Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Tesis ini menganalisis tentang kapasitas pemerintahan desa dan strategi peningkatannya dalam menghadapi implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian dilakukan di tiga pemerintahan desa yaitu Desa Tutul, Balung Kulon Dan Balung Lor Kecamatan Balung Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan supaya kewenangan desa agar lebih dipertegas untuk mengakhiri permasalahan yang terkait dengan tata organisasi, perlu juga dilakukan peninjauan ulang terkait program pembinaan yang selama ini skemanya cenderung dari atas dan bersifat elitis, sehingga tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan aparat pemerintahan desa; perlu juga adanya pelibatan pemangku kepentingan pemerintahan desa seperti pemerintahan supradesa untuk membantu penguatan kapasitas pemerintahan desa baik dari segi kebijakan, sumberdaya ataupun pendampingan. Selain itu, perlu adanya pelibatan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat supaya dapat membuka dan memperluas wacana baru tentang pembaharuan desa.;This research is analyzing about the capacity of rural government and the capacity building strategy in facing the implementation of Act No. 6 of 2014 about village. The research held in three rural governments they are Tutul, Balung Kulon and Balung Lor Sub-district Balung District Jember. This research is using qualitative method with descriptive design. The result of the study suggest that the authority of the village should be reinforced to solve governance related problems, it also needs to review the coaching program because the schemes tend to be elitist along this time, so it does not really fit to the rural government official’s necessary; furthermore, the stakeholders of rural government (local governments) should be involved to help strengthen the capacity of rural government both in terms of policies, resources or technical assistance. In addition, it also needs to involve the universities and non-governmental organizations in order to open and expand the new discourse about the renewal of the village., This research is analyzing about the capacity of rural government and the capacity building strategy in facing the implementation of Act No. 6 of 2014 about village. The research held in three rural governments they are Tutul, Balung Kulon and Balung Lor Sub-district Balung District Jember. This research is using qualitative method with descriptive design. The result of the study suggest that the authority of the village should be reinforced to solve governance related problems, it also needs to review the coaching program because the schemes tend to be elitist along this time, so it does not really fit to the rural government official’s necessary; furthermore, the stakeholders of rural government (local governments) should be involved to help strengthen the capacity of rural government both in terms of policies, resources or technical assistance. In addition, it also needs to involve the universities and non-governmental organizations in order to open and expand the new discourse about the renewal of the village.]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan meneliti secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi, kejelasan kontrak kinerja, serta pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan tidak berpengaruh secara langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja, tetapi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui kejelasan kontrak kinerja. Intervensi berpengaruh secara tidak langsung terhadap penggunaan sistem pengukuran kinerja melalui budaya organisasi. Intervensi berpengaruh negatif terhadap budaya. Penggunaan sistem pengukuran kinerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemda. Gaya kepemimpinan dan kejelasan kontrak kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemda secara langsung. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui budaya organisasi dan penggunaan sistem pengukuran kinerja. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja pemda melalui kejelasan kontrak kinerja. Pembinaan dan pengawasan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja. Budaya organisasi berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kinerja pemda melalui penggunaan sistem pengukuran kinerja. ......This study comprehensively examine the impact of the implementation of government performance accountability system (SAKIP) and contextual variables on the performance of local governments in Indonesia. The result show that the organizational culture, the clarity of performance contract, assistance and supervision have positive effect on the use of performance measurement system. Leadership style does not directly affect the use of performance measurement system, but has positive indirect effect on the use of performance measurement system through organizational culture. Leadership style has positive indirect effect to the use of performance measurement system through the clarity of performance contract. Intervention indirectly affect the use of performance measurement system through organizational culture. Intervention has negative effect on organizational culture. The use of performance measurement system has a positive effect on the performance of local government. Leadership style and the clarity of performance contract have positive direct effect on the performance of the local government. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of the local government through organizational culture and the use of performance measurement system. Leadership style also has positive indirect effect on the performance of local government through the clarity of performance contract and the use of performance measurement system. Assistance and supervision have positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system. Organizational culture has positive indirect effect on the performance of local government through the use of performance measurement system.

