Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Ijin presiden dalam pemeriksaan kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana (studi kasus : penahaan Bupati Temanggung dan penahanan wakil Bupati Tabalong)

[Universitas Indonesia, ], 2006

S22472

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayernis Samah, author

Kedudukan tugas dan wewenang kejaksaan Agung di Indonesia anglo soxon dan eropah kontinental

Depok: Universitas Indonesia, 1991

S25349

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Analisis mengenai tuntutan bebas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dalam reguisitoir (studi kasus David Tjioe)

Universitas Indonesia, 2005

S22470

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Panji Wijanarko, author

Kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan penerapan azas oportunitas Jaksa Agung dalam proses peradilan acara pidana : studi kasus penyampingan perkara Bibit-Chandra oleh Jaksa Agung

Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaanya hanya ada pada Jaksa Agung. Azas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang- undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1187

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Marwan Effendy, author

Kejaksaan RI posisi dan fungsinya dari perspektif hukum

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

347.01 MAR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kapita selekta undang-undang no. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia / dihimpunoleh H. Soeprijadi

Jakarta : Pustaka Kartini, 1992

347.01 KAP

Buku Teks Universitas Indonesia Library

H. Soeprijadi

Kapita selekta undang-undang no. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia / dihimpun oleh H. Soeprijadi

Jakarta : Pustaka Kartini, 1992

347.01 SOE k (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Rudi Pradisetia Sudirdja, author

Diskresi Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum Dan Kepentingan Umum = Prosecutor's Discretion In The Criminal Justice System In Indonesia: Between Legal Interests And Public Interests

Penelitian ini membahas diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP belum mengatur diskresi secara jelas. Konsep diskresi baru ditemukan dalam hukum administrasi, tetapi apakah konsep ini dapat diterapkan dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan diskresi jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji konsep...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf, author

Saksi yang dipidana atas asetnya: perspektif in personam dan in rem dalam proses penyidikan dan penuntutan: studi kasus: putusan No.30/Pid.B/TPK/2009/PN.Jkt.Pst. = Witnesses sentenced for their assets: in rem and in personam perspectives in investigation and prosecution process: case study: verdict No. 30/Pid.B/PTK/2009/PN.JKT.PST

ABSTRAK
Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang utama dalam sistem peradilan pidana sehingga dapat dipastikan selalu terdapat pemeriksaan saksi dalam setiap pembuktian perkara pidana. Saksi berfungsi sebagai pihak yang dengan keberadaannya dan keterangannya di dalam sebuah perkara akan membuat terang sebuah perkara. Pera mpasan atas sebuah aset hasil tindak...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ahwan, author

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) = The discontinuation of Investigation and Prosecution of Criminal Acts of Corruption in Indonesia (Analysis of Article 40 of Law Number 30 of 2002 as amended by Law Number 19 of 2019)

Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu substansi penting dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Diskursus tersebut mengerucut pada persoalan dasar teoritis dan urgensi. Metode penelitian socio legal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian