenai perlindunganhukum bagi pemegang saham PT. Tjitajam terhadap hasil putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN-JKT. Bentuk Penelitianyang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridisnormatif dengan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier.Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian,dapat disimpulkan bahwa Notaris sebelum melakukan perubahan anggaran dasarharus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada Sistem Administrasi BadanHukum atas data-data perseroan yang terdapat pada perubahan anggaran dasarsebelumnya, apabila data-data tersebut cocok dengan data-data yang dimilikiNotaris, maka dapat dilanjutkan proses permohonan perubahan Anggaran Dasarke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia melalui system administrasibadan hukum, dalam hal ini peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiaadalah melakukan pengecekan apakah permohonan tersebut sudah sesuai denganpersyaratan dan tata cara permohonan untuk perubahan anggaran dasar, danapabila sudah sesuai maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiamengeluarkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar yangditandatangani secara elektronis oleh Menteri.

---

ABSTRACTLaw No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company requires the companywhich established before the provision of the law to adjust their company'sarticles of the association to the provision of Law No. 40 of 2007. In this thesisthere is PT. Tjitajam who bring lawsuit against Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia to the StateAdministrative Court because it cannot amend its Articles of Association becausethere was another party did, which PT. Tjitajam as the plaintiff was not aware ofsuch amendment. The main problems of this thesis are about Notary's andMinistry of law and Human Rights's role in the process of the amendment to thearticles of the association of PT. Tjitajam and about the legal protection of PT.Tjitajam's shareholders to the verdict of the Jakarta's State Administrative Courtnumber 124/G/2009/PTUN-JKT. The form of research used in this thesis is anormative legal research with the data used are primary data, secondary, andtertiary. In the data processing used qualitative methods. Based on the research, itcould be concluded that before the amendment of the articles of the association,Notary, firstly has to check about the company's data on the AdministrativeSystem for Legal Entities, whether those datas are match with the datas thatNotary's have, then if so, Notary can continue the process of amendment to theMinistry of Law through Administrative System for Legal Entities, in this case,the Ministry of Law and Human Right's role is to check whether the application isalready correspond to the requirements and the procedure of the amendment to thearticles of the association, and if so, then the Ministry of Law and Human Rightswill issue the consent decree of the amendment to the articles of the associationwhich electronically signed by the Minister."

"ABSTRAKAnggaran dasar suatu badan hukum baik yang berbentuk perseroan maupunperseroan terbuka merupakan hal yang fundamental. Tesis ini membahas suatubentuk pengaturan pokok-pokok anggaran dasar yang wajib untuk dimuat dalamanggaran dasar suatu perseroan terbuka. Pembahasan disini terutama mengenai sifatpengaturan dan penerapan sanksi atas pelanggaran kewajiban penyesuaian anggarandasar. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sehinggapelaksaanan ketentuan yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undanganharus dijalankan secara tepat dan diawasi secara tegas. Beralihnya fungsi Bapepam-Lk kepada OJK seharusnya dapat memberi perubahan yang terintegrasi menuju kearah yang lebih baik, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikankontribusi terdapat hal tersebut.

---

ABSTRACTThe articles of association of a legal entity in the form of either the company or thepublic company is fundamental. This thesis describes a form of regulation of keypoints to the articles of association which shall be published in a publicly held articlesof association of public company. The discussion here is mainly on regulatingattributes and application of sanction for the violations of obligations to adjust thearticles of association. Capital markets have an important role in the Indonesianeconomy, thus imple provisions contained in various legislations must be executedappropriately and monitored strictly. Shift function from Bapepam-LK to the OJKshould be given to the integrated change toward the better, the discussion in thisthesis are expected to contribute to that."

"Dalam praktek sering ditemukan akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh hanya suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan . Ada notaris yang mau menerima, ada juga notaris yang menolak tegas untuk membuatkan suatu Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri khususnya yang tidak membuat perjanjian perkawinan diantara keduanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder terutama bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-undang perkawinan.

---

In common practice certificate Incorporation Limited Liability Company founded by husband and wife who not only made a marriage agreement . There is a notary who would accept, there is also a notary who firmly refused to make a Deed of Company Limited which was founded by husband and wife in particular that does not make a marriage treaty between them. The method used in this study is a normative legal research methods were done by examining library materials is a secondary data mainly primary legal materials that include legislation, among others, Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, and Act the marriage."

"ABSTRAKApabila Direksi melakukan kegiatan pribadinya dengan mengatas namakan perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka Perseroan tersebut tidak bertanggung jawab atas pinjaman tersebut, jadi Direksi masingmasing secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan. Keempat promissory notes yang diterbitkan oleh kedua Anggota Direksi PT. DOK dan PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) tidaklah mengikat PT. DOK dan PERKAPALAN KODJA BAHARI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan niaga NO.32/ PAILIT/ 2000/ PN.NIAGA/JKT.PST).

---

ABSTRACTIf the Board of Directors of personal conduct in the name of the company that resulted in losses for the company, the Company is not responsible for the loan, so the Board of Directors of each jointly and severally accept full responsibility for the company's losses. Fourth promissory notes issued by the two Member Directors. DOK and Kodja SHIPPING MARINE (Persero) PT is not binding. DOK and Kodja MARITIME SHIPPING. The method used in this study is a normative legal research methods and case studies to the commercial court decision 32 / BANKRUPTCY / 2000 / PN.NIAGA / JKT.PST)."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Analisis Pelaksanaan Program Kemitraan PT. Timah(persero) Tbk dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pangkalpinang.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Sedangkan pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam dengan11 informan yang terdiri dari pelaksana program kemitraan PT. Timah (persero) Tbk,mitra binaan, Disperindagkop dan UMKM Kota Pangkalpinang dan LPPBISAKUM.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kemitraan PT. Timah(persero) Tbk dilaksanakan sesuai dengan Per-Men BUMN No.Per-05/MBU/2007,namun masih belum optimal dan merata ke seluruh mitra binaan sehinggapemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan dari program belum sepenuhnyatercapai.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the analysis of the implementation of Kemitraan ProgramPT. Timah (persero) Tbk in community development efforts at Pangkalpinang City.This research used a qualitative approach with descriptive research. While datacollection using in-depth interview with 11 informans which consisted ofimplementing Kemitraan Program PT. Timah (persero) Tbk, program benefeceries,local governments that SMEs Disperindagkop Pangkalpinang and LPPBISAKUM.The result of this research show that the implementation of Program Kemitraan PT.Timah (persero) Tbk has been implemented in accordance with the minister of stateregulations governing the implementation of Kemitraan Programs, but has not headedtowards community development. The implementation of the Kemitraan Program isstill not optimal and not evenly distributed to all existising partners, therefore thatgoal of community development has not been fully achieved."

"ABSTRAKPeran notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatasyang menggunakan surat kuasa diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penggunaan suratkuasa pendiri dalam rangka pendirian perseroan terbatas adalah hal yang biasadalam praktek, akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor58.PK/PID.SUS/2011, Surat Kuasa Nomor 031/765.A/VI/06/Ekon tanggal 12Juni 2001 yang digunakan dalam rangka menandatangani akta pendirian PT.Selayar Marine Industri Nomor 3 Tanggal 12 Juni 2001, dibuat dihadapan RidwanZainuddin, SH, Notaris di Selayar cacat hukum karena Pendirian PT. SelayarMarine Industri (PT. SMI) tidak memenuhi prosedur dan bertentangan denganPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Daerah PadaPihak Ketiga (Perda Nomor 7/1997). Surat Kuasa tersebut digunakan terdakwa IIbertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar gunamenandatangani akta pendirian PT. SMI. Pemerintah Kabupaten Selayarbertindak selaku pemilik dan pemegang saham sebesar 70% (tujuh puluh persen)saham. Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7/1997 seharusnya sebelum mendirikanperseroan terbatas harus terlebih dahulu dibuatkan perjanjian dasar mendirikanperseroan terbatas antara Pemerintah Kabupaten Selayar dengan pihak ketiga atauswasta dan dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Selayar dengan pihak swasta, akan tetapi terdakwa II langsungmenghadap kepada Notaris dan sama sekali tidak mematuhi Perda Nomor 7/1997.Pendirian PT. SMI merugikan Pemerintah Kabupaten Selayar karena PT. SMIseharusnya tidak pernah didirikan bahkan tindakan penyetoran APBD tahunanggaran 2001 sebagai setoran modal Pemerintah Kabupaten Selayar adalahtindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridisnormatif,bersifat deskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.Hasil penelitian menyarankan agar Notaris sebagai jabatan yang berwenangmembuat akta pendirian perseroan terbatas wajib bertindak profesional dan cermatagar tidak terdapat kesalahan pada aktanya dan tidak menyebabkan kerugian padapihak-pihak yang berkepentingan.

---

ABSTRACTThe role of the notary in order to making the Deed of Establishment of theLimited Liability Company by the Power of Attorney is stipulated by Article 8paragraph (3) of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited LiabilityCompanies. The use of the Power of attorney of the founder, practically, isordinary process, but in the Supreme Court Judgement Number58.PK/PID.SUS/2011, the Power of Attorney Number 031/765.A/VI/06/Ekondated on June 12nd 2001 which used in order to signing the Deed of Establishmentof PT. Selayar Marine Industri Number 3 dated on June 12nd 2001, executedbefore Ridwan Zainuddin, SH, Notary in Selayar is legal defect because theEstablishment of PT. Selayar Marine Industri (PT. SMI) isn’t in accordance withthe prevailing procedurs and contrary to the Regional Regulation Number 7 Year1997 concerning the Regional Capital Participation in Third Party (Reg Number7/1997). That power of attorney is used by defendant II acting for and on behalf ofthe Goverment of Selayar Regencyto signing the Deed of Establihsment of PT.SMI. The Government of Selayar Regency acting as shareholder who own 70%(seventy percent) shares. In accordance with Article 5 Reg Number 7/1997 shouldbefore establishing the limited liabilities company, The Government of Selayarmust be first entered into the basic aggrement of establishing the limited liabilitiescompany between the Government of Selayar Regency and third party and issuedthe Regional Regulation concerning the Government of Selayar Regency CapitalParticipation in Third Party, but the defendant II directly before the Notary andobey the Reg Number 7/1997. The Establishment of PT SMI is disadvantage forthe Government of Selayar Regency because PT. SMI should never beenestablished even the payment of the APBD year 2001 as paid up capital iscorruption. This research is a legal research of yuridis-normative and descriptifand the data are used the secunder data. The conclusion of this research issuggesting Notary as an authorized functional for making the Deed ofEstablishment of the Limited Liability Companies by acted professionally andcarefully so there are no mistakes in the Deed and not accusing the disadvantegesto the related parties."

"ABSTRAKPerseroan terbuka mempunyai sistem manajemen yang berbeda denganperseroan tertutup. Dalam perseroan terbuka harus terdapat transparansi yangdapat dipertanggungjawabkan kepada publik, mengingat banyaknya pemegangsaham publik. Pemegang saham dalam suatu perseroan dapat terdiri daripemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Hal tersebut dapatdibedakan dari jumlah kepemilikan saham dalam suatu perseroan. Dikarenakanpemegang saham minoritas memiliki persentase kepemilikan saham yang lebihkecil dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, maka seringkalidirugikan atau ada ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan yang diambiloleh manajemen perseroan. Terlebih apabila manajemen perseroan didominasioleh pemegang saham mayoritas, sehingga keputusan terkait perseroan yangdiambil cenderung mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas. Bahkanpada saat pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham(“RUPS”), maka pemegang saham minoritas akan mengikuti keputusan (daripemegang saham mayoritas/melalui) RUPS. Bertitik tolak dari permasalahantersebut di atas, maka masalah-masalah yang timbul sebagai berikut: pertama,bagaimana hak pemegang saham publik yang mengalami kerugian dalamperseroan terbuka karena nilai saham menurun yang disebabkan oleh tindakanpemegang saham mayoritas, kelalaian anggota direksi ataupun dewan komisaris;kedua, kesulitan apa yang dihadapi oleh pemegang saham minoritas dalammenuntut hak-haknya; ketiga, bagaimana hak anggota direksi untuk melakukanpembelaan terhadap setiap gugatan pemegang saham; keempat, apakah pemegangsaham minoritas sudah cukup mendapat perlindungan hukum. Dari penelitiankepustakaan yang menggunakan metode atau bersifat yuridis normatif denganmetode pengumpulan data kepustakaan, hasil penelitian menemukan jawabanbahwa pemegang saham publik yang dirugikan dapat mengajukan gugatanderivatif, yaitu menggugat direksi atau dewan komisaris atas nama perseroanapabila mewakili minimum 1/10 dari jumlah seluruh saham perseroan, dan direksisebagai pengelola perseroan dapat melakukan pembelaan atas adanya gugatanyang timbul dengan menggunakan prinsip Business Judgement Rule. Namundemikian, pemegang saham minoritas dalam perseroan terbuka belum cukupmendapat perlindungan hukum karena masih terdapat kesulitan dalampembuktian. Disarankan agar prinsip keterbukaan perlu dimiliki dan diterapkandalam perseroan terbuka serta otoritas lembaga, khususnya Otoritas JasaKeuangan dan Bursa Efek Indonesia memainkan peran sentral dalam melindungikepentingan pemegang saham dengan membuat peraturan-peraturan yangmeningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perseroan publik.

---

ABSTRACTA public company has a different system of management as opposed to aclosed company. A public company is required to implement transparencyaccountable to the public, considering the huge number of the public investors.The shareholders in a company may distinct into minority shareholders andmajority shareholders. That differentiation may be based on the portion of theshares ownership in the company. Due to the portion of the minority shareholdershold the shares in less number than the majority shareholders, often they aredamaged or not satisfied by way the decision are made by the management of thecompany. This is based on the fact that the management of the company isdominated by the majority shareholders, thus corporate decision is taken for thebenefit and interest of the majority shareholders. Even at the voting at the GeneralMeeting of Shareholders, the minority shareholders shall follow the decisionmade by the majority shareholders. In the view of that, the issues are as follows:firstly, what are the rights of the public shareholders that incurred loss in a publiccompany due to the value of the shares collapse as a result of the majorityshareholders action, including the negligence of the Board of Directors membersor even the Board of Commissioners members; secondly, what are the obstaclesfaced by the minority shareholders in the pursue for their rights; thirdly, what arethe rights of the Board of Directors to defend itself against any claims of theshareholders; fourthly, are there adequate legal protection to the minorityshareholders. Through literature data collating based on legal normative form byusing library research methods it has summarized several answers, among othersare that public shareholders who experience damages may use derivative action toclaim on behalf of the company if the shareholders as the claimant represent alltogether minimum 10% voting rights of the entire shares issued by the company,and the Board of Directors may use the principle of Business Judgment Rule todefend itself of any claim raised against it. However, the minority shareholders ina public company are not adequately legally protected due to the obstacle in theimplementation considering most of the claims must be proven. It is advisable thatthe transparency principle must be uphold and implemented in a public companyand the related authorities, mainly Otoritas Jasa Keuangan (Financial ServicesAuthority) and the Stock Exhance of Indonesia has a central role in the protectionof the shareholders interest in the capital market by issuing provisions to enhancethe transparency and accountability practice in the management of a publiccompany."