Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi masalah dan mencari solusi terhadap rendahnya pembiayaan modal kerja dengan skema akad mudharabah pada Unit Usaha Syariah Bank BTN. Metode penelitian yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP) dengan 3 (tiga) responden yang kompeten mewakili kalangan praktisi, akademisi dan regulator. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagian yang paling penting dalam aspek masalah rendahnya tingkat pembiayaan modal kerja dengan skema akad mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank BTN hasilnya berturut-turut adalah: masalah eksternal (41%), masalah sistem (33%) dan kemudian masalah internal (25%). Urutan masalah eksternal adalah: kurangnya pemahaman nasabah (43,3%), kurangnya saling kepercayaan antara bank dan masyarakat (43,1%), dan persepsi nasabah bahwa Bank BTN adalah bank yang fokus pada bisnis perumahan (13,6%). Urutan masalah sistem adalah: kurangnya alat bantu sistem monitoring (40,4%), kurangnya dukungan sistem informasi dan teknologi/IT (30,9%), dan struktur dana pihak ketiga yang kurang mendukung (28,7%). Urutan masalah internal adalah: proses yang relatif tidak mudah terkait akad mudharabah (38%), kurangnya kompetensi sumber daya insani bank syariah (33%), dan resiko yang tinggi (28%). Aspek solusi yang dihasilkan secara berurutan adalah solusi eksternal (41%), solusi sistem (33%), dan solusi internal (25%). Unit Usaha Syariah Bank BTN perlu melaksanakan solusi-solusi yang dihasilkan dalam penelitian ini guna memperbesar porsi pembiayaan modal kerja dengan skema akad mudharabah, khususnya peningkatan alat bantu sistem monitoring dan peningkatan kompetensi SDI. ......This research is aimed to indicate the factors that impact the low of working capital financing with mudharabah aqad in BTN syaria micro business and its solution. The method used is Analytic Network Process (ANP), and the respondents are interviewed are coming from practitioners, academician, and regulator. The synthesis results show that the priorities problems of the lack working capital financing in BTN Sharia Business Unit are: external problem (41%), system problem (33%) and internal problem (25%). The priority results of external problems are: less of community understanding (43,3%), BTN bank focus on property business (13,6%). The priority results of system problems are: less of monitoring system (40,4%), less of technology and information system support (30,9%), and less supporting of the 3rd fund (DPK) structure (28,7%). The priority results of internal problems are: complicated process (38%), the lack of human resource quality (33%), and high risk (28%). For the solution aspect, the priority results show that the most priority is external solution (41%), and followed by system solution (33%), and the last priority is internal solution (25%). And those all what BTN Sharia Business Unit has to do if they want to increase working capital financing with mudharabah aqad, especially monitoring system development and increasing of human resource quality (competence).

Abstrak :
Salah satu bentuk perikatan menurut Hukum Islam adalah Al-Mudharabah atau al-Qiradh yaitu perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengar pelaksana modal dalam suatu usaha dengan pembagian keuntungan/kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada perjanjian ini ada kesederajatan kedudukan para pihak pelaku perikatan sebagai mitra usaha, rasa senasib sepenanggungan dan saling menunjang satu sama lain. Perikatan inilah yang melahirkan sikap kekeluargaan sesuai dengan ketentuan pasal 33 UUD 1945 dan cocok dilakukan dalam bentuk Badan Usaha Koperasi. Baitut Tamwil Koperasi Ridho Gusti (KRG) sebagai Lembaga Keuangan yang disemangati ukhuwah Islami dan sekaligus sebagai Badan Usaha yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tanpa bunga, menerapkan perjanjian mudhara bah dalam melaksanakan usahanya, dalam prakteknya secara umum tidaklah menyimpang dari ajaran Islam. Penggunaan Bank yang menggunakan system bunga sebagai Pihak Ketiga untuk mengembangkan usahanya, merupakan keadaan yang terpaksa dilakukan. Agar menjadi suatu Badan Usaha Islami yang dapat memakmurkan anggotannya juga masyarakat Indonesia, KRG harus lebih memperbaiki keadaan organisasi, manajemen dan manusianya. (WN)