Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, disamping menampakkan kegemerlapan yang menggambarkan keberhasilan pembangunan, juga tidak terlepas dari berbagai perkotaan yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan. Terbentuknya kelompok masyarakat miskin ini terutama terakumulasi sebagai akibat dari adanya arus urbanisasi yang datang dari berbagai daerah, dengan tujuan untuk mengadu nasib di kota metropolitan yang menurut mereka megah dan gemerlapan serta merailiki daya tarik yang besar. Masalah penduduk miskin yang berkaitan dengan urbanisasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, akibat dari perkembangan sektor industri di perkotaan yang banyak membutuhkan tenaga kerja murah dari daerah sekelilingnya, dan kedua , harapan yang besar diantara para pendatang tersebut untuk meraih kehidupan yang lebih baik dimana sebagian besar dari mereka merupakan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah dengan kemampuan yang terbatas. Kedatangan mereka ke kota terbentur pada masalah mendapatkan lapangan kerja, tempat tinggal dan rendahnya taraf hidup yang pada gilirannya menyebabkan timbulnya berbagai kesulitan lain."

"Keberhasilan pembangunan perumahan seringkali digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu tujuan pembangunan perumahan adalah agar setiap keluarga dapat menempati rumah yang layak dalam lingkungan pemukiman yang teratur dan sehat, dalam arti dapat terselenggaranya perumahan sesuai dengan fungsinya untuk peningkatan kesejahteraan.Masalah Perumahan yang dihadapi khususnya di kota-kota besar Indonesia adalah disamping masalah kualitas, seperti kelayakan rumah, kesehatan lingkungan, ruang hunian yang padat dan Lain-lainnya, juga masalah kuantitas seperti adanya kesenjangan yang semakin besar antara pertumbuhan penduduk yang pesat dengan penyediaan rumah baru atau pengganti.Oleh karena itu melalui Peraturan Pemerintah no 29 tahun 1974 tentang penunjukan Perum Perumnas sebagai pelaksana pembangunan perumahan secara nasional pemerintah melaksanakan pembangunan perumahan.Pendekatan pembangunan perumahan yang hanya berorientasi pada masalah kuantitas menghasilkan pembangunan secara besar-besaran atau diproduksi secara masal. Konsekuensi pembangunan secara masal adalah; bahan. konstruksi, luas kapling dan denah sudah dibakukan. Kritik para pakar terhadap pembangunan perumahan seperti ini adalah tidak peka dan kurang menyentuh kondisi penghunian calon penghuni khususnya dari aspek psikologis seperti, kebiasaan, aspirasi, persepsi kekentalan komunitas dan harapan calon penghuni.Upaya yang dibakukan agar lebih dapat menyentuh dan peka terhadap kondisi penghunian calon penghuni, tetapi tetap terjangkau oleh golongan berpenghasilan rendah, pemerintah melalui Perumnas membangun perumahan sederhana, khususnya perumahan sederhana tidak lengkap atau lebih dikenal dengan rumah inti.Pembangunan perumahan sederhana tersebut di atas, menimbulkan pertanyaan dalam penelitian :1. Apa kriteria keberhasilan pembangunan sederhana ditinjau dari keberhasilan penghuniannya ?2. Faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan penghunian?Adapun tujuan penelitian di samping untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut di atas, juga ingin mengetahui tingkat keberhasilan penghunian di daerah penelitian.Sedangkan cara yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. dilakukan tahapan sebagai berikut:1. Mengetahui kedudukan manusia di dalam lingkungan dan kriteria keberhasilan penghunian sebagai dasar untuk menentukan pola hubungan variabel-variabel yang diduga mempunyai hubungan dengan tingkat keberhasilan penghunian. Model hubungan manusia dengan lingkungannya Moore (1984) akan dioperasionalkan pada penelitian ini.2. Menentukan lokasi penelitian untuk menguji kebenaran pendugaan yang mempengaruhi keberhasilan penghunian, dengan kasus penghunian perumahan sederhana tidak lengkap (Rumah Inti) di Perumnas Klender yang berada pada wilayah Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur.3. Tahap selanjutnya adalah menentukan jumlah sampel berdasarkan rumus Cohran. Di dapat jumlah sampel 100 responden yang dipilih secara acak sederhana.4. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang berpedoman pada kuesioner berstruktur dan sekaligus pula dilakukan pengamatan lapangan, disamping melakukan penelaahan data sekunder dari instansi terkait.5. Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatip dan kualitatip. Analisis kuantitatip digunakan teknik statistik non parametrik, uji statistik Kai Kuadrat dioperasionalkan untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel, sedangkan untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan digunakan Koefisien Kontingensi. Analisis kualitatip berdasarkan pengamatan lapangan analisis kuantitatif.6. Tahap terakhir adalah mengintepretasi data dan mengambil kesimpulan dari analisis kuantitatip dan kualitatip.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan penglntnian yang terbagi dalam kondisi fisik, psikologis dan sosial ekonomi adalah sebagai berikut :a. Keberhasilan fisik adalah kelayakan rumah di Perumnas Klender yang mencapai 61% untuk tingkat rumah layak dan sehat, dipengaruhi oleh :1. Motivasi penghuni dalam memperoleh rumah pada saat membeli rumah.2. Pendapatan perkapita keluarga3. Jenis pekerjaan kepala keluarga.Sedangkan kelayakan rumah sendiri dapat meningkatkan rasa puas penghuni terhadap rumah dan lingkungannya.b. Keberhasilan psikologis adalah kebetahan penghuni yang mencapai 99% untuk tingkat betah dan sangat betah, dipengaruhi oleh :1. Rasa aman tinggal dalam rumah dan lingkungannya.2. Rasa puas terhadap rumah dan lingkungannya.3. Motivasi penghuni dalam memperoleh rumah pada saat membeli rurnah.4. Status rumah yang ditempati.c. Keberhasilan sosial kemasyarakatan adalah tingkat partisipasi penghuni dalam memelihara dan mengembangkan perumahan dan lingkungannya yang mencapai 99%, untuk tingkat cukup dan sangat berpartisipasi, dipengaruhi oleh :1. Rasa aman tinggal dalam rumah dan lingkungannya.2. Pendidikan kepala keluarga.3. Persepsi tentang keberhasilan partisipasi penghuni dalam memelihara dan mengembangkan perumahan dan lingkungannya.Keberhasilan sosial ekonomi adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang mencapai 48%, untuk adanya peningkatan di atas 1,5 kali dibandingkan pada saat menghuni, dipengaruhi oleh:1. Pendidikan Kepala ketuarga2. Jenis pekerjaan kepala keluarga3. Pendapatan perkapita keluargaSedangkan adanya peningkatan pendapatan perkapita dapat terlihat atau berpengaruh terhadap kondisi rumah tambahan.Dari rincian tersebut di atas, aspek-aspek atau variabel-variabel keberhasilan penghunian tersebut tidak secara langsung saling berhubungan dan mempengaruhi antar variabel, tetapi dapat mempengaruhi variabel keberhasilan penghunian lainnya melalui variabel antara.Setiap penghuni dapat mengalami variasi keberhasilan penghunian yang berbeda dengan yang lainnya, tetapi keberhasilan penghunian perumahan sederhana pada tahap pertama di Perumnas Klender, lebih terlihat pada kondisi psikologis dan sosial kemasyarakatan, yaitu kebetahan dan partisipasi dibandingkan dengan kondisi fisik kelayakan rumah dan meningkatnya pendapatan perkapita.Hal ini dapat dimengerti karena kelayakan rumah dan meningkatnya pendapatan perkapita keluarga bagi golongan berpendapatan rendah seperti penghuni Perumnas Klender menjadi prioritas kedua dan merupakan keberhasilan penghunian pada tahap berikutnya. Seperti yang dapat dilihat dari keberhasilan penghunian sederhana di Perumnas Klender adalah, 32% sangat berhasil (4 variabel), 43% cukup berhasil (3 variabel) dan 25% kurang berhasil (2 variabel), dan ternyata variabel keberhasilan penghunian yang selalu dicapai penghuni, mayoritas (98%) adalah rasa betah dan partisipasi.Daftar kepustakaan : 47 (1963-1992)

---

Factors Affecting The Success of The Low-Cost Housing Habituation at Perumnas KlenderThe success of the housing development very often used as country standard of success in prospering its people. Therefore, the objectives of the housing development in order that each family can live in decent house in orderly and healthy housing environment, in sense there is housing which is suitable with its definition and function to increase prosperity.The housing problems which are faced especially in big cities in indonesia beside other quality problems such as feasibility, environmental health, densely populated residence space, etc also quantitative problem such as wider gap between rapid population growth and the availability of new housing or replacement housing. Therefore, through Government Regulation no 29 - 1974 concerning appointment of Perumnas as developer of the housing at national level, the government implements the housing development.The housing developments approach which only quantity oriented results in mass production. The consequences of mass development are on material. construction. Area and standardized blueprint. Criticism toward such housing development is considered not sensitive and less touching the prospective resident condition such as habits. Aspiration, community solidity perception and expectation of the prospective resident.In order to touch and be sensitive to the prospective resident condition, but still can be afforded by the lower income group, the government through Perumnas build incomplete low cost housing or well known as core house.The low cost housing development above several questions in the research:1. What is the success criterion of low cost housing development in term its residents?2. What factors which influence the extent of resident?s success?While the objectives of the research besides to answer research question also to know the extent of the residence success in the area surveyed. Methods used to answer research questions will be in stages as follows:1. The first stage is to know the position of human being in environment and the criteria of residence success as a basis to determine the variable relationship pattern which is presumably has relationship with the extent of residence success. The Moore (1984) model of human being relationship with the environment will be employed in this research.2. Determine the research location to test the validity of hypothesis which influence the residence success. Perumnas Klender which is located in subdistrict of Malaka Jaya, District of Duren Sawit. East Jakarta is selected as the research location.3. The next stage is to determine the number of sample based on Cohran method. There are 100 respondents which is selected randomly.4. The data collection will be done by interview based on the structured questionnaire and in the same time as field observation. beside study of secondary data from related authority.5. The data collected will be analyzed quantitatively and qualitatively. For quantitative analysis will be used non parametric statistic, and Chi Square used to determine the relationship. while to measure the intensity of relationship will be used Coefficient Contingency. Qualitative analysis base on field analysis of quantitative analysis.6. The last stage is to interpreted the data and make conclusion of the quantitative and qualitative analysis.The research result indicates that factors with influence the extent to which the residence success which is divided into physical, psychological and economic social condition are as follows :a Decent house or the appropriateness housing and health in Perumnas Klender which is 61% influenced by :1. Satisfaction toward housing and its environment2. Motivation/expectation of resident to obtain the housing at the time of purchasing it.3. Income percapita4. Type of household occupationb. Felling positive (comfortability) of the resident reached 99% to stay which influenced by :1. Security living in the house and its environment2. Satisfaction toward the house and its environment3. Motivation/expectation of resident to obtain the housing at the time of purchasing it.4. Status of the housing occupiedc. The residents participation rate in maintaining and developing the housing and its environment achieved 99% for highly participated and medium which are influenced by :1. Security living in the house and its environment2. The household head education3. The success of the inhabitant?s participation in maintaining and developing the housing and its environment.d. The income percapita increase which indicate 48% influenced by:1. The household head education2. Type of household occupation3. Family income percapita4. Condition of additional houseThe success of residence condition in Perumnas Klender is, 32% successful!, 43% moderate successful, and the residence success at first stage are manifested in psychological, economic and social condition that is positive felling (comfortability) and participation compared with housing physical condition. While the next stage the residence success is appropriateness housing and percapita income increase.The success of housing physical condition is lower compared with the psychological and economic - social success, this is due to smaller residence space and cross ventilation which is substandard. In order to increase the physical success it can be done by improving ventilation through expert guidance. white for inhabitance space density it can be improved if married children which is still live with their parents can occupy decent house in other place.Bibliography : 47 (1963 - 1992)"

"Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan beberapa tahun terakhir ini sering menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan proses pelepasan hak oleh pihak yang memerlukan tanah. Permasalahan itu terfokus pada tata cara pelepasan hak, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tidak efektifnya penggunaan tanah oleh para pengembang setelah berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi timbulnya masalah baru di bidang pertanahan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pertanahan dalam hubungannya dengan penanaman modal, yaitu paket deregulasi yang berlaku pada tanggal 23 Oktober 1993. Tujuan Penelitian adalah untuk mengungkap secara jelas mengenai pengaruh paket deregulasi, tingkat pendapatan, tingkat kepadatan penduduk, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tata cara atau sistem pendekatan yang dilakukan oleh para pengembang terhadap kelancaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan. Tatacara pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode perhitungan statistik dan metode deskriktif dengan menggunakan bentuk non probability sampling dengan tata cara purposive sampling. Adapun jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan jumlah populasi 750 KKlorang dari jumlah penduduk keseluruhan ialah sebanyak 251100 atau 0,25 % dari jumlah populasi. Paket deregulasi merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh para pengembang untuk kepentingan pembangunan perumahan. Selain itu faktor pemberian jumlah ganti kerugian dan tata cara atau sistem pendekatan yang dilakukan oleh para pengembang juga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Mengenai tingkat pendapatan dan kepadatan penduduk, yang sebelumnya diduga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah, ternyata tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian ini diharapkan untuk memberi masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan pada umumnya dan pembangunan perumahan pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan koreksi bagi pelaksanaan pengadaan tanah oleh para pengembang pada masa yang akan datang, sehingga pada akhirnya dapat meminimalkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan pengadaan tanah."

