Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan jaman yang semakin modern sedikit banyakberdampak pada meningkatnya pola hidup dan kebutuhan hidupmanusia yang wajib dipenuhi.Namun meningkatnya kebutuhan hidup manusia tsb ternyatatidak seimbang dengan pemasukan (income) yang diperoleh,oleh Karena itu biasanya setiap individu berusaha mencarialternatif lain yang umumnya berupa mencari penghasilantambahan atau dapat juga mengusahakan pinjaman kredit dariberbagai sumber termasuk bank.Salah Satu bentuk kredit yang ditawarkan bank yaitu kreditkonsumtif dan setiap bank mengharapkan kredit yang akandiberikan kepada debitur dapat kembali dengan lancarsesuaidengan yang telah diperjanjikan dan menghasilkan keuntunganyang optimal.Masyarakat memilih bank karena diharapkan bank bisabersifat fleksibel dapat mengerti kesulitan masyarakatdalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Namun pada kenyataannyabank mempunyai perjanjian baku dalam memberikan pinjamanatau kredit kepada nasabahnya yang isi perjanjian tersebutlebih banyak menguntungkan bank sebagai pemberi kredit(kreditur)karena Nasabah sebagai penerima kredit (debitur)tidak ikut menentukan isi perjanjian, sekaligus tidak akanbanyak menuntut, menerima saja isi perjanjian karenakhawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan secarasepihak oleh bank.Perjanjian Kredit Mitrakarya mandiri ini tidak memenuhiasas kebebasan berkontrak, sah dan mengikat para pihak,serta para pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbangdalam membuat perjanjian, hal ini disebabkan karena padasaat kredit diberikan, bank berada dalam posisi yang kuatdibandingkan dengan nasabah debitur. Nasabah debitursebagai pihak yang membutuhkan bantuan kredit dari bankakan mengikuti aturan yang ada. Hal tersebut otomatismenyebabkan posisi tawar menawar bank menjadi sangat kuat."

"ABSTRAKPengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publikseharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapiternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orangyang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasapublik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindakpidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat keduaterbanyak setelah penyuapan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerjapengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasibirokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasapemerintah. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasapemerintah dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai denganprinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikankebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaanbarang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitianmenunjukan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan halhalyang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaanharus ditingkatkan.

---

ABSTRACTPublic procurement as one provision mechanism of public goods and servicesshould be done for the sake of the society welfare. However, it does not always bedone as we hoped due to the personal interests of some persons, whereas publicprocurement has a tremendous value. The Corruption Eradication Commission in2010 Annual Report stated that corruption in public procurement was at thesecond worst after bribery. In order to reform public procurement, which is inaccordance with bureaucratic reform, it is necessary to study public procurementperformance. This research analyzes public procurement performance bycomparing the concept of the seven public procurement principles as stated inPresidential Regulation No. 54 of 2010 with its implementation, so that it can berecommended some policies in order to yield more credible procurements. Theresult of this research states that even it could generate cost efficiencies but theimplementation of public procurement was not absolutely in accordance with theprinciples of public procurement and its performance still needs to be improved."