Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN dengan perjanjian baku. dalam membuat perjanjian, para pihak babas menentukan sendiri isi perjanjian dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan tersebut tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian, dimana harus rnemenuhi salah satu syarat, yaitu unsur kesepakatan. Kata sepakat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, agar perjanjian dianggap sah dan mampu mengikat. Kedudukan para pihak dalam Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik, dalam kenyataannya bias dikatakan tidak seimbang. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik. Apalagi PLN masih mecantumkan klausula eksemsi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak, terutama pihak konsumen. Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Penelitian ini bersifat explanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, karena adanya klausula baku, sehingga kedudukan para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, yaitu dengan memberlakukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Pada dasarnya klausula baku boleh dimuat dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, asalkan tidak memuat klausul baku yang memberatkan dan merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dalam proses persidangan di pengadilan, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan.

Abstrak :
Salah satu cara yang dapat digunakan dalam menghadapi tantangan pesatnya pertumbuhan industri konstruksi adalah dengan selalu memonitor kinerja rekanan pada proses kerja sama. Ditemukan beberapa kendala yang dominan terjadi dalam penilaian kinerja rekanan penyedia barang dan jasa. Penelitian ini membahas tentang pengembangan sistem penilaian pada evaluasi akhir CQSMS untuk meningkatkan kinerja rekanan penyedia barang dan jasa pada proyek konstruksi PT X menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Melalui pendapat pakar, penelitian ini memvalidasi 29 kriteria yang terbagi ke dalam 6 kelompok kriteria (X1) Kualitas Dokumen QHSE Plan, (X2) Implementasi QHSE Plan Tahap Pre Job Activity, (X3) Implementasi QHSE Plan Tahap Work In Progress, (X4) Komitmen Penanganan & Penyelesaian Defect, (X5) Lagging Indicator Kinerja QHSE, dan (X6) Dokumen Pendukung pada evaluasi akhir CQSMS yang berpengaruh terhadap kinerja mutu dan K3L. Kemudian diketahui bobot penilaian terbesar berada pada kriteria (X4.1) Tindak Lanjut Perbaikan Temuan sebesar 17%. Model sistem penilaian telah disusun dan disimulasikan pada 10 sampel penyedia barang dan jasa di PT X dan ditemukan rata-rata peningkatan nilai sebesar 15% dari hasil penilaian menggunakan model penilaian terdahulu. ......ne way that can be used in facing the challenges of the rapid growth of the construction industry is to always monitor the performance of vendors in the collaboration process. Several dominant constraints were found in assessing the performance of vendors providing goods and services. This study discusses the development of an assessment system in the final evaluation of CQSMS to improve the performance of vendors on PT X construction projects using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Through expert opinion, this study validates 29 criteria which are divided into 6 groups of criteria (X1) Document of QHSE Plan, (X2) Implementation of QHSE Plan at Pre Job Activity, (X3) Implementation QHSE Plan at Work In Progress, (X4) Commitment of Defect Completion, (X5) Lagging Indicator QHSE Performance, (X6) Other Supporting Document in the final evaluation of CQSMS which affect quality and K3L performance. Then it is known that the largest weight of the assessment is in the criteria (X4.1) Improvement of Findings by 17%. An assessment system model has been developed and simulated for 10 samples of vendors at PT X and found an average value increase of 15% from the assessment results using the previous valuation model.

Abstrak :
Facility Agreement merupakan bentuk pembiayaan dalam bentuk utang, dimana Facility Agreement menjadi transaksi yang kerap dijumpai dalam pembiayaan lintas negara sebagai penyaluran dana dari institusi finansial (khususnya perbankan) bagi para pelaku usaha yang memerlukan dana dalam jumlah besar. Ketika suatu transaksi tersebut melibatkan para pihak yang berbeda kewarganegaraan maka kesepakatan mengenai Pilihan Hukum dan Pilihan Forum merupakan hal yang krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi. Penelitian ini meninjau Pilihan Hukum dan Forum dari aspek kontraktual serta dalam aspek HPI. ......Facility Agreement is a financing in a form of debt, it is one of transactions that are often encountered in cross-border financing as the distribution of funds from financial institutions (especially banks) for business that requires large amounts of funds. When the transaction involves parties in different law background, an agreement on Choice of Law and Choice of Forum is crucial to provide legal certainty for the parties in the transaction. This thesis studies the Choice of Law and Choice of Forum in contractual and Private International Law aspects.

Abstrak :
Perkembangan jaman yang semakin modern sedikit banyak berdampak pada meningkatnya pola hidup dan kebutuhan hidup manusia yang wajib dipenuhi. Namun meningkatnya kebutuhan hidup manusia tsb ternyata tidak seimbang dengan pemasukan (income) yang diperoleh, oleh Karena itu biasanya setiap individu berusaha mencari alternatif lain yang umumnya berupa mencari penghasilan tambahan atau dapat juga mengusahakan pinjaman kredit dari berbagai sumber termasuk bank. Salah Satu bentuk kredit yang ditawarkan bank yaitu kredit konsumtif dan setiap bank mengharapkan kredit yang akan diberikan kepada debitur dapat kembali dengan lancarsesuai dengan yang telah diperjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Masyarakat memilih bank karena diharapkan bank bisa bersifat fleksibel dapat mengerti kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Namun pada kenyataannya bank mempunyai perjanjian baku dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabahnya yang isi perjanjian tersebut lebih banyak menguntungkan bank sebagai pemberi kredit (kreditur)karena Nasabah sebagai penerima kredit (debitur) tidak ikut menentukan isi perjanjian, sekaligus tidak akan banyak menuntut, menerima saja isi perjanjian karena khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan secara sepihak oleh bank. Perjanjian Kredit Mitrakarya mandiri ini tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak, sah dan mengikat para pihak, serta para pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbang dalam membuat perjanjian, hal ini disebabkan karena pada saat kredit diberikan, bank berada dalam posisi yang kuat dibandingkan dengan nasabah debitur. Nasabah debitur sebagai pihak yang membutuhkan bantuan kredit dari bank akan mengikuti aturan yang ada. Hal tersebut otomatis menyebabkan posisi tawar menawar bank menjadi sangat kuat.

Abstrak :
Export Credit represent one of alternative financings used for procuring goods/service in around Dephan/TNI. Basically, export credit loan represent a loan prepared by exporter states to the concerned state export and also for fulfilling good needs for importer state. Said loan represents the credit granted to importer state for settling good procurement bought from the exporter company of the concerned credit provider state and therefore it cannot be used feely. The requirements of export credit during this time refer to the rules issued by states joined in OECD called OECD guidelines. In said rules it is mentioned that export credit loan is not purposed for military and agriculture needs. But factually export credit loan is still one of the important financings for goods/service procurement in around Dephan/TNI. In this thesis, it was conducted legal analysis on export credit agreement in line with the existence of standard requirements stipulated in OECD Guidelines and legal analysis of goods/service procurement export credit agreement in around Dephan/TNI.