"ABSTRAKRumah sebagai unit properti bernilai memiliki aspek unik, permintaan dua sisi yang didasarkandua motif yaitu konsumsi dan investasi. Sebagai barang konsumsi, rumah dimiliki untuk memenuhikebutuhan dasar dan sebagai aset investasi, permintaan diputuskan melalui proses kelayakan investasi.Rumah dapat dianggap komoditas yang bernilai. Barang dan jasa dikatakan mempunyai nilai bagiseseorang apabila barang dan jasa tersebut memiliki karakteristik: (1) kegunaan tergantung karakteristik,seperti lokasi, aksesibilitas, ukuran, desain dan bentuk lain kegunaan yang berpengaruh pada nilaiproperti; (2) tersedia terbatas; (3) Hasrat atau keinginan, harapan pembeli terhadap komoditas untukmemuaskan kebutuhan atau keinginan; (4) Daya beli efektif, kemampuan berpartisipasi di pasar demiperoleh suatu komoditas ditukar dengan sejumlah uang tertentu atau barang lain setara nilainya. Rumahsebagai unit properti memiliki faktor yang pengaruhi nilainya. Salah satu di antaranya faktor perletakanatau lokasi rumah dalam cluster. Lokasi sekitar unit hunian dipandang sebagai suatu kesatuan dari rumah(sense of localism). Hal ini menunjukkan lokasi rumah bukan hanya berbicara lokasi tempat rumah ituberada akan tetapi berhubungan lingkungan sekitar. Dari suatu lokasi unit hunian yang berada di dalamsuatu kompleks perumahan dapat ditentukan nilainya berdasarkan kepada dua hal: lingkungan (posisi atauformasi) dan aksesibilitas. Walaupun faktor lokasi bukan merupakan faktor pertimbangan utama pilihanbertinggal di suatu tempat dalam kompleks perumahan The Grand Sentul tetapi dalam penelitian inivariabel tipe unit dan harga dikunci sebagai bentuk batasan penelitian untuk mengetahui prioritaspreferensi pemilihan lokasi di dalam suatu cluster tanpa dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.Penelitian ini memaparkan bagaimana faktor posisi dan aksesibilitas dapat diterapkan untuk membedakannilai unit hunian di dalam kompleks perumahan The Grand Sentul dengan melihat kepada perilakupenghuni yang bertinggal pada suatu lokasi di dalam cluster maupun unit hunian atau kavling yangpemiliknya tidak bertinggal. Penelitian dengan pendekatan kualitatif mengkaji dinamisasi pemenuhankebutuhan lokasi untuk bertinggal dan berinvestasi ditinjau dari sisi pemilik melalui analisis karakterkawasan; pemanfaatan fasilitas; proses tinggal, timbul, pemenuhan kebutuhan lokasi unit di dalamperumahan; dan nilai rumah bagi penghuni. Secara khusus aksesibilitas dalam bentuk jalan cabangpertama atau area sekunder cluster dan posisi dalam bentuk berhadapan dengan bangunan rumah atauterletak pada atau dekat ujung dalam satu deret rumah menjadi prioritas dan memberi value positif bagiisu investasi di suatu lokasi dalam cluster yang akhirnya dapat meningkatkan nilai jual unit hunian ataukavling. Secara khusus Aksesibilitas dalam bentuk jalan utama atau area primer cluster dan Lingkungan(posisi atau formasi) dalam bentuk dekat landmark tertentu pada cluster (daerah rekreasi) dapat menjadiprioritas dan memberi value positif bagi isu bertinggal di suatu lokasi dalam cluster.

---

ABSTRACTThe House as a valuable property unit has unique aspects, demand has two sides which are basedtwo motives: consumption and investment. As for consumer goods, owned home to meet basic needs, butas an investment asset demand is decided through a process of investment feasibility. The house can beconsidered as a valuable commodity. Goods and services is said to have value for someone when havingcharacters includes:(1) usefulness, the ability to provide satisfaction of wants and needs; The usefulnessof a property depends on its characters, such as location, accessibility, size, design and other forms ofusability effect on property values; (2) available on a limited basis, the availability or supply of acommodity relative to demand; (3) The expectation of a commodity to the buyer to satisfy their needs ordesires; (4) effective purchasing power, the ability to participate in the market in order to obtain acommodity exchanged for a certain sum of money or other items of equal value. Home as a unitproperties have factors that influence value. One of these factors is the placement or location of a house ina cluster. About the location of the dwelling units is seen as an integral part of the house (sense oflocalism). Finally a conceptual framework for the expansion of residential areas interlocked with thesurrounding environment for the sake of convenience. This suggests that location of a house is not justwhere it was but related to the surround environment. Quality of life in the form of convenience, securityof a home stay is determined by its location, in the sense of a location attractiveness is determined by twothings: position and accessibility. It can also be a factor considered by residents in choosing to live at alocation within the housing as it relates to the sense of localism. Although the location factor is not amajor consideration factor for living at a place in a residential complex The Grand Sentul but in this studythe variable type and the unit price is locked as a form of limitation of the study to determine priority insite selection preferences in a cluster without being influenced by both variables. This study describeshow the position and accessibility factors can be applied to distinguish the value of the dwelling unit in aresidential complex The Grand Sentul by look at the behavior of residents who reside at a location withinthe cluster as well as the owner of the dwelling units or lots which are not living there. The research withqualitative method studying the dynamic needs for both living and invest location seen from the ownersby analyze characters of the region; utilization of facilities; the living, the emergence, the process offulfilling the needs of the housing unit locations; and the value of the home for occupants. In particular,the accessibility of the first branch in the form of roads or secondary area clusters and positions in theform of dealing with home building or located at or near the end of a row house can be a priority and givea positive value for the investment issue in a location within the cluster which ultimately can increase thesale value of the dwelling units or lots. Specifically in the form of a wide main street or area primarycluster and positions in a form close to certain landmarks in the cluster (recreation area) can be a priorityand give a positive value for living issues at a location within the cluster."

"Tesis ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Garut pada Tahun 2012 dan 2013, disamping itu dibahas pula terkait faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama dua tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pembahasannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa capaian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 mencapai 99,43% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 24 lokasi dan Tahun 2013 mencapai 99,64% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 21 lokasi. Adapaun khusus di area perkotaan, perumahan yang mendapat bantuan di Tahun 2012 adalah sebanyak 7 lokasi dan di Tahun 2013 sebanyak 5 lokasi. Faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Garut adalah 1) Minimnya lokasi perumahan baru dan 2)Minimnya lahan untuk perumahan di area perkotaan. ......This thesis discusses how the implementation of the program of Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region in Garut regency in 2012 and 2013, in addition also discussed related factors be limited implementation of the Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region for two years. This study used a qualitative method with a case study approach. The discussion techniques using qualitative descriptive analysis. From the results of the study found that the use of the Special Allocation Fund performance in 2012 reached 99.43 % with total housing that received a total of 24 locations and in 2013 reached 99.64 % with total housing that received as many as 21 locations. A particular in urban areas, housing assistance in 2012 was as much as 7 locations and in the year 2013 as many as 5 locations. Factors to be limited implementation of the Special Allocation Fund in Garut are 1 ) lack of new housing sites and 2 ) lack of land for housing in urban areas."

"Penggunaan mekanisme pre-project selling dalam penjualan satuan rumah susun di Indonesia digunakan dengan mekanisme penandatanganan perjanjian jual beli satuan rumah susun yang diatur berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 Tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun tertanggal 17 November 1994. Dalam penelitian ini pada perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun di Apartemen Citylofts khususnya pada biaya administrasi pengalihan satuan rumah susun sebelum terbitnya sertipikat hak milik satuan rumah susun diberlakukan 2.5 sedangkan seharusnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 ditentukan 1 . Tesis ini membahas penerapan biaya administrasi pengalihan satuan rumah susun sebelum penerbitan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun atas nama pembeli dan akibat hukum ketidaksesuaian antara perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Pengembang dalam melakukan perancangan klausula terkait pengalihan satuan rumah susun sebelum terbitnya sertipikat hak milik atas satuan rumah susun wajib tunduk kepada Kepmenpera 1994 yaitu penggunaan nilai biaya administrasi sebesar maksimal 1 satu persen dari harga jual serta dalam melakukan perancangan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun wajib mengikuti ketentuan pada Kepmenpera 1994 untuk menghindari gugatan dari pembeli sejauh ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya tentang rumah susun yang telah diperbaharui. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah juga perlu merevisi kembali Kepmenpera 1994 dikarenakan telah dilakukan perubahan-perubahan peraturan di atasnya sehingga tidak membuat pengembang dan pembeli mengalami kesulitan dalam merancang transaksi.

---

The existence of pre project selling mechanism in the sale of apartment units in Indonesia is performed with the signing of conditional sale and purchase of apartment units mechanism which arranged subject to the Minister of State for Public Housing Decree No.11 KPTS 1994 on Guidelines on Conditional Sale and Purchase of Apartment Unit dated 17 November 1994. In this research, the agreement on apartment units in Apartment Cityloft especially on the administrative cost for the transfer of apartment units before the issuance of strata title certificate of apartment unit determined 2.5 and based on the Minister of State for Public Housing Decree No.11 KPTS 1994 determined 1 . This thesis discusses the implementation of the administrative cost for the transfer of apartment units before the issuance of strata title certificate in the name of buyer and the legal consequences on the discrepancy between the conditional sale and purchase agreement on apartment unit and the Minister of State for Public Housing Decree No.11 KPTS 1994. This form of research is normative juridical that is explanatory with qualitative data analysis method. The results of this study suggest that the developers in the design of clauses related to the transfer of apartment units before the issuance of strata title certificate on apartment unit shall be subject to Kepmenpera 1994 namely the use of administrative cost value of a maximum of 1 one percent from the selling price and in the design of the conditional sale and purchase of apartment unit shall comply with the provisions of Kepmenpera 1994 to avoid lawsuit from the buyer to the extent that such provisions are not contradictory to the higher updated statutory regulations on the apartment. Apart from that, the government also needs to revise the Kepmenpera 1994 due to changes in the regulations above it so as not to make developers and buyers have difficulty in arranging transactions."

"ABSTRAKSemakin meningkatnya jumlah penduduk dan arus urbanisasi di kota Jakarta menyebabkan semakin besarnya kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman. Sementara itu jumlah lahan yang tersedia semakin terbatas dengan harga yang semakin tinggi. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka pemerintah menggalakkan pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun. Pembangunan rumah susun sederhana sewa rusunawa khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah MBR merupakan salah satu kebijakan penyediaan perumahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan rusunawa diharapkan dapat meningkatkan kualitas permukiman, pengurangan kawasan kumuh perkotaan dan menyediakan permukiman yang layak bagi masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh kondisi lingkungan fisik Rusunawa Jatinegara Barat dan perilaku penghuni terhadap kesehatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode Cross-sectional. Data primer diperoleh dari penyebaran angket yang dibagikan kepada 225 keluarga yang tinggal di Rusunawa Jatinegara Barat. Pemilihan responden dilakukan secara proportional random sampling. Variabel-variabel yang di teliti meliputi kondisi lingkungan fisik dan perilaku penghuni variabel bebas dan kesehatan penghuni variabel terikat. Pengolahan data menggunakan program statistik. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat peningkatan kesehatan penghuni Rusunawa Jatinegara Barat.

---

ABSTRACTThe increasing of population and urbanization flows in the Jakarta city led to an increased demand for housing and residential land. Meanwhile, the amount of available land limited by the higher prices. To overcome these problems, the government encourage the development of vertical housing such as flats. The construction of Rusunawa, particularly for low income communities MBR is one of the housing program implemented by Jakarta Provincial Government. The goal of development is to improve the quality of rental public housing, reduction of urban slums and provide decent housing for resident. The aim of this research is to analyze the influence of the physical environment and people behaviour towards the health of Rusunawa West Jatinegara residents. This study uses a quantitative approach with cross sectional method. Primary data were collected using a questionnaire distributed to 225 families living in Rusunawa Jatinegara Barat. The selection of respondents were proportional random sampling. The variables researched include the physical environment and people behaviour the independent variable and the health of the of residents the dependent variable. Data processing using statistical program. The results showed no improvement in public health degree of the residents in Rusunawa Jatinegara Barat."

"Pekerjaan konstruksi Rancang Bangun (Design and Build) adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan suatu bangunan yang menunjukkan integrasi penyediaan jasa antara Pekerjaan Konstruksi dengan Konsultansi Konstruksi. Penerapan metode rancang dan bangun dinilai dapat menghemat waktu yang cukup signifikan. Dalam penerapan kontrak terintegrasi rancang dan bangun, capaian suatu pekerjaan konstruksi didasari dengan penilaian pada tingkatan outcome (performance based), yaitu hanya melihat kesesuaian hasil pekerjaan dengan kriteria yang ditetapkan sedangkan metode audit yang digunakan oleh auditor pada tingkatan output dimana setiap volume item pekerjaan harus disampaikan beserta kewajaran harganya dan kemudian diperiksa secara unit price. Dengan adanya perbedaan persepsi antara penyedia jasa, pengguna jasa, maupun pihak auditor dalam pelaksanaan metode rancang bangun dapat mengakibatkan adanya sengketa klaim atau dispute. Terjadinya perbedaan persepsi seringkali diakibatkan karena tidak adanya standarisasi atau metode perhitungan pelaksanaan pekerjaan rancang dan bangun. Saat ini pelaksanaan kontrak rancang dan bangun diatur didalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020. Munculnya fenomena-fenomena terkait pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun mengakibatkan dampak yang cukup signifikan pada pelaksanaan metode kontrak rancang dan bangun seperti terjadinya perubahan nomenklatur Peraturan Menteri terkait kontrak terintegrasi rancang dan bangun yang berubah 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Melalui penyusunan tesis ini, penulis bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2020 berbasis Standard Measurement Method pada Pembangunan Gedung Negara. Penelitian ini diawali dengan menyusun aspek dan aktifitas pada pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi permasalahan/ penyebab dispute disetiap aktifitas pada aspek pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah analisa arsip, studi literatur, kuesioner, analisa data berupa uji homogenitas, uji validitas, uji reabilitas, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan perangkat lunak SmartPLS untuk mengetahui hubungan signifikansi permasalahan-permasalahan disetiap aktifitas yang dapat menyebabkan terjadinya dispute. Kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi solusi untuk mengurangi dispute pada setiap aktifitas. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukan bahwa aspek pelaksanaan kontrak terintegrasi rancang dan bangun mulai dari Perencanaan dan Persiapan Pengadaan, Pelelangan dan Kontrak, Pelaksanaan Konstruksi, Pemeriksaan dan Pengawasan (Audit), serta Serah Terima dan Pemeliharaan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya dispute. Sehingga output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan kebijakan Permen PUPR Nomor 25 Tahun 2020 berbasis pengembangan Standard Measurement Method untuk menurunkan potensi terjadinya dispute atau sengketa dalam pelaksanaan proyek.......Design and Build is all work related to the construction that shows the integration of service provision between Construction Works and Consultancy. The application of design and build method is considered to be able to save significant time. In the application of design and build contract, the achievement of a construction work is based on an assessment at the outcome level (performance based), which is only seeing the suitability of the work results with the established criteria, while the audit method used by the auditor is at the output level where each volume of work items must be submitted. The existence of differences in perceptions between service providers, service users, and auditors in the implementation of the design and construction method causes a dispute. The occurrence of differences in perception is often caused by the absence of standardization or calculation methods for the implementation of design and construction work. The implementation of the design and build contract is regulated in the Minister of PUPR Regulation Number 25 of 2020 which is a renewal of the Minister of PUPR Regulation Number 1 of 2020. The emergence of phenomena related to the implementation of an integrated design and build contract resulted in a significant impact on the implementation of the design and build contract method, such as a change in the nomenclature of the Ministerial Regulation related to the integrated design and build contract which changed 3 (three) times within a period of 5 (five) years. The author aims to provide recommendations for policy improvements to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 25 of 2020 based on the Standard Measurement Method in the Construction of State Buildings. This research begins with compiling aspects and activities in the implementation of an integrated design and build contract. Then proceed with identifying the problems/causes of dispute in each activity in the implementation of design and build contract. The research methods used are archive analysis, literature study, questionnaires, data analysis in the form of homogeneity test, validity test, reliability test, then proceed using SmartPLS software to determine the significance relationship of the problems in each activity that can cause a dispute. Then proceed with the recommendation of solutions in each activity. The final result of this study shows that aspects of the implementation of an integrated design and construction contract starting from Procurement Planning and Preparation, Auctions and Contracts, Construction Implementation, Inspection and Supervision (Audit), as well as Handover and Maintenance have a significant effect on the occurrence of disputes. So that the output produced from this research is in the form of recommendations for improving the PUPR Ministerial Regulation Number 25 of 2020 based on the development of the Standard Measurement Method to reduce the potential of disputes in project implementation."