Abstrak :
Public management is undoubtedly an acknowledged area of management science, but with meager empirical research. This book takes this challenge and presents a rare analysis of public management from the perspective of 12 Prime Ministers of Poland who governed between 1989 and 2014. The author features the concepts, practice and challenges of public management by making use of direct interviews with the Prime Ministers according to the classical management functions of planning, organization, direction and controlling. The book also presents a theoretical inquiry which redefines public management by breaking away from the traditional paradigm of public management, and introducing a 'mega-organizational' understanding of the state within new institutional economics.

Abstrak :
ABSTRACT It is widely believed that fire alarm oversight (i.e., reactive oversight that responds to the complaints of interest groups) rather than police patrol oversight (i.e., precautionary congressional surveillance), better promotes the performance of government agencies by efficiently reducing bureaucratic moral hazard. However, fire alarm oversight can lead to bureaucrats being falsely accused by interest groups who provide biased information to members of Congress of failure to properly implement a policy, thereby causing an unnecessary administrative delay in public management. This article suggests a formal model that compares fire alarm and police patrol oversight and examines the development of congressional oversight mechanisms in the United States.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai sebuah pusat terapi dan rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional, yang merupakan focal point terhadap pencegahan, pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba (P4GN), Balai Kasih Sayang Pamardi Siwi (BKSPS) dituntut agar dapat terus memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pemerintah pada umumnya serta masyarakat pada khususnya. Karena itulah, penulis tertarik untuk meneliti Persepsi tentang Aspek-aspek organisasi yangberhubungan dengan kualitas pelayanan lewat 7s McKinsey framework (strategy, structure, system, staff, skiff, style dan shared value) terhadap kualitas pelayanan menurut Service Quality (Zeithami,Valerie, et al, 1990) dengan dimensi pelayanan yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy di BKSPS.

Penelitian ini melihat hubungan yang terjadi antara aspek-aspek organisasi tersebut terhadap kualitas pelayanan melalui korelasi. Uji empiris terhadap data penelitian dilakukan dengan perhitungan statistik menggunakan program SPSS (Statistical Product for Service Solution) versi 12. 0. Besarnya koefisien hubungan antara Aspekaspek organisasi yang berhubungan dengan kualitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan sebesar +0.752, yang artinya, Aspek-aspek organisasi yang berhubungan dengan kualitas pelayanan berhubungan kuat terhadap kualitas pelayanan. Nilai F test sebesar 81,871 dengan taraf signifikansi sebesar 0.000 menunjukkan bahwa variabel Aspek-aspek organisasi yang berhubungan dengan kualitas pelayanan secara signifikan mempengaruhi kualitas pelayanan. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa dari 56,5% pengaruh Aspek-aspek organisasi yang berhubungan dengan kualitas pelayanan, masing-masing faktor memberikan sumbangan efektif terhadap kualitas pelayanan sebagai berikut: aspek staff memberikan sumbangan sebesar 29,6%; aspek shared value memberikan sumbangan sebesar 10,2%; aspek sistem memberikan sumbangan sebesar 7,8%; aspek skill memberikan sumbangan sebesar 6,8%; aspek strategy memberikan sumbangan sebesar 2,3%; aspek style memberikan sumbangan sebesar 1 ,7%; aspek structure memberikan sumbangan sebesar -1,8%.

Aspek staf paling dominan mempengaruhi kualitas pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, maka kualitas pelayanan yang baik dapat diberikan oleh penyedia jasa pelayanan kepada para pengguna jasanya bila penyedia jasa pelayanan tersebut memiliki sumber daya manusia yang baik.

Dengan demikian, untuk melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi terpadu bagi korban penyalahgunaan narkoba , BKSPS perlu melakukan peningkatan kualitas SDM secara berkesinambungan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan teknis, peningkatan ketrampilan lewat magang pada panti-panti rehabilitasi dan mengadakan studi banding ke pusat-pusat rehabilitasi di luar negeri. Melakukan penelitian yang dikembangkan berdasarkan permasalahan tentang pelayanan terapi dan rehabilitasi terpadu, agar memacu perkembangan tempat pelayanan terapi dan rehabilitasi yang lebih komprehensif dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba. Pimpinan juga harus segera membuat sebuah pola penilaian/daftar penilaian prestasi pegawai bagi para staf yang kemudian tisa dijadikan dasar dalam pemberian insentif bagi para staf secara adil dan proporsional dan pada akhirnya lebih memacu staf untuk memberikan pelayanan terbaik kepada klien BKSPS.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini menguji pengaruh motivasi pelayanan publik, yang dimediasi oleh personalisasi dan kecocokan orang-pekerjaan, tentang perilaku peran ekstra organisasi dan organisasi komitmen. Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan organisasi layanan publik di Jabodetabek dengan kuesioner yang diperoleh dari 200 responden dari berbagai kalangan industri jasa. Hipotesis yang dirumuskan sebelumnya kemudian diuji menggunakan metode model persamaan struktural (SEM). Hasil penelitian ini adalah publik motivasi pelayanan memiliki efek langsung pada komitmen organisasi tetapi tidak secara langsung mempengaruhi perilaku peran ekstra. Kecocokan orang organisasi terbukti bermeditasi sepenuhnya dalam hubungan antara motivasi pelayanan publik dengan perilaku peran ekstra, tetapi sebagian menengahi dengan komitmen organisasi. Person-job fit ditemukan memediasi sebagian hubungan antara motivasi pelayanan publik dengan perilaku peran ekstra dan komitmen berorganisasi.

---

ABSTRACT
This study examines the influence of public service motivation, which is mediated by personalization and person-job compatibility, about the behavior of extra organizational roles and organizational commitment. This research was conducted on employees of public service organizations in Greater Jakarta with questionnaires obtained from 200 respondents from various service industry circles. Previously formulated hypotheses are then tested using the structural equation modeling (SEM) method. The results of this study are public service motivation has a direct effect on organizational commitment but not directly influence extra role behavior. The compatibility of the organization's people is proven to meditate fully in the relationship between public service motivation and extra role behavior, but partly mediates with organizational commitment. Person-job fit was found to partially mediate the relationship between public service motivation and extra role behavior and organizational commitment.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menggunakan variabel penerapan sistem informasi berbasis komputer menurut Bodnar dan Hopwood 2000 . Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel lima buah dinas Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki anggaran tertinggi ditahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan pada variabel keamanan data, sistem belum memiliki backup data seperti yang diharuskan oleh Roomney dan Steinbart 2015 . Pada variabel kecepatan waktu, dari input data hingga menyajikan laporan menghabiskan waktu rata ndash; rata kurang dari lima detik, sesuai hasil penelitian dari Gomez.com 2012 . Pada variabel ketelitian sistem juga memiliki ketelitian yang cukup tinggi karena terbebas dari kesalahan perhitungan angka, data yang dicari dan penginputan angka menurut Bodnar dan Hopwood 2000 . Variabel relevansi sistem menunjukkan sistem sangat relevan, karena data langsung menemukan data yang dicari menurut Burgin 1992 dalam Zaenab 2002.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze the use of Financial Management Information System SIPKD used by the Government of Special Capital Region of Jakarta uses the variables of computer based information system according Bodnar and Hopwood 2000 . This study taking samples of five departments in the Government of Special Capital Region of Jakarta which have the highest budget in the 2016. The results showed that in security variable, the system does not have data back up as required by Roomney and Steinbart 2015 . At response time variable, from data inputs to presenting reports spent an average of less than five seconds, according to research results by Gomez.com 2012 . In the accuracy variable also has a high accuracy because it is free from misstatement calculation of numbers, data sought and input numbers according to Bodnar and Hopwood 2000 . Relevance variable shows the system is very relevant, because the data directly find the data sought by Burgin 1992 in Zaenab 2002.