Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query

Ibrahim Imaduddin, author

Pelaksanaan wewenang penghentian penuntutan melalui Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum selaku Dominus Litis setelah terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 = Implementation of the Authority to termination prosecution by the public prosecutor as Dominus Litis after the enactment of Prosecutors Regulation Number 15 of 2020

Dalam perjalannya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia kerap kali menghasilkan suatu hasil yang menimbulkan respon beragaram di kalangan masyarakat. seperti contohnya kasus nenek minah dan kasus kakek samirin yang dilimpahkan ke tahapan persidangan dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sangat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Kukuh Satrio, author

Tinjauan kriminologi kritis terhadap integritas jaksa = Critical criminology review of prosecutor integrity

Institusi kejaksaan sebagai salah satu Institusi penegak hukum di Indonesia memiliki permasalahan terhadap profesionalisme khususnya integritas aparatnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan yang diterima oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tentang kinerja dan perilaku Jaksa yang merugikan masyarakat dilima tahun terakhir. Ide utama dari tulisan ini adalah mencoba mengkritisi Peraturan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Ilham Gunawan, author

Peran kejaksaan dalam menegakkan hukum dan stabilitas politik

Jakarta: Sinar Grafika, 1994

347.01 ILH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Anton Sutrisno, author

Kemandirian jaksa sebagai penuntut umum: analisis terhadap kebijakan rencana tuntutan = Indenpendence attorney as prosecutor (analysis of the policy plan charges)

Tesis ini membahas tentang kemandirian Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan adanya kebijakan rencana tuntutan (rentut) yang berlaku secara internal di Kejaksaan. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, ia harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Rentut diberlakukan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan SEJA No 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29300

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sejarah pembentukan undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Jakarta: Pengayoman, 2000

345.023 IND s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ayernis Samah, author

Kedudukan tugas dan wewenang kejaksaan Agung di Indonesia anglo soxon dan eropah kontinental

Depok: Universitas Indonesia, 1991

S25349

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Marwan Effendy, author

Kejaksaan dan penegakan hukum

Jakarta: Timpani Publishing, 2010

345.012 62 MAR k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kewenangan lembaga kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara koneksitas (studi kasus praperadilan Ginanjar Kartasasmita)

Universitas Indonesia, 2002

S22136

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Peranan Jaksa Sebagai Lembaga Penuntut Umum di dalam Peradilan Pidana

A public prosecutor acting on behalf of state has a monopolistic right to prosecute and wide discretion to make prosecution policy. A public Prosecutor may drop accusation or stop prosecution for the sake of public interest and transaction. the role of a public prosecutor is not only to investigate,...

343 JPIH 21 (1999)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Tarigan, Fransisco, author

Peran jaksa dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat

Hukum pidana bersyarat merupakan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang agar tidak muncul pengaruh buruk yang lebih berbahaya lagi bagi orang tersebut apabila dimasukan dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan pengaruh pidana tersebut terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Penegakan hukum di suatu negara dikatakan berhasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16620

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian