Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas analisi steori E-Service terhadap Implementasi E-Procurement Menggunakan Metode E-Lelang Cepat Oleh Unit Layanan Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post-Positivist, dengan teknik pengumpulan data Kualitatif melalui wawancar amendalam. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan apakah Implementasi E-Lelang Cepat sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah memenuhi dimensi E-Service. Hasil penelitian pemaparan ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi pelaksanaan E-Lelang cepat di LKPP telah memenuhi literatur pelayanan yang baik, masyarakat dan pengguna dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tercapainya pelayanan yang diharapkan, dan terpenuhinya informasi-informasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Selain itu dari dimensi konteks sistem informasi elektroniknya peran sistem telah mengakomodir antara pihak LKPP dengan Penyedia dengan baik dan efektif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses E Service theory analysis on E Procurement Implementation Using Quick E Auction Method By Procurement Unit at Government Procurement Policy Institution. This research uses Post Positivist approach, with qualitative data collection technique through in depth interview. This study aims to reveal whether the Implementation of E Auction Fast as one method of procurement of goods services electronically meets the dimensions of E Service. The results of this exposure study went well. This can be seen from the implementation dimension of fast E Auction in LKPP has fulfilled good service literature, community and users can feel the benefits directly, the achievement of service expected, and fulfillment of information needed as requirement of procurement implementation electronically. In addition from the dimensions of electronic information system context, the role of the system has been accommodating between the LKPP with the Provider well and effectively."

"ABSTRAKPengaturan ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penting untuk memberikan kepastian hukum terkait dana APBN yang tunduk pada mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adanya kesalahan penerapan aturan pengadaan barang/jasa oleh badan usaha/individu dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Contohnya dalam sengketa pengadaan barang/jasa antara PT Bank Sumut dan Endang Sriasih tahun 2004 dan dalam kasus tindak pidana korupsi untuk pengadaan LTE PLTGU Belawan PT PLN Pembangkit Sumatera Utara tahun 2015. Penelitian ini tidak secara spesifik menganalisis kedua kasus tersebut, namun untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang sama maka perlu pengaturan yang jelas terkait ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, kriteria dana APBN yang termasuk dalam ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dana APBN dari pos belanja negara yang sifatnya belanja barang/jasa dan dana APBN yang berasal dari pos belanja negara dibelanjakan oleh pelaku pengadaan yakni Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah . Selain itu, penulis menemukan bahwa implikasi penggunaan istilah ldquo;Pembiayaan rdquo; dan ldquo;Anggaran Belanja rdquo; terhadap ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menimbulkan salah penafsiran dan pemahaman terhadap ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila tidak selaras dengan tata kelola APBN.

---

ABSTRACTRegulation of the scope of procurement of Government is important to provide legal certainty related to APBN funds subject to Government Procurement mechanism. Errors in the application of the rules of procurement by business entities or individuals can be considered as an act against the law and can be held responsible by the law. For example, in the procurement dispute between PT Bank Sumut and Endang Sriasih in 2004 and in the case of corruption for the procurement of LTE PLTGU Belawan PT PLN North Sumatra Power Plant in 2015. The research does not specifically analyze these two cases, but to prevent the occurrence of the same legal problems in the present and future then a clear regulation related to the scope of Government Procurement is required. The method used by the authors is a qualitative research method with a normative juridical approach using secondary data. Based on the results of this study, the criteria of APBN funds included in the scope of Government Procurement shall be APBN funds from expenditure items whose caracter is expenditures to buy goods services and APBN funds derived from the expenditure items are spent by the actor procurement, that is the Ministry Institution Local Government Organization . In addition, the authors find that the implications of the use of the term Financing and Expenditure on the scope of Government Procurement may lead to misinterpretation and misunderstanding of the scope of Government Procurement when use of the terms are not in line with APBN governance"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi e-procurement di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan mengetahui apakah penggunaan e-procurement dapat menurunkan risiko terjadinya fraud di masa mendatang. Walaupun Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menggunakan e-procurement dalam kegiatan pengadaannya dan tahapan pelaksanaannya pun telah diipastikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sampai dengan perubahan yang terakhir, ada aspek lain yang berpotensi untuk menimbulkan fraud seperti aspek sumber daya manusia, revisi target produksi tanaman pangan dari Menteri Pertanian dan aspek SPI yang dimiliki instansi.

---

ABSTRACTThis study aims to find out how the implementation of e-procurement at the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian and find out whether the use of e-procurement can reduce the risk of fraud in the future. Although the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan has used e-procurement in its procurement activities and its implementation stages have been ensured in accordance with Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 up to the last amendment, there are other aspects that have the potential to generate fraud such as human resources aspect, revision of production target food crops from the Minister of Agriculture and SPI aspects owned by the institution."

"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai upaya perbaikan tata kelola PNBP. Pada PMK 110/PMK.05/2021, diatur bahwasanya penetapan Maksimum Pencairan PNBP menjadi lebih sederhana dan terotomasi. Namun, dengan diaturnya prasyarat berupa persentase dan linimasa waktu untuk pencairan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak menimbulkan risiko terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, selain itu, ketentuan ini juga bertentangan konsep ketersediaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang mensyaratkan bahwa sebelum dilakukannya kontrak pengadaan barang/jasa anggaran harus sudah tersedia dan siap untuk digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pada bagian akhir penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran untuk menghindari timbulnya risiko pada proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN, diantaranya bagaimana sebaiknya kontrak barang/jasa pemerintah mengatur mengenai ketentuan pembayaran serta bagaimana proses penyusunan target PNBP yang ideal untuk menghindari adanya risiko tidak tercapainya target PNBP.

---

Regulation of The Minister of Finance Number 110/PMK.05/2021 concerning Procedures for Determining the Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue (PNBP) is a new breakthrough issued by the Minister of Finance as an effort to improve PNBP’s governance. In PMK 110/PMK.05/2021, it is specified that the determination of the maximum PNBP disbursement becomes simpler and automated. However, by regulating the prerequisites in the form of percentages and timelines for the disbursement of the Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue, it creates a risk of delays or failure in payments on contracts for the procurement of government goods/services. On the other hand, Maximum Disbursement also having contradictory with the concept of budget availability as regulated in Presidential Regulation Number 16 2018 which requires that before a contract for procurement of goods/services is carried out, the budget should be available and ready to be used.

This research is prescriptive doctrinal research, the purpose of this research is to provide suggestions regarding to the problems. At the end of this research, the author formulates several suggestions to avoid the emergence of risks in the process of Government Procurement, including how terms and payment should be regulated in Government Procurement contracts and how to prepare ideal PNBP targets to avoid the risk of not achieving the PNBP target."