Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query

Kamus hukum umum / Badan Pembinaan Hukum Nasional, DepKeh & Ham R.I.

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2004

340.03 IND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Soediman Kartohadiprodjo, author

Kumpulan karangan

Djakarta: Pembangunan, 1964

342.91 Kar k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Cheppy Hari Cahyono

Ringkasan tata negara untuk ebtanas 1988-1989 / Cheppy Hari Cahyono; editor, Suparlan Al Hakim

Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1988

342 CHE r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Setiarini, author

Partisipasi publik dalam proses pembahasan undang-undang di DPR RI periode 1997-1999. Studi kasus Undang-Undang No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik. Keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Kenyataannya undang-undang hanya dibahas oleh sejumlah kecil anggota DPR yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat . Untuk menjamin diterimanya undang-undang oleh masyarakat , sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya. Undang-undang Partai Politik dipilih sebagai studi kasus...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

T7657

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wewenang badan pemeriksa keuangan sebagai lembaga peradilan administrasi dalam rangka pengamanan keuangan negara

Universitas Indonesia, 1983

S25327

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sutjipto, author

Hukum keuangan negara dalam UUD 1945

1986

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bundel staatswetten. Wetten en andere regelingen betrekking hebbende op het staatsrecht. Bijgewerkt tot 1 december, 1967.

Zwolle: W. E. J. Tjeenk Willink, 1968

BLD 342 BUN

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bambang Ryantho, author

Perkembangan pengaturan tanah sebagai jaminan utang di Indonesia

Mengingat pentingnya kedudukan perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya pemberi dan penerima kredit serta pihak ketiga yang terkait dalam hal itu mendapat perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum tidak mengatur hal yang...

Depok: Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ryo Aditya Arifiansyah, author

Peranan kejaksaan dalam pengadilan in absentia sebagai upaya pengembalian kerugian negara

UUD 1945 menyatakan secara tegas, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi penegak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16450

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Desca Putra Yana, author

Pertanggungjawaban Direksi PT. Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender yang dilakukan oleh BUMN : Analisis hukum keuangan publik terhadap divestasi dua unit kapal tanker VLCC PT. Pertamina = Responsibility of board of Directors of PT. Pertamina in alleged bid rigging conducted by State Owned Enterprise : Legal analysis of public finances against divestment of two VLCCvlcc tanker units of PT. Pertamina

Dalam pertanggungjawaban direksi PT Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender divestasi dua unit kapal tanker VLCC milik PT Pertamina ini ditinjau dari hukum keuangan publik. Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana kerugian negara yang nyata dan pasti terhadap divestasi dua unit kapal VLCC milik PT Pertamina ditinjau dari hukum keuangan publik. Selain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53548

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian