Hasil Pencarian

Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query

Setiarini, author

Partisipasi publik dalam proses pembahasan undang-undang di DPR RI periode 1997-1999. Studi kasus Undang-Undang No 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik. Keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Kenyataannya undang-undang hanya dibahas oleh sejumlah kecil anggota DPR yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat . Untuk menjamin diterimanya undang-undang oleh masyarakat , sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya. Undang-undang Partai Politik dipilih sebagai studi kasus...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000

T7657

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kamus hukum umum / Badan Pembinaan Hukum Nasional, DepKeh & Ham R.I.

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2004

340.03 IND k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Soediman Kartohadiprodjo, author

Kumpulan karangan

Djakarta: Pembangunan, 1964

342.91 Kar k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Cheppy Hari Cahyono

Ringkasan tata negara untuk ebtanas 1988-1989 / Cheppy Hari Cahyono; editor, Suparlan Al Hakim

Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 1988

342 CHE r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bambang Ryantho, author

Perkembangan pengaturan tanah sebagai jaminan utang di Indonesia

Mengingat pentingnya kedudukan perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya pemberi dan penerima kredit serta pihak ketiga yang terkait dalam hal itu mendapat perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum tidak mengatur hal yang...

Depok: Universitas Indonesia, 1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ryo Aditya Arifiansyah, author

Peranan kejaksaan dalam pengadilan in absentia sebagai upaya pengembalian kerugian negara

UUD 1945 menyatakan secara tegas, bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan. Agar hukum sebagai suatu sistem dapat berjalan dengan baik dan benar di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, diperlukan institusi-institusi penegak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16450

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ari Herdiawan, author

Kedudukan majelis tuntutan perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia = The treasury prosecution council of the audit board of the Republic Indonesia's stands in the administrative judicature system of Indonesia / Ari Herdiawan

ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014

T39097

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Roi Lesmana, author

Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Studi Kasus Perkara No.78/Pdt.Sus/Pkpu/201/Pn.Niaga.Jkt.Pst) = Principles of Exceptio Non Adimpleti Contractus and Simple Justification in Case of Suspension of Debt Payment (Case Study: Case No.78/Pdt.Sus/Pkpu/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan jalan keluar dari permasalahan utang piutang yaitu dengan kepailitan dan/atau dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian bagi kedua belah pihak baik itu kreditor maupun debitor. Penelitian ini bertujuan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wewenang badan pemeriksa keuangan sebagai lembaga peradilan administrasi dalam rangka pengamanan keuangan negara

Universitas Indonesia, 1983

S25327

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sutjipto, author

Hukum keuangan negara dalam UUD 1945

1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian