Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query

Ibrahim Imaduddin, author

Pelaksanaan wewenang penghentian penuntutan melalui Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum selaku Dominus Litis setelah terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 = Implementation of the Authority to termination prosecution by the public prosecutor as Dominus Litis after the enactment of Prosecutors Regulation Number 15 of 2020

Dalam perjalannya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia kerap kali menghasilkan suatu hasil yang menimbulkan respon beragaram di kalangan masyarakat. seperti contohnya kasus nenek minah dan kasus kakek samirin yang dilimpahkan ke tahapan persidangan dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sangat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Kukuh Satrio, author

Tinjauan kriminologi kritis terhadap integritas jaksa = Critical criminology review of prosecutor integrity

Institusi kejaksaan sebagai salah satu Institusi penegak hukum di Indonesia memiliki permasalahan terhadap profesionalisme khususnya integritas aparatnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan yang diterima oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tentang kinerja dan perilaku Jaksa yang merugikan masyarakat dilima tahun terakhir. Ide utama dari tulisan ini adalah mencoba mengkritisi Peraturan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Ilham Gunawan, author

Peran kejaksaan dalam menegakkan hukum dan stabilitas politik

Jakarta: Sinar Grafika, 1994

347.01 ILH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Anton Sutrisno, author

Kemandirian jaksa sebagai penuntut umum: analisis terhadap kebijakan rencana tuntutan = Indenpendence attorney as prosecutor (analysis of the policy plan charges)

Tesis ini membahas tentang kemandirian Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan adanya kebijakan rencana tuntutan (rentut) yang berlaku secara internal di Kejaksaan. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, ia harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Rentut diberlakukan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan SEJA No 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29300

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Tarigan, Fransisco, author

Peran jaksa dalam pelaksanaan dan pengawasan pidana bersyarat

Hukum pidana bersyarat merupakan jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi seseorang agar tidak muncul pengaruh buruk yang lebih berbahaya lagi bagi orang tersebut apabila dimasukan dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga dalam hal ini hakim mempertimbangkan pengaruh pidana tersebut terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Penegakan hukum di suatu negara dikatakan berhasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16620

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ryo Aditya Arifiansyah, author

Peranan kejaksaan dalam pengadilan in absentia sebagai upaya pengembalian kerugian negara

UUD 1945 menyatakan secara tegas, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi penegak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16450

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ayernis Samah, author

Kedudukan tugas dan wewenang kejaksaan Agung di Indonesia anglo soxon dan eropah kontinental

Depok: Universitas Indonesia, 1991

S25349

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mohamad Nurhedi, author

Tugas dan wewenang komisi kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal kejaksaan dalam pembaharuan sistem pengawasan di kejaksaan

Salah satu masalah penegakan hukum yang mendapat sorotan begitu tajam dari masyarakat adalah masalah buruknya kinerja, kualitas, dan integritas aparat penegak hukum. Fungsi pengawasan sebagai faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kinerja penegak hukum dianggap lemah dan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Oktavianus Pujianto, author

Penyelesaian sengketa keperdataan yang dilakukan kejaksaan agung sebagai pengacara negara (studi kasus PT. ADEI PLANTATION & INDUSTRY)

Dalam kehidupan manusia sengketa adalah suatu hal yang lazim terjadi, sehingga dibentuklah suatu badan yang khusus untuk memutus sengketa yang ada di masyarakat. Badan tersebut dikenal sebagai pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi sangat formal sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan lambat. Berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S22119

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kewenangan lembaga kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara koneksitas (studi kasus praperadilan Ginanjar Kartasasmita)

Universitas Indonesia, 2002

S22136

